Ketua KPK, Firli Bahuri (net)
Salah satu isu yang menggelitik pagi ini adalah pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang mengaku kasus dugaan korupsi ‘kardus durian’ yang menyeret nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kini menjadi perhatian pihaknya. Firli tegaskan, perhatian tetap diberikan terhadap kasus yang terjadi pada kurun waktu 2014 itu. “Terkait dengan perkara lama tahun 2014 kalau tidak salah tu, yang disebut dengan ‘kardus durian’ ini juga menjadi perhatian kita bersama,” ujar Firli dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kamis (27/10). Firli meminta masyarakat terus mengawal KPK terkait kasus ini dan dia berjanji akan mengumumkan perkembangan dugaan kasus korupsi yang sedang ditangani itu.
Isu kedua, Tujuh mantan Kapolri ramai-ramai mendatangi gedung Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jaksel, Kamis (27/10) siang. Mereka menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas keprihatinannya terhadap sejumlah peristiwa yang menimpa Polri belakangan ini. Ketujuh mantan Kapolri tersebut adalah Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal (Purn) Roesmanhadi, Jenderal (Purn) Chaerudin Ismail, Jenderal (Purn) Tan Sri Dai Bachtiar, Jenderal (Purn) Soetanto, Jenderal (Purn) Timur Pradopo, dan Jenderal (Purn) Badrodin Haiti. Mereka diterima Jenderal Listyo di Gedung Rupatama, Mabes Polri. Pertemuannya berakhir sekitar pukul 11.33 WIB.
Isu ketiga, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, elektabilitas Ketua DPP PDIP Puan Maharani 1 persen, sementara elektabilitas Gubernur Jateng Ganjar Pranowo 23,2 persen. Hasil survei Litbang Kompas juga menyebutkan, pendukung Ganjar Pranowo akan mengalihkan dukungan mereka ke sejumlah tokoh seandainya Gubernur Jawa Tengah itu urung maju ke panggung Pilpres 2024. Dalam survei yang sama, Ganjar menempati urutan pertama sebagai tokoh yang paling banyak dipilih sebagai capres 2024.
Isu keempat, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Santoso mengatakan, maraknya kasus gagal ginjal akut pada anak memunculkan desakan agar ada proses hukum terhadap pihak yang dianggap lalai. Menurut Santoso, oknum-oknum pegawai BPOM berpotensi terkena jerat hukum jika terbukti lalai. “BPOM secara kelembagaan tidak bisa dipidana namun jika ada oknum pegawai dan pejabat di sana melakukan kelalaian terhadap pengawasan obat, bisa dijerat pasal kelalaian seperti yang dirumuskan dalam KUHP,” kata Santoso.
Isu kelima, kata Menhan Prabowo Subianto, tidak ada bangsa di dunia yang berniat untuk berperang. Akan tetapi, kenyataannya peperangan tetap saja terjadi. Kenapa? Menurut Prabowo, hal itu tak lepas dari sifat manusia yang selalu memaksakan kehendak dan kehendak tersebut telah tercermin dalam sejarah manusia, di mana pihak yang lemah selalu diinjak dan dijajah oleh pihak yang kuat. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, kasus dugaan korupsi ‘kardus durian’ yang menyeret nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi perhatian pihaknya. Firli mengatakan, perhatian tetap diberikan terhadap kasus yang terjadi pada kurun waktu 2014 itu. “Terkait dengan perkara lama tahun 2014 kalau tidak salah tu, yang disebut dengan ‘kardus durian’ ini juga menjadi perhatian kita bersama,” ujar Firli dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kamis (27/10). Firli meminta masyarakat terus mengawal KPK terkait kasus ini dan dia berjanji akan mengumumkan perkembangan dugaan kasus korupsi yang sedang ditangani itu. ‘’Tolong kawal KPK ikuti perkembangannya dan KPK pastikan setiap perkara pasti disampaikan kepada rekan-rekan semua,” tuturnya.
