Isu menarik pagi ini adalah Harry Tanoe versus Mahfud MD. Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) melayangkan surat terbuka kepada pemerintah. Ia memprotes terkait pemadaman siaran TV analog dan menyebut ada ancaman dari Menko Polhukam Mahfud MD. HT mengatakan, pihaknya belum menerima surat tertulis terkait dengan pencabutan izin siaran analog di wilayah Jabodetabek untuk mendukung progam Analog Switch Off. Sehingga secara hukum tidak ada kewajiban MNC Group untuk melaksanakan Analog Switch Off. HT akan ajukan gugatan perdata terhadap pemerintah, atas kebijakan tersebut. Di sisi lain Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan siap meladeni gugatan HT. Mahfud menyatakan, pemerintah siap berdebat kepada siapa pun pihak yang protes atas kebijakan migrasi televisi analog ke digital.
Isu kedua, Isu Jokowi jadi Ketum PDIP tampaknya masih mengusik perhatian elit PDIP. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menganggap pihak yang menyebar isu Presiden Jokowi bakal menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P sebagai provokator politik. “Ya saya kira itu kan saya katakan provokator politik. Itu yang mau memecah belah,” kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (4/11). Hasto mengungkapkan, partai politik memiliki aturan dan mekanisme dalam pemilihan ketua umum (ketum). Dia menyebut, Megawati menjadi Ketum karena dia tokoh pemersatu di PDI-P. “Bu Mega tidak hanya jadi ikon, tapi tokoh pemersatu, beliau lah yang kemudian membangun partai ini dalam situasi yang sangat sulit sehingga kepemimpinan beliau diterima,” jelasnya. Politisi PDIP yang juga Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menilai isu Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum PDI-P adalah ide yang ngawur. Menurutnya, pihak yang melontarkan isu tersebut tak paham aturan partai.
Isu ketiga, PDIP mulai melirik Gerindra dan PKB. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku mulai menjalin komunikasi dengan Gerindra dan PKB untuk menjajaki kerjasama atau koalisi menghadapi Pilpres 2024. “Komunikasi terus menerus kita lakukan [dengan PKB dan Gerindra]. Kita partai tak pernah tutup diri dan semangat kerja sama untuk bangsa,” kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (4/11). Di sisi lain, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam berpendapat, belum adanya restu nyapres bagi Ganjar Pranowo, itu menjadi salah satu alasan PDIP untuk bergabung dengan koalisi Gerindra-PKB. Menurutnya Megawati masih perlu banyak pertimbangan untuk memberikan tiket capres pada Ganjar dan mencari kemungkinan lain menghadapi Pilpres mendatang.
Isu keempat, Kejagung RI menegaskan pihaknya belum akan memeriksa mantan Menperin Airlangga Hartarto dan Menperin saat ini Agus Gumiwang Kartasasmita terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas impor garam tahun 2016-2022. Pasalnya, pertanggungjawaban ekspor dan impor garam masih sebatas level direktur jenderal (dirjen) kementerian dan bawahannya. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya belum memiliki urgensi untuk memeriksa keduanya. “Saat ini kami belum ada jadwal atau program dari penyidik untuk memanggil saudara Airlangga Hartato selaku Menko Perekonomian dan Agus Gumiwang selaku Menteri Perindustrian. Oleh karena belum ada urgensi untuk memeriksa yang bersangkutan dalam perkara impor garam,” ujar Ketut, Jumat (4/11).
Isu kelima, Bareskrim Polri bakal melakukan investigasi terhadap dugaan kelalaian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol (ED) dan dietilen glikol (DEG). Kemudian, obat sirup dengan cemaran tersebut diduga menyebabkan gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak. Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto mengatakan, masyarakat memang belum membuat laporan terkait pengawasan yang BPOM lakukan selama ini. “Tapi, nanti investigasi kita pasti ke sana. Karena kan kita ingin tahu di mana letak kelemahan-kelemahan,” ujar Pipit, Jumat (4/11). Pipit mengatakan, bukan hanya pengawasan BPOM yang akan diinvestigasi oleh kepolisian, tapi juga ada pihak lainnya. Berikut isu selengkapnya.
1. Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo melayangkan surat terbuka kepada pemerintah. Ia memprotes terkait pemadaman siaran TV analog dan menyebut ada ancaman dari Menko Polhukam Mahfud MD. MNG Group sendiri merupakan grup media yang terdiri dari RCTI, MNCTV, INews, dan GTV. “Dengan mengingat adanya permintaan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Bapak Mahfud MD yang meminta untuk dilakukan Analog Switch Off yang seharusnya berlaku Nasional, tetapi pada kenyataannya hanya terbatas di wilayah Jabodetabek, maka kami akan melaksanakan permintaan tersebut pada hari ini, Kamis, 3 November 2022 jam 24.00 WIB,” tulis pengusaha yang akrab disapa HT ini dalam akun instagram pribadinya, Kamis (3/11) kemarin.
HT mengatakan, pihaknya belum menerima surat tertulis terkait dengan pencabutan izin siaran analog di wilayah Jabodetabek untuk mendukung progam Analog Switch Off. Sehingga secara hukum tidak ada kewajiban MNC Group untuk melaksanakan Analog Switch Off. HT akan ajukan gugatan perdata terhadap pemerintah, atas kebijakan tersebut. “Meskipun kami tetap tunduk dan taat atas permintaan dari Menkopolhukam Bapak Mahfud MD, tetapi demi untuk kepastian hukum dan kepentingan masyarakat luas, kami akan mengajukan tuntutan secara perdata dan/atau pidana sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Menko Polhukam Mahfud MD siap hadapi gugatan yang akan dilayangkan pemilik MNC Group Hary Tanoesoedibjo terhadap dirinya terkait pemadaman siaran TV analog. Mahfud menganggap biasa, ketika seseorang mengajukan gugatan ke pengadilan atas peristiwa tertentu. “Ya silakan saja. Itu biasa di koran tiap hari, orang nuntut orang,” kata Mahfud saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (4/11). Mahfud menyatakan, setiap orang bisa menuntut siapa pun, termasuk dirinya. “Kita juga bisa cuma bilang tuntutan. Kan gampang,” ujarnya. Mahfud kembali menegaskan, dirinya siap menghadapi Hary Tanoe atau siapa saja yang akan menuntutnya terkait persoalan migrasi televisi. Dia mengeklaim, hampir seluruh masyarakat sudah siap bermigrasi ke TV digital. “Ini jangan dikatakan, ini tak siap. 98 persen masyarakat sudah siap,” imbuh Mahfud.
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, pemerintah siap berdebat kepada siapa pun pihak yang protes atas kebijakan migrasi televisi analog ke digital. Hal tersebut disampaikannya merespons surat terbuka yang dilayangkan pemilik MNC Group Hary Tanoesoedibjo terkait pemadaman siaran TV analog. “MK (Mahkamah Konstitusi) enggak batalkan itu. Jadi kita siap berdebat soal itu. Putusan MK diketok sesudah kebijakan tentang ASO (analog switch off) ini sudah jadi kebijakan. Jadi ini bukan kebijakan baru,” tegas Mahfud. Ia mengeklaim, hampir seluruh masyarakat sudah siap menghadapi migrasi televisi. Namun, jika masih ada masyarakat yang tak siap, pemerintah sudah punya solusinya. “Yang tidak siap itu sudah dibentuk posko-posko, siapa yang belum siap, datang ke posko nanti dibantu yang 2 persen dari Jabodetabek. Dan 209 kabupaten kota lainnya. Jadi kita sudah siap semua,” imbuh pria asal Madura ini.
2. Isu Jokowi jadi Ketum PDIP tampaknya masih mengusik perhatian elit PDIP. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menganggap pihak yang menyebar isu Presiden Jokowi bakal menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P sebagai provokator politik. “Ya saya kira itu kan saya katakan provokator politik. Itu yang mau memecah belah,” kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (4/11). Hasto mengungkapkan, partai politik memiliki aturan dan mekanisme dalam pemilihan ketua umum (ketum). Di PDI-P, lanjut Hasto, pemilihan ketum harus disepakati dan disadari oleh arus bawah partai. Dia menyebut, Megawati menjadi Ketum karena dia tokoh pemersatu di PDI-P. “Bu Mega tidak hanya jadi ikon, tapi tokoh pemersatu, beliau lah yang kemudian membangun partai ini dalam situasi yang sangat sulit sehingga kepemimpinan beliau diterima,” jelasnya.
