Stafsus Mensesneg Faldo Maldini (net)
Salah satu isu menarik pagi ini adalah sindiran Stafsus Mensesneg Faldo Maldini yang bikin gerah elit Nasdem. Faldo mengatakan, apabila satu pihak sudah tidak lagi berkomitmen dengan visi Presiden Jokowi, seharusnya tahu diri. Hal itu disampaikan Faldo menanggapi video yang memperlihatkan Presiden Jokowi enggan membalas ajakan berpelukan dari Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh saat menghadiri perayaan HUT Partai Golkar, pekan lalu. “Kalau tidak komit lagi dengan visi presiden, ya harusnya ukur diri saja. Datang tampak muka, pergi tampak punggung. Pamit baik-baik,” kata Faldo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (22/10). Menurut dia, koalisi pemerintah memang sudah seharusnya solid mendukung pemerintahan hingga akhir. “Anggota koalisi pemerintahan seharusnya solid untuk ikut menuntaskan persoalan negara sampai pemerintahan ini selesai. Termasuk, soal keberlanjutan pemerintahan. Ini pesan utamanya,” tegasnya.
Isu kedua, ulah sejumlah kader Partai Golkar, di antaranya Sofyan Mile, Andi Sinulingga, Sirajuddin Abdul Wahab bikin pening petinggi Golkar. Pasalnya, mereka mengikuti rakernas Relawan Go-Anies sekaligus pembacaan ikrar kebulatan tekad mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Bahkan Sirajuddin jadi Koordinator Nasional Go-Anies. Sirajuddin menegaskan Relawan Go-Anies bukanlah gerakan yang diinisiasi Partai Golkar. Namun keikutsertaannya merupakan bagian dari haknya memilih siapapun menjadi Presiden 2024 mendatang. “Ini menjadi hak konstitusional saya untuk memilih siapapun nanti untuk menjadi presiden di 2024,” tegasnya. Elit Partai Golkar pun merespons sikap politik kadernya yang terang-terangan mendukung Anies Baswedan maju capres di Pilpres 2024. Mereka menilai, para kader yang membawa warna kuning khas Golkar dalam deklarasi dukungan itu tidak punya legitimasi. “Kuning itu ada kuning yang legitimate, tapi juga ada orang-orang yang mengaku kuning tapi nggak punya legitimasi sama sekali,” kata Ketua DPP Golkar Meutya Hafid, Minggu (23/10).
Isu ketiga, Menko PMK Muhadjir Effendy meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mengusut dugaan pidana dalam produksi obat sirup dengan etilen glikol yang melebihi ambang batas. Sebab, sampai sejauh ini sudah 134 anak meninggal dunia akibat minum obat sirup dengan cemaran etilen glikol. “Pengusutan ini penting untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana di balik kasus tersebut,” ujar Muhadjir, Minggu (23/10). Muhadjir meminta agar bahan baku cemaran zat etiken glikol dan deitilen glikol pada obat sirop dilacak, karena bahan-bahan baku obat tersebut diduga masih merupakan bahan impor. Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, pihaknya segera membentuk tim terkait produksi obat sirup yang dikonsumsi korban meninggal dengan vonis gagal ginjal akut. Itu merupakan respons Polri terhadap permintaan Menko PMK Muhadjir Effendy yang meminta Polri mengusut dugaan pidana di balik pembuatan obat-obatan yang mengandung etilen glikol melebihi ambang batas.
Isu keempat, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso curiga buku hitam Ferdy Sambo berisi catatan mengenai sejumlah jenderal Polri yang diduga menerima gratifikasi. Salah satunya dari bisnis tambang di Kalimantan. Sugeng mencoba menerawang isi buku hitam Sambo yang selalu dibawa saat sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Saya menerawang bahwa Sambo punya catatan buku hitam soal jenderal-jenderal polisi yang menerima uang perlindungan dari usaha tambang ilegal, sehingga tidak ditindak,” ujar Sugeng. Menurut dia, isi buku hitam Sambo berkaitan dengan dugaan gratifikasi penerimaan uang koordinasi bisnis tambang ilegal di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Sugeng berharap isi buku hitam Sambo ini bisa dibuka supaya bisa diusut sampai ke akar-akarnya.
