Gedung Jampidsus Kejagung (net)
Isu menarik pagi ini adalah soal Kejaksaan Agung yang membuka peluang untuk memeriksa Menperin tahun 2016-2019 Airlangga Hartarto dan Menperin saat ini, Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam kasus dugaan suap impor garam. Kemungkinan itu disampaikan usai Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung menetapkan empat orang tersangka, di mana tiga orang di antaranya merupakan pejabat di Kemenperin dan satu orang lagi dari pihak swasta. Adapun dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penentuan kuota, pemberian persetujuan, pelaksanaan, dan pengawasan impor garam ini terjadi pada periode 2016-2022.
Isu kedua, BPOM menyeret Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam urusan impor senyawa kimia seperti propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) ke Indonesia. Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan dalam hal pengawasan, BPOM hanya melakukan pemeriksaan pada bahan baku pharmaceutical grade yang masuk kategori larangan dan pembatasan (Lartas). Barang-barang tersebut harus mendapatkan izin BPOM melalui Surat Keterangan Impor (SKI) sebelum didatangkan ke Indonesia. “Bahan baku pada umumnya masuk melalui SKI BPOM. Khusus untuk pelarut PG dan PEG ini masuknya tidak melalui SKI BPOM, tapi melalui Kementerian Perdagangan, non-lartas,” kata Penny dalam Raker dengan Komisi IX, Rabu (2/11).
Isu ketiga, Ketua DPP PDIP Bambang Pacul yakin Presiden Jokowi tak mungkin menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, orang yang menggulirkan wacana itu tidak mengerti Jokowi dan Megawati. “Orang tak paham alam pikirannya Pak Jokowi, alam pikirannya Ibu Ketua Umum, dan kultur Jawa. Tidak mungkin Pak Jokowi, nggak mungkin lah,” ucap Bambang Pacul, Rabu (2/11). Keyakinan itu disampaikan Bambang Pacul dalam acara Adu Perspektif bertema “Gonjang-Ganjing Peringatan Gegara Pencapresan” di Jakarta, kemarin. Menurutnya, Jokowi dibesarkan oleh PDIP dan Megawati. Karenanya tak mungkin Jokowi mengkudeta Megawati dari posisi Ketum PDIP. “Teori dari mana? Mana ada air susu dibalas dengan air tuba. Pak Jokowi itu dibesarkan oleh PDI Perjuangan, oleh Ibu Ketum. Putranya pun masuk PDI Perjuangan dan jadi wali kota,” katanya.
Isu keempat, Presiden Jokowi meminta para menteri yang berniat menjadi calon presiden atau capres di Pilpres 2024 untuk tetap memprioritaskan tugas negara. Pernyataan Jokowi merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat nyapres bagi menteri. MK menyatakan menteri tak perlu mengundurkan diri dari jabatannya jika nyapres. “Tugas sebagai menteri harus diutamakan,” kata Jokowi saat menghadiri Indodefence Expo di Jakarta, Rabu (2/11). Jokowi akan memantau kinerja menteri-menteri yang akan ikut Pilpres 2024. Dia akan mengevaluasi para menteri jika kinerjanya terganggu karena pilpres. “Kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan dievaluasi, apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak,” ujarnya.
Isu kelima, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, pembangunan fisik besar-besaran di IKN akan dimulai Januari 2023. Hal tersebut dilakukan setelah semua kontrak yang ada di Kementerian PU-PR selesai diteken. “Tahun depan, Januari 2023 (pembangunan fisik secara besar-besaran). Tadi mungkin Pak Menteri PU yang bisa jawab. Tapi kontrak insya Allah semuanya di Kementerian PU ditandatangani di akhir tahun. Jadi tahun depan nanti akan mulai,” ujar Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (2/11). Menurut Bambang, saat ini di lapangan sudah ada akses jalan logistik, air baku, dan land consolidation. Selain itu, pemerintah sudah membuat kavling-kavling di IKN.