Seperti diberitakan, kasus ‘kardus durian’ adalah kasus korupsi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Papua pada 2011. Kasus ini melibatkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang saat itu dipimpin oleh Muhaimin Iskandar. Kasus ini juga melibatkan PT Alam Jaya Papua sebagai pihak swasta. KPK ketika itu melakukan tangkap tangan pada 25 Agustus 2011 dan meringkus dua anak buah Cak Imin. Mereka adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi I Nyoman Suisnaya dan bekas Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans Dadong Irbarelawan. KPK juga menangkap Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua Dharnawati yang baru saja mengantarkan Rp1,5 miliar ke Kantor Kemenakertrans.
Duit tersebut dibungkus menggunakan kardus durian. Uang tersebut merupakan tanda terima kasih karena PT Alam Jaya Papua telah diloloskan sebagai kontraktor DPPID di Kabupaten Keerom, Teluk Wondama, Manokwari, dan Mimika, dengan nilai proyek Rp73 miliar. Pada persidangan tahun 2012, Dharnawati mengaku uang itu sebenarnya ditujukan untuk Cak Imin. Namun Cak Imin berkali-kali membantah, baik di dalam maupun di luar persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan. Sedangkan, Dharnawati dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.
Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Pemberantasan Korupsi (GPPK) meminta KPK segera mengungkap kasus kardus durian. Hal itu disampaikan Koordinator Lapangan (Korlap) GPPK, Frans Daut saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (27/10). Frans mengatakan, salah satu kasus yang paling viral melibatkan Cak Imin adalah kardus durian yang dianggap sudah memenuhi alat bukti, namun dibiarkan hingga hampir 11 tahun lamanya. “Belum lagi kasus suap proyek PUPR 2018 yang diduga kuat melibatkan beliau dalam menerima suap tersebut. Untuk itu KPK sebagai lembaga penegak hukum yang diberi kewenangan penuh dalam menindak para koruptor agar segera menetapkan saudara Muhaimin Iskandar sebagai tersangka dalam kasus kardus durian,” ujar Frans saat berorasi di atas mobil komando.
2. KPK menahan pemegang saham PT Adimulia Agrolestari (AA) Frank Wijaya selama 20 hari dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan dan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU). Frank Wijaya ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada, Kamis (27/10). “Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan pada tersangka FW [Frank Wijaya] untuk 20 hari pertama terhitung dari tanggal 27 Oktober 2022 sampai 15 November 2022 di Rutan Polres Jakarta Selatan,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/10).
Ketua KPK Firli Bahuri mengancam akan menjemput paksa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Riau M Syahrir jika kembali tidak memenuhi panggilan penyidik. KPK menetapkan Syahrir sebagai tersangka dugaan suap pengurusan hak guna usaha (HGU) dari pemegang saham PT Adimulia Agrolestari, Frank Wijaya. KPK telah menahan Frank yang merupakan bos perusahaan perkebunan sawit itu per Kamis (27/10) hingga 20 hari ke depan. Namun, Syahrir belum ditahan karena tidak memenuhi panggilan penyidik. “KPK memerintahkan kepada Saudara M Syahrir untuk segera menyerahkan diri,” tegas Firli dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis (27/10). “Kami akan lakukan upaya paksa apabila tidak datang untuk kedua kalinya,” kata Firli lagi. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Riau 2019-2022 M Syahrir diduga menerima suap Sin$120.000 atau setara dengan Rp1,2 miliar dari kesepakatan Rp3,5 miliar terkait perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Adimulia Agrolestari (AA). KPK jelaskan, uang Rp1,2 M tersebut bersumber dari kas PT AA dan diserahkan General Manager PT AA Sudarso di rumah dinas M Syahrir pada September 2021.
3. Presiden Jokowi akan melantik Johanis Tanak sebagai Wakil Ketua KPK menggantikan Lili Pintauli Siregar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/10). Informasi pelantikan tersebut disampaikan sumber terpercaya di kalangan pemerintahan. “Iya besok (ada pelantikan Johanis Tanak sebagai Wakil Ketua KPK),” ujar sumber tadi, Kamis (27/10) malam. Sebelumnya DPR telah mengesahkan Johanis Tanak sebagai capim KPK pengganti Lili dalam rapat paripurna DPR, 29 September 2022 lalu. Komisi III DPR memilih Johanis Tanak sebagai capim KPK setelah menjalani fit and proper test pada 28 September 2022.
