Menko Polhukam Mahfud MD (net)
Isu menarik hari ini, Pemerintah mencabut Izin Stasiun Radio (ISR) tujuh stasiun televisi yang masih bersiaran secara analog setelah pemerintah melakukan suntik mati atau analog switch off (ASO) pada Kamis (3/11) pukul 00.00 WIB. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, tujuh stasiun televisi yang ‘membandel’ tersebut adalah RCTI, Global TV, MNC TV, iNews TV, ANTV, TV One, dan Cahaya TV. “Terhadap yang membandel ini secara teknis kami sudah membuat surat pencabutan Izin Stasiun Radio atau ISR tertanggal 2 November kemarin,” kata Mahfud dalam keterangan pers, Kamis (3/11) sore.
Isu kedua, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firly Bahuri memimpin langsung proses pemeriksaan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi, di Kota Jayapura, Kamis (3/11). Sekitar pukul 13.14 WIT, Firly didampingi Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakiri dan Pangdam XVIIl/Cenderawasih Mayjen Saleh Mustafa, terlihat keluar dari gedung Mapolda Papua menuju ke kediaman pribadi Lukas Enembe, di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Namun sekitar pukul 15.20 WIT, rombongan Ketua KPK Firli Bahuri keluar dari kediaman Gubernur Papua. Kata pengacara Lukas, pemeriksaan dihentikan karena Gubernur Papua masih sakit alias tidak sehat.
Isu ketiga, sejumlah ormas Islam demo di Istana. Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan rencana unjuk rasa bertajuk “Aksi 411” yang akan digelar oleh Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, aksi yang digelar gabungan ormas Islam itu bakal berlangsung pada Jumat (4/11). “Untuk Aksi 411 di kawasan Patung Kuda akan dimulai pada pukul 13.00 WIB,” kata Zulpan saat dikonfirmasi, Kamis (3/11) malam. Dalam pemberitahuannya, kata Zulpan, aksi 411 diperkirakan bakal diikuti oleh 750 orang. Beberapa tuntutan yang akan disampaikan antara lain meminta harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok diturunkan, serta mendesak keadilan hukum ditegakkan. Sementara itu, Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif sebelumnya menjelaskan, tuntutan yang dibawa dalam aksi kali ini adalah mendesak Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya.
Isu keempat, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E. Halim akan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) guna mencari tahu penyebab utama gagal ginjal akut pada anak. Namun, pembentukan TPF itu masih menunggu langkah dari pemerintah yang menangani kasus ini. Jika tak ada tim gabungan yang dibentuk pemerintah, BPKN akan membentuk TPF sendiri. Rizal menyampaikan ingin memberikan rekomendasi pembentukan TPF dan penyelidikan menyeluruh pada proses pemberian izin peredaran obat yang dilakukan BPOM. Ia menilai, pembentukan TPF ini penting karena korban meninggal akibat gagal ginjal akut telah mencapai 178 orang. Menurut dia, pemerintah harus menemukan penyebab pasti gagal ginjal akut pada anak, apakah benar berasal dari cemaran zat etilen glikol pada sirup anak. “Sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya dan tidak terjadi konflik horizontal antar lembaga,” tuturnya.
Isu kelima, Kemenlu RI buka suara terkait pengiriman 6 pesawat pengebom AS di sisi selatan Indonesia atau Australia Utara. Jubir Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan, hal tersebut menjadi perhatian Indonesia. Sebab, perkembangan yang berisiko menimbulkan tantangan tersendiri di kawasan selalu menjadi perhatian. “Oleh karena itu, hal yang ditanyakan tadi (soal pesawat pengebom AS) merupakan yang dijadikan perhatian indonesia, kita mengikuti dari dekat dan mencermati perkembangan ini,” kata Faizasyah dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Jumat (4/11). Pria yang karib disapa Faiza ini menuturkan, keamanan yang stabil di kawasan indo-pasifik bukan hanya menjadi perhatian Indonesia. Ia meminta semua negara menahan diri untuk tidak bermanuver atau langkah lain yang menimbulkan ketidakpercayaan antar-negara. Berikut isu selengkapnya.
