Ganjar Pranowo (net)
Salah satu isu menarik pagi ini adalah soal sanksi buat Ganjar Prabowo. DPP PDIP jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Gubernur Jawa Tengah terkait pernyataan siap menjadi calon presiden 2024. Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun beralasan, pernyataan Ganjar soal kesiapannya maju capres 2024 telah menimbulkan multifasir di ranah publik meskipun tidak melanggar aturan partai. “Supaya keadilan ditegakkan ke seluruh anggota, kami jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader PDIP,” kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10). Namun pendukung Puan yang tergabung dalam Dewan Kolonel juga dijatuhi sanksi oleh DPP PDIP. Ketua DPC PDIP Solo, FX Rudyatmo juga akan dipanggil DPP PDIP, Rabu (26/10) lusa.
Isu kedua, Presiden Jokowi perintahkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tarik semua obat penyebab gagal ginjal akut pada anak. Jokowi mengatakan kejadian ini merupakan hal luar biasa. Presiden akan gratiskan perawatan para pasien gagal ginjal akut anak. Ia tak ingin para anak buahnya menyepelekan kasus gagal ginjal akut. Jokowi perintahkan Kemenkes menyiapkan fasilitas kesehatan untuk kasus ini. Ia juga ingin Kemenkes menyediakan seluruh obat yang diperlukan. “Saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat. Ini penting sekali,” kata Jokowi dalam rapat di Istana Bogor. Di sisi lain, Kepala BPOM Penny K Lukito akan pidanakan dua perusahaan farmasi terkait penggunaan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) dengan konsentrasi sangat tinggi.
Isu ketiga, enam tersangka kasus tragedi Kanjuruhan, Malang, resmi ditahan sejak Senin (24/10) malam. Mereka akan mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jatim. Adapun 6 tersangka tersebut adalah Direktur utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita, Ketua Panpel Pertandingan Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno. Kemudian Danki 3 Sat Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi, dan Kabagops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto. Pantauan di lokasi, seluruh tersangka keluar dari ruang penyidikan di Gedung Ditreskrimum Polda Jatim sekitar pukul 19.21 WIB. Di sisi lain, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan segera melimpahkan berkas perkara enam tersangka Tragedi Kanjuruhan, Malang ke Kejati Jatim. “Insya Allah dalam waktu dekat berkas perkara akan dilimpahkan ke JPU,” katanya di Mabes Polri, Jakarta.
Isu keempat, Komnas HAM ancam akan membawa kasus tragedi Kanjuruhan ke Dewan HAM PBB. Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam mengatakan, isu-isu yang mendapat perhatian publik seringkali menjadi sorotan Dewan HAM PBB di Jenewa. Itulah sebabnya tidak menutup kemungkinan Komnas HAM RI akan menggunakan mekanisme aduan ke Dewan HAM PBB terkait tragedi Kanjuruhan. “Biasa isu-isu besar yang mendapat perhatian publik dan sebagainya itu mendapatkan perhatian di Jenewa sana. Kami ada mekanisme itu nantinya, dan kami memikirkan akan menggunakan mekanisme itu,” ujar Anam di Kantor Komnas HAM, Senin (24/10).
Isu kelima, soal Nasdem VS Golkar. Ketua Bappilu Partai Nasdem Effendi Choirie alias Gus Choi sepertinya tak terima sindiran Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut pencapresan Anies Baswedan terlalu dini. Gus Choi mengkritik Airlangga dengan menyebut upayanya menaikkan elektabilitas sudah mentok. Hal itu, kata Gus Choi, yang menyebabkan Partai Golkar tak kunjung mengusung Airlangga sebagai capres 2024. “Enggak tepat itu menurut dia karena popularitas dan elektabilitasnya rendah, enggak naik-naik meski telah memasang alat peraga di seluruh Indonesia sehingga mengganggu mata rakyat untuk memandang,” kata Gus Choi. Seperti diberitakan, Ketum Golkar Airlangga Hartarto menilai pencapresan saat ini terlalu dini. Sebab pemerintah masih perlu menyelesaikan banyak persoalan. Namun Gus Choi tak sepaham dengan pandangan itu. Ia merasa pencapresan Anies Baswedan oleh partainya sudah tepat waktu. Pasalnya, elektabilitas Anies cukup tinggi dan memiliki basis massa yang kuat. Berikut isu selengkapnya.