4. Tujuh mantan Kapolri ramai-ramai mendatangi gedung Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jaksel, Kamis (27/10) siang. Mereka menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas keprihatinannya terhadap sejumlah peristiwa yang menimpa Polri belakangan ini. Ketujuh mantan Kapolri tersebut adalah Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal (Purn) Roesmanhadi, Jenderal (Purn) Chaerudin Ismail, Jenderal (Purn) Tan Sri Dai Bachtiar, Jenderal (Purn) Soetanto, Jenderal (Purn) Timur Pradopo, dan Jenderal (Purn) Badrodin Haiti. Mereka diterima Jenderal Listyo di Gedung Rupatama, Mabes Polri. Pertemuannya berakhir sekitar pukul 11.33 WIB.
Para mantan Kapolri ini memberikan semangat kepada para yuniornya agar tetap tabah dan rasional menghadapi situasi ini. “Apa yang dilakukan Bapak Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo sepenuhnya kita semua para purnawirawan dari pusat sampai daerah akan memberikan dukungan sepenuhnya bagaimana Kapolri melaksanakan tahapan-tahanan secara konkret yang menjadi arahan Bapak Presiden,” ujar Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri mewakili rekan-rekannya.
Bambang yakin, kecintaan masyarakat terhadap Polri akan timbul kembali pada waktunya. Dia mengakui, citra Polri saat ini sedang turun lantaran berbagai peristiwa tidak mengenakkan yang dialami Polri. “Tetapi, insya Allah dengan apa yang disampaikan Bapak Kapolri tadi bahwa langkah konkret sedang dan akan dilaksanakan oleh Polri di seluruh Indonesia, mulai dari Mabes Polri hingga tingkat polsek, kepercayaan rakyat terhadap Polri akan pulih,” tuturnya. Untuk itu, para purnawirawan Polri meminta kepada masyarakat untuk memberikan support kepada Polri guna memperbaiki diri. Bambang menyebutkan, apa yang sedang dihadapi Polri saat ini cukup berat, namun ia yakin kedatangan para mantan Kapolri ke Mabes Polri bisa memberi dorongan yang begitu besar untuk berbenah.
Para mantan Kapolri mendorong Polri agar membenahi pelayanan terhadap masyarakat dari level terendah. “Misalnya, pelayanan publik.Tingkat pelayanan Polri kepada masyarakat dari yang paling rendah sampai paling atas itu coba dievaluasi,” kata Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri saat menyambangi Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/10). Bambang menjelaskan, menurunnya tingkat kepercayaan kepada Polri tidak lepas dari pelayanan yang diberikan kepolisian selama ini. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo betul-betul memastikan kehadiran polisi untuk rakyat. “Termasuk juga kehadiran anggota Polri pada masyarakat yang sangat membutuhkan. Misalnya, masyarakat melaporkan, kemudian berapa waktu, berapa lama, laporan itu segera direspons oleh Polri,” kata Bambang.
5. Survei Litbang Kompas, elektabilitas Ketua DPP PDIP Puan Maharani 1 persen, sementara elektabilitas Gubernur Jateng Ganjar Pranowo 23,2 persen. Hasil survei Litbang Kompas juga menyebutkan, pendukung Ganjar Pranowo akan mengalihkan dukungan mereka ke sejumlah tokoh seandainya Gubernur Jawa Tengah itu urung maju ke panggung Pilpres 2024. Disebutkan, sebagian besar atau 16,6 persen pemilih Ganjar akan mengubah pilihan ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lalu, sebagian lainnya yakni 15,5 persen pendukung Ganjar akan mengalihkan dukungan ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sedangkan 12 persen akan beralih mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, 5,3 persen pendukung Ganjar akan mengubah pilihannya ke Menparekraf Sandiaga Uno, dan 3,5 persen lainnya akan memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Adapun dalam survei yang sama, Ganjar menempati urutan pertama sebagai tokoh yang paling banyak dipilih sebagai capres, elektabilitas Ganjar mencapai 23,2 persen.
6. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, luasnya pergaulan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam kancah dunia internasional menjadi modal kuat baginya untuk menjadi presiden. “Dalam kancah internasional, Prabowo selalu dihormati sebagai Menteri Pertahanan dari republik besar,” ujar Muzani dalam keterangannya, Kamis (27/10). Menurut dia, hal itu nampak dari pertemuan Prabowo dengan Menhan Amerika Serikat Lloyd J Austin III, belum lama ini. “Beliau (Prabowo) memiliki pergaulan yang begitu luas, dan diplomasi pertahanan yang baik dan dihormati,” kata Muzani. Penghormatan dunia internasional pada Indonesia, bakal lebih baik jika Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Muzani yakin Prabowo bakal memenangi Pilpres mendatang.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto belum fokus lakukan kampanye Pilpres 2024. Hal itu disampaikannya menanggapi hasil survei Litbang Kompas Oktober 2022 yang menunjukan anloknya elektabilitas Prabowo. “Namanya juga survei, fluktuatif, kadang naik, kadang turun juga. Kita sama-sama tahu bahwa Pak Prabowo belum melakukan kampanye-kampanye hanya melakukan kerja-kerja sebagai Menteri Pertahanan membantu presiden,” ujar Dasco pada wartawan, Kamis (27/10). Dasco memandang wajar sejumlah fitur mengalami kenaikan elektabilitas karena sudah memulai langkah kampanye. Gerindra baru akan fokus untuk mengejar elektabilitas pada akhir atau jelang Pilpres 2024. “Ya pemilu masih ada waktu, kita akan lihat pada akhirnya siapa elektabilitas yang paling tinggi,” kata dia.
7. Bambang Tri Mulyono melalui kuasa hukum mengumumkan telah mencabut gugatan terkait dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Kuasa Hukum Bambang Tri, Ahmad Khozinudin menyebut pencabutan perkara tersebut telah disampaikan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (27/10). “Per tanggal hari ini, 27 Oktober 2022 di PN Jakarta Pusat sekitar 14.30 WIB,” ujar Ahmad Khozinudin dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui akun YouTubenya, kemarin. Kuasa hukum berpandangan penetapan tersangka dan juga penahanan kliennya akan berdampak pada proses persidangan. Penahanan akan berpengaruh pada proses pembuktian di persidangan.
8. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun mengatakan, Richard Eliezer atau Bharada E harus ikut bertanggung jawab penuh atas kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat meskipun hanya menjalankan perintah atasan. Menurut Gayus Lumbuun, Bharada E tetap bertanggung jawab sesuai perannya terkait tewasnya Brigadir J di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. “Dalam pikiran saya Bharada E bertanggung jawab penuh karena kalau tidak ada dia, tidak ada kematian,” kata Gayus Lumbuun dalam acara talk show Satu Meja yang tayang di Youtube Kompas TV, kemarin malam. Gayus mengatakan, meskipun Ferdy Sambo menyatakan siap bertanggung jawab dan menanggung semua akibat yang dilimpahkan kepada bawahannya, setiap pelaku dalam pembunuhan Brigadir J tetap harus dihukum. Menurut dia, pertanggungjawaban hukum tidak bisa diakumulasikan pada seseorang. Karena jika hal itu dilakukan maka akan bermunculan orang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain.
9. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Santoso berpandangan, maraknya penyakit gagal ginjal akut pada anak memunculkan desakan agar ada proses hukum terhadap pihak yang dianggap lalai. Santoso memandang oknum-oknum pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berpotensi terkena jerat hukum jika terbukti lalai. “BPOM secara kelembagaan tidak bisa dipidana namun jika ada oknum pegawai dan pejabat di sana melakukan kelalaian terhadap pengawasan obat, bisa dijerat pasal kelalaian seperti yang dirumuskan dalam KUHP,” kata Santoso dalam keterangannya, Kamis (27/10). Ia mengatakan, kejadian gagal ginjal akut pada anak belakangan ini merupakan peristiwa pidana. Apalagi, sudah dinyatakan ada kandungan berbahaya dalam obat sirop yang selama ini beredar di masyarakat.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mengeluarkan daftar 65 obat sirup yang aman dikonsumsi. Sebelumnya, BPOM telah merilis 133 obat yang aman dikonsumsi. Adapun 65 obat sirup ini disebut tak mengandung empat pelarut rentan tercemar etilen glikol dan dietilen glikol. “BPOM telah melakukan penelusuran data registrasi terhadap seluruh produk obat bentuk sirup dan drops,” ujar Kepala BPOM Penny Lukito dalam jumpa pers virtual, Kamis (27/10). Penny menyebut, 65 obat sirup yang baru dirilis BPOM ini tidak mengandung kandungan berbahaya. “Dari hasil penelusuran BPOM, diperoleh data tambahan 65 sirup obat yang tidak menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan/atau gliserin atau gliserol. Sehingga aman sepanjang digunakan sesuai aturan pakai,” tuturnya. Dari 65 obat sirup yang aman dikonsumsi antara lain, Ambroxol (obat batuk), Bisolvon (obat batuk), Cataflam (obat radang), Chloramphenicol Palmitate (antibiotika), Chlorphenamine Maleat (obat alergi).
10. Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti berpendapat, peluang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapresnya Anies Baswedan besar. Jika AHY tidak dapat posisi cawapres, koalisi Demokrat-Nasdem-PKS kemungkinan bubar. “Di beberapa tempat sudah mengatakan, 80 persen AHY akan jadi cawapres Anies Baswedan. 80 persen,” kata Ray dalam diskusi Para Syndicate bertajuk “PDI-P versus Nasdem : Ojo Dibandingke, Kamis (27/10). “Kok berani sekali? Sebab kalau koalisi ini enggak mencalonkan AHY, bubar,” ujar dia. Ray mengatakan, Demokrat kemungkinan akan berpindah ke koalisi lain jika AHY tak diusung sebagai cawapres Anies. Sebab, Demokrat enggan jika hanya sebagai pendukung dalam koalisi. Artinya, Demokrat tidak berhasil mencalonkan tokoh internal dalam pengusungan capres-cawapres. “Kalau begitu, saya (AHY) harus pasang target, target saya wakil presiden. Kalau Anda enggak suka saya jadi wakil presiden, saya pindah (koalisi),” kata Ray.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, sosok AHY menjadi pilihan rasional sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Dibanding nama-nama lain, AHY dinilai unggul dalam sejumlah aspek, seperti elektabilitas hingga logistik partai. “Figur AHY memang relatif patut dipertimbangkan untuk mendampingi Anies,” kata Umam, Kamis (27/10). Dengan membawa bendera besar Demokrat, AHY dianggap memiliki jaringan partai yang luas. Pengalamannya di bidang militer juga dinilai cukup sebagai bekal jaringan kalangan nonpartai. Ditambah lagi, Demokrat merepresentasikan kekuatan politik bercorak nasionalisme-religius yang sejalan dengan sosok Anies Baswedan. Saham politik AHY diprediksi kian menanjak seiring dengan menguatnya tingkat elektoral partai yang dia pimpin.
PKS sedang mengatur pertemuan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heryawan (Aher) dengan Anies Baswedan. Aher menjadi jagoan PKS untuk diusulkan mendampingi Anies sebagai cawapres. Jubir PKS Pipin Sopian mengaku pihaknya sudah merencanakan pertemuan Aher dan Anies, namun belum bisa dipastikan kapan pertemuan itu digelar. “Sudah kami rencanakan pertemuan itu,” kata Pipin kepada wartawan, Kamis (27/10). Pipin mengatakan pertemuan itu guna membangun kecocokan antara Aher dan Anies. Pertemuan itu, kata dia, hanya digelar untuk kedua pihak tanpa para anggota tim kecil koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS. “Untuk bangun chemistry,” kata Pipin.
11. Menhan Prabowo Subianto menyebut tidak ada bangsa di dunia yang berniat untuk berperang. Akan tetapi, kenyataannya peperangan tetap saja terjadi sekalipun tidak ada niatan. “Tidak ada bangsa di dunia yang niat untuk perang, tapi kenyataannya perang selalu terjadi,” ujar Prabowo di Kantor Kemenhan, Jakarta, Kamis (27/10) siang. Menurut Prabowo, peperangan tetap saja terjadi tak lepas karena sifat manusia yang selalu memaksakan kehendak dan kehendak tersebut telah tercermin dalam sejarah manusia, di mana pihak yang lemah selalu diinjak dan dijajah oleh pihak yang kuat. Prabowo menuturkan, apabila tidak memperkuat aspek pertahanan, pihak yang lemah meskipun kaya, bisa saja punah karena adanya penjajahan.