1. Pemerintah mencabut Izin Stasiun Radio (ISR) tujuh stasiun televisi yang masih bersiaran secara analog setelah pemerintah melakukan suntik mati atau analog switch off (ASO) pada Kamis (3/11) pukul 00.00 WIB. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, tujuh stasiun televisi yang ‘membandel’ tersebut adalah RCTI, Global TV, MNC TV, iNews TV, ANTV, TV One, dan Cahaya TV. “Terhadap yang membandel ini secara teknis kami sudah membuat surat pencabutan Izin Stasiun Radio atau ISR tertanggal 2 November kemarin,” kata Mahfud dalam keterangan pers, Kamis (3/11) sore.
Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 /PER/M.KOMINFO/9/2005, Izin Stasiun Radio adalah izin penggunaan dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu. Dengan demikian, tegas Mahfud, stasiun televisi yang masih bersiaran secara analog dapat dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. “Mohon agar ini ditaati agar pemerintah tidak perlu melakukan langkah-langkah yang sifatnya polisionil daripada sekadar administratif,” kata Mahfud. Ia menjelaskan, kebijakan ASO atau migrasi dari siaran analog ke digital merupakan perintah undang-undang dan sudah lama dikoordinasikan dengan para pemilik stasiun televisi. Ia menyebut, persiapan teknis untuk melakukan ASO juga sudah dibicarakan dalam waktu yang cukup lama.
Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengatkaan, pihaknya akan mengawasi pelaksanaan migrasi televisi analog ke digital yang dimulai pada 2 November 2022. “Kita lihat bagaimana pelaksanaan pengawasannya, dan bagaimana ketegasan pemerintah dalam menegakan regulasi tanpa ada pengecualian-pengecualian,” kata Bobby, Kamis (3/11). Bobby melanjutkan, pemerintah dalam hal ini, Kemenkominfo harus memikirkan masyarakat yang terdampak migrasi televisi analog ke digital ini. Menurutnya, Kemenkominfo harus memikirkan mereka yang tidak memiliki televisi digital dan masih bertahan dengan analog. Bobby meminta pemerintah segera memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak regulasi tersebut.
Jelang penghentian siaran TV analog (Analog Switch Off) di Jabodetabek pada tengah malam ini, Kominfo mengeklaim distribusi set-top-box (STB) gratis telah capai 98 persen. Pembagian STB gratis ini dilakukan Kominfo guna membantu masyarakat bermigrasi dari siaran TV analog ke digital, bagi rumah tangga miskin di Jabodetabek. STB adalah alat yang untuk mengonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara agar dapat ditampilkan di TV analog. Dengan alat ini, masyarakat tetap dapat menggunakan TV analog atau smart TV-nya untuk menangkap siaran TV digital.
Per 31 Oktober, distribusi STB di Jabodetabek diklaim mencapai 98,7 persen atau setara 473.308 unit dari target 479.307 unit STB. Pasalnya 60.791 STB di antaranya gagal serah karena rumah tangga miskin (RTM) terkait tidak memenuhi kriteria penerima. Tak hanya bagi RTM di Jabodetabek, Kominfo dan TV swasta juga membagikan STB gratis bagi RTM di wilayah lainnya di Indonesia. Dalam lingkup nasional, jumlah STB gratis yang bakal dibagikan adalah 6,7 juta unit. Dari jumlah tersebut Kominfo mengeklaim total STB yang sudah dibagikan hingga 31 Oktober adalah sebanyak 1.055.360 unit, termasuk unit STB gratis di Jabodetabek.
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firly Bahuri memimpin langsung proses pemeriksaan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi, di Kota Jayapura, Kamis (3/11). Sekitar pukul 13.14 WIT, Firly didampingi Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakiri dan Pangdam XVIIl/Cenderawasih Mayjen Saleh Mustafa, terlihat keluar dari gedung Mapolda Papua menuju ke kediaman pribadi Lukas Enembe, di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
Saat rombongan Ketua KPK berada di dalam kediaman Lukas Enembe, sejumlah massa berjaga-jaga di luar rumah. Lukas diperiksa sekitar dua jam. Sekitar pukul 15.20 WIT, rombongan Ketua KPK Firli Bahuri keluar dari kediaman Gubernur Papua. “Rombongan sudah keluar, situasi aman,” ujar Direskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani, kemarin. Sebagai informasi, sejak 5 September 2022 Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi senilai Rp 1 miliar dan telah dicekal ke luar negeri.