Isu kelima, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyampaikan pesan dan arahan kepada seluruh jajaran partainya agar tidak terburu-buru bicara soal pencapresan. Hal tersebut disampaikan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Kata Hasto, Megawati menyampaikan hal itu merespons pernyataan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang siap maju sebagai capres. “Berkaitan Pilpres agar disampaikan pentingnya kepada seluruh kader soal kesabaran revolusioner. Jangan grusa-grusu,” kata Hasto menirukan pesan Megawati, di Jakarta, Minggu (23/10). Hasto juga mengungkapkan, partainya akan memanggil Gubernur Jateng Ganjar Pranowo terkait pernyataannya yang siap maju jika ditugaskan sebagai calon presiden (capres). Pemanggilan itu untuk meminta Ganjar melakukan klarifikasi atas pernyataannya tersebut. Yang menarik, Ketua DPC PDI-P Solo, FX Hadi Rudyatmo berharap pemanggilan Ganjar Pranowo berbuah rekomendasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Rekomendasi yang dimaksud Rudy adalah soal wacana pencalonan Ganjar Pranowo sebagai capres PDI-P 2024 mendatang. Berikut isu selengkapnya.
1. Sindiran Stafsus Mensesneg Faldo Maldini bikin gerah elit Nasdem. Faldo mengatakan, apabila satu pihak sudah tidak lagi berkomitmen dengan visi Presiden Jokowi, seharusnya tahu diri. Hal itu disampaikan Faldo menanggapi video yang memperlihatkan Presiden Jokowi enggan membalas ajakan berpelukan dari Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh saat menghadiri perayaan HUT Partai Golkar, pekan lalu. “Kalau tidak komit lagi dengan visi presiden, ya harusnya ukur diri saja. Datang tampak muka, pergi tampak punggung. Pamit baik-baik,” kata Faldo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (22/10). Menurut dia, koalisi pemerintah memang sudah seharusnya solid mendukung pemerintahan hingga akhir. “Anggota koalisi pemerintahan seharusnya solid untuk ikut menuntaskan persoalan negara sampai pemerintahan ini selesai. Termasuk, soal keberlanjutan pemerintahan. Ini pesan utamanya,” tegasnya.
Faldo lalu menyinggung pidato Jokowi di acara HUT Partai Golkar tersebut. Menurut dia, presiden berkali-kali mengatakan harus hati-hati mencari sosok calon pemimpin. Presiden juga menekankan agar tidak perlu terburu-buru. Sebab, masalah yang akan dihadapi ke depan akan berat. “Antara lain krisis ekonomi dan pangan. Jadi perlu duduk bersama dulu, mendudukan permasalahan yang jadi tugas selanjutnya,” kata Faldo. Meski demikian, Faldo menilai jika sikap presiden yang tidak membalas pelukan Surya Paloh bukan menandakan ada permasalahan personal. Sebab, saat mengawali pidatonya Presiden Jokowi menyebut semua nama ketua umum parpol yang hadir, termasuk, Surya Paloh. “Saya kira tidak ada soal personal, dalam pidato hampir semua nama tokoh disebut Presiden. Tidak ada masalah,” ujarnya.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto merespons dengan santai saat ditanya soal viralnya video Presiden Jokowi yang enggan membalas pelukan Ketum Nasdem Surya Paloh dalam acara HUT ke-58 Golkar. Sepengetahuan Hasto, adegan berpelukan justru sering ditunjukkan Surya Paloh dengan Anies Baswedan. “Ya setahu saya, kan yang suka peluk itu kan Pak Surya Paloh dengan Pak Anies ya. Kalau dengan Pak Jokowi kan ya beliau menunjukan sikapnya seperti itu,” kata Hasto ditemui di GBK Arena, Jakarta, Minggu (23/10). Hasto menyarankan, ada baiknya gerak-gerik Jokowi dan Surya Paloh itu tak dijadikan isu politik. Pasalnya, rakyat juga sudah mengetahui keakraban yang dijalin Surya Paloh dengan Anies. Lebih lanjut, Hasto menyoroti ucapan Presiden Jokowi yang mengingatkan agar mencari sosok pemimpin yang baik. Hasto menganalogikannya seperti memilih seorang pilot dan co-pilot pesawat terbang yang mengemban tanggungjawab besar dalam keselamatan penumpangnya. “Keselamatan bangsa dan negara dan semua harus dilakukan dengan hati-hati. Itu kan dari sosok presiden, yang bisa kita maknakan bahwa di dalam mencari sosok pemimpin ya harus betul-betul sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak yang baik,” jelasnya.
2. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, penetapan Anies Baswedan sebagai capres tidak bertentangan dengan kesepakatan koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Ia mempertanyakan kesepakatan mana yang dilanggar? “Apa hal yang bertentangan dengan mencalonkan, mendeklarasikan salah satu anak bangsa ini coba. Partai koalisi komitmen kita apa?” ujar Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Sabtu (22/10). “Komitmen kita itu berpegang pada prinsip-prinsip garis kebijakan pemerintah, itu coba terjemahkan sampai batas akhir masa bakti Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Kita enggak pernah terlanggarkan kan? Apa ada kesepakatn di koalisi kita harus mencalonkan si A kalau si B itu melanggar?” tanya Surya Paloh.
Menurut Surya Paloh, lain kondisinya jika parpol koalisi pemerintah menetapkan aturan di atas kertas dan disepakati bersama. Selain itu, ia juga menilai pencapresan seorang tokoh tidak berkaitan dengan etika koalisi. Sebab, dalam konteks koalisi sesuatu yang disebut bertentangan adalah saat ada hal yang melanggar garis kebijakan presiden. “Kecuali presidennya bilang, Saya enggak cocok. Bilang, cabutlah itu, janganlah itu jadi capresnya Nasdem, maka lain ceritanya. Patuh, enggak Nasdem? Kalau enggak patuh, baru dia dibilang anti koalisi. Tapi kan kita belum dengar dari presiden kayak gitu. Iya kan? Jadi enggak ada masalah,” katanya lagi.
Bos Nasdem Surya Paloh mengatakan, tidak ada alasan kader-kadernya mundur dari Kabinet Jokowi-Ma’ruf saat ini. Menurut dia, pemerintaah saat ini sudah baik dan memiliki sejumlah keberhasilan. Oleh karenanya, tidak alasan bagi kader Nasdem mundur dari jajaran cabinet. kecuali, diminta mundur. “Enggak ada alasan bagi Nasdem untuk mundur (dari kabinet) kalau bukan dimundurkan. Apa alasannya bagi Nasdem? Pemerintahan ini dianggap baik oleh Nasdem. Pemerintahnya tampak dengan tingkat keberhasilan walaupun masih banyak kekurangan yang perlu juga akan diperbaiki,” ujar Surya. “Harapan kita berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi dua tahun ke depan beliau meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berarti sebagai legacy. Itu yang diperjuangkan oleh Nasdem,” katanya lagi. Surya lantas menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle. Menurutnya, urusan reshuffle sepenuhnya merupakan hak Presiden Jokowi yang harus dihargai. “Itu hak Pak Jokowi-lah. Kapan pernah kita berubah. Hak prerogatif beliau itu yang kita tahu. Jadi, sepanjang apa saja yang dianggap itu baik oleh Pak Jokowi untuk mengatur jalannya roda administrasi pemerintahannya pasti kita hargai itu,” ujarnya.
Ketum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, tidak menjadi masalah apabila Anies Baswedan gagal maju sebagai capres karena tidak terwujud koalisi antara Nasdem dengan parpol lain. Menurut Surya Paloh, Nasdem tidak terbebani dengan pencapresan Anies Baswedan. “Ya apa boleh buat, enggak ada masalah. Kita enggak ada beban yang tinggi sekali. Enggak ada beban,” ujarn ya. Jangan dipikir ini hidup matinya (Nasdem). Tapi, hak-hak konstitusional jangan dikurangi satu sama lain, kan itu yang kita mau,” tegas Surya Paloh. Ia mengatakan, mengusung bakal capres merupakan hak konstitusi parpol. Oleh karenanya, tidak boleh ada pihak-pihak yang melanggar hal tersebut. Terlebih, jika mempersulit mengusung capres karena untuk alasan situasional.
Surya Paloh menekankan, untuk mengusung capres perlu mempertimbangkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai. “Saya pikir kita mau konsisten di sana itu sebenarnya, itu sumbangan juga bagi perjalanan, bagi kehidupan bangsa. Artinya, yang pasti, komitmen Nasdem mencalonkan Anies Baswedan adalah untuk satu, bagaimana dia melihat perspektif keutuhan bangsa ini,” ujarnya. “Tapi, kalau itu juga masih dianggap tidak pas, itu tidak apa-apa bagi yang menganggap. Nasdem kan punya sikap sendiri, punya pendirian sendiri, iya kan, dia insitusi partai politik yang sah hari ini,” kata Surya Paloh lagi.
Surya Paloh jelaskan soal pencapresan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mendapat respons negatif di masyarakat serta imbas hubungan dirinya dan Nasdem dengan Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan Paloh dalam acara silaturahim dengan 50 guru besar perguruan tinggi di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (22/10). Paloh menegaskan, tidak ada yang salah dengan menjadikan Anies sebagai bakal calon presiden, meskipun keputusan politik itu tidak disukai. “Ini faktor suka/enggak suka,” kata Surya Paloh.
