Menko Polhukam Mahfud MD (net)
Isu cukup menarik pagi ini adalah soal perang bintang di tubuh Polri. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, perang bintang sedang terjadi di tubuh Polri. Mahfud mengatakan, sejumlah jenderal sedang membuka kartu jenderal lainnya. Ia memberi perhatian khusus terhadap hal ini. “Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini, para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya,” kata Mahfud melalui pesan singkat, Minggu (6/11). Salah satu manuver yang sedang jadi sorotan Mahfud adalah pengakuan mantan anggota polisi yang juga pengusaha tambang Ismail Bolong. Ismail pernah mengaku menyetorkan duit untuk Kabareskrim. Namun belakangan, Ismail menarik pernyataan tersebut.
Isu kedua, Presiden Jokowi menilai Capres-Cawapres 2024 mendatang membutuhkan kandidat yang menguasai persoalan ekonomi makro dan mikro. “Memerlukan ini…Ke depan itu memerlukan pemimpin yang mau…Tidak hanya ngerti makro, bukan hanya ngerti…mikronya juga harus ngerti,” kata Jokowi dalam wawancara khusus, Sabtu (5/11). Jokowi menilai, kriteria lain yang sebaiknya dipenuhi oleh Capres-Cawapres 2024 mendatang adalah mahir dalam mencerna data serta melakukan eksekusi kebijakan di lapangan. “Tapi memang harus mampu bekerja lebih detail. Menguasai data dan lapangan, kemudian memutuskan,” ucap Jokowi. Menurut Jokowi, hal itu diperlukan karena persoalan yang akan dihadapi Indonesia dan negara-negara lain ke depan diperkirakan bakal lebih pelik. “Karena situasinya situasi yang tidak normal,” ujar Jokowi.
Isu ketiga, Puan Maharani masuk 5 besar. Hasil survei Indekstat Research and Data Science terkait elektabilitas capres 2024 menempatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul dibanding nama-nama lain. Ganjar unggul baik dalam survei elektabilitas capres terbuka maupun tertutup. Dalam survei terbuka, Ganjar unggul dengan elektabilitas mencapai 16,5 persen. Di bawahnya ada Prabowo Subianto dengan 11,6 persen dan Anies Baswedan dengan 9,9 persen. “Siapa capres yang dipilih, Ganjar di angka 16,5 persen persen, prabowo 11,6 persen, dan kemudian ada Anies di angka 9,9 persen. Jadi tiga besarnya itu,” kata Deputi Eksekutive Director Indekstat Rikola Fedri di Jakarta, Minggu (6/11). Di bawah ketiganya ada nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan elektabilitas mencapai 2,3 persen. Sedangkan di posisi kelima adalah politisi PDIP Puan Maharani, elektabilitasnya 1,6 persen.
Isu keempat, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menerima berkas perkara kasus dugaan peredaran narkoba yang menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta, Ade Sofyansah mengaku pihaknya telah menerima berkas perkara kasus Teddy sejak Jumat (4/11) lalu. “Diterima di kita tanggal November 2022,” kata Ade, Senin (7/11). Menurut dia, berkas Teddy melengkapi semua berkas perkara dari total 11 tersangka yang telah lebih dulu diterima. Kejati DKI kini telah menunjuk sembilan jaksa untuk meneliti semua berkas tersebut sebelum dinyatakan P21. Kejaksaan akan lakukan tahap II atau pelimpahan tersangka dan barang bukti jika berkas dinyatakan memenuhi syarat.
Isu kelima, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan, tidak ada masalah dengan ijazah Presiden Jokowi yang sebelumnya digugat karena diduga palsu. Menurut Hasyim, KPU menjadi lembaga yang memiliki otoritas menerima dokumen persyaratan pencalonan presiden dan melakukan verifikasi, termasuk terhadap Jokowi. “Pada (Pemilu) 2019, pencalonannya 2017, saya sudah menjadi anggota KPU. Sudah dinyatakan benar dan sah,” kata Hasyim Asy’ari kepada wartawan pada Minggu (6/11). “Kalau lembaga yang menerbitkan menyatakan tidak bahwa ini benar, ini murid saya, atau mahasiswa saya, ini nomor ijazahnya ini, dan ini buku induk registernya, dan segala macam, ya selesai. Dinyatakan dokumennya sah dan benar,” katanya. Berikut isu selengkapnya.
1. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut perang bintang sedang terjadi di tubuh Polri. Mahfud mengatakan, sejumlah jenderal sedang membuka kartu jenderal lainnya. Ia memberi perhatian khusus terhadap hal ini. “Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini, para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya,” kata Mahfud melalui pesan singkat, Minggu (6/11). Salah satu manuver yang sedang jadi sorotan Mahfud adalah pengakuan mantan anggota polisi yang juga pengusaha tambang Ismail Bolong. Ismail pernah mengaku menyetorkan duit untuk Kabareskrim. Belakangan, Ismail menarik pernyataan tersebut. Mahfud menduga, Ismail ditekan oleh mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan.”Sudah dibantah sendiri oleh Ismail Bolong. Katanya sih waktu membuatnya Februari 2022 atas tekanan Hendra Kurniawan. Kemudian Juni dia minta pensiun dini dan dinyatakan pensiun per 1 Juli 2022,” ujar Mahfud.
Menko Polhukam Mahfud MD menduga Ismail Bolong mendapat tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan untuk bicara soal uang setoran buat Kabareskim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Mahfud mengatakan, Ismail sudah meralat pernyataan tentang duit miliaran rupiah untuk Kabareskrim. Dia menyebut Ismail mengakui ada tekanan untuk membuat pernyataan itu. “Sudah dibantah sendiri oleh Ismail Bolong. Katanya sih waktu membuatnya Februari 2022 atas tekanan Hendra Kurniawan. Kemudian, Juni dia minta pensiun dini dan dinyatakan pensiun per 1 Juli 2022,” kata Mahfud melalui pesan singkat, Minggu (6/11).
Mahfud mengaku heran dengan isu mafia tambang yang mencuat kembali. Ia teringat dengan pernyataan Abraham Samad saat masih menjadi Ketua KPK. Saat itu, kata dia, Samad menyebut Indonesia bisa bebas utang jika korupsi bidang tambang diberantas. Selain itu, setiap orang Indonesia bisa mendapat Rp20 juta per bulan jika hal itu terwujud. Mahfud mengaku masih sering menerima laporan soal mafia tambang. Ia berencana menindaklanjuti hal itu bersama KPK. “Nanti saya akan kordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertambangan, perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-lain,” ujar Mahfud.
2. Kuasa hukum Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, buka suara setelah kliennya disebut menekan Ismail Bolong untuk bicara soal setoran mafia tambang ke Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Henry enggan mengomentari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD itu. Dia mengaku tak tahu-menahu soal itu. “Saya enggak tahu dan enggak pernah ngobrol soal itu dengan Hendra,” kata Henry, Minggu (6/11). Sebelumnya diberitakan, Pimpinan Ponpes Ora Aji Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah berharap seluruh personel Polri tetap menjaga soliditas di tengah rentetan perkara agar bisa terus menjaga keamanan masyarakat. “Kita doakan Polri, badai itu datang tidak untuk mengganggu tapi untuk membersihkan jalan, mudah-mudahan Polri kuat,” ujar Gus Miftah usai berdakwah di Masjid Agung Kesultanan Banten, Kota Serang, Sabtu (15/10) lalu.
