Prabowo Subiuanto dan Jokowi (net)
Isu menarik pagi ini masih soal dukungan Jokowi ke Prabowo. Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan wis wayahe (sudah saatnya) Prabowo jadi presiden. Ia mengamini pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut Pilpres 2024 menjadi jatah Prabowo. Habiburokhman berharap prediksi Jokowi itu menjadi kenyataan. “Ya kita aminkan saja pernyataan Pak Jokowi tersebut. Semoga menjadi kenyataan,” ujar Habiburokhman, Senin (7/11). Ia yakin, Jokowi tidak asal-asalan dalam memuji seseorang. Jokowi punya wisdom yang tinggi untuk menilai siapa yang cocok menjadi penerusnya. “Kalau di kalangan masyarakat bawah sering disebut, ‘wis wayahe’, atau sudah saatnya bagi Pak Prabowo untuk memimpin negeri ini periode mendatang,” tuturnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan menarik dan penting dalam acara puncak peringatan ulang tahun ke-8 Partai Perindo di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, MNC Center, Jakarta, Senin (7/11). Jokowi menyebut pemilihan presiden (Pilpres) 2024 adalah jatah Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
Isu kedua, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menduga, pesan Jokowi agar parpol jangan terlalu lama mengumumkan capres untuk mendorong PDIP segera mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres. Kata dia, Jokowi tidak ingin Ganjar disalip oleh dua nama yang juga digadang-gadang sebagai kandidat capres terkuat, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. “Jokowi khawatir, Anies dan Prabowo yang sudah kadung maju capres tidak diimbangi gerak cepat dari PDI-P dan KIB (Koalisi Indonesia Bersatu),” kata Ari. Menurut dia, Jokowi tidak ingin Ganjar kehilangan momentumnya sebagai kandidat capres potensial. Apalagi, Prabowo telah mendeklarasikan kesiapannya maju sebagai capres Partai Gerindra. Sementara Anies dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem. “Jokowi tidak ingin momentum ‘eranya Ganjar’ tidak ditangkap dengan jeli oleh PDI-P dan KIB,” ucap Ari.
Isu ketiga, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi Iwan Sumule melaporkan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto ke Propam Polri soal dugaan menerima gratifikasi atau suap dari bisnis tambang ilegal. Iwan datang ke Gedung Bareskrim menyerahkan laporan tersebut pada Senin (7/11). Laporannya kini diproses Karo Paminal Brigjen Anggoro Sukartono untuk ditindaklanjuti. “Kami memohon kepada Kepala Kadiv Propam Mabes Polri agar mengusut tuntas dugaan pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh anggota Polri demi menjaga citra serta nama baik institusi Polri,” kata Iwan di gedung Bareskrim. Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera bentuk tim khusus guna mendalami dugaan mafia tambang dari oknum kepolisian. Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) mengaku telah melaporkan sejumlah korupsi tambang ke Menko Polhukam Mahfud MD dan meminta Mahfud segera melaporkan ke Presiden Jokowi untuk diusut.
Isu keempat, Presiden Jokowi segera siapkan nama calon Panglima TNI karena masa bakti Jenderal Andika Perkasa akan berakhir bulan depan. Seperti diketahui, Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Dia telah menjabat Panglima TNI sejak 17 November 2021. Jokowi mengaku sudah mengantongi nama calon pengganti Andika, namun belum mau membeberkannya. Ia berjanji akan mengumumkannya dalam waktu dekat. “Segera, segera kita siapkan penggantinya. Sudah semua di kantong,” kata Jokowi di MNC Tower, Jakarta, Senin (7/11). Jokowi mengatakan akan memilih panglima baru sesuai undang-undang. Dia berkata akan memilih satu di antara tiga kepala staf untuk menggantikan Andika.
Isu kelima, Presiden Jokowi terbang ke Bali untuk mengecek persiapan akhir menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan diselenggarakan pada 15-16 November 2022 pekan depan. “Ya betul cek terakhir setelah itu ke ASEAN Summit,” kata Jokowi kepada wartawan, Senin (7/11) sore. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sistem keamanan yang dipakai saat KTT G20 di Bali menggunakan teknologi yang canggih. Salah satunya teknologi pengenalan wajah dengan cepat atau face recognition. Menurut Luhut, teknologi itu langsung bisa mendeteksi identitas orang yang terekam dalam kamera CCTV. Sementara TNI mengerahkan 14.300 personel untuk mengamankan tamu VVIP yang hadir dalam perhelatan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, total personel yang terlibat dalam komando gabungan pengamanan G20 sebanyak 18.030 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.300 personel TNI. Berikut isu se;engkapnya.
1. Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan wis wayahe (sudah saatnya) Prabowo jadi presiden. Ia mengamini pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bisa menjadi Presiden 2024 nanti. Habiburokhman berharap prediksi Jokowi itu menjadi kenyataan. “Ya kita aminkan saja pernyataan Pak Jokowi tersebut. Semoga menjadi kenyataan,” ujar Habiburokhman, Senin (7/11). Habiburokhman menjelaskan, Jokowi pasti tidak asal dalam memuji seseorang. Menurutnya, Jokowi punya wisdom yang tinggi untuk menilai siapa yang cocok menjadi penerusnya. “Kalau di kalangan masyarakat bawah sering disebut, ‘wis wayahe’, atau sudah saatnya bagi Pak Prabowo untuk memimpin negeri ini periode mendatang,” tuturnya.
Jubir Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono mengklaim, pernyataan Presiden Jokowi terhadap Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto merupakan suatu pengakuan atas kemampuan Menhan dalam memimpin Indonesia. “Kami percaya dukungan yang telah disuarakan Presiden Jokowi adalah bentuk apresiasi serta pengakuan beliau terhadap kemampuan Pak Prabowo untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di Indonesia,” ujar Budisatrio, Senin (7/11). Ia menyebut, Prabowo sebagai capres yang paling tepat untuk menggantikan Jokowi. Sebab, Prabowo mampu meneruskan program pembangunan yang telah dijalankan Jokowi selama ini. “Kerja dan prestasi beliau sebagai Menteri Pertahanan terbukti melalui berbagai terobosan yang telah terealisasi di sektor pertahanan. Bahkan, banyak diakui dan diapresiasi oleh negara-negara tetangga,” tuturnya.
Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan menarik dan penting dalam acara puncak peringatan ulang tahun ke-8 DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, MNC Center, Jakarta, Senin (7/11). Jokowi menyebut pemilihan presiden (Pilpres) 2024 adalah jatah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kontan saja, Prabowo yang duduk di barisan terdepan langsung berdiri dan memberi hormat ke arah Jokowi.
Awalnya Jokowi berceritera soal dua kali kemenangannya pada Pilpres 2014 dan 2019. “Tadi Pak Hary (Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesudibjo) menyampaikan, saya ini dua kali wali kota di Solo menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali memang. Kemudian, dua kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo,” kata Jokowi dalam sambutannya. Jokowi mengaku tidak masalah bila dirinya dianggap memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo Subianto untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2024. “Ya diartikan sinyal ya boleh, tapi saya kan ngomongnya juga enggak apa-apa lah,” kata Jokowi usai acara.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/11) usai menghadiri penganugerahan gelar pahlawan kepada lima tokoh. Usai acara, Ganjar tak langsung meninggalkan istana. Ia pulang belakangan karena ingin menemui Presiden Jokowi. “Kalau ke Pak Presiden lapor saja, rutin-rutin ya. Soal inflasi, bencana, kita sampaikan kondisi terakhir,” kata Ganjar di Istana Kepresidenan Jakarta.
Ganjar mengatakan, Jokowi menitipkan pesan soal persiapan tahun 2023. Dia menyebut kondisi di tahun depan agak kurang baik. Jokowi, ucap Ganjar, meminta kepala daerah untuk mempersiapkan daerah masing-masing. Jokowi menyoroti soal pangan dan ekonomi. “Semua mesti siap-siap nih 2023 tidak terlalu bagus, maka kepala daerah berkontribusilah gimana men-set up segala sesuatu agar kemudian mempunyai daya dukung yang bagus,” ujarnya.
2. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menduga, pesan Jokowi agar parpol jangan terlalu lama mengumumkan capres untuk mendorong PDIP segera mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres. Kata dia, Jokowi tidak ingin Ganjar disalip oleh dua nama yang juga digadang-gadang sebagai kandidat capres terkuat, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. “Jokowi khawatir, Anies dan Prabowo yang sudah kadung maju capres tidak diimbangi gerak cepat dari PDI-P dan KIB (Koalisi Indonesia Bersatu),” kata Ari, Senin (7/11).
Menurut Ari, lewat pernyataannya Jokowi tidak ingin Ganjar kehilangan momentumnya sebagai kandidat capres potensial. Apalagi, Prabowo telah mendeklarasikan kesiapannya maju sebagai capres Partai Gerindra. Sementara Anies dideklarasikan sebagai capres Partai Nasdem. “Jokowi tidak ingin momentum ‘eranya Ganjar’ tidak ditangkap dengan jeli oleh PDI-P dan KIB,” ucap Ari.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, sinyal dukungan Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto bukan sekadar basa-basi politik. Sebabnya, tak cuma sekali Jokowi menunjukkan dukungannya untuk Ketua Umum Partai Gerindra itu maju sebagai calon presiden (capres) 2024. “Jika statement itu hanya basa-basi politik, jelas tidak produktif dan justru akan memantik sentimen negatif pendukung Prabowo terhadap Jokowi yang dianggap memberikan ‘harapan palsu’,” kata Umam, Senin (7/11).