Surya membandingkan keputusannya mendeklarasikan Anies dengan keputusannya mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Menurutnya, dukungan yang diberikan Nasdem kepada 2 tokoh tersebut sama-sama berbalas cibiran. “Kan aneh, dukung Ahok saya dibilang penista agama, sekarang dukung Anies dibilang ini baru jadi kadrun. Saya dukung Ahok karena saya yakin dia yang terbaik pada waktu itu untuk memperkuat nilai nilai kebangsaan. Sekarang saya dukung Anies, pada waktu ini yang saya anggap tepat memperkuat nilai nilai kebangsaan,” ujar Paloh.
3. Ulah sejumlah kader Partai Golkar, di antaranya Sofyan Mile, Andi Sinulingga, Sirajuddin Abdul Wahab bikin pening petinggi Golkar. Pasalnya, mereka mengikuti rakernas Relawan Go-Anies serta membacakan ikrar kebulatan tekad mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Bahkan Sirajuddin jadi Koordinator Nasional Go-Anies. Sirajuddin menegaskan Relawan Go-Anies bukanlah gerakan yang diinisiasi Partai Golkar. Namun keikutsertaannya merupakan bagian dari haknya memilih siapapun menjadi Presiden 2024 mendatang. “Ini menjadi hak konstitusional saya untuk memilih siapapun nanti untuk menjadi presiden di 2024,” tegasnya.
Partai Golkar merespons sikap politik sejumlah kadernya yang terang-terangan mendukung Anies Baswedan maju capres di Pilpres 2024 dalam Go-Anies. Para kader yang membawa warna kuning khas Golkar dalam deklarasi dukungan itu dinilai tidak punya legitimasi. “Kuning itu ada kuning yang legitimate, tapi juga ada orang-orang yang mengaku kuning tapi nggak punya legitimasi sama sekali,” kata Ketua DPP Golkar Meutya Hafid, Minggu (23/10). Meutya mengatakan para kader yang mengatasnamakan warna kuning itu tiada beda dengan deklarasi relawan umumnya. “Deklarasi-deklarasi yang mengatasnamakan kuning-kuning itu tidak ada bedanya sama deklarasi relawan ini dan itu biasa dalam soal dukung mendukung capres,” ujarnya. Ketua Komisi I DPR ini menegaskan ‘kuning’ yang memiliki legitimasi politik ialah Partai Golkar. Meutya mengatakan Partai Golkar tak terlibat dalam langkah relawan Anies ini. “Kuning yang legitimate itu ya Partai Golkar. Saya tidak melihat ada atribusi Partai Golkar dalam relawan itu. Jadi ya sekali lagi, hanya kelompok-kelompok relawan yang tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar serta tidak punya legitimasi politik,” kata dia.
4. Menko PMK Muhadjir Effendy meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mengusut dugaan pidana dalam produksi obat sirup dengan etilen glikol yang melebihi ambang batas. Sebab, sampai sejauh ini sudah 134 anak meninggal dunia akibat minum obat sirup dengan cemaran etilen glikol. Hal itu disampaikan Muhadjir setelah rapat koordinasi dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Penny Lukito, Plt Dirjen IKFT Kemenperin Ignatius Warsito, dan Direktur Impor Kemendag Sihar Pohan. “Pengusutan ini penting untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana di balik kasus tersebut,” ujar Muhadjir, Minggu (23/10). “Permintaan disampaikan mengingat kejadian gangguan ginjal kronis ini sudah mengancam upaya pembangunan SDM, khususnya perlindungan terhadap anak,” katanya menambahkan. Muhadjir meminta agar bahan baku cemaran zat etiken glikol dan deitilen glikol pada obat sirop dilacak, karena bahan-bahan baku obat tersebut diduga masih merupakan bahan impor. “Oleh sebab itu perlu diadakan pelacakan mulai dari asal muasal bahan baku, masuknya ke Indonesia hingga proses produksi obat-obat yang mengandung kedua zat berbahaya tersebut,” ujarnya.
5. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan pihaknya segera membentuk tim terkait produksi obat sirup yang dikonsumsi korban meninggal dengan vonis gagal ginjal akut. Itu merupakan respons terhadap permintaan Menko PMK Muhadjir Effendy yang meminta Polri mengusut dugaan pidana di balik pembuatan obat-obatan yang mengandung etilen glikol melebihi ambang batas. “Tentunya Polri akan segera membentuk tim,” ujar Dedi, Minggu (23/10). Dedi menjelaskan, Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Kemenkes dan BPOM. Nantinya, Polri bersama Kemenkes dan BPOM akan mendalami kejadian gagal ginjal akut tersebut. “Untuk bersama mendalami kejadian tersebut sesuai atensi pimpinan,” ucapnya.