Kata kuasa hokum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, KPK tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe karena sakit. Roy Rening mengatakan, pemeriksaan terhadap kliennya telah selesai. “Pak Lukas, karena sakit pemeriksaan tidak dilanjutkan dengan alasan sakit,” kata Roy Rening. Menurut Roy, setelah menjalani pemeriksaan tim penyidik, Lukas Enembe diperiksa oleh tim dokter KPK. Karena tersangkanya sakit, rombongan KPK dari Jakarta, termasuk Ketua KPK Firli Bahuri meninggalkan kediaman Lukas. Firli Bahuri dikawal Kapolda Papua, Pangdam Cendrawasih, dan Kepala Bin Daerah (Kabinda) Papua.
Sikap Ketua KPK Firli Bahuri terbang ke Papua menemui Gubernur Papua Lukas Enembe selaku tersangka kasus korupsi jadi sorotan para aktivis anti korupsi. Seperti diketahui, Firli bersama tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memeriksa kesehatan Lukas dan kasus korupsi yang menjeratnya. Firli menyebut pemeriksaan itu berlangsung penuh kehangatan dan kekeluargaan. Bahkan, dalam sebuah foto yang tersebar di kalangan wartawan, Firli tampak menjabat erat tangan Lukas. Firli mengaku sempat berbicara dengan Lukas selama sekitar 15 menit. Menurutnya, tidak ada yang disembunyikan Lukas.
Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute M Praswad Nugraha menilai sikap Firli berbahaya di mata publik. Menurutnya, publik dapat melihat ada perlakuan istimewa dari ketua KPK kepada Lukas. Eks pegawai KPK itu juga mengungkapkan Firli tak pernah melakukan hal tersebut kepada tersangka dalam kasus lain. Lukas adalah tersangka pertama yang diperlakukan seperti itu oleh Firli. Padahal, KPK telah mengumumkan Lukas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan dana otonomi khusus (otsus). “Bagi publik, melihat drama keakraban Firli dengan Lukas, seperti ada perlakuan istimewa oleh pejabat negara kepada tersangka korupsi. Rasa keadilan di tengah masyarakat akan tercederai,” ujarnya, Kamis (3/10).
3. Sejumlah ormas Islam demo di sekitar Istana. Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan rencana unjuk rasa bertajuk “Aksi 411” yang akan digelar oleh Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, aksi yang digelar gabungan ormas Islam itu bakal berlangsung pada Jumat (4/11). “Untuk Aksi 411 di kawasan Patung Kuda akan dimulai pada pukul 13.00 WIB,” kata Zulpan saat dikonfirmasi, Kamis (3/11) malam. Dalam pemberitahuannya, kata Zulpan, aksi 411 diperkirakan bakal diikuti oleh 750 orang. Beberapa tuntutan yang akan disampaikan antara lain meminta harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok diturunkan, serta mendesak keadilan hukum ditegakkan. Sementara itu, Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif sebelumnya menjelaskan, tuntutan yang dibawa dalam aksi kali ini adalah mendesak Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya.
Polda Metro Jaya memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (4/11). Masyarakat diimbau mencari jalur alternatif. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, rekayasa lalu lintas dilakukan seiring adanya aksi demonstrasi yang akan digelar ormas Islam yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR). Imbasnya, sejumlah ruas jalan menuju Istana Negara dan di sekitar Monumen Nasional (Monas) akan ditutup dalam rangka pengamanan unjuk rasa bertajuk “Aksi 411” itu. “Pada hari Jumat, 4 November 2022, Ditlantas Polda Metro Jaya memberlakukan alih arus seputar Istana Negara dalam rangka kegiatan penyampaian pendapat di seputaran Istana Negara,” kata Latif dalam keterangannya, Kamis (3/11). Menurut Latif, rekayasa lalu lintas di kawasan Istana Negara dan Monas akan mulai dilakukan oleh petugas di lapangan pada pukul 10.00 WIB. “Dimulai pukul 10.00 sampai dengan selesai. Diimbau bagi pengguna jalan agar mencari jalur alternatif lain,” kata Latif.
Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (4/11). Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, kunker kali ini merupakan penjadwalan ulang dari agenda kunker sebelumya pada 10 Oktober 2022. “Jadi, hari ini Presiden kunker ke Mojokerto, Jawa Timur. Sebetulnya rencananya kunker ke Mojokerto pada 10 Oktober lalu, namun tertunda saat itu,” ujar Bey. “Oleh karena itu, Kementerian BUMN mengajukan permohonan kembali agar Bapak Presiden ke Mojokerto pada hari ini, 4 November 2022,” kata dia.
4. Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E. Halim akan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) guna mencari tahu penyebab utama gagal ginjal akut pada anak. “Kita akan bentuk TPF dan kita cek di mana masalahnya sehingga sampai pada temuan TPF yang dibentuk BPKN,” ujar Rizal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/11). Akan tetapi, pembentukan TPF itu masih menunggu langkah dari pemerintah yang menangani kasus ini. Jika tak ada tim gabungan yang dibentuk pemerintah, BPKN akan membentuk TPF sendiri. Rizal menyampaikan ingin memberikan rekomendasi pembentukan TPF dan penyelidikan menyeluruh pada proses pemberian izin peredaran obat yang dilakukan BPOM. “Kalau memang tidak ada tim gabungan seperti di Kanjuruhan kita akan bentuk TPF sendiri,” ungkapnya. Ia menilai, pembentukan TPF ini penting karena korban meninggal akibat gagal ginjal akut telah mencapai 178 orang. Menurut dia, pemerintah harus menemukan penyebab pasti gagal ginjal akut pada anak, apakah benar berasal dari cemaran zat etilen glikol pada sirup anak. “Sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya dan tidak terjadi konflik horizontal antar lembaga,” tuturnya.
Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade meminta Kemendag, Kemenkes, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dipertemukan terkait kasus gagal ginjal akut misterius. Ia menilai, ketiganya mesti dihadirkan dalam rapat gabungan Komisi VI dan Komisi IX DPR untuk mencari tahu penyebab penyakit ginjal akut tersebut. “Kita usut tuntas, kita bongkar di sana. Kalau BPOM nya salah kita minta reformasi BPOM,” ujar Andre dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di gedung DPR, Senayan, Kamis (4/11). Menurut Andre, BPOM telah ‘melempar tanggung jawab’ saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Rabu (2/11) lalu. Kala itu, Ketua BPOM Penny K Lukito menyampaikan bahwa kewenangan impor senyawa kimia propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) izinnya dikeluarkan Kemendag. Adapun dua zat itu terkandung pada beberapa obat sirup anak yang diduga menjadi penyebab penyakit ginjal akut. Andre menilai, BPOM tak bisa lepas tangan karena kewenangan melakukan pengawasan obat merupakan tanggung jawabnya.
Bareskrim Polri menggeledah tiga gudang tempat penyimpanan bahan baku obat PT Afi Farma Pharmaceutical Industries terkait kasus gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak, Rabu (2/11). “Tim gabungan Bareskrim Polri telah melaksanakan kegiatan penggeledahan di tiga gudang tempat penyimpanan bahan baku obat PT AF yakni di PT WWRC, PT TBK, dan PT DA,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (3/11). Nurul menjelaskan, polisi turut melakukan penyitaan saat menggeledah ketiga gudang penyimpanan bahan baku obat tersebut. Di antaranya seperti bahan baku obat jenis etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). “Dari proses penggeledahan di 3 supplier PT AF tersebut, tim mengambil dan menyita bahan baku obat jenis EG dan DEG,” imbuhnya.
