Komaruddin Watubun (net)
Isu menarik pagi ini, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komaruddin Watubun menyindir Dewan Kolonel kreatif cari muka. Ia memastikan akan memanggil Dewan Kolonel sebagai buntut deklarasi dukungan terhadap Puan Maharani sebagai capres pada Pilpres 2024. Partai akan memanggil sejumlah anggota untuk dimintai keterangan soal itu. “Kadang-kadang teman-teman ini kan terlalu kreatif untuk cari muka. Itu bukan menolong pemimpin kadang menjerumuskan pemimpin,” kata Komaruddin usai meminta klarifikasi dan menjatuhi sanksi kepada Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/10). Komaruddin menyatakan, pihaknya tidak pandang bulu dan akan menertibkan semua kader yang melangkahi wewenang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Isu kedua, Menkes Budi Gunadi Sadikin membuka wacana pembiayaan vaksin virus corona (Covid-19) dosis lanjutan atau booster tambahan akan dibebankan kepada masyarakat. Sementara bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan ditargetkan untuk diberikan secara gratis. “Memang diskusi kita kalau vaksin ini harganya sebenarnya murah di bawah Rp200 ribu, ini ancar-ancar kita karena kita masih negosiasi, tapi di luar negeri itu kita berikan harganya di bawah Rp200 ribu,” kata Budi di Ponpes Al-Wathoniyah Pusat Putri, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Rabu (26/10).
Isu ketiga, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menyebut radikalisme menjadi ancaman bagi stabilitas kehidupan berbangsa dan negara. Hal ini disampaikan Dudung saat memimpin Apel Gelar Pasukan Tahun 2022 yang diikuti 3.451 prajurit di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (26/20) siang. Dudung mengungkapkan, secara umum situasi keamanan negara kondusif. Namun, ia meminta prajurit tidak boleh lengah terhadap kemungkinan terjadinya gangguan stabilitas keamanan. “Untuk itu, tingkatkan koordinasi dan sinergi dengan komponen bangsa lainnya untuk bersama-sama melakukan antisipasi dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,” tegas Dudung.
Isu keempat, Menteri BUMN Erick Thohir bicara soal pemilihan presiden di tahun 2024. Dia meyakini tokoh yang bakal menjadi presiden pasti adalah orang Jawa, dan tentunya bukan dirinya. “Siapapun yang kepilih jadi presiden, yang pasti bukan saya karena Presiden berikutnya orang Jawa, trennya begitu,” kata Erick saat ditanya soal pandangannya terhadap pemerintah Presiden Jokowi yang akan selesai dua tahun ke depan dalam acara diskusi Road to G20 bersama Himpuni, Selasa (25/10) lalu. Erick berpendapat, panggung politik Indonesia akan sangat terbuka pada tahun 2034, karena saat itu mayoritas kalangan muda akan mendominasi populasi di Indonesia. “Saya rasa kalau kita bicara politik kita baru akan terbuka di tahun 2034 ketika mayoritas anak mudanya menjadi dominan,” ujar Erick.
Isu kelima, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak yakin Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle untuk mengeluarkan Partai Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya, Jokowi memahami perjuangan bersama Partai Nasdem selama ini. “Presiden Jokowi yang saya kenal tentu memahami apa arti keberadaan Partai Nasdem bersama beliau,” ujar Surya Paloh di Wisma Nusantara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (26/10). Akan tetapi, ia akan memahami apa pun keputusan mantan Wali Kota Solo itu terkait reshuffle. Sebab, kebijakan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Surya mengaku akan berbesar hati jika Jokowi menilai Partai Nasdem tak lagi dibutuhkan di kabinet. “Kalau misalnya dianggap tetap diperlukan saya menghargai. Tapi kalau misalnya dianggap ‘Ah Nasdem ini enggak ada gunanya lagi nih,’ saya disuruh minggir saja, kita akan menghormati,” ungkapnya.