Isu keenam, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, negara bisa rugi sebesar Rp 100 triliun apabila program angkutan massal tak dilaksanakan. Kerugian secara akumulatif tersebut dihitung dalam waktu satu tahun. “Dalam catatan bahwa kerugian secara kumulatif apabila angkutan massal itu tidak dilakukan paling tidak terdapat kerugian Rp100 triliun dalam masa satu tahun,” ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (2/11). Budi mengungkapkan, dirinya dan sejumlah menteri terkait mengikuti rapat terbatas membahas transportasi massal yang dipimpin Presiden Jokowi. Dalam rapat itu, Presiden menekankan, angkatan massa perkotaan menjadi satu keharusan. Berikut isu selengkapnya.
1. Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk memeriksa Menteri Perindustrian (Menperin) tahun 2016-2019 Airlangga Hartarto dan Menperin saat ini, Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam kasus dugaan suap impor garam. Kemungkinan itu disampaikan usai Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung menetapkan empat orang tersangka, di mana tiga orang di antaranya merupakan pejabat di Kemenperin. Adapun dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penentuan kuota, pemberian persetujuan, pelaksanaan, dan pengawasan impor garam ini terjadi pada periode 2016-2022. “Ya semua terbuka, penyidikan masih berjalan,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi saat ditemui di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (2/11). Kuntadi menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu melihat urgensi untuk memeriksa Airlangga dan Agus Gumiwang. Menurutnya, jika Airlangga dan Agus dirasa penyidik tidak perlu diperiksa, maka pemeriksaan tidak akan dilakukan kepada mereka.
Kejagung menetapkan empat tersangka dalam kasus suap impor garam. Keempatnya jadi tersangka usai penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung melakukan gelar perkara, Rabu (2/11). “Hari ini, tim penyidik Kejagung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus importasi garam ini,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, kemarin. Adapun keempat tersangka tersebut adalah : mantan Dirjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kemenperin, berinisial MK, Direktur Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kemenperin berinisial FJ, Kepala Sub Direktorat Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kemenperin berinisial YA, dan Ketua Asosiasi Industri Pengelola Garam berinisial FTT, semuanya telah ditahan. Kuntadi menekankan, pihaknya sudah punya bukti cukup untuk menetapkan keempat orang itu sebagai tersangka. Para tersangka disangkakan Pasal 2, Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 55 KUHP.
Sementara itu sebelumnya, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menitipkan agar Jampidsus Kejagung menuntaskan kasus dugaan tindak pidana dalam pemberian fasilitas impor garam industry tahun 2016 hingga 2022. “Tentunya sampai hari ini saya tetap ikut, ada untuk keberlanjutan dan kesejahteraannya (petani garam). Karena saya tidak menjabat lagi, saya titipkan ke Kejagung. Terima kasih,” ujar Susi dalam jumpa pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (7/10) lalu. Susi menjelaskan, sebagai seorang mantan pejabat, diperiksa dalam kasus hukum adalah hal biasa.
2. BPOM menyeret Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam urusan impor senyawa kimia seperti propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) ke Indonesia. Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan dalam hal pengawasan, BPOM hanya melakukan pemeriksaan pada bahan baku pharmaceutical grade yang masuk kategori larangan dan pembatasan (Lartas). Barang-barang tersebut harus mendapatkan izin BPOM melalui Surat Keterangan Impor (SKI) sebelum didatangkan ke Indonesia. “Bahan baku pada umumnya masuk melalui SKI BPOM. Khusus untuk pelarut PG dan PEG ini masuknya tidak melalui SKI BPOM, tapi melalui Kementerian Perdagangan, non-lartas,” kata Penny dalam Raker dengan Komisi IX, Rabu (2/11).