3. Presiden Jokowi menilai Capres-Cawapres 2024 mendatang membutuhkan kandidat yang menguasai persoalan ekonomi makro dan mikro. “Memerlukan ini…Ke depan itu memerlukan pemimpin yang mau…Tidak hanya ngerti makro, bukan hanya ngerti…mikronya juga harus ngerti,” kata Jokowi dalam wawancara khusus, Sabtu (5/11). Jokowi menilai, kriteria lain yang sebaiknya dipenuhi oleh Capres-Cawapres 2024 mendatang adalah mahir dalam mencerna data serta melakukan eksekusi kebijakan di lapangan. “Tapi memang harus mampu bekerja lebih detail. Menguasai data dan lapangan, kemudian memutuskan,” ucap Jokowi. Menurut Jokowi, hal itu diperlukan karena persoalan yang akan dihadapi Indonesia dan negara-negara lain ke depan diperkirakan bakal lebih pelik. “Karena situasinya situasi yang tidak normal,” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan, keputusan menentukan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024 sepenuhnya di tangan parpol. Tetapi dia berharap parpol tidak terlampau lama untuk menentukan siapa bakal calon yang akan diusung pada Pilpres mendatang. “Yang paling penting kalau saya ya…Memang harus hati-hati dalam memutuskan calon, tapi juga jangan terlalu lama, sehingga rakyat nanti bisa menilai,” kata Jokowi. Ia mengatakan, kewenangan buat memilih dan mengusung bakal capres ada di tangan partai politik. Akan tetapi, partai politik juga harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Presiden Jokowi mengharapkan program Bioetanol Tebu untuk Ketahanan Energi dapat berjalan sesuai rencana. Program tersebut menargetkan peningkatan bioetanol dari 5 persen (E5) pada bahan bakar minyak (BBM), menjadi E10, E20, dan seterusnya. Jokowi mengatakan, program Bioetanol Tebu untuk Ketahanan Energi diproyeksikan dapat menjadi solusi peningkatan jumlah produksi bioetanol nasional dari 40.000 kiloliter (kl) pada 2022 menjadi 1,2 juta kl pada 2030. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat meluncurkan program Bioetanol Tebu untuk Ketahanan Energi, kemarin. Peresmian ini dilaksanakan di sela kunjungan kerja (kunker) Jokowi di pabrik bioetanol PT Energi Agro Nusantara (Enero), Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur (Jatim). Program tersebut, juga diharapkan menjadi potensi campuran bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin.
4. Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menyarankan Presiden Jokowi fokus menjaga performa kinerja pemerintahan ketimbang bicara Pilpres 2024. Apalagi, lanjut Arif, tingkat kepuasan terhadap pemerintah dalam sejumlah survei mengalami penurunan, meskipun tidak signifikan. “Memang ada kebutuhan untuk menjaga performa pemerintahan kan, dan menjaga simpati publik pada pemerintahan ini,” kata Arif, Minggu (6/11). Saran tersebut disampaikan Arif merespons pernyataan terkini Jokowi yang menyebut kriteria-kriteria pengganti dirinya sebagai presiden. Menurut Arif, dari situ seolah timbul ambiguitas dengan pernyataan Jokowi sebelumnya yang kerap mengingatkan potensi gelapnya ekonomi global harus menjadi perhatian utama. Namun, Jokowi tetap berbicara soal capres-cawapres hingga menjelang akhir tahun ini.
Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga mengatakan, sudah seharusnya Presiden Jokowi menginginkan capres dan cawapres adalah orang-orang yang paham ekonomi makro dan mikro. “Menguasai ekonomi makro dan mikro itu sudah seharusnya,” ujar Eriko saat ditemui di Hotel Morissey, Jakarta Pusat, Minggu (6/11). Menurutnya, wajah Jokowi ingin calon penerusnya menguasai penuh ekonomi makro dan mikro. Sosok tersebutlah yang akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan selama dua periode. Meskipun demikian, Eriko mengaku tidak tahu siapa sosok yang diinginkan Jokowi untuk maju di Pilpres 2024. “Tapi, apakah itu menuju ke satu seseorang, coba tanyakan dengan beliau langsung,” ujarnya.
Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, pernyataan Presiden Jokowi mengenai sosok capres merupakan kode keras untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dibanding nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang juga digadang-gadang sebagai kandidat capres terkuat, Ari menilai, sosok Ganjar paling mungkin mendapat dukungan dari Jokowi. “Jika kita membedah DNA linearitas pernyataan Jokowi dengan tiga capres itu, saya menerjemahkan keinginan Jokowi tentang sosok pelanjutnya ada pada Ganjar Pranowo,” kata Ari, Senin (7/11).
Menurut Ari, chemistry atau kedekatan yang terbentuk antara Jokowi dengan Ganjar bersifat natural. Keduanya berada di bawah payung yang sama, PDI Perjuangan. Sementara, dengan Prabowo, kedekatan Jokowi baru terbangun setelah Pilpres 2019. Prabowo yang awalnya berseberangan dan menganggap remeh kemampuan mantan Wali Kota Solo itu, namun Ketua Umum Partai Gerindra tersebut berbalik arah begitu memuja Jokowi usai didapuk menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju.
5. Hasil survei Indekstat Research and Data Science terkait elektabilitas capres 2024 menempatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul dibanding nama-nama lain. Ganjar unggul baik dalam survei elektabilitas capres terbuka maupun tertutup. Dalam survei terbuka, Ganjar unggul dengan elektabilitas mencapai 16,5 persen. Di bawahnya ada Prabowo Subianto dengan 11,6 persen dan Anies Baswedan dengan 9,9 persen. “Siapa capres yang dipilih, Ganjar di angka 16,5 persen persen, prabowo 11,6 persen, dan kemudian ada Anies di angka 9,9 persen. Jadi tiga besarnya itu,” kata Deputi Eksekutive Director Indekstat Rikola Fedri di Jakarta, Minggu (6/11). Di bawah ketiganya ada nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan elektabilitas mencapai 2,3 persen. Sedangkan di posisi kelima ada politikus PDIP Puan Maharani mencapai 1,6 persen.
Ketua DPP PDIP Ericko Sotarduga mengungkap soal alasan Ketua Umum partainya, Megawati Soekarnoputri tak kunjung deklarasi nama capres meski sudah mengantongi nama capres mereka untuk Pilpres 2024. Eriko menyebut Mega sudah mengantongi nama capres PDIP untuk Pilpres 2024. “Saya sampaikan ke Ibu Ketua Umum, ‘Bu kenapa kita tidak segera deklarasi. Padahal PDIP bisa maju dengan sendirinya’ dan beliau menyampaikan seperti ini, deklarasi kapan saja bisa memutuskan kapan saja bisa. Tapi apakah kita sudah siap. Ini juga penting,” kata Eriko di Jakarta, Minggu (6/11). Menurut Eriko, PDIP saat ini masih melakukan persiapan tersebut. Terutama soal soal suara partai yang masih lemah di sejumlah daerah seperti di Jawa Barat dan Banten.
6. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menyatakan setidaknya dua partai politik akan bergabung dengan koalisi tersebut menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dalam acara Silaturahmi Nasional KIB di Makassar, Minggu (6/11). Airlangga menyebut ada dua partai akan bergabung dengan koalisinya bersama PAN dan PPP. Dia bilang deklarasi capres koalisinya akan menunggu keputusan dua partai tersebut untuk bergabung.
Kader senior PPP Habil Marati bersama Forum Kakbah Membangun (FKM) bakal mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 pada 16 Nopember mendatang. Forum Kakbah Membangun (FKM) merupakan wadah bagi kader serta konstituen PPP di berbagai daerah di Indonesia. “Mendeklarasikan dukungan secara besar-besaran untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden. Di Yogyakarta tanggal 16 November,” kata Habil Marati.
Ia mengatakan estimasi kader serta konstituen PPP yang akan hadir dalam acara deklarasi nanti mencapai ribuan orang. Berasal dari Aceh hingga Papua. “Ada juga pengurus DPW PPP (provinsi) aktif yang ikut nanti,” kata Habil. Ia mengaku sudah mengirim undangan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Dia berharap Mardiono ikut hadir dalam acara deklarasi terhadap Anies Baswedan di Yogyakarta nanti. Habil menjelaskan, FKM dibentuk pada Oktober lalu di Jakarta, saat Suharso Monoarfa yang masih menjabat sebagai Ketua Umum PPP.
7. Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menerima berkas perkara kasus dugaan peredaran narkoba yang menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta, Ade Sofyansah mengaku pihaknya telah menerima berkas perkara kasus Teddy sejak Jumat (4/11) lalu. “Diterima di kita tanggal November 2022,” kata Ade, Senin (7/11). Menurut dia, berkas Teddy melengkapi semua berkas perkara dari total 11 tersangka yang telah lebih dulu diterima. Kejati DKI kini telah menunjuk sembilan jaksa untuk meneliti semua berkas tersebut sebelum dinyatakan P21. Kejaksaan akan lakukan tahap II atau pelimpahan tersangka dan barang bukti jika berkas dinyatakan memenuhi syarat.
8. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan pemilik robot trading Net89, Reza Shahrani atau Reza Paten, sebagai tersangka. Reza Paten menjadi tersangka terkait dengan kasus dugaan investasi bodong dengan modus robot trading. “Reza Shahrani (Reza Paten) sudah jadi tersangka di Net89,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, Minggu (6/11). Whisnu menjelaskan, pihaknya sudah punya alat bukti yang sah untuk menetapkan Reza Paten menjadi tersangka.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya memblokir 150 rekening milik Reza Shahrani atau Reza Paten. Reza Paten merupakan pemilik robot trading Net89 yang menjadi tersangka dugaan investasi bodong. “Ada 150-an rekening,” ujar Ivan saat dimintai konfirmasi, Minggu (6/11). Ivan tidak menjelaskan lebih rinci perihal pembekuan ratusan rekening milik Reza Paten itu. Hanya, dirinya membeberkan, ada perputaran transaksi Rp 1 triliun lebih dari rekening milik Reza Paten. Adapun rekening Reza Paten itu tersebar di sekitar 25 bank. “Perputaran di atas Rp 1 triliun,” ucapnya.
9. Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan, tidak ada masalah dengan ijazah Presiden Jokowi yang sebelumnya digugat karena diduga palsu. Menurut Hasyim, KPU menjadi lembaga yang memiliki otoritas menerima dokumen persyaratan pencalonan presiden dan melakukan verifikasi, termasuk terhadap Jokowi. “Pada (Pemilu) 2019, pencalonannya 2017, saya sudah menjadi anggota KPU. Sudah dinyatakan benar dan sah,” kata Hasyim Asy’ari kepada wartawan pada Minggu (6/11). Ia menjelaskan, sudah menjadi mekanisme yang harus ditempuh KPU untuk meminta klarifikasi kepada lembaga yang menerbitkan suatu dokumen yang dipakai seseorang sebagai syarat pencalonan. Menurut Hasyim, apabila ada sesuatu yang dianggap meragukan, maka klarifikasi harus dilakukan. “Kalau lembaga yang menerbitkan menyatakan tidak bahwa ini benar, ini murid saya, atau mahasiswa saya ini nomor ijazahnya ini, dan ini buku induk registernya, dan segala macam, ya selesai. Dinyatakan dokumennya sah dan benar,” katanya.
10. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan, pemerintah telah melaksanakan sosialisasi masif soal kebijakan mematikan siaran televisi analog (analog switch off atau ASO) kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Dia mengatakan, jika masih ada pihak yang menyebut masyarakat dirugikan, hal tersebut hanya berdasarkan informasi terbatas saja. “Kerja sama dan kolaborasi ekosistem ini akan sangat menentukan suksesnya era baru penyiaran televisi digital di Indonesia,” ujar Usman dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenkominfo, Senin (7/11). Usman menjelaskan, migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, lembaga penyiaran, maupun negara. Salah satunya, masyarakat akan menikmati kualitas siaran televisi yang lebih baik karena gambar lebih bersih, suara lebih jernih dan teknologi yang lebih canggih.