Isu keenam, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan siap menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan AHY usai bertemu dengan Ketum NasDem Surya Paloh. Menurut AHY, dirinya siap untuk menjalankan tugas apapun. “Ya kami pribadi terus mempersiapkan diri, apapun tugas yang harus kami jalankan pada saatnya, apapun itu, di manapun itu harus siap,” tegas AHY di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Rabu (26/10). Ketum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku memberikan restu ketika disinggung posisi AHY sebagai cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. “Kalau saya [sebagai] orang tua ini apa, kalau yang baik-baik pasti saya restui,” kata Paloh. Berikut isu selengkapnya.
1.Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komaruddin Watubun memastikan akan memanggil Dewan Kolonel sebagai buntut deklarasi dukungan terhadap Puan Maharani sebagai capres pada Pilpres 2024. Partai akan memanggil sejumlah anggota untuk dimintai keterangan soal itu. Ia menyindir Dewan Kolonel kreatif cari muka. “Kadang-kadang teman-teman ini kan terlalu kreatif untuk cari muka. Itu bukan menolong pemimpin kadang menjerumuskan pemimpin,” kata Komaruddin usai meminta klarifikasi dan menjatuhi sanksi kepada Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/10). Komaruddin menyatakan, pihaknya tidak pandang bulu dan akan menertibkan semua kader yang melangkahi wewenang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. “Kita sedang persiapkan untuk panggil gelombang berikutnya tertibkan semua tanpa terkecuali,” katanya.
Seperti diberitakan, Dewan Kolonel dibentuk oleh sejumlah anggota Fraksi PDIP di DPR, September 2022 guna mendukung Puan Maharani maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Pembentukan Dewan Kolonel ini diusulkan oleh anggota Fraksi PDIP DPR, Johan Budi. Menurut Johan, Dewan Kolonel awalnya beranggotakan enam orang, namun mengalami penambahan jumlah anggota hingga beranggotakan 12 orang yang berada di 11 komisi di DPR.
Koordinator Dewan Kolonel Trimedya Panjaitan menyampaikan, Dewan Kolonel bertugas meningkatkan elektabilitas Puan Maharani baik di level komisi DPR hingga daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPR dari Fraksi PDIP. “Bagaimana mewangikan mbak Puan di dapil kita masing-masing. Kalau program rigid enggak tapi kita merasa kita khawatir kalau bukan darah bung Karno ini nasib keluarga Bung Karno sama seperti nasib keluarga Soeharto di Golkar,” ujarnya.
DPP PDIP memastikan tidak bakal memanggil kader PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani yang didukung Dewan Kolonel menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun memastikan tak bakal memanggil Puan karena dinilai tidak terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel. Pembentukan Dewan Kolonel hanya inisiatif dari sejumlah kader PDIP untuk mendukung Puan. “Mbak Puan sendiri tidak terlibat dalam proses itu mereka berinisiatif untuk melakukan itu, itu yang harus ditertibkan,” kata Komaruddin di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (26/10).
Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo memenuhi panggilan DPP PDIP, Rabu (26/10). Rudy dipanggil terkait pernyataannya mendukung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjadi Capres 2024. Rudy hadir mengenakan seragam partai berwarna merah dengan lambang banteng. Ia juga mengenakan masker berwarna merah putih saat datang ke DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Rudy menghadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Hasto pun lalu menyapa mantan Wali Kota Solo itu. “Gimana Mas. Sehat? Sorry terlambat, karena terima tamu dulu. Klarifikasi yang lain. Buka saja maskernya,” kata Hasto sambil menawarkan air putih ke Rudy.
2. Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan Ganjar Pranowo unggul atas Anies Baswedan dalam simulasi dua calon berhadapan pada Pilpres 2024. Survei yang berlangsung 24 September-7 Oktober 2022 itu menunjukkan jika keduanya diadu, Ganjar memiliki tingkat elektoral 52,8 persen. Sedangkan Anies 47,2 persen. Hasil itu menunjukkan selama setahun ini, Gubernur Jawa Tengah itu terus unggul atas Anies Baswedan. Namun, peneliti Litbang Kompas Bambang Setiawan mengungkapkan, keunggulan Ganjar atas Anies belum aman. Pasalnya, sangat mungkin perolehan sebenarnya di tingkat populasi berimpitan di angka 50 persen karena margin of error penelitian di angka 2,8 persen. “Anies berhasil mempersempit jarak kekalahannya dari Ganjar dalam tiga bulan terakhir. Pada Juni 2022, selisih keterpilihan mereka 7,6 persen,” ujar Bambang. Kamis (27/10).
Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menyebut, Ganjar Pranowo unggul jika dihadapkan dengan Prabowo Subianto. Gubernur Jawa Tengah itu memiliki tingkat elektoral 52,9 persen sementara Prabowo memiliki elektabilitas 47,9 persen. Peneliti Litbang Kompas Bambang Setiawan menjelaskan untuk pertama kalinya dalam survei tahun ini Ganjar akhirnya mengalahkan Ketua Umum Partai Gerindra itu. “Pada Januari 2022, Ganjar kalah dari Prabowo dengan selisih 4,4 persen. Namun selisih kekalahan itu menjadi semakin tipis (2,2 persen) pada Juni 2022,” ujar Bambang. “Hingga akhirnya Ganjar unggul dengan selisih 5,8 persen pada saat ini,” ucapnya.
Ganjar Pranowo menjadi figur capres yang paling banyak dipilih generasi centennial atau gen Z. Menurut survei Litbang Kompas, 60 persen suara gen Z terdistribusi ke sosok Gubernur Jawa Tengah itu. Survei memperlihatkan, keterpilihan Ganjar di kalangan pemilih muda ini mencapai 28,1 persen. Angka tersebut naik sekitar 5 persen pada tiap periode survei. Tercatat, elektabilitas Ganjar di kalangan pemilih muda pada survei Juni 2022 sebesar 23,1 persen, lalu pada Januari 2022 sebanyak 18,2 persen. Kelayakan Ganjar menjadi capres di mata gen Z juga lebih tinggi dibandingkan dengan elektabilitas yang dihitung lintas generasi.
3. Menkes Budi Gunadi Sadikin membuka wacana pembiayaan vaksin virus corona (Covid-19) dosis lanjutan atau booster tambahan akan dibebankan kepada masyarakat. Sementara bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan ditargetkan untuk diberikan secara gratis. “Memang diskusi kita kalau vaksin ini harganya sebenarnya murah di bawah Rp200 ribu, ini ancar-ancar kita karena kita masih negosiasi, tapi di luar negeri itu kita berikan harganya di bawah Rp200 ribu,” kata Budi di Ponpes Al-Wathoniyah Pusat Putri, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Rabu (26/10). Budi mengatakan tarif yang akan dipatok nantinya relatif terjangkau, di bawah Rp200 ribu per dosis. Budi menambahkan booster yang dimaksud yakni booster yang tidak masuk program wajib pemerintah. Sehingga yang dimaksud booster berbayar adalah apabila terdapat ketentuan booster boleh lebih dari 1-2 kali dan seterusnya.
4. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menyebut radikalisme menjadi ancaman bagi stabilitas kehidupan berbangsa dan negara. Hal ini disampaikan Dudung saat memimpin Apel Gelar Pasukan Tahun 2022 yang diikuti 3.451 prajurit di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (26/20) siang. “Radikalisme tetap menjadi ancaman bagi stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu diwaspadai,” ujar Dudung di lokasi. Dudung mengungkapkan, secara umum situasi keamanan negara kondusif. Namun, ia meminta prajurit tidak boleh lengah terhadap kemungkinan terjadinya gangguan stabilitas keamanan. “Untuk itu, tingkatkan koordinasi dan sinergi dengan komponen bangsa lainnya untuk bersama-sama melakukan antisipasi dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,” tegas Dudung.
KSAD Jenderal Dudung Abdurachman memimpin Apel Gelar Pasukan Tahun 2022 yang diikuti 3.451 prajurit di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (26/10) siang. Apel gelar pasukan ini diikuti prajurit dari berbagai komando utama (kotama) TNI Angkatan Darat (AD), di antaranya Komando Pasukan Khusus (Kopasuss), Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Puspomad) hingga Kodam Jayakarta.