Gubernur Jateng yang juga politisi PDI-P, Ganjar Pranowo menilai isu Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum PDI-P adalah ide yang ngawur. Menurutnya, pihak yang melontarkan isu tersebut tak paham aturan partai. “(Ide Jokowi Ketum PDIP) Itu sebuah kengawuran dan imajinasi dari seorang yang tidak mengerti aturan di PDI Perjuangan, yang tidak mengerti relasi di antara kami di dalam partai, dan sangat sembrono,” katanya. Ganjar mengatakan Presiden Jokowi sebagai kader PDI-P paham aturan internal partai. “Itu sangat ngawur. Pak Jokowi bukan tipe yang seperti itu,” tegasnya. Ganjar menyebut isu itu sengaja digulirkan penumpang gelap untuk memecah belah tubuh partai kebanggaannya, PDIP. “Saya meminta kita semua mewaspadai adanya penumpang gelap. Agar siapapun tidak membuat gerakan yang merusak nama baik seseorang,” tegasnya.
3. PDIP mulai melirik Gerindra dan PKB. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku mulai menjalin komunikasi dengan Gerindra dan PKB untuk menjajaki kerjasama atau koalisi menghadapi Pilpres 2024. “Komunikasi terus menerus kita lakukan [dengan PKB dan Gerindra]. Kita partai tak pernah tutup diri dan semangat kerja sama untuk bangsa,” kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (4/11).
Hasto mengatakan konsolidasi politik yang dilakukan parpol belakangan ini sangat bagus. Menurut dia, koalisi penting karena presiden terpilih nantinya harus menjamin berjalannya efektifitas pemerintahan. “Karena realitas presiden terpilih tak semata dapat dukungan rakyat. Tapi harus pastikan efektifitas jalannya pemerintahan di parlemen, sehingga langkah konsolidasi dilakukan semua partai,” kata dia.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam berpendapat, belum adanya restu nyapres bagi Ganjar Pranowo, itu menjadi salah satu alasan PDIP untuk bergabung dengan koalisi Gerindra-PKB. Menurutnya Megawati masih perlu banyak pertimbangan untuk memberikan tiket capres pada Ganjar dan mencari kemungkinan lain menghadapi Pilpres mendatang. “Megawati tentu berpikir ulang, jika belum memegang kekuasaan ia (Ganjar) sudah offside berkali-kali maka saat kekuasaan ia pegang, ia bisa berlari meninggalkan mekanisme kontrol yang dijalankan di internal partai,” sebut Umam, Jumat (4/11). Apalagi, PDI-P merupakan parpol yang tak mau bergantung pada hasil survei elektabilitas figur capres. Tingginya elektabilitas Ganjar tak lantas membuatnya otomatis dipilih mewakili partai berlambang banteng itu untuk memperebutkan kursi RI-1.
Namun, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi tidak melihat, PDI-P tertarik untuk bergabung bersama koalisi Gerindra-PKB. Ia menduga partai pimpinan Megawati itu tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Di sisi lain, Ari menilai, PKS bisa bergabung ke koalisi Gerindra dan PKB. Menurutnya, keputusan itu bisa diambil karena kepentingan PKS dinilai sulit diakomodir oleh dua calon mitra koalisinya, yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat.
“Sejauh ini Demokrat begitu menggebu-gebu ingin menyandingkan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ‘calon pengantin’ bagi Anies Baswedan,” kata Ari, Jumat (4/11). Di sisi lain, Ari memandang Partai Nasdem tak bisa banyak membantu PKS yang ingin mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk mendampingi Anies. Pasalnya, Partai Demokrat memiliki kursi di DPR lebih banyak ketimbang PKS. “AHY pun memiliki elektabilitas yang jauh lebih ‘perkasa’ ketimbang Ahmad Heryawan,” ujarnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan dirinya tidak akan meninggalkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di tengah isu namanya yang digadang-gadang menjadi capres 2024. “Tidak, ngapain saya tinggalkan. Saya pernah ditanya pertanyaan ini sebelumnya, pindah partai lain aja pak?. Terus saya balik tanya, memang partai lain lebih baik?” kata Ganjar dalam video berdurasi 20 detik, Jumat (4/11). Ia menegaskan, hingga saat ini dirinya masih merupakan kader PDIP. “Sampai hari ini saya kader kok,” ujar Ganjar.
4. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut kehadiran Ketua KPK Firli Bahuri di rumah Gubernur Papua Lukas Enembe seperti lelucon saja. Ia beum bisa memahami urgensi kehadiran Firli ke rumah Lukas Enembe di Papua. “Hingga saat ini, kami benar-benar tidak memahami apa urgensi seorang Ketua KPK Firli Bahuri datang menghadiri langsung pemeriksaan Lukas Enembe di kediamannya,” kata Kurnia dalam pesan tertulisnya kepada awak media, Jumat (4/11). Menurut Kurnia, pemeriksaan itu cukup dihadiri oleh penyidik KPK dan tim medis dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Aktivis anti korupsi ini mengatakan, merujuk pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang (UU) KPK yang baru, tidak lagi disebutkan pimpinan KPK menyandang status penyidik sebagaimana ditentukan dalam UU sebelumnya. Di sisi lain, kata Kurnia, Firli Bahuri juga bukan seorang dokter yang bisa memeriksa kondisi kesehatan seseorang. “Jadi, kehadiran dirinya di kediaman Lukas, terlebih sampai berjabat tangan semacam itu lebih semacam lelucon yang mengundang tawa di mata masyarakat,” ujar Kurnia.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan alasannya menemui Gubernur Papua Lukas Enembe. Pasalnya, Enembe merupakan pihak yang tengah berperkara di KPK terkait kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi APBD Provinsi Papua. “Bisa dipahami jika kemudian ada kritik dari publik terkait hal ini. Karena itu Ketua KPK perlu menjelaskan pada publik mengapa ia memerlukan datang ke tempatnya Lukas Enembe,” ujar Arsul pada wartawan, Jumat (4/11). Arsul menyampaikan Firli tidak melakukan pelanggaran hukum apapun atas kunjungannya itu. Sebab ia datang bersama tim penyidik, dan petugas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan pada Enembe.
5. Kejagung RI menegaskan pihaknya belum akan memeriksa mantan Menperin Airlangga Hartarto dan Menperin saat ini Agus Gumiwang Kartasasmita terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas impor garam tahun 2016-2022. Pasalnya, pertanggungjawaban ekspor dan impor garam masih sebatas level direktur jenderal (dirjen) kementerian dan bawahannya. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya belum memiliki urgensi untuk memeriksa keduanya. “Saat ini kami belum ada jadwal atau program dari penyidik untuk memanggil saudara Airlangga Hartato selaku Menko Perekonomian dan Agus Gumiwang selaku Menteri Perindustrian. Oleh karena belum ada urgensi untuk memeriksa yang bersangkutan dalam perkara impor garam,” ujar Ketut, Jumat (4/11).
6. KPK jebloskan mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Richard Joost Lino atau RJ Lino ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur. KJubir KPK Ali Fikri mengatakan, eksekusi itu dilakukan melalui Jaksa Eksekutor Irman Yudiandri, kemarin. Seperti diketahui, RJ Lino merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) di PT Pelindo II tahun 2010. “Jaksa Eksekutor KPK Irman Yudiandri telah selesai melaksanakan eksekusi putusan Majelis Hakim di tingkat MA yang berkekuatan hukum tetap dengan terpidana RJ Lino,” kata Ali Fikri, Jumat (4/11). Ali Fikri mengatakan, RJ Lino akan menjalani masa tahanan selama empat tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani sejak proses penyidikan. “Dibebankan pula dengan kewajiban melakukan pembayaran pidana denda sebesar Rp 500 juta,” kata Ali Fikri.
7. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai pernyataan pegiat media sosial Ade Armando soal politik identitas berbahaya bagi keutuhan NKRI. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulaeman Tanjung, Ade Armando tak seharusnya mengangkat isu identitas kristen dalam politik. “Memperalat identitas agama dalam politik sangat berbahaya terhadap keutuhan bangsa,” kata Sulaeman dalam keterangan tertulis, Jumat (4/11). Kata dia, PBNU menolak keras penggunaan politik identitas dalam kontestasi politik. Menurutnya, hal itu justru akan memecah belah bangsa.
Oleh sebab itu, ia berharap semua pihak agar tidak terprovokasi oleh isu identitas agama ataupun isu-isu lain yang berpotensi menimbulkan perpecahan. “PBNU menentang penggunaan politik identitas dalam pilpres maupun pemilihan kepala daerah, karena cara seperti ini, akan merusak keutuhan bangsa dan NKRI,” ujarnya.