11. Ahli hukum pidana Asep Iwan Iriawan mengatakan, hakim dan jaksa penuntut umum yang menangani perkara dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) wajib tegas terhadap saksi lain yang juga dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Sebab pada persidangan pekan lalu, 2 asisten rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, yakni Susi dan Diryanto alias Kodir yang dihadirkan sebagai saksi dalam 2 perkara berbeda memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga akan diproses hukum. Ia berharap, ketegasan serupa juga ditujukan kepada Ferdy Sambo manakala dia menjadi saksi di perkara Eliezer. Jadi ketegasannya tidak hanya kepada ART Sambo tetapi juga kepada majikannya.
Ahli hukum pidana Asep Iwan Iriawan menilai alasan mengejar waktu yang disampaikan majelis hakim untuk menggabungkan sidang Bharada Richard Eliezer (Bharada E), Bripka Ricky Rizal (Bripka RR), dan Kuat Ma’ruf dalam kasus dugaan pembunuhan Nofriansyah Yosua (Brigadir J) sangat keliru. Sidang lanjutan Eliezer Ricky, dan Kuat rencananya akan digabung mulai Senin (7/11) hari ini di PN Jaksel. “Bukan menyalahi lagi, ngawur. Tapi ya terserah kalau para pihaknya mau kan,” kata Asep, Minggu (6/11). “Kan tidak ada alasan mempercepat, mengejar saksi. Jadi semua pemeriksaan itu dalam keadaan bebas, silakan majelis atur,” lanjut mantan hakim itu.
Seperti diberitakan, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa sebelum menutup persidangan Eliezer pada Senin (31/10) lalu menyampaikan rencana menggabungkan sidang dengan Ricky dan Kuat. “Mulai minggu depan, persidangan terhadap persidangan Richard akan kita gabung dengan persidangannya Kuat dan saudara Ricky,” kata Ketua Majelis Hakim Wahyu. Menurut Hakim Wahyu, persidangan ketiganya akan digelar bersamaan karena alasan mengejar waktu. “Jadi nanti kami akan nambah miknya satu lagi dan saudara bisa bergabung karena kemarin jaksa keberatan sidang Ferdy Sambo digabung dengan mereka. Jadi kami gabung di sini karena kita mengejar waktu,” ucap Hakim Wahyu.
Kuasa hukum Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Ronny menyiratkan dia keberatan untuk menggabungkan sidang ketiganya. Sebab kliennya berstatus justice collaborator (JC) dan proses persidangannya seharusnya dipisah dari terdakwa lain, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. “Kemarin kami sudah sampaikan kepada majelis hakim bahwa status klien kami kan sebagai JC, jadi harusnya sidangnya terpisah, tapi mungkin majelis hakim berpendapat lain sehingga hakim menyampaian bahwa digabung karena ada hal-hal yang mungkin hakim perlu untuk periksa bersamaan ya,” kata Ronny, Sabtu (5/11).
12. Indonesia dengan Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) nya, telah bergabung dengan tiga puluh delapan negara lain, yang juga telah mengajukan NDC yang diperbarui kepada UNFCCC. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan perjalanan yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan NDC tidak mudah. Hal tersebut disebabkan kondisi yang sangat menantang di tengah upaya pemulihan pasca Covid-19 dan situasi ekonomi global yang dinamis. “Pada kesempatan ini kami sampaikan komitmen Indonesia yang lebih ambisius yang disertai upaya terbaik dari langkah-langkah mitigasi domestik, dalam meningkatkan pencapaian tujuan Perjanjian Paris, dengan tetap memastikan prioritas nasional kami,” kata Menteri Siti Nurbaya, pada Sesi Talk Show “NDC Yang Lebih Ambisius”, sebagai acara pertama di Paviliun Indonesia, yang diselenggarakan bersamaan dengan COP 27 UNFCCC, di Sharm El Sheikh, Mesir, Minggu (6/11). (HPS)