Dalam amanatnya, Dudung menjelaskan, apel gelar pasukan ini bertujuan untuk mengukur kesiapsiagaan seluruh satuan TNI AD dalam menghadapi perkembangan situasi atau kontijensi yang terjadi di wilayah Indonesia. “Apabila setiap satuan dan seluruh prajurit TNI AD memiliki kesiapsiagaan yang mantap dan meyakinkan, akan menjadi jaminan bagi stabilitas keamanan wilayah Indonesia yang terjaga baik dan kondusif,” ujar Dudung. Ia menyampaikan, pelaksanaan tugas pokok TNI AD tidak terlepas dari dinamika perkembangan lingkungan strategis.
5. Menteri BUMN Erick Thohir bicara soal pemilihan presiden di tahun 2024. Dia meyakini tokoh yang bakal menjadi presiden pasti adalah orang Jawa, dan tentunya bukan dirinya. “Siapapun yang kepilih jadi presiden, yang pasti bukan saya karena Presiden berikutnya orang Jawa, trennya begitu,” jawab Erick saat ditanya soal pandangannya terhadap pemerintah Presiden Jokowi yang akan selesai dua tahun ke depan dalam acara diskusi Road to G20 bersama Himpuni, Selasa (25/10) lalu. Erick berpendapat, panggung politik Indonesia akan sangat terbuka pada tahun 2034, karena saat itu mayoritas kalangan muda akan mendominasi populasi di Indonesia. “Saya rasa kalau kita bicara politik kita baru akan terbuka di tahun 2034 ketika mayoritas anak mudanya menjadi dominan,” ujar Erick.
Erick berpesan, siapapun pemimpin berikutnya jangan sampai punya pikiran untuk merendahkan kebijakan pemimpin sebelumnya. Sebab, semua presiden pasti memiliki kelayakan untuk dipilih memimpin negara. “Siapa pun pemimpi berikutnya harus punya keyakinan bahwa presiden sebelum-sebelumnya itu nggak mungkin tidak punya kebagusan, pasti banyak kebijakan yang bagus. Nanti tinggal dipetakan saja policy-nya. Janganlah sekonyong-konyong pemimpin sebelumnya jelek,” ujarnya. Pemikiran seperti itu, tegasnya, dia lakukan sendiri saat menjabat Menteri BUMN. Dia mengaku sedikitpun tak pernah diskreditkan kebijakan menteri sebelumnya.
6. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak yakin Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle untuk mengeluarkan Partai Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya, Jokowi memahami perjuangan bersama Partai Nasdem selama ini. “Presiden Jokowi yang saya kenal tentu memahami apa arti keberadaan Partai Nasdem bersama beliau,” ujar Surya Paloh di Wisma Nusantara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (26/10). Akan tetapi, ia akan memahami apa pun keputusan mantan Wali Kota Solo itu terkait reshuffle. Sebab, kebijakan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Surya mengaku akan berbesar hati jika Jokowi menilai Partai Nasdem tak lagi dibutuhkan di kabinet. “Kalau misalnya dianggap tetap diperlukan saya menghargai. Tapi kalau misalnya dianggap ‘Ah Nasdem ini enggak ada gunanya lagi nih,’ saya disuruh minggir saja, kita akan menghormati,” ungkapnya.
Namun demikian, Surya memandang posisi politik Partai Nasdem saat ini tidak melanggar etika apa pun sebagai partai politik (parpol) koalisi Pemerintahan. Surya akan mengambil langkah menemui Jokowi jika memang partainya dinilai melakukan pelanggaran tertentu. “Kalau Presiden mengatakan Nasdem jelas melanggar etika, saya pasti datang, akan temui, saya tanya apa yang melanggar etika?” paparnya. Surya menampik isu yang mengatakan langsung mengumpulkan kadernya usai Jokowi meminta Partai Golkar tidak sembrono dalam menentukan calon presiden. “Mau jawaban yang jujur? Enggak ada (pertemuan),” ujar dia.