8. Bareskrim Polri bakal melakukan investigasi terhadap dugaan kelalaian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol (ED) dan dietilen glikol (DEG). Kemudian, obat sirup dengan cemaran tersebut diduga menyebabkan gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak. Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto mengatakan, masyarakat memang belum membuat laporan terkait pengawasan yang BPOM lakukan selama ini. “Tapi, nanti investigasi kita pasti ke sana. Karena kan kita ingin tahu di mana letak kelemahan-kelemahan,” ujar Pipit, Jumat (4/11). Namun, Pipit mengatakan, bukan hanya pengawasan BPOM yang akan diinvestigasi oleh kepolisian. Ia menyebut pihak yang mengawasi bahan baku obat yang diimpor ke Indonesia juga masuk dalam radar kepolisian.
Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan memeriksa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait izin edar obat. Pasalnya, ada obat sirup yang beredar di pasaran yang diduga menyebabkan gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak. “Melakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap BPOM terkait izin edar,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah kepada wartawan, kemarin malam. Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Brigjen Pipit Rismanto mengatakan pihaknya akan lakukan pendalaman terlebih dahulu sebelum memanggil BPOM. Pipit menekankan kepolisian fokus membidik akar masalah dari kejadian gagal ginjal akut ini.
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, ada 5 penyebab gagal ginjal akut (acute kidney injury/AKI) menurut penelitian para ahli. Penyebab terbesar dan yang paling membuatnya yakin adalah karena intoksikasi (keracunan) dari obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) maupun EG dan DEG murni. “Ahli-ahli menyampaikan ada 5 penyebab AKI. (80 persen karena obat), persentasenya itu belum pasti. Tapi yang kita lihat faktanya begitu, kita larang obat langsung turun drastis,” kata Budi saat media visit ke Menara Kompas, Jakarta, Jumat (4/11). Budi mengungkapkan, satu dari lima penyebab AKI masuk dalam kategori tidak bisa dikontrol, yaitu kelainan genetik atau penyakit bawaan. Dua lainnya mampu dipantau oleh orangtua, yaitu kehilangan darah dalam jumlah besar, dan dehidrasi luar biasa. Adapun dua lainnya menjadi yang paling mungkin, yaitu infeksi bakteri, virus, atau parasit, dan intoksikasi (keracunan). Namun saat melakukan tes patologi untuk mencari infeksi tersebut, pihaknya tidak menemukan jenis bakteri yang mendominasi pasien.
9. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro menegaskan, tuntutan massa aksi 411, yang meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya tidak berdasar. Menurutnya, tuntutan itu tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. “Tuntutan ini selalu mereka sampaikan secara berulang-ulang. Ini menandakan bahwa tuntutan itu sangat absurd, tidak berdasar, dan tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Juri dalam keterangan persnya, Jumat (4/11). Juri menuturkan, saat ini masyarakat tahu pemerintah sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah berupaya mengantisipasi berbagai dampak masalah akibat persoalan global. “Seperti krisis pangan, energi, dan krisis keuangan global. Saat yang sama terus melanjutkan program-program prioritas nasional untuk membawa kemajuan Indonesia lebih cepat. Jadi kalau tuntutannya Presiden Jokowi mundur, sudah pasti tidak akan dihiraukan oleh masyarakat dan dianggap hanya membuat kegaduhan saja,” tegasnya.
Hujan deras tak menyurutkan massa gabungan organisasi masyarakat (ormas) Islam yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) untuk menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Jumat (4/11). Pantauan di lokasi pada pukul 17.24 WIB, massa aksi tetap bertahan di tengah guyuran hujan untuk menyuarakan tuntutan mereka, salah satunya memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Massa aksi tampak masih berkumpul mengelilingi satu mobil komando. Mereka berdiri dengan mengenakan jas hujan. Ada juga massa yang berteduh di bawah spanduk yang mereka bawa. “Takbir, takbir,” teriak orator dari mobil komando. Teriakan orator disambut oleh massa aksi yang berada di bawah mobil komando. “Allahuakbar, allahuakbar,” teriak massa aksi.
10. Menhan Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia harus berdikari dalam bidang alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan pertahanan. Prabowo mengatakan, kerja sama di bidang industri pertahanan harus memberikan kesempatan terjadinya transfer teknologi dan adanya konten lokal supaya Indonesia mampu berdikari. “Kita menuju ke kemampuan, kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita belajar sekarang, kita ambil teknologi mereka, tapi kita wajibkan harus ada transfer of technology,” kata Prabowo usai menghadiri Indo Aerospace 2022 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (4/11). “Dan harus ada sebagian local content, harus mereka kerja sama dengan industri kita, itu ketentuan kita,” imbuh dia. Dalam acara ini, Prabowo menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dengan Boeing dan Lockheed Martin.