Penny menjelaskan, bahan baku seperti kedua senyawa zat pelarut tersebut tidak masuk pharmaceutical grade, melainkan technical grade. Zat-zat tersebut bisa dipakai dalam industri cat hingga tekstil. Ia lantas mengakui terdapat indikasi yang mengarah pada perubahan baku obat sebagai penyebab ditemukannya kandungan cemaran etilen glikol (EG) dalam sejumlah obat sirop yang beredar di Indonesia. Hal itu karena zat pelarut non pharmaceutical grade lebih murah dan mudah didapatkan. Penny menyebut BPOM telah mengusulkan agar terdapat revisi pada skema importasi PG dan PEG dengan menjadi kategori Lartas. Sehingga nantinya, importasi kedua senyawa itu harus melalui persetujuan atau SKI BPOM. “Sehingga BPOM dapat mengawal pemasukan bahan baku atau bahan tambahan pharmaceutical grade,” ujar Penny.
BPOM menduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan PT Yarindo Farmatama (PT Yarindo) dan PT Universal Pharmaceutical Industries (PT Universal) terkait produksi obat sirop yang belakangan teridentifikasi bermasalah. Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan kedua industri itu menggunakan bahan baku pelarut propilen glikol (PG) dan produk jadi mengandung etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) melebihi ambang batas aman. Temuan tersebut didapatkan dari hasil pemepriksaan melalui sejumlah karyawan, dokumen, sarana, dan produk terhadap dua industri farmasi tersebut. Adapun produk yang dihasilkan adalah Flurin DMP Sirop. Kemudian Unibebi Cough Syrup, Unibebi Demam Drop, dan Unibebi Demam Sirop. “Flurin DMP Sirop dan Unibebi Cough Sirop inilah yang kemudian menjadi penelusuran kami lebih lanjut untuk kemudian dilakukan tindak pidana. Karena sangat tingginya konsentrasi, sehingga patut diduga memang ada kesengajaan, artinya adalah tindak pidana kriminal,” kata Penny dalam raker di Komisi IX DPR.
Kepala BPOM Penny K Lukito berharap kasus bahan baku pelarut Propilen Glikol (PG) dan produk obat jadi mengandung Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang melebihi ambang batas di Indonesia tidak terjadi lagi. Ia mengatakan, apabila benar temuan senyawa itu menjadi penyebab kematian kasus gagal ginjal akut, maka aparat penegak hukum harus memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para industri farmasi yang ‘nakal’ dalam temuan kasus ini. “Tugas kami, BPOM, memastikan ini tidak terjadi lagi dari aspek sistem pengawasan, sistem jaminan keamanan dan mutu obat,” kata Penny dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu (2/11).
Kepala BPOM Penny K Lukito membeberkan alasan pihaknya tidak melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap bahan baku ataupun kandungan obat sirop di dalam negeri. Menurut Penny, jaminan keamanan produk di Indonesia bukan hanya kewajiban BPOM. Ia menyebut, berdasarkan temuan BPOM, bahan baku obat sirop yang belakangan teridentifikasi bermasalah ternyata tidak melalui izin BPOM. “Bahan baku pada umumnya masuk melalui SKI (Surat Keterangan Impor) BPOM. Khusus untuk pelarut propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) ini masuknya tidak melalui SKI BPOM, tapi melalui Kementerian Perdagangan, nonlarangan dan pembatasan (lartas),” kata Penny dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX, Rabu (2/11).
3. BPOM menyebut, kasus dugaan bahan baku pelarut Propilen Glikol (PG) dan produk obat jadi yang mengandung Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) melebihi ambang batas sebagai penyebab kematian kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGPA) di Indonesia sebagai kejahatan kemanusiaan. Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan apabila dugaan itu terbukti, harus ada sanksi yang tegas bagi industri farmasi yang bermain-main dalam produksi obat sirop, supaya ada efek jera. “Dalam hal ini kami ingin menggarisbawahi, apabila memang ada kausalitas nanti terbukti adanya kaitan antara obat dan juga kejadian kematian. Ini adalah satu bentuk kejahatan obat, artinya kejahatan kemanusiaan,” kata Penny lagi.