7. Menhan Prabowo Subianto mengaku telah menawarkan beasiswa kepada anak-anak Palestina untuk menikmati pendidikan di Universitas Pertananan (Unhan). Hal ini disampaikan Prabowo kepada Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammed Ibrahim Shtayyeh saat bertemu di Kemenhan, Jakarta, Rabu (26/10). Prabowo mengatakan anak-anak Palestina bisa belajar ilmu kedokteran, farmasi, matematika, fisika, biologi, informatika, dan teknik. “Kami juga menawarkan beasiswa di tingkat SMA berasrama (boarding school) serta sekolah-sekolah militer lainnya untuk anak-anak muda Palestina,” ujar Prabowo dalam keterangan tertulis. Prabowo mengatakan pemberian beasiswa ini adalah bentuk konkret keberpihakan Indonesia kepada rakyat Palestina.
“Hal ini adalah bantuan konkret untuk mempersiapkan masa depan bangsa Palestina. Kami percaya bahwa pada akhirnya rakyat Palestina akan meraih tujuan-tujuannya,” jelas Prabowo. “Sebagaimana bangsa Indonesia berjuang melawan kolonialisme dengan pengorbanan nyawa. Oleh karena itulah rakyat Indonesia selalu bersama Palestina dan berdoa untuk rakyat Palestina,” sambung dia. Selain itu, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam menentukan nasib dan kemerdekaan negaranya. “Kami akan terus mendukung perjuangan ini. Pemerintah Indonesia beberapa kali memberikan penekanan akan terus membantu rakyat Palestina dalam bentuk yang nyata,” tegas Ketum Partai Gerindra ini.
8. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bersama Gubernur Bali, Wayan Koster menghadiri acara Puja Genta Pinara Pitu dan doa bersama dalam rangka kesuksesan Presidensi G20 di Peninsula ITDC, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (26/10) malam yang dihadiri 1.200 pemangku dan 1.494 Desa Adat yang mengikuti doa bersama secara virtual. Luhut menyebut doa bersama ini untuk kejayaan Indonesia dalam penyelenggaraan KTT G20 yang dihadiri para pemimpin dunia pada 15 dan 16 November 2022. Luhut berharap, KTT G20 tersebut bisa mendamaikan negara yang berkonflik seperti Ukraina dan Rusia. Nantinya Presiden Jokowi akan menjembatani perdamaian tersebut. ‘’Nanti pemimpin-pemimpin dunia kumpul di sini dalam keadaan damai, Ukraina dengan Rusia bisa damai, Amerika dengan China bisa bertemu. Presiden Jokowi akan menjadi jembatan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan itu. Upaya itu tentu akan dilakukan dan sedang dilakukan, kita berdoa untuk itu semua,” ungkapnya.
9. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri, Benny Tjokrosaputro dijatuhi hukuman mati. Menurut jaksa, Direktur Utama PT Hanson International Tbk itu telah melakukan korupsi berulang-ulang. Ketentuan hukuman pidana mati dalam kasus korupsi bisa dijatuhkan pada keadaan tertentu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Jaksa mengatakan, sikap Direktur PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro yang tidak merasa bersalah dan telah membuat negara rugi triliunan rupiah menjadi alasan memberatkan dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) sehingga menuntut hakim menjatuhinya hukuman mati. “Terdakwa di persidangan tidak menunjukkan rasa bersalah apalagi suatu penyesalan sedikitpun atas perbuatan yang telah dilakukannya,” kata Jaksa di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (26/10). Menurut Jaksa, perbuatan korupsi Benny merupakan kejahatan luar biasa dengan modus investasi melalui bursa pasar modal. Ia menyembunyikan uang hasil korupsinya ke dalam bisnis lain dan menyalahgunakan bisnis yang sah. “Perbuatan terdakwa mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan terhadap kegiatan investasi di bidang asuransi,” ujar Jaksa.