1. DPP PDIP jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait pernyataan siap menjadi calon presiden (capres) 2024. Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan pernyataan Ganjar soal kesiapannya maju capres 2024 telah menimbulkan multifasir di publik meskipun itu tak melanggar aturan partai. “Supaya keadilan ditegakkan ke seluruh anggota, kami sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader,” kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10).
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partai juga sudah mengeluarkan instruksi kepada semua kader agar tak bicara capres 2024 pada 7 Oktober. “Surat ini sangat jelas tidak bisa ditafsirkan berbeda. Sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi No 4503/internal/DPP/X/2022,” ujarnya. Kemarin, Ganjar Pranowo mendatangi Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (24/10). Ganjar tiba pukul 15.59 WIB menggunakan mobil hitam. Dia tampak menggunakan kemeja panjang berwarna merah dan langsung memasuki gedung DPP PDIP. Sebelumnya, Ganjar Pranowo sempat menyatakan siap ketika ditanya kesiapannya menjadi calon presiden pada 18 Oktober lalu. Ganjar menjelaskan semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden.
2. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan menerima keputusan partai menjatuhkan sanksi teguran lisan buntut pernyataannya siap menjadi capres 2024. Ganjar merupakan salah satu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia dipanggil DPP PDIP untuk menjelaskan pernyataannya soal siap menjadi capres 2024. “Sebagai kader saya taat. Tadi diberikan sanksi lisan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki,” kata Ganjar di DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10). Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun yang telah memberikan penyelasan terkait pernyataannya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya memanggil Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo, Rabu (26/10). Pemanggilan itu buntut dari pernyataan Rudy yang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo setelah menyatakan siap sebagai capres di Pilpres 2024. “Nanti akan dipanggil pada pukul 11.00 WIB. Nanti saya juga akan didampingi oleh Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun,” kata Hasto di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10).
3. DPP PDIP ternyata juga menjatuhkan sanksi kepada kadernya yang tergabung dalam Dewan Kolonel. Seperti diketahui, Dewan Kolonel adalah para anggota Fraksi PDIP DPR yang menyatakan diri mendukung Puan Maharani sebagai capres. “Supaya adil kami jatuhkan juga sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri Dewan Kolonel,” kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (24/10). Mereka yang dijatuhi sanksi antara lain Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu, Hendrawan Supratikno. Komarudin menjelaskan, empat kader tersebut dikenakan sanksi keras dan terakhir. “Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai, dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan keras ketiga dan terakhir,” jelasnya.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menduga pemanggilan Ganjar Pranowo dan FX Rudyatmo untuk mengingatkan bahwa skema pencapresan yang diinginkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri adalah Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, bukan Ganjar. “Kelihatannya juga kan skema PDI-P, skema Megawati bukan Ganjar capresnya. Semua orang sudah tahu kemungkinan capresnya itu adalah Puan. Maka ya kelompok Ganjar seperti Rudy harus dipanggil, harus diingatkan,” ujar Ujang, Senin (24/10).
4. Presiden Jokowi perintahkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tarik semua obat penyebab gagal ginjal akut pada anak. Jokowi mengatakan kejadian ini merupakan hal luar biasa. Ia tak ingin para anak buahnya menyepelekan kasus gagal ginjal akut. “BPOM segera tarik dan hentikan peredaran obat sirop yang betul-betul secara evidence based betul-betul terbukti mengandung bahan obat penyebab gangguan ginjal tersebut,” kata Jokowi dalam rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (24/10). Ia juga memerintahkan BPOM membuat daftar lengkap obat-obatan berbahaya. Jokowi ingin informasi itu disebarluaskan secara transparan ke publik.