5. Kemenlu RI buka suara terkait pengiriman 6 pesawat pengebom AS di sisi selatan Indonesia atau Australia Utara. Jubir Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan, hal tersebut menjadi perhatian Indonesia. Sebab, perkembangan yang berisiko menimbulkan tantangan tersendiri di kawasan selalu menjadi perhatian. “Oleh karena itu, hal yang ditanyakan tadi (soal pesawat pengebom AS) merupakan yang dijadikan perhatian indonesia, kita mengikuti dari dekat dan mencermati perkembangan ini,” kata Faizasyah dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Jumat (4/11).
Pria yang karib disapa Faiza ini menuturkan, keamanan yang stabil di kawasan indo-pasifik bukan hanya menjadi perhatian Indonesia. Menurut dia, keamanan di kawasan menjadi komitmen bersama semua negara yang memiliki kepentingan, entah negara yang berada di Asia tenggara atau negara yang memliki kepentingan dan interaksi kuat dengan indo-pasifik. “AS juga salah satu negara yang sangat menginginkan adanya stabilitas dan kepastian perdamaian di indo-pasifik,” ujar Faiza. Ia meminta semua negara menahan diri untuk tidak bermanuver atau langkah lain yang menimbulkan ketidakpercayaan antar-negara.
6. Pemerintah RI jajaki peluang kerja sama produksi jet tempur Yak-130 dengan Irkut Corporation dari Rusia. Penjajakan tersebut dilakukan lewat audiensi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dengan Dirjen Irkut Corporation Andrey Boginskiy di Bina Graha, Jakarta, Kamis (3/11). Moeldoko mengatakan, pemerintah selalu terbuka dengan peluang kerja sama yang ditawarkan oleh mitra asing kepada Indonesia, termasuk dalam bidang pertahanan. “Merujuk pada kebutuhan sektor pertahanan, KSP mendukung dan siap menjembatani kerangka kerja sama yang akan dijajaki, nanti ujung dari penjajakan itu ada di kebijakan Kemenhan,” kata Moeldoko yang dilansir dari siaran pers KSP, Jumat (4/11). Menurut Moeldoko, jet tempur Yak-130 memiliki reputasi yang baik karena keunggulannya. Tidak hanya bobot yang lebih ringan dari jet tempur lain, Yak-130 juga memiliki sistem kendali yang baik dan ketahanan yang tinggi.
7. Polres Kediri dan Polda Jawa Timur membongkar sindikat pabrik uang palsu yang beroperasi di seluruh Pulau Jawa. Sebelas tersangka ditangkap, sebanyak Rp2 miliar uang tiruan sudah dicetak, sebagian besar telah diedarkan. Kapolres Kediri AKBP Agung Setyo Nugroho mengatakan kasus ini bermula saat aparat kepolisian mendapatkan laporan dari BRI wilayah Kediri, yang menerima transaksi perbankan antara korban dengan tersangka M menggunakan uang palsu, pada 14 Oktober 2022. “Kami pada 14 Oktober menerima laporan dari rekan-rekan BRI terkait temuan uang palsu, kurang lebih Rp4 juta,” kata Agung di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis (3/11).
8. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) AKBP Ridwan Rhekynellson Soplanit mengungkap, ada kamera CCTV di dalam rumah dinas Ferdy Sambo, yang mengarah ke lokasi penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Akan tetapi, Sambo berdalih kepada dirinya bahwa CCTV yang dimaksud rusak. Hal tersebut disampaikan Ridwan saat menjadi saksi dalam sidang kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice untuk terdakwa AKP Irfan Widyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (3/11). Ridwan mengatakan, dirinya masuk ke rumah dinas Sambo yang menjadi tempat pembunuhan Brigadir J. Saat masuk ke dalam, Ridwan melihat ada kamera CCTV di rumah dinas Sambo. Dia langsung memerintahkan semua barang bukti di TKP pembunuhan Brigadir J diamankan. “Saya mengarahkan semua barang bukti yang ada di TKP segera dilakukan pengumpulan barang bukti, termasuk CCTV, HP,” ujar Ridwan. Namun, Sambo berdalih CCTV itu rusak. “Kalau untuk CCTV saya di rumah ini sudah rusak semua. Ini sudah terjadi beberapa hari lalu ini CCTV ini,” ucap Ridwan menirukan Sambo.