11. Menkes Budi Gunadi Sadikin menargetkan 50 persen obat dan alat kesehatan (alkes) dapat diproduksi di dalam negeri pada akhir tahun 2023. Target ini merupakan implementasi salah satu dari 6 pilar transformasi sistem layanan kesehatan atau pilar 3. Hal itu ditandai dengan adanya penyerahan SPP bahan baku dari BPOM ke industri farmasi yang sudah melakukan change source dari bahan baku obat impor ke bahan baku lokal. “Kita ingin memastikan bahwa semua vaksin, obat, dan alkes sekurangnya 50 persen bisa diproduksi di dalam negeri. Tadi kita sudah melihat tanda tangan MOU dari produk bahan baku obat yang tadinya impor, kita sudah dorong agar dapat membeli bahan baku dalam negeri,” ujar Budi dalam siaran pers, Jumat (4/11). Budi menyatakan, pihaknya sudah menganggarkan dana Rp 17 triliun untuk belanja alat kesehatan produksi dalam negeri pada 2022. Adapun membeli produk dalam negeri merupakan pilar ketiga dalam transformasi kesehatan nasional, yaitu transformasi sistem ketahanan kesehatan.
12. Perencana Ahli Madya Bappeda Kota Pekalongan Slamet Miftakhudin memprediksi 90 persen dari kota Pekalongan akan tenggelam pada 2035 mendatang. Slamet mengatakan prediksi itu hasil analisis pemodelan genangan spasial di Kota Pekalongan. “Berdasarkan pemodelan genangan spasial, pada tahun 2035, 90 persen kota Pekalongan akan berada di bawah air,” kata Slamet dalam presentasinya secara daring, kemarin. Slamet menyampaikan persentase area perumahan terkena dampak banjir di Kota Pekalongan pun diperkirakan meningkat 100 kali lipat dari 0,5 persen pada 2020 menjadi 51 persen pada 2035. Sementara itu, hasil analisis dampak pada 41 kelurahan di Pekalongan, kerugian per tahun mencapai Rp1,55 triliun pada 2020. Jumlah itu diprediksi meningkat tajam sebesar Rp31,28 triliun pada 2035.
13. Konser NCT 127 hari pertama yang digelar di ICE BSD, Tangsel, Banten, Jumat (4/11) malam terpaksa dihentikan karena terjadi aksi dorong-mendorong hingga sekitar 30 penonton pingsan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyebut keputusan untuk menghentikan konser demi keselamatan para penonton. “Dihentikan pukul 9.20 oleh kepolisian, dilakukan oleh Kapolres Tangsel yang pimpin pengamanan di sana dengan pertimbangan keselamatan penonton,” kata Zulpan. Ia menyebut konser tersebut telah berlangsung selama dua jam, namun karena suasana konser tidak kondusif, maka pihak kepolisian dan panitia acara memutuskan untuk menghentikannya. “Penonton mencoba mendekat ke panggung utama mendekati penyanyi sehingga terjadi saling dorong. Ada yang pingsan 30 orang di situ,” ujarnya.
Densus 88 Antiteror Polri melacak ancaman teror bom di konser boyband asal Korea, NCT 127 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang Selatan, Jumat (4/11). Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabag Banops) Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, pihaknya tengah mendalami ancaman tersebut. Aswin belum menjelaskan lebih lanjut perihal ancaman teror bom tersebut. Dia menyebut Densus 88 masih bekerja secara maksimal. Sementara itu, tim penjinak bom (Jibom) Gegana Polri belum menemukan benda-benda mencurigakan di area konser boyband NCT 127 di ICE BSD, Serpong, Tangerang Selatan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, polisi sudah menerjunkan tim dan anjing pelacak untuk melakukan penyisiran sekaligus sterilisasi sementara. “Kami sudah menerjunkan anjing pelacak dengan kemampuan mendeteksi ancaman bom, alat-alat peledak memang sementara tidak ditemukan, termasuk hal-hal yang mencurigakan,” ujar Zulpan, Jumat (4/11). Kendati demikian, Zulpan menyebut, Tim Jibom masih terus melakukan penyisiran dan juga mensterilkan seluruh area ICE BSD guna memastikan situasi dan kondisi aman. (HPS)