Presiden Jokowi umumkan kebijakan untuk menggratiskan perawatan bagi para pasien gagal ginjal akut anak. Jokowi memerintahkan Kemenkes untuk menyiapkan fasilits kesehatan untuk kasus ini. Ia juga ingin Kemenkes menyediakan seluruh obat yang diperlukan. “Saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat. Ini penting sekali,” kata Jokowi dalam rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (24/10). Kepala Negara mengingatkan anak buahnya bahwa kasus gagal ginjal akut bukan masalah biasa, karenanya ia perintahkan para anak buahnya untuk memprioritaskan keselamatan rakyat.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, obat penawar (antidotum) Fomepizole memiliki efikasi paling tinggi dibandingkan obat sejenis lainnya. Hal ini yang menjadi salah satu alasan pihaknya menggunakan Fomepizole untuk menyembuhkan pasien gangguan ginjal akut misterius (acute kidney injury atau AKI). Dugaan anak-anak terserang gangguan ginjal akut misterius ini adalah intoksikasi (keracunan) cemaran etilen glikol (EG) yang terdapat dalam obat sirup. “Fomepizole ini adalah yang paling baru dengan efikasi paling tinggi, berdasarkan riset dari para ahli farmakologi di Indonesia,” kata Budi di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (24/10). Obat Fomepizole akan diberikan kepada pasien gagal ginjal akut secara gratis.
5. Kepala BPOM Penny K Lukito akan pidanakan dua perusahaan farmasi terkait penggunaan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) dengan konsentrasi sangat tinggi. Adapun cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) diduga menjadi pemicu gagal ginjal akut misterius yang telah menyebabkan 141 kasus kematian. “Dalam proses ini kami sudah mendapatkan dua industri (perusahaan) farmasi yang akan kami tindak lanjuti menjadi pidana,” ujar Penny dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (24/10). “Jadi kedeputian IV, yaitu kedeputian bidang penindakan dari BPOM sudah kami tugaskan untuk masuk ke industri farmasi tersebut, berkerja sama dengan kepolisian segera melakukan penyidikan untuk menuju pada perkara pidana,” lanjutnya.
Kepala BPOM Penny K Lukito mengakui pihaknya selama ini tidak melakukan pemeriksaan rutin terhadap adanya cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada obat sirop. Penny menyebut hal itu terjadi lantaran hingga saat ini, belum ada pakem internasional yang mengatur soal pemeriksaan kedua senyawa itu dalam komponen pembuatan obat. “Itulah kenapa kita tidak pernah menguji karena memang belum dilakukan di dunia internasional pun. Inilah standar yang harus kita kembangkan sekarang sehingga menjadi bagian dari sampling rutin dari BPOM,” kata Penny di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (24/10).
6. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Tim Bareskrim Polri telah menerima sejumlah sampel dari terkait korban gagal ginjal akut. “Hari ini mereka sedang melakukan pendalaman hasil laboratorium. Kita sudah mendapat sampel dari Kemenkes dari urine, kemudian darah, dan sampel obat,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/10). Dedi mengatakan, sampel tersebut nantinya diperiksa di Laboratorium Forensik (Labfor).
Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan pidana terkait kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) yang telah menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengatakan tim tersebut akan dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter), Brigjen Pipit Rismanto. “Polri telah membentuk tim yang dipimpin oleh Dirtipidter Bareskrim Polri dan beranggotakan Dirtipidnarkoba, Dirtipiddeksus dan Dirtipidum Bareskrim Polri, tim ini secara khusus segera merespon isu terkait permasalahan gagal ginjal akut,” kata Nurul dalam konferensi pers, Senin (24/10).
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Ahmad Muzani mau memanggil Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk meminta penjelasan terkait penyebab penyakit gagal ginjal akut pada anak. “Sebagai partai politik, kami memiliki tanggung jawab serta kepedulian terhadap masalah ini dengan bermaksud memanggil dan meminta penjelasan Menkes ketika masa sidang nanti,” papar Muzani, Senin (24/10). ‘’Apa sebabnya ratusan anak-anak kita terkena gagal ginjal akut? Penyakit apa? Apakah ada obatnya?” sambungnya.
YLKI meminta temuan kadar etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DG) berlebih pada sejumlah obat sirup yang diuji Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru-baru ini, diusut tuntas dari hulu ke hilir. “Dari pasokan bahan baku obat, proses produksi, hingga pemasaran,” kata Ketua YLKI, Tulus Abadi, melalui laman Twitter resmi YLKI, Senin (24/10). “Kasus masif ini membuktikan bahwa mekanisme pengawasan (regular inspection) pada aspek pre-market (pra-pemasaran) dan post-market (pasca-pemasaran) control Badan POM tidak efektif,” jelasnya.