Jaksa meminta majelis hakim menetapkan asisten rumah tangga (ART) Ferdy Sambo, Daryanto alias Kodir sebagai tersangka baru di kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) lantaran memberikan keterangan yang berbelit di persidangan. Hal itu disampaikan jaksa saat pemeriksaan saksi Kodir untuk terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (3/11). “Majelis hakim kami melihat saksi ini sudah berbelit dan berbohong, supaya kiranya majelis hakim mengeluarkan penetapan untuk menjadikan saksi ini jadi tersangka, dicatat oleh panitera mohon izin,” kata Jaksa.
Mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan hanya menjawab singkat saat ditanya soal hasil sidang komisi kode etik Polri (KKEP) yang memutuskan dirinya dipecat dari Polri. “Sudah lupa saya,” ujar Hendra usai memakai rompi tahanan di PN Jaksel, Kamis (3/11) malam. Setelah itu, Hendra ngeloyor pergi dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, pengacara Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, mengatakan kliennya itu pasti mengajukan banding. “Tentunya banding. Tapi saya tidak mencampuri itu karena saya tidak mendampingi. Karena yang mendampingi itu dari Divkum. Ketentuannya advokat dari luar tidak boleh mendampingi mereka,” kata Henry. Sebelumnya, sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan untuk memecat atau memberhentikan Brigjen Hendra Kurniawan sebagai anggota Polri dalam sidan etik yang berlangsung Senin (31/10) lalu. “Keputusan KKEP yang bersangkutan di-PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat), diberhentikan dengan tidak hormat,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, ketika itu.
9. Ketua Komisi V DPR Lasarus menyarankan maskapai Sriwijaya Air ditutup jika tidak bisa menjamin keselamatan penumpang. Hal itu disampaikan dalam RDP dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait hasil investigasi kecelakaan pesawat nomor penerbangan SJ282 Jakarta-Pontianak Januari 2021 lalu. “Kalau memang enggak compatible, tutup Pak. Enggak usah kasih terbang, ini jauh lebih baik, negara butuh maskapai, tapi kita lebih butuh keselamatan,” kata Lasarus dalam rapat dengar pendapat, Kamis (3/11).
Hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 pada 2021 lalu menyebutkan bahwa pilot tak menyadari perubahan secara mendadak pada pesawat. Hasil investigasi itu diungkapkan KNKT dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR, Kamis (3/11). Menurut Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT Nurcahyo Utomo, perubahan itu seperti arah pesawat dari semula berbelok ke kanan, lalu mendatar, tetapi mendadak berbelok ke kiri.
10. Menhan Prabowo Subianto hanya merespons singkat soal dukungan Presiden Jokowi terhadapnya. Menurutnya, apa yang diucapkan Presiden Jokowi sudah jelas. “Kan sudah jelas dari ucapan kemarin, ya,” ujar Prabowo saat ditemui di Dermaga Pondok Dayung, Jakarta Utara, Kamis (3/11). Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan sejak awal telah memberi dukungan kepada Menhan Prabowo Subianto. Pernyataan dukungan Jokowi itu menjawab pertanyaan seputar restu bagi Prabowo yang akan maju Pilpres 2024. Namun, Jokowi menjawab dalam konteks pemerintahan. “Sudah sejak awal. Kok restu-restu? Sejak awal saya sampaikan mendukung beliau,” kata Jokowi di Indodefence Expo di Jakarta, Rabu (2/11).
Yang menarik, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman nyanyi bareng dengan menyebut di hati ini hanya ada Pak Prabowo Subianto. Momen itu terjadi dalam acara pengukuhan nama Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dr. Wahidin Sudirohusodo (WSH)-991 di Dermaga Pondok Dayung, Jakarta Utara, Kamis (3/11). Menhan Prabowo Subianto sendiri mengukuhkan nama pahlawan nasional dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai nama Kapal Perang Republik Indonesia (KRI). Prabowo mengatakan pemberian nama pahlawan nasional ini agar masyarakat selalu ingat asal-usul bangsa Indonesia dan meneladani kepemimpinan pahlawan. “Dengan ini nama dr. Wahidin Sudirohusodo saya kukuhkan menjadi nama KRI dr. Wahidin Sudirohusodo dengan nomor lambung 991,” ujar Prabowo.
11. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, ganjaran yang diberikan kepada para tersangka Tragedi Kanjuruhan harus seimbang dengan perbuatan demi keadilan bagi para korban. “Jatuhnya nyawa 135 korban sangat tidak adil jika dijawab hanya dengan sanksi ringan seperti pendisiplinan berupa mutasi atau pemecatan. Itu jauh dari timbangan keadilan,” kata Usman dalam keterangan persnya, Kamis (3/11). Usman mengatakan, saat ini masyarakat menanti langkah pemerintah untuk benar-benar memberikan keadilan bagi para korban meninggal dan luka dalam peristiwa maut itu. “Masyarakat menunggu bukti komitmen otoritas negara untuk menegakkan hukum yang berlandaskan keadilan korban dan keluarganya,” ujarnya.
Usman meminta proses hukum dan persidangan 6 tersangka Tragedi Kanjuruhan harus dilakukan secara terbuka. “Bawa semua pelaku, semua yang terlibat, semua yang bertanggung jawab ke pengadilan, tanpa terkecuali. Proses hukum mereka dalam persidangan umum yang terbuka dan independen,” katanya. Usman mengatakan, negara harus tegas dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan Tragedi Kanjuruhan secara utuh, benar, dan seadil-adilnya.
12. Ade Armando menjadi perbincangan terkait videonya yang membicarakan suara pemilih Kristen dan peluang Anies Baswedan di Pilpres 2024. Politisi NasDem menilai Ade Armando menyebarkan politik identitas. “Ya kan hanya Ade Armando aja yang bisa jawab itu, kan hanya Ade Armando yang nyebarkan politik identitas,” ujar Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali, Kamis (3/11). Ali menilai baik NasDem maupun Anies tidak perlu menanggapi Ade Armando. Ali menilai Ade Armando membenci Anies, sehingga apapun yang dikerjakan Anies akan dinilai salah. “Jadi politik identitas, kebencian, itu ada sama dia. Jadi NasDem nggak perlu menanggapi, Anies nggak perlu menanggapi,” tuturnya.
Jubir PKS Muhammad Kholid mengkritik keras narasi yang dilontarkan Ade Armando. Narasi itu, kata Kholid, cenderung memecah belah bangsa. “Narasinya tidak baik, cenderung memecah belah bangsa. Sayang sekali,” ujarnya. Kholid mengatakan sudah saatnya berkompetisi dengan membawa gagasan, bukan sentimen keagamaan. “Kita sudah saatnya bawa narasi gagasan, karya dan program. Bukan membawa narasi sentimen keagamaan,” ujarnya. Kholid mengatakan Anies selama ini selalu membawa gagasan di depan public, seperti yang dilakukan di Jakarta. “Pak Anies selama ini selalu membawa narasi gagasan, karya dan program yang sudah dijalankan di Jakarta. Itu bagus. Kita harus kedepankan kontestasi gagasan seperti itu,” ujarnya.
Pegiat media sosial Ade Armando balik mengkritik PKS yang menilai dirinya memecah belah persatuan. “Saya tidak terima dibilang pemceah belah. Yang pemecah belah itu ya kubu Anies, yang menggunakan terus simbol-simbol agama agar orang memilih Anies,” kata Ade Armando, Kamis (3/11). Ade menjelaskan, pihak yang memecah belah adalah pihak yang menggunakan politik identitas demi memenangkan misinya. Ade juga tidak merasa sebagai pelaku politik identitas. “Ini bukan politik identitas. Kalau saya misal mengatakan pilihlah Anies atau Ganjar Pranowo karena agama atau sukunya, itu politik idntitas,” tutur Ade. Ia ingin semua capres di Pilpres 2024 bertarung adu gagasan, mengedepankan rasio, bukan menggunakan agama. Ade menyatakan akan melawan politik identitas. (HPS)