6. Kepala BPOM Penny Lukito mengaku memang tidak melakukan pengawasan terhadap pencemar/zat kontaminan yang ada di dalam produk obat. Kata dia, mengacu pada standar global, pengawasan terhadap produk obat memang tidak mesti mengecek satu per satu produk. “BPOM sudah menerapkan pengawasan terhadap pencemar dalam bahan baku, (baik pengawasan) pre-market dan post-market, sesuai ketentuan internasional,” kata Penny. Ketentuan internasional yang dimaksud adalah saat registrasi produk obat, perusahaan farmasi tidak boleh menggunakan bahan etilen glikol (EG) dan dietilon glikol (DG) sebagai bahan baku obat. Namun, EG dan DG berpotensi muncul dari hasil digunakannya pelarut, semisal dalam obat sirup, dari bahan-bahan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin. Kemunculan EG dan DG sebagai kontaminan diizinkan dalam batas tertentu yang dapat ditoleransi tubuh, yaitu 0,5 miligram per kilogram berat badan per hari.
Ketua BPOM, Penny Lukito menegaskan, BPOM akan memperbaiki pengawasan obat di Indonesia. Penegasan ini berkaitan dengan temuan senyawa etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DG) melebihi ambang batas pada sejumlah obat sirup. Padahal senyawa itu disebut-sebut menjadi penyebab merebaknya kasus gagal ginjal akut misterius pada anak, baru-baru ini. “Memang (pengawasan obat) selalu ada perkembangan. Ada kasus yang menjadi hikmah bahwa akan digunakan untuk memperkuat atau mengubah sistem pengawasan,” kata Penny Lukito, dalam jumpa pers, Minggu (23/10). “Ke depan, kami akan memperbaiki dan memperkuat pengawasan, baik di pre-market maupun post-market,” lanjutnya. Penny berujar, di sisi pre-market atau prapemasaran, BPOM berharap perusahaan farmasi dapat memastikan quality control produk obat dengan analisis mandiri.
BPOM sedang mendalami sumber bahan baku obat sirup dengan kandungan etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DG) yang melampaui batas aman. “Apakah mungkin karena bahan baku berubah dan sebagainya, itu akan jadi tahapan pendalaman kami, tentang sebabnya kenapa sampai sekarang ada kadar konsentrasi pencemar sampai di produk yang melebihi ambang batas,” kata Kepala BPOM Penny Lukito, Minggu (23/10). Penny mengatakan, walaupun dilarang sebagai bahan baku, kandungan EG dan DG memang mungkin muncul dari produksi obat sirup berpelarut sorbitol, gliserol, propilen glikol, atau polietilen glikol, sebagai zat pencemar/kontaminan. Namun, kadarnya seharusnya tak melewati ambang batas aman 0,5 miligram per kilogram berat badan per hari. Penny mengatakan, pendalaman ini akan dilakukan kepada perusahaan farmasi yang bersangkutan. Ia mengklaim, BPOM sudah melakukan langkah-langkah pembinaan, mendatangi, dan melihat lebih jauh pada bahan bakunya secara detail.
Guru Besar Farmakologi dan Farmasi Klinik UGM Zullies Ikawati menyebut antidotum merek Fomepizole yang hendak didatangkan Kemenkes dari Singapura kurang tepat disebut sebagai obat penyakit gagal ginjal akut. “Sebetulnya tepatnya bukan obat gagal ginjal akut, karena kalau gagal ginjal sendiri mungkin sulit untuk mengatasinya,” kata Zullies dalam Webinar ‘Kupas Tuntas Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak dan Dugaan Sirup Obat Sebagai Penyebabnya’, akhir pekan lalu. Zullies mengatakan Fomepizole lebih sebagai penawar intoksikasi dari kandungan Etilen Glikol (EG) yang sejauh ini bersama Dietilen Glikol (DEG) telah ditengarai menjadi penyebab gagal ginjal akut ini. “Sebetulnya (Fomepizole) adalah seperti penawarnya gitu. Dalam hal ini terkait dengan intoksikasi Etilen Glikol,” lanjutnya.