7. Eks Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa menggunakan baju tahanan setelah resmi ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus peredaran narkoba jenis sabu, Senin (24/10). Teddy memakai baju tahanan warna oranye dan peci warna hitam. Ia tiba di Rutan Polda Metro Jaya sekitar pukul 20.16 WIB. Tangan Teddy terlihat diborgol. Mantan Kapolda Sumbar itu diantar dengan mobil Toyota Fortuner warna hitam dan digiring sejumlah anggota masuk ke dalam rutan. Teddy bungkam dan tak mengeluarkan sepatah kata pun di depan awak media. Ia hanya sempat mengangguk saat ditanya soal kesehatannya. Setelahnya, ia langsung masuk ke dalam gedung rutan.
Polda Metro Jaya mengklaim tak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada Irjen Teddy Minahasa selaku tersangka kasus peredaran narkoba jenis sabu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyebut bahwa Teddy diperlakukan sama seperti tersangka kasus pidana lainnya. “Enggak (ada perlakuan khusus) sama saja karena ini statusnya sudah tersangka dan jadi tahanan Polda Metro,” kata Zulpan, Senin (24/10).
8. Enam tersangka kasus tragedi Kanjuruhan, Malang, resmi ditahan pada Senin (24/10) malam. Mereka akan mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jatim. Enam tersangka itu yakni Direktur utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno. Kemudian Danki 3 Sat Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi, dan Kabagops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto. Pantauan di lokasi, seluruh tersangka keluar dari ruang penyidikan di Gedung Ditreskrimum Polda Jatim sekitar pukul 19.21 WIB.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan segera melimpahkan berkas perkara enam tersangka Tragedi Kanjuruhan, Malang ke Kejati Jatim. “Insya Allah dalam waktu dekat berkas perkara akan dilimpahkan ke JPU,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/10). Dedi menambahkan, setelah dilimpahkan, berkas perkara akan diteliti oleh jaksa penuntut umum (JPU). Apabila berkas itu dinyatakan lengkap dan dilakukan pelimpahan tahap II (tersangka dan barang bukti), maka para tersangka dapat segera disidangkan. “Nanti akan diteliti oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” ucapnya.
9. Komnas HAM ancam akan membawa kasus tragedi Kanjuruhan ke Dewan HAM PBB. Komisioner Komnas HAM bidang Penyelidikan M Choirul Anam mengatakan, isu-isu yang mendapat perhatian publik seringkali menjadi sorotan Dewan HAM PBB di Jenewa. Itulah sebabnya tidak menutup kemungkinan Komnas HAM RI akan menggunakan mekanisme aduan ke Dewan HAM PBB terkait tragedi Kanjuruhan. “Biasa isu-isu besar yang mendapat perhatian publik dan sebagainya itu mendapatkan perhatian di Jenewa sana,” ujar Anam di Kantor Komnas HAM, Senin (24/10). “Kami ada mekanisme itu nantinya, dan kami memikirkan akan menggunakan mekanisme itu,” ujarnya.
10. Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai wajar Partai Demokrat mendorong terus AHY menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Sebab, partai besutan SBY tersebut tengah berada dalam kondisi percaya diri. Firman mengungkapkan, tingginya semangat para kader Demokrat disebabkan tiga faktor. Pertama, Demokrat sudah pulih meski digoyang kudeta. Jadi, ibarat mobil, lagi hits-hitsnya. Kedua, elektabilitas partai dan AHY mengalami peningkatan. Suara Demokrat cenderung naik terus, survei elektabilitas AHY juga lumayan. Ketiga, dukungan Anies di beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah lemah. Sedangkan beberapa wilayah itu, dikuasai oleh kader Partai Demokrat.
Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Syarief Hasan tak sepakat jika cawapresnya Anies Baswedan dipilih dari figur non parpol. Dalam pandangannya kandidat yang bukan anggota parpol tak memiliki kemampuan membantu pemenangan Pilpres 2024. “Kalau milih orang yang tidak punya partai, pendukungnya nol persen. Kalau hanya kira-kira saja yang tidak pasti, kan enggak mungkin menang,” ujar Syarief, Senin (24/10). Ia mendorong Partai Nasdem, dan PKS mempertimbangkan AHY sebagai calon pendamping Anies. “Tapi ingat partai kami, partai papan atas sekarang, dan itu memberikan kontribusi untuk pemenangan. Sangat perlu diperhitungkan,” ujar Syarief.
Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, koalisi yang diharapkan partainya tak terbatas hanya membicarakan capres 2024. Kelanjutan koalisi dengan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diduga tersendat karena masalah nama cawapres. Nasdem ingin ada kesetaraan dalam penentuan nama cawapres. “Berkoalisi ini tidak hanya sekadar untuk mendeklarasikan nama capres, kemudian kita ribut di belakang hari karena kita tidak sepakat dengan cawapres,” ujar Ali, Senin (24/10). Ia yakin nama Anies Baswedan yang diusulkan Nasdem sebagai capres akan disetujui PKS dan Demokrat.
11. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, tim IDI dan tim penyidik KPK akan memeriksa Gubernur Papua, Lukas Enembe di kediamannya di Jayapura, Papua. Alex mengatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan rapat koordinasi lintas lembaga yang dihadiri KPK, Menko Polhukam Mahfud MD, perwakilan Polri, TNI, dan Polda Papua. “Tujuan kedatangan tim KPK dan IDI adalah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Lukas Enembe dan pemeriksaan Lukas Enembe sebagai tersangka,” kata Alex dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Senin (24/10).
Alexander Marwata menegaskan, kedatangan tim penyidik KPK dan tim IDI ke Jayapura bukan untuk menjemput paksa Gubernur Papua, Lukas Enembe. Ia meminta aparat di Papua menjelaskan kepada masyarakat setempat bahwa kedatangan KPK ke Papua untuk memeriksa kesehatan Lukas dan melaksanakan pemeriksaan sebagai tersangka. “Dalam rangka pemeriksaan kesehatan Lukas Enembe dan pemeriksaan Lukas Enembe sebagai tersangka, tidak untuk melakukan jemput paksa. Sekali lagi, tidak untuk melakukan jemput paksa,” kata Alex.
12. Ketua Bappilu Partai Nasdem Effendi Choirie alias Gus Choi sepertinya tak terima sindiran Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut pencapresan Anies Baswedan terlalu dini. Gus Choi mengkritik Airlangga dengan menyebut upayanya menaikkan elektabilitas sudah mentok. Hal itu, kata Gus Choi, yang menyebabkan Partai Golkar tak kunjung mengusung Airlangga sebagai capres 2024. “Enggak tepat itu menurut dia karena popularitas dan elektabilitasnya rendah, enggak naik-naik meski telah memasang alat peraga di seluruh Indonesia sehingga mengganggu mata rakyat untuk memandang,” kata Gus Choi. Seperti diberitakan, Ketum Golkar Airlangga Hartarto menilai pencapresan saat ini terlalu dini. Sebab pemerintah masih perlu menyelesaikan banyak persoalan. Namun Gus Choi tak sepaham dengan pandangan itu. Ia merasa pencapresan Anies Baswedan oleh partainya sudah tepat waktu. Pasalnya, elektabilitas Anies cukup tinggi dan memiliki basis massa yang kuat. “Bagi Nasdem tepat mendeklarasikan Anies sekarang, karena elektabilitas, dan ditunggu para pendukungnya,” ujarnya seraya mengklaim bahwa partainya selalu menjadi pionir dalam mendukung figur politik yang dinilai mumpuni menduduki jabatan tertentu.
Partai NasDem bicara soal selera Presiden Jokowi tentang sosok capres 2024. Menurut Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie alias Gus Choi, Jokowi dan NasDem untuk capres 2024 seleranya beda. Jokowi menginginkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres 2024, sementara Nasdem punya selera lain. “Namun kami juga memahami Pak Jokowi juga akan memaklumi ketika partai lain atau NasDem punya selera lain. Jadi, itu soal selera, bukan soal substansi,” kata Gus Choi dalam Adu Perspektif, Senin (24/10). Kata Gus Choi, Presiden Jokowi yang mau mengakhiri masa jabatannya dua tahun ke depan, wajar kalau punya pikiran landingnya smooth sehingga punya subjektif dalam konteks pemilihan presiden yang menurut perkiraan Gus Choi, Jokowi menginginkan Ganjar dan itu juga Nasdem maklumi. “Mungkin, kita salah, tapi kira-kira begitulah pendapat umum,” imbuhnya. (HPS)