Menhan Prabowo Subianto berharap, Indonesia bisa membuat jet tempur sendiri lima tahun ke depan. Ia mengakui, saat ini, Indonesia belum bisa membuat secara mandiri karena sulitnya mendapatkan teknologi kunci pesawat tempur. Akan tetapi, Prabowo optimistis, suatu saat nanti, Indonesia bisa membuat pesawat tempur sendiri. “Makanya kita kerja sama dengan Korea, kita akan kerja sama dengan beberapa negara lain. Kita nanti bisa berharap lima tahun lagi kita bisa punya fighters (jet tempur) yang dibuat di Indonesia dengan cukup baik,” ujar Prabowo di Kantor Kemenhan, Jakarta, Kamis (27/10). Oleh karena itu, Prabowo mengingatkan agar para pemangku kebijakan percaya dengan kemampuan anak bangsa. Karena, kemampuan anak bangsa sebetulnya tidak kalah dengan kemampuan negara lain. Hanya saja, Prabowo heran kenapa beberapa pihak justru lebih kagum dengan hal-hal yang berbau luar negeri.
12. Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyoroti proses pencapresan yang dipersiapkan Nasdem dan PDI-P. Menurut dia, Nasdem dapat dianalogikan sebagai seorang ibu yang tengah hamil tua, namun bayi yang dilahirkannya prematur. “Bisa bayangkan, hamil tua, tapi sudah mencapreskan tiga orang, Ganjar, Anies, Andika. Itu tetapi sudah hamil tua, ndilalah, jebul (ternyata) lahirnya prematur. Rencana pencapresan di bulan November, tetapi dimajukan bulan Oktober bahkan seblum Anies selesai di DKI,” kata Ari dalam diskusi Para Syndicate bertajuk “PDI-P versus Nasdem: Ojo Dibandingke” di Jakarta, Kamis (27/10). Sementara dia menganalogikan PDI-P sebagai seorang ibu yang hamil muda. Oleh karena itu, PDI-P terkesan hati-hati dalam menentukan capres. Adapun PDI-P hingga kini belum mengumumkan sosok yang akan dicalonkan dalam Pilpres 2024. “Tapi bagi PDI-P itu urusan capres dan cawapres itu tidak kemudian muncul dari proses hiruk pikuk deklarasi, tidak jelas, banyak kepentingan masuk. Jadi masih sangat cair,” ujar Nurcahyo.
Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto berpandangan, kontestasi Pilpres 2024 akan menjadi pertarungan bagi tiga king maker politik. Yaitu, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Presiden Jokowi, dan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Kata dia, Surya Paloh tampaknya ingin menjadi seorang king maker lebih dari sekadar sepuh pemberi dukungan ke Pak Jokowi 2019 lalu. Menurut Arif, Jokowi ingin menjaga kepentingan diri dan kelompoknya setelah masa jabatan berakhir pada 2024. Jokowi dinilai tidak hanya ingin memberikan legacy atau peninggalan berupa infrastruktur, tetapi juga politik. “Dan salah satu caranya, presiden berikutnya punya kedekatan politik minimal dengan Jokowi,” ujar Arif dalam diskusi Para Syndicate bertajuk PDI-P versus Nasdem : Ojo Dibandingke di Jakarta, Kamis (27/10).
Arif menyebut Megawati Soekarnoputri sebagai king maker sesungguhnya. Arif menyoroti langkah politik Megawati untuk Pilpres yang belum terlihat hingga kini. Ia menilai hal itu sebagai bagian dari strategi the real king maker. “Langkah-langkah Bu Mega sedang ingin menegaskan, kalian perlu tahu siapa kekuasaan di sini. Ada kecenderungan bahwa semakin kuat Jokowi mendorong figur tertentu, katakan lah (maka) semakin kuat resistensi Bu Mega,” ujar Arif. (HPS)