Bareskrim Polri mendatangi PT Afi Farma di Kediri, Jawa Timur untuk memeriksa proses produksi obat sirop terkait penyakit Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA). Dalam pemeriksaan itu Direktur PT Afi Farma tak berada di kantornya. Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Polri Brigjen Pipit Rismanto mengungkapkan Dirut PT Afi Farma saat ini justru memenuhi panggilan BPOM. “Masalahnya dirutnya juga dipanggil sama BPOM. Jadi kita bingung. Ya mau kita periksa malah BPOM yang manggil,” kata Pipit, Rabu (2/11). Meski tak dapat bertemu dengan Dirut PT Afi Farma, Pipit menyatakan Bareskrim Polri tetap akan mendalami dugaan pelanggaran aturan perusahaan tersebut.
Bareskrim Polri mengumpulkan sejumlah bukti formil untuk menentukan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan PT Afi Farma terkait kasus pelanggaran dalam produksi obat sirop terkait merebaknya kasus gagal ginjal akut. Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto mengungkapkan akan segera menetapkan tersangka dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, baik itu perseorangan maupun korporasi. “Mudah-mudahan semoga tidak terlalu lama kita bisa menetapkan siapa yang bertanggung jawab, apakah itu korporasi apakah itu ada pihak-pihak lain seperti perorangan atau pihak lain di luar produsen ini bisa berkembang sampai ke sana,” ujar Pipit di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (2/11).
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago menyentil Kemenkes dan BPOM terkait buruknya pola komunikasi antarkeduanya. Irma menilai buntut tak ‘akur’ mereka, banyak masyarakat yang kebingungan terkait informasi mengenai gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) di Indonesia. “Yang ingin saya dalami dan saya kritisi, komunikasi antara BPOM dan Kemenkes buruk. Karena pernyataan BPOM dan Kemenkes ini bertolak belakang,” kata Irma dalam raker Komisi IX DPR dengan BPOM dan Kemenkes di DPR, Rabu (2/11). Irma meminta Kemenkes, BPOM, maupun Kemendag berkoordinasi terkait hal ini. Ia mengusulkan agar DPR segera membentuk panitia kerja (panja) terkait kasus GGAPA yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia.
4. Ketua DPP PDIP Bambang Pacul yakin Presiden Jokowi tak mungkin menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, orang yang menggulirkan wacana itu tidak mengerti Jokowi dan Megawati. “Orang tak paham alam pikirannya Pak Jokowi, alam pikirannya Ibu Ketua Umum, dan kultur Jawa. Tidak mungkin Pak Jokowi, nggak mungkin lah,” ucap Bambang Pacul, Rabu (2/11). Keyakinan itu disampaikan Bambang Pacul dalam acara Adu Perspektif bertema “Gonjang-Ganjing Peringatan Gegara Pencapresan” di Jakarta, kemarin. Menurutnya, Jokowi dibesarkan oleh PDIP dan Megawati. Karenanya tak mungkin Jokowi mengkudeta Megawati dari posisi Ketum PDIP. “Teori dari mana? Mana ada air susu dibalas dengan air tuba. Pak Jokowi itu dibesarkan oleh PDI Perjuangan, oleh Ibu Ketum. Putranya pun masuk PDI Perjuangan dan jadi wali kota,” katanya.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun buka suara soal isu Presiden Jokowi didoakan menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Komarudin mengatakan, itu isu liar. “Oh, nggak ada itu, orang liar itu, nggak ada urusan kita,” kata Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Seperti diketahui, isu itu sempat dilontarkan pihak yang mengatasnamakan relawan Koalisi Aktivis dan Milenial Indonesia (KAMI) untuk Ganjar Pranowo. Komarudin meminta Ganjar mewaspadai hal itu. Dia menilai isu tersebut berpotensi adu domba. “Itu yang justru harus diwaspadai oleh Mas Ganjar itu, itu relawan yang mencoba adu domba kita,” ujarnya.