Pakar Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung (SF-ITB), Rahmana Emran Kartasasmita menegaskan, kandungan etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DG) tidak berhubungan dengan parasetamol. Penegasan itu disampaikan sehubungan dengan ditemukannya kandungan EG dan DG sebagai zat pencemar/kontaminan pada beberapa produk obat sirup mengandung parasetamol. Dua senyawa ini belakangan dikaitkan dengan kasus gagal ginjal akut misterius pada anak yang telah menewaskan 133 anak di Indonesia. “Saya mungkin mengonfirmasi bahwa permasalahan cemaran EG dan DG dalam persediaan obat yang dikonsumsi masyarakat, anak-anak maupun orang dewasa, kaitannya bukan pada zat aktif/khasiatnya. Jadi masalah parasetamolnya tidak ada urusan sama sekali,” kata Emran dalam jumpa pers BPOM, Minggu (23/10).
7. Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso curiga buku hitam Ferdy Sambo berisi catatan mengenai sejumlah jenderal Polri yang diduga menerima gratifikasi. Salah satunya dari bisnis tambang di Kalimantan. Sugeng mencoba menerawang isi buku hitam Sambo yang selalu dibawa saat sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Saya menerawang bahwa Sambo punya catatan buku hitam soal jenderal-jenderal polisi yang menerima uang perlindungan dari usaha tambang ilegal, sehingga tidak ditindak,” ujar Sugeng, Minggu (23/10). Menurut Sugeng, isi buku hitam Sambo berkaitan dengan dugaan gratifikasi penerimaan uang koordinasi bisnis tambang ilegal di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Apalagi, Sambo merupakan eks Kadiv Propam Polri, sehingga memiliki catatan mengenai setiap anggota Polri. “Setidak-tidaknya ada dua wilayah, Kaltim yang menyangkut seorang Briptu IB. Kaltara menyangkut Briptu HSP. Itu kalau diteliti lagi catatannya ada juga kaitan polisi jenderal bintang dua, jenderal bintang satu,” tuturnya. Sugeng berharap isi buku hitam Sambo ini bisa dibuka supaya bisa diusut sampai ke akar-akarnya.
8. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyampaikan pesan dan arahan kepada seluruh jajaran partainya agar tidak terburu-buru bicara soal pencapresan. Hal tersebut disampaikan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Kata Hasto, Megawati menyampaikan hal itu merespons pernyataan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang siap maju sebagai capres. “Berkaitan Pilpres agar disampaikan pentingnya kepada seluruh kader soal kesabaran revolusioner. Jangan grusa-grusu,” kata Hasto menirukan pesan Megawati, di Jakarta, Minggu (23/10). Menurut Hasto, Megawati meminta seluruh kader bersabar soal pengumuman capres maupun cawapres, tidak terkecuali Ganjar. “Nanti pada saatnya, pada momentum yang tepat akan dideklarasikan. Sabar jangan terpengaruh oleh berbagai hiruk pikuk politik yang sangat dinamis dan yang terpenting adalah bergerak bersama dengan rakyat,” tegas Megawati. Menurut Hasto, Megawati meminta seluruh kader PDI-P tidak tinggal diam membantu masyarakat.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan, partainya akan memanggil Gubernur Jateng Ganjar Pranowo terkait pernyataannya yang siap maju jika ditugaskan sebagai calon presiden (capres). Pemanggilan itu untuk meminta Ganjar melakukan klarifikasi atas pernyataannya tersebut. “Ya, kita tunggu saja momentumnya, Pak Ganjar pun akan kami lakukan klarifikasi terkait pernyataannya,” kata Hasto di GBK Arena, Jakarta, Minggu (23/10). Kata dia, bukan tanpa alasan, pemanggilan itu karena PDI-P hingga kini masih fokus membantu masyarakat.
Menurut Hasto, PDI-P belum memprioritaskan soal pencapresan untuk Pemilu 2024. Soal pencapresan akan diumumkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. “PDI-P makin menguat dalam bergerak ke bawah untuk nyatu dengan kekuatan rakyat. Masalah capres ya belum dilakukan pengumuman oleh Bu Mega,” ujarnya. Selain Ganjar, Hasto menyebut partainya akan menegakkan disiplin organisasi terhadap Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo. Adapun hal itu akan dilakukan setelah Rudy kedapatan mendukung Ganjar yang siap nyapres 2024.