Selain dituntut hukuman mati, Direktur PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 5.733.250.247.731 atau Rp 5,733 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero). Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memberi Benny waktu satu bulan untuk membayar lunas uang pengganti tersebut. “Membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5.733.250.247.731,” kata jaksa. Jika dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Benny tidak melunasi biaya tersebut, maka harta bendanya akan disita dan aset tersebut akan dilelang untuk menutupi uang pengganti yang telah dibebankan pengadilan.
10. Tim kuasa hukum dari terdakwa Kompol Baiquni Wibowo atas kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, meminta kliennya dibebaskan dari tahanan. Hal tersebut disebutkan dalam sidang pembacaan eksepsi atau nota keberatan Baiquni yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (26/10). Pengacara Baiquni, Junaedi Saibih memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan kliennya. Junaedi meminta majelis hakim membebaskan Baiquni dari tahanan. Menurut kuasa hukum, Baiquni hanya menjalankan perintah Ferdy Sambo yang kala itu menjabat Kadiv Propam Polri. Kata dia, tindakan Baiquni yang berstatus sebagai pelaksana hanya menjalankan tugas dan fungsinya dari atasan langsung dalam hal ini Ferdy Sambo. Menurut kuasa hukum, dalam hubungan kedinasan, perintah atasan langsung wajib dilaksanakan dan dipatuhi.
11. Kejagung RI mengatakan, mantan Mendag M Lutfi tetap bisa dipanggil untuk menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi persetujuan ekspor (PE) Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Adapun Lutfi sudah tiga kali mangkir dari panggilan pemeriksaan saksi di sidang kasus tersebut. “Persidangan masih tahap pemeriksaan saksi, kapan saja masih bisa dipanggil dan dihadirkan,” kata Kapuspenkum Kejagung I Ketut Sumedana, Rabu (26/10). Sebelumnya, jaksa telah memanggil Lutfi untuk dimintai keterangannya dalam persidangan pada Selasa (11/10) dan Selasa (18/10), namun Lutfi mangkir dari panggilan tersebut.
Terakhir, JPU menjadwalkan kembali pemanggilan Lutfi untuk dimintai keterangan di muka sidang pada Selasa (25/10). Tetapi, yang bersangkutan masih tidak datang juga. Jaksa Muhammad Yamin menyampaikan, pihaknya telah memanggil Lutfi melalui Rukun Tangga (RT), pengacara, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat. Yamin mengaku mendapatkan informasi dari pengacara Lutfi bahwa dia (Lutfi, red) sedang menemani istrinya di Jerman. “Istrinya sedang sakit kanker. Jadi kemarin ada penetapan dari majelis hakim, tapi kami memang belum berhasil menghadirkan saksi tersebut,” ujar Yamin.
12. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan siap menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan AHY usai bertemu dengan Ketum NasDem Surya Paloh. Menurut AHY, dirinya siap untuk menjalankan tugas apapun. “Ya kami pribadi terus mempersiapkan diri, apapun tugas yang harus kami jalankan pada saatnya, apapun itu, di manapun itu harus siap,” tegas AHY di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Rabu (26/10). Ketum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku memberikan restu ketika disinggung posisi AHY sebagai cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. “Kalau saya [sebagai] orang tua ini apa, kalau yang baik-baik pasti saya restui,” kata Paloh. Berikut isu selengkapnya.
Di sisi lain, PKS mengapresiasi pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. PKS mengaku siap legowo. “Apresiasi ketekunan Bang SP dan Mas AHY untuk terus musyawarah. PKS dukung semua legowo, dan open mind. Kepentingan bangsa harus di atas semua,” ucap Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Rabu (26/10). PKS, yang disebut akan berkoalisi dengan NasDem dan PD, berharap bisa menang pemilu 2024. Menurutnya, sikap legowo bisa membawa berkah kemenangan. “Kemenangan 2024 yang penuh berkah, dimulai dengan sikap saling legowo. Berkah, insyaallah,” ucapnya. (HPS)