5. Dedengkot PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo mengaku marah dengan adanya relawan yang melaporkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani ke KPK. Selain itu, pria yang akrab disapa Rudy itu juga marah dengan adanya relawan yang mengisukan Jokowi sebagai calon Ketum PDIP selanjutnya. Rudy akan mencari relawan yang melaporkan Puan Maharani ke KPK dan mengisukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diganti. “Lah iya yang melaporkan (Puan) dan yang mau mengganti Ketum itu mau tak cari. Nggak boleh! Yang melaporkan siapa itu relawan toh?” kata FX Rudy, Rabu (2/11). Rudy mengaku sudah memburu relawan tersebut. Dia sudah menggerakkan kadernya untuk mencari relawan yang mengatasnamakan relawan dari Ganjar Pranowo. “Pokoknya relawan yang mengatakan (relawan) Pak Ganjar, yang ikut campur melaporkan Mbak Puan, mau ganti Ketua Umum nanti mau saya cari. Karena saya sampai, apa semut pun tak tuang bensin,” ujarnya dengan nada marah.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengungkap ada orang yang mengatasnamakan relawan pendukungnya melaporkan Puan Maharani ke KPK. Ganjar langsung mencari relawan yang bersangkutan karena bermanuver dengan mencatut namanya. “Kemarin ada yang melaporkan Mbak Puan ke KPK, saya cari itu (orangnya). Kamu punya data apa? Kamu pakai nama Ganjar lagi. Wong saya tidak pernah membentuk itu (relawan). Maka tolong jaga kondusivitas agar demokratisasi berjalan makin baik dan matang,” ujar Ganjar dalam keterangan tertulis, kemarin.
Ganjar menyebut sudah ada informasi permintaan maaf dari relawan yang melakukan manuver itu. Ditanya, apakah akan memberi sanksi pada orang tersebut, Ganjar menjawab dengan tertawa karena tidak kenal dengan relawan tersebut. “Sanksi apa, lha wong saya kenal saja tidak. Cuma saya baca di media katanya mereka sudah minta maaf. Menurut saya ya jangan diulangi dan jadi pembelajaran untuk yang lain,” pungkasnya.
6. Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul tidak percaya dengan pernyataan Ketua DPP PAN Bima Arya soal peluang Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) merapat ke PDIP jika Ganjar Pranowo diusung menjadi calon presiden. “Menurut teorinya beliau, yang ngomong itu siapa? Singer lihat dulu, yang nyanyi dilihat dulu. Bima Arya siapa dikau?” kata Bambang Pacul, Rabu (2/11). Bambang Pacul menduga Bima Arya belum bicara dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Karena itu, Bambang Pacul tak percaya dengan statemen Bima Arya. “Belum tentu dia ngomong sama ketumnya, gitu loh. Mas Bima, mohon izin, Bambang Pacul tidak percaya kredibilitas dia bisa ngomong bahwa asumsi ini benar. Kalau belum bicara dengan Bang Zul,” katanya.
Wali Kota Bogor Bima Arya sebelumnya mengatakan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil (RK) berpeluang jadi pasangan yang diusung oleh Golkar, PPP dan PAN yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Bima bahkan mengungkap kemungkinan KIB bergabung dengan PDIP jika Ganjar dicapreskan partai berlambang banteng itu.
“Ke depan masih banyak kemungkinan terjadi. Mas Ganjar bisa saja dicalonkan oleh PDIP dan kami bergabung sambil berharap wakilnya tetap representasi dari KIB. Tetapi mungkin juga kalau Mas Ganjar tidak berangkat dari PDIP, ya kan politik seni segala kemungkinan. Nah, KIB siap mencalonkan beliau. Tetapi, di internal KIB pun masih berproses,” kata Bima Arya yang juga Ketua DPP PAN kepada wartawan, Senin (31/10).