Umam mengatakan, Jokowi belakangan kerap menggunakan bahasa simbol untuk menjelaskan sikap dan posisi politiknya. Belum lama ini, orang nomor satu di RI itu menyebutkan, dirinya sejak awal mendukung Prabowo. Terbaru, presiden menyinggung soal peluang kemenangan Menhan tersebut pada pemilu mendatang. Menurut Umam, dua kali pernyataan Jokowi itu menegaskan dukungan mantan Wali Kota Solo tersebut untuk Prabowo. “Dua kali statement dukungan Jokowi kepada Prabowo secara berturut-turut jelas mempertegas positioning tersebut,” ujarnya.
Khoirul Umam menilai, kemungkinan besar PDIP merapat ke koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pilpres 2024. “Statement Jokowi itu menguatkan sinyal politik bagi merapatnya PDI-P ke koalisi Gerindra-PKB,” kata dia. Umam menilai, sinyal dukungan Jokowi juga membuka kembali wacana duet Prabowo Subianto dengan Puan Maharani. Sejak Agustus lalu, Gerindra telah mendeklarasikan kesiapan ketua umumnya, Prabowo Subianto, untuk maju sebagai capres. Sementara, kursi calon RI-2 masih kosong. Menurut Umam, PDI-P sangat mungkin menyodorkan nama putri mahkotanya, Puan Maharani, untuk mendampingi Prabowo. “Sinyal positif merapatnya PDI-P ke Gerindra-PKB akan menghidupkan kembali skema capres-cawapres Prabowo-Puan sebagai pasangan yang layak dipertimbangkan,” ujar Umam lagi.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto santai saja menanggapi pernyataan Presiden Jokowi soal Pilpres 2024 sebagai jatah Prabowo Subianto. “Iya santai, santai,” kata Airlangga di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (7/11). Airlangga lantas menyinggung soal aturan main dalam pilpres di Indonesia. Dia mengingatkan pihak-pihak yang sebenarnya punya kepentingan di pilpres. “Ya namanya kontestasi kan kontestan. Jadi artinya sesuai dengan apa KPU saja, siapa yang eligible untuk mendaftar, siapa yang punya dukungan suara, jadi kontestasi kan seperti itu,” ucapnya.
Di sisi lain, Airlangga ingin mengajak partai politik lain bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Ia mengatakan, salah satu yang bakal ditawarkan untuk bergabung adalah Partai Demokrat. “(Demokrat) termasuk,” ujar Airlangga. Selain Partai Demokrat, Airlangga menyiratkan keinginannya bekerja sama dengan PDI-P. Sebab, ia telah bertemu dengan Ketua DPP PDI-P sekaligus anak Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani. “Ya kan kemarin saya jalan dengan Mbak Puan, kemudian ketemu dengan teman-teman partai lain. Jadi ya kita tunggu saja. Politik kan selalu ada kemungkinan,” tuturnya.
3. Pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti menilai Presiden Jokowi melakukan tindakan tak etis saat mendukung Menhan Prabowo Subianto menjadi capres 2024. Bivitri berpendapat seharusnya Jokowi tidak mendukung para menterinya yang menjadi capres tapi tidak mengundurkan diri. Dia menilai para menteri berpotensi menyalahgunakan wewenang dan anggaran jika nyapres tanpa mengundurkan diri. “Saya kira ini sangat tidak etis. Menurut saya, ini harus kita kritik keras Pak Jokowi,” kata Bivitri, Senin (7/11). Bivitri menilai keadaan diperparah dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan menteri nyapres tanpa harus mengundurkan diri.
Di sisi lain, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin membantah pernyataan Bivitri. Dia menyebut pernyataan Jokowi merupakan hal biasa. Menurut Ngabalin, Jokowi hanya memberi pernyataan puji-pujian ke Prabowo dalam sebuah forum. Dia menyebut Jokowi tak punya kekuatan untuk mengusung Prabowo sebagai capres. “Bukan lip service, tetapi hal yang biasa. Pada akhirnya, presiden tidak punya kekuatan juga menentukan siapa jadi capres yang akan datang,” kata Ngabalin.