Ketua DPC PDI-P Solo, FX Hadi Rudyatmo berharap pemanggilan Ganjar Pranowo berbuah rekomendasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Rekomendasi yang dimaksud Rudy adalah soal wacana pencalonan Ganjar Pranowo sebagai capres PDI-P 2024 mendatang. “Saya menilainya begini, kalau Ganjar dipanggil siapa tahu besok pulang dari sana dapat rekomendasi, mudah-mudahan,” kata Rudy saat ditemui dirumahnya, Kota Solo, Jawa Tengah, Minggu (23/10). Rudy mengaku telah menyampaikan kepada Ganjar agar siap jika dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Menurutnya, pernyataan Ganjar yang siap maju sebagai capres tidaklah salah. “Saya pun sama, selalu sampaikan kepada beliau, ketika bangsa dan negara membutuhkan kita, tidak ada kata tidak siap, siap. Karena sumpah menjadi kader lebih mendahulukan kepentingan yang lebih besar kepada bangsa negara dari pada kepentingan pribadi atau kelompok. Kalau Pak Ganjar seperti itu tidak salah menurut saya. Pak Ganjar kader partai dan saya sebagai kader partai dan pribadi. Ndak salah to, kalau saya mendukung kader lain ya salah,” ujarnya.
Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo mengaku belum mendapat pemanggilan dari DPP PDI-P. “Kalau saya siap-siap saja, tidak ada persoalan. Ini belum, kalau ada, ini saya berangkat ke Jakarta,” katanya. Ia juga mengaku hingga saat ini belum ada peringatan secara lisan atau tertulis kepadanya dirinya. Pesan online atau WhatsApp juga belum ia terima. “Belum. Kalau diperintahkan wajar, saya kan nakal dan sebagainya. Siap-siap saja,” jelas Rudy. Bahkan, mantan Wali Kota Solo ini juga mengakui pemangilan dirinya merupakan hal wajar di internal partai. Dengan begitu ia merasa benar-benar diakui sebagai kader partai. “Dipanggil dikasih teguran, sanksi, pengarahan ya wajar. Kalau dipanggil partai lain itu tidak wajar. Belum pernah menerima punishment, reward juga belum menerima. Kalau diberi, berarti diakui kader partai,” lanjutnya.
9. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun mengatakan, motif di balik pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) tak perlu diungkap dalam persidangan karena sudah bisa dipastikan dilandasi oleh sakit hati dari pelaku atau perencana. “Dalam teorinya, semua pembunuhan berencana pasti didasarkan atau dilandasi karena sakit hati, benci, atau marah. Itu sudah pasti. Hampir seluruhnya ya. Jadi tidak perlu dibuktikan lagi motifnya,” kata Gayus Lumbuun, Minggu (23/10). Menurut Gayus, walaupun motif itu tidak menjadi prioritas untuk diungkap, maka jaksa penuntut umum juga mempunyai senjata lain yakni dengan membuktikan perbuatan perencanaan atau persiapan seperti yang tercantum dalam surat dakwaan mereka kepada para tersangka. “Motif 340 (pembunuhan berencana) bisa diambil dari satu upaya mendukung perencanaan itu. Misalnya disampaikan motifnya bukan harus ada pelecehan skesual sebagai motif. Motif bisa tidak diperlukan sejauh ada hal yang bisa dikatakan ada persiapan,” ujar Gayus.
Ia mencontohkan, dalam dakwaan Ferdy Sambo diungkap tentang bagaimana dia membujuk 2 ajudannya yakni Bripka Ricky Rizal Wibowo dan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak Yosua. Dalam uraian surat dakwaan, Bripka Ricky Rizal menolak permintaan Sambo untuk menembak Yosua dengan alasan tidak siap mental. Sedangkan Eliezer disebut menyanggupi permintaan Sambo hingga terjadi peristiwa berdarah itu. “Apa yang akan ditentukan hakim untuk persiapan terkait 340 itu, yaitu ketika kembali ke Jakarta kan (Ferdy Sambo) meminta bantuan kepada Bripka RR untuk menembak. Itu sudah membuktikan ada persiapan. Enggak ada motifnya sekalipun, tetapi ada persiapan dan perencanaan, itu bisa dibuktikan,” ucap Gayus.
Keluarga dan kekasih almarhum Brigadir Yosua Hutabarat akan hadir sebagai saksi dalam persidangan Bharada Richard Eliezer atau Bharada E atas dugaan pembunuhan berencana. Selain Samuel Hutabarat (ayah Yosua), Vera Simanjuntak (kekasih Yosua) juga akan hadir. “Jadi hadir langsung ya,” kata kuasa hukum keluarga Yosua, Kamaruddin Simanjuntak, Minggu (23/10). Kamaruddin mengatakan total ada 12 saksi yang akan hadir dalam persidangan yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (25/10). Jumlah tersebut termasuk dirinya, ibu, kakak adik dan tante Yosua. “Saya bersama ayah ibunya, kakak adiknya tiga orang, kemudian kekasihnya, kemudian dari sungai bahar dua kemudian tante-tante nya semua totalnya 12 orang ya,” ujarnya. Saat ditanya apakah ada informasi baru yang akan dibeberkan dalam persidangan, Kamaruddin menuturkan, tergantung dari pertanyaan Jaksa dan Hakim.