7. Presiden Jokowi meminta para menteri yang berniat menjadi calon presiden atau capres di Pilpres 2024 untuk tetap memprioritaskan tugas negara. Pernyataan Jokowi merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat nyapres bagi menteri. MK menyatakan menteri tak perlu mengundurkan diri dari jabatannya jika nyapres. “Tugas sebagai menteri harus diutamakan,” kata Jokowi saat menghadiri Indodefence Expo di Jakarta, Rabu (2/11). Jokowi akan memantau kinerja menteri-menteri yang akan ikut Pilpres 2024. Dia akan mengevaluasi para menteri jika kinerjanya terganggu karena pilpres. “Kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan dievaluasi, apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak,” ujarnya.
Presiden Jokowi mengatakan sejak awal telah memberi dukungan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pernyataan Jokowi tersebut menjawab pertanyaan soal restu terhadap Prabowo untuk Pilpres 2024. Namun, jawaban Jokowi tersebut dalam konteks pemerintahan. “Sudah sejak awal. Kok restu-restu? Sejak awal saya sampaikan mendukung beliau,” kata Jokowi di Indodefence Expo di Jakarta, Rabu (2/11). Prabowo yang ada di dekat Jokowi langsung menimpali, “Ini pertahanan.” Ditanya soal wejangan untuk Prabowo mempersiapkan diri menuju Pilpres 2024, Jokowi mengatakan dirinya selalu bertukar pikiran dengan Prabowo. “Kita saling tukar-menukar pikiran mengenai bagaimana indonesia ke depan. Saya kira biasalah, saya berbicara bukan sering ya terlalu sering dengan Pak Menhan itu,” ujar Jokowi.
8. Presiden Jokowi perintahkan Menhan Prabowo Subianto memperbaiki pengelolaan anggaran Komponen Cadangan (Komcad) terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perintah yang sama juga diberikan kepada menteri-menteri lainnya soal laporan BPK mengenai sejumlah temuan di kementerian. “Saya sudah perintahkan kepada semua menteri, tidak hanya satu urusan itu saja, karena kemarin juga baru disampaikan kepada saya, laporan untuk semester satunya dan temuannya banyak dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan,” kata Jokowi di sela kunjungan ke acara Indodefence Expo di Jakarta, Rabu (2/11). Jokowi meminta anak buahnya untuk segera memperbaiki berbagai hal yang disoroti BPK. Ia juga memerintahkan kementerian untuk berkomunikasi dengan BPK. “itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan menyampaikan semuanya kepada BPK RI,” ujarnya.
Seperti diberitakan, BPK mengungkap temuan pada anggaran program Komponen Cadangan (Komcad) yang dijalankan Kemenhan. Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan pihaknya menemukan sejumlah masalah yang harus dikoreksi dalam program Komcad tahun 2021.
“Komcad ini dianggarkan oleh Kemenhan. Namun, bertahap. Pelaksanaan secara bertahap ini ada beberapa koreksi terkait dengan pelaksanaannya, tetapi koreksi bersifat administratif,” kata Nyoman di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.Nyoman mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menhan Prabowo Subianto mengenai hal itu. Kemenhan telah mengirim surat resmi khusus mengenai temuan soal Komcad.
Menhan Prabowo Subianto telah memerintahkan Kemhan untuk menindaklanjuti temuan BPK tentang Komcad. Jubir Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Prabowo telah mengirim laporan balik ke BPK. “Menhan sudah memerintahkan pihak Kemhan untuk menindaklanjuti dan memperbaiki temuan administratif tersebut, dan sudah disampaikan kepada BPK langsung,” kata Dahnil, kemarin.
9. Komnas HAM menyampaikan kesimpulan hasil penyelidikan terkait Tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur, yang menewaskan 135 orang. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyatakan tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan merupakan peristiwa pelanggaran HAM. ‘’Kesimpulannya adalah peristiwa Kanjuruhan merupakan pelanggaran HAM yang terjadi akibat tata kelola yang diselenggarakan dengan cara tidak menjalankan, menghormati dan memastikan prinsip dan norma keselamatan dan keamanan,” kata Anam saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (2/11). Pelanggaran HAM tersebut salah satunya terkait penggunaan kekuatan yang berlebihan termasuk penggunaan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan.
Komnas HAM membeberkan temuan mereka bahwa aparat telah menembakkan setidaknya 45 tembakan gas air mata di dalam stadion pada malam tragedi itu. “Penggunaan gas air mata mengacu pada Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian Republik Indonesia. Penembakan gas air mata dilakukan tanpa koordinasi dengan Kapolres Malang dan atas diskresi dari masing-masing pasukan,” ujar Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara membacakan hasil penyelidikan pihaknya di kantornya, Rabu (2/11) siang.
10. Ibu Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Rosti Simanjuntak mengatakan, dirinya sempat berdebat dengan rombongan polisi yang dipimpin Eks Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan saat jenazah anaknya diantar ke rumah duka di Jambi. Hal tersebut diungkapkan Rosti saat menjadi saksi di persidangan kasus pembunuhan anaknya dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf, Rabu (2/11). “Memohon berulang kali kepada mereka (rombongan Brigjen Hendra) tunjukkan barang bukti yang sah (Brigadir J berbuat pidana), jangan cuma omongan atau kasarnya asbun, saya bilang,” ujar Rosti. Rosti mengaku kesal karena anaknya yang sudah kehilangan nyawa masih saja disebut-sebut sebagai seorang kriminal. Rosti bahkan sempat berusaha meminta penjelasan langsung kepada Ferdy Sambo. Karena setahu dia, Ferdy Sambo adalah atasan anaknya dan yang harus bertanggung jawab atas kematian anaknya. “Kami pernah menghubungi mereka, langsung nomor kami diblokir,” ucap Rosti.
Hakim berulang kali menegur Susi, asisten rumah tangga (ART) Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi saat menjadi saksi dalam sidang pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dengan terdakwa Richard Eliezer atau Bharada E di PN Jaksel, Rabu (2/11). Keterangan Susi yang dinilai berbelit-belit membuat hakim geregatan. Susi bahkan disebut tidak memberikan keterangan yang jujur dalam persidangan. Sampai-sampai, hakim mengancam akan memproses Susi secara pidana lantaran ART Sambo dan Putri itu terindikasi berbohong. Sementara kuasa hukum keluarga Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak mengancam akan melaporkan Susi ke polisi. Kamaruddin menilai, Susi telah memberikan keterangan palsu saat dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E pada Senin (31/10) lalu. “Bakal kami laporkan Pasal 242 KUHP,” ujar Kamaruddin di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, kemarin.
11. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, pembangunan fisik besar-besaran di IKN akan dimulai Januari 2023. Hal tersebut dilakukan setelah semua kontrak yang ada di Kementerian PU-PR selesai diteken. “Tahun depan, Januari 2023 (pembangunan fisik secara besar-besaran). Tadi mungkin Pak Menteri PU yang bisa jawab. Tapi kontrak insya Allah semuanya di Kementerian PU ditandatangani di akhir tahun. Jadi tahun depan nanti akan mulai,” ujar Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (2/11). Menurut Bambang, saat ini di lapangan sudah ada akses jalan logistik, air baku, dan land consolidation. Selain itu, pemerintah sudah membuat kavling-kavling di IKN.
Presiden Jokowi perintahkan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membangun hunian untuk warga berpenghasilan rendah. Hal itu diungkapkan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (2/11). “Masyarakat berpenghasilan rendah tadi juga diminta oleh Pak Presiden untuk dibuat (huniannya),” ujar Bambang. Ia menjelaskan, nantinya IKN akan dirancang untuk bisa dihuni oleh aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, warga lokal, para pekerja dan kelompok-kelompok di luar kategori itu. Termasuk di dalamnya akan disiapkan hunian untuk para guru dan tenaga kesehatan.
12. Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, negara bisa rugi sebesar Rp 100 triliun apabila program angkutan massal tak dilaksanakan. Kerugian secara akumulatif tersebut dihitung dalam waktu satu tahun. “Dalam catatan bahwa kerugian secara kumulatif apabila angkutan massal itu tidak dilakukan paling tidak terdapat kerugian Rp100 triliun dalam masa satu tahun,” ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (2/11). Budi mengungkapkan, dirinya dan sejumlah menteri terkait mengikuti rapat terbatas membahas transportasi massal yang dipimpin Presiden Jokowi. Dalam rapat itu, Presiden menekankan, angkatan massa perkotaan menjadi satu keharusan. “Yang harus dikendalikan baik itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada maupun merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri,” lanjutnya.
Menhub Budi Karya Sumadi telah menyiapkan empat bandara untuk parkir pesawat para kepala negara yang akan menghadiri KTT G20. Saat ini sudah ada 17-18 kepala negara yang mengonfirmasi hadir di KTT yang digelar di Bali pada 15-16 November mendatang itu. Empat bandara tersebut adalah Ngurah Rai (Bali), Bandara Internasional Lombok, Bandara Sultan Hasanuddin, Makasar dan Bandara Juanda Surabaya. Namun, apabila area di keempat bandara tersebut sudah tak mencukupi lagi, Budi mengatakan pesawat bisa parkir di Yogyakarta (Bandara Adi Sucipto) dan Solo (Bandara Adi Sumarmo). “Bisa extend ke Yogya sama Solo,” tambahnya.
13. Capres Partai NasDem, Anies Baswedan angkat suara soal Cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024. Anies tak menjawab secara tegas saat ditanya apakah dirinya sudah memilih salah satu nama usulan Partai Demokrat dan PKS. Menurut dia, keputusan memilih cawapres akan tiba pada waktunya. Anies masih memberikan waktu kepada ketiga partai (Nasdem, PKS, dan Demokrat) untuk berkoalisi. “Pada saat ini kita semua sadar waktu penentuan nama itu pada waktunya nanti akan muncul, sekarang biarkan proses koalisi itu berjalan dulu,” kata Anies usai menghadiri deklarasi relawan IndonesiAnies di JCC, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (2/11).
Anies Baswedan bicara soal momentum perubahan dan perbaikan di Pilpres 2024saat berpidato di hadapan ribuan relawan IndonesiAnies di Jakarta Convention Center, Rabu (2/11). Menurut dia, perubahan tidak terwujud otomatis, harus diusahakan dan direbut. Anies mengaku tak ingin ketimpangan terus terjadi. Ia meminta relawannya agar tidak pasif menjelang momentum tersebut di 2024. Dia yakin para relawan IndonesiAnies mendambakan perubahan di Indonesia. “Makanya kita tidak bisa hanya diam dan mengharapkan perubahan itu datang begitu saja. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengikhtiarkan perubahannya,” katanya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta relawannya untuk dekat dan bekerja sama dengan Partai NasDem pada Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang.
Politisi PPP merangkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku tak ikut Forum Ka’bah Membangun. Forum itu didirikan sejumlah politisi PPP untuk mendukung pencepresan Anies Baswedan. Suharso enggan berkomentar panjang lebar mengenai hal itu. Ia hanya memastikan tak terlibat dengan gerakan politik tersebut. “Enggak,” kata Suharso di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (2/11).
14. Kejagung menaikkan status kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) ke tahap penyidikan. Direktur PenyidikanJaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi mengatakan kasus ini ditingkatkan statusnya berdasarkan hasil gelar perkara. “Berdasarkan hasil ekspos itu, kita naikkan dari penyelidikan ke penyidikan,” kata Kuntadi kepada wartawan, Rabu (2/11). (HPS)