10. Partai NasDem berpendapat sosok cawapres yang mendampingi Anies Baswedan maju ke Pilpres 2024 sebaiknya bukan kader partai koalisi. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan ada beberapa pertimbangan NasDem tentang hal itu untuk mengikuti tiga kriteria cawapres yang disampaikan Anies. Salah satunya, menjaga stabilitas koalisi. Ali menilai stabilitas koalisi itu bisa terjaga jika tokoh cawapres merupakan tokoh nonparpol. Wakil Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan Basdem sudah mengantongi nama cawapres yang akan diusulkan ke Partai Demokrat dan PKS. Akan tetapi, Taslim enggan membocorkan namanya saat ini.
“Ada, tapi kan enggak etis kalau saya ngomong,” ujar Taslim di Hotel Amaris, Jakarta Pusat, Minggu (23/10). Taslim menjelaskan, Nasdem ingin membantu memberikan Anies sosok pendamping yang mampu mendongkrak elektabilitasnya pada Pilpres 2024. Selain itu, sosok cawapres ini juga harus kompatibel dengan Anies, sehingga nyambung ketika berpasangan. “Ini maunya kita, tapi mau Demokrat tentu lain lagi, mau PKS lain lagi. Ini yang nanti dipertemukan, pasti ketemu, pasti ada jalannya,” tuturnya.
Jubir PKS Muhammad Kholid mengatakan usulan calon wakil presiden dari PKS sudah mengerucut kepada satu nama, yaitu Ahmad Heryawan alias Aher. Mantan Gubernur Jawa Barat itu sebelumnya masuk dalam daftar nama cawapres yang diumumkan PKS. “Kalau dibuat mengerucut dari internal kita, kalau diminta satu orang dari PKS, pilihan mengerucut kepada Ahmad Heryawan sebagai salah satu kandidat yang kita usulkan,” kata Kholid dalam diskusi KedaiKOPI di Jakarta Pusat, Minggu (23/10). Namun, Kholid menyampaikan, soal Aher sebagai cawapres yang diusulkan PKS, belum jadi keputusan final. PKS akan membahasnya bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat.
11. Pilpres 2024 diprediksi berlangsung sengit jika Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan sama-sama maju dalam kontestasi sebagai calon presiden. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan, ketiganya masih menjadi tokoh-tokoh dengan elektabilitas paling kuat, tetapi tren baru-baru ini menunjukkan bahwa persaingan di antara ketiganya semakin ketat. “Kalau 3 nama ini maju, kemungkinan (pilpres) 2 putaran, karena belum ada yang (meraup suara) 50 persen lebih,” ujar peneliti SMRC Deni Irvani dalam rilis hasil survei SMRC pada Minggu (23/10). “Yang lolos ke putaran 2, bisa Ganjar vs Prabowo, Ganjar vs Anies, atau bisa juga Prabowo vs Anies yang masih terbuka kemungkinan walaupun kecenderungan Ganjar unggul ini lebih kelihatan,” jelasnya.
Dalam simulasi 3 nama tertutup antara 3 tokoh tersebut, Ganjar memang menempati posisi teratas dengan elektabilitas 32,1 persen. Akan tetapi, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu stagnan jika dibandingkan survei per Agustus 2022. Ketika itu elektabilitasnya 32,0 persen. Di posisi kedua, ada Prabowo dengan elektabilitas 27,5 persen. Elektabilitas Menhan terus turun dibandingkan simulasi serupa pada Maret 2021, ketika itu tingkat keterpilihannya sebesar 34,1 persen. Sementara itu, Anies menguntit di posisi ketiga dengan elektabilitas yang menguat, dari 23,5 persen pada Maret 2021, kini menjadi 26 persen. Deni menyebut, tren elektabilitas Menhan Prabowo Subianto belakangan ini dalam kondisi relatif stagnan, membuatnya bersaing sangat ketat dengan Anies Baswedan dalam simulasi Pilpres 2024. Dalam simulasi semiterbuka 45 nama calon presiden, perkembangan elektabilitas Prabowo tidak menggembirakan. “Kalau dari kepala dan ekor kita lihat 1,5 tahun terakhir, (elektabilitas Prabowo ) dari 20 persen menjadi 21 persen artinya cenderung stagnan,” ujar Deni Irvani. (HPS)