Presiden Jokowi berpesan kepada Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo untuk memilih capres dengan hati-hati, namun juga jangan terlalu lama pendeklarasiannya. Karena hal tersebut bisa berpengaruh pada ambang batas atau threshold Perindo di DPR. “Karena nanti akan membantu partai mengejar treshold. Hati-hati. Milih capresnya hati-hati, milih cawapresnya juga hati-hati,” kata Jokowi di iNews Tower, MNC Center, Jakarta, Senin (7/11).
Jokowi menyebut, beberapa kali Hary Tanoe sempat meminta saran terkait capres yang cocok untuk Partai Perindo. Namun, Jokowi menyerahkan segala keputusan kepada Partai Perindo. ‘’Biasanya Pak Hary ini kalau dengan saya sering bisik-bisik, ‘Pak capresnya Perindo milih ini gimana menurut bapak’, saya sampaikan terserah Perindo. Nanti ikut-ikut, dipikir nanti saya salah saya bisa keliru nanti. Jadi hati-hati, sekali lagi ini sudah masuk tahun politik, kita boleh bersaing berkompetisi antar partai tetapi jangan sampai saling menjatuhkan. Titipan (pesan) saya itu saja,” katanya.
4. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, deklarasi koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) urung dilakukan bulan ini. Adapun Partai Nasdem sempat mengusulkan deklarasi dilakukan pada 10 November 2022. Willy menyampaikan, rencana itu batal karena PKS dan Partai Demokrat masih perlu melakukan konsolidasi internal. “Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama. Pertama, karena PKS akan rapat majelis syuro itu akhir tahun Desember,” ungkap Willy ditemui di Gedung DPR, Senin (7/11). Kedua, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru pulang dari Jerman sekitar 10 November.
5. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi Iwan Sumule melaporkan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto ke Propam Polri soal dugaan menerima gratifikasi atau suap dari bisnis tambang ilegal. Iwan datang ke Gedung Bareskrim menyerahkan laporan tersebut pada Senin (7/11). Laporannya kini diproses Karo Paminal Brigjen Anggoro Sukartono untuk ditindaklanjuti. “Kami memohon kepada Kepala Kadiv Propam Mabes Polri agar mengusut tuntas dugaan pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh anggota Polri demi menjaga citra serta nama baik institusi Polri,” kata Iwan di gedung Bareskrim.
Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera bentuk tim khusus guna mendalami dugaan mafia tambang dari oknum kepolisian. Permintaan tersebut merespons pengakuan seorang purnawirawan Polri berpangkat Aiptu, Ismail Bolong yang tengah ramai beberapa waktu terakhir. Ismail sempat mengaku pernah memberikan uang senilai Rp6 miliar kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dari kegiatan tambang ilegal miliknya sepanjang September-Oktober 2021.
“IPW mendesak Kapolri membentuk Tim Khusus kasus Setoran uang Perlindungan pertambangan Ilegal pada oknum petinggi Polri terkait 2 video tayangan pernyataan seorang bernama Aiptu (purn) Ismail Bolong,” kata Sugeng dalam keterangannya, Senin (7/11). Sugeng juga meminta agar Kabareskrim dinonaktifkan sementara demi efektivitas pendalaman kasus tersebut.
Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) mengaku telah melaporkan sejumlah korupsi tambang ke Menko Polhukam Mahfud MD dan meminta Mahfud segera melaporkan ke Presiden Jokowi untuk diusut. “MAKI menyampaikan laporan dugaan Korupsi PNBP dan/atau manipulasi pengapalan dan penjualan ilegal batu bara untuk ekspor oleh sebuah perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Timur yang diduga merugikan negara sedikitnya kurang lebih sebesar Rp 9,3 triliun,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin (7/11). “MAKI akan meminta Menko Polhukam melaporkan kasus ini kepada Presiden Jokowi, serta menyerahkannya kepada aparat penegak hukum untuk segera diusut,” sambungnya.
6. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak anggota hingga pimpinan di institusinya yang melakukan perbuatan menyimpang. Hal itu disampaikan Didik merespons pengakuan eks anggota Polri Ismail Bolong yang mengaku menyetor uang miliaran rupiah ke Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dari hasil tambang batu bara ilegal. “Tertibkan dan tindak tegas setiap oknum anggota dan pimpinan yang terindikasi melakukan penyimpangan. Bagaimana mungkin polisi bisa menegakkan hukum setegak-tegakknya dan seadil-adilnya jika aparatnya terindikasi korup?” ujar Didik, Senin (7/11). Didik mengatakan, perbaikan yang dilakukan oleh Kapolri terhadap jajaran di internal harus nyata, utuh, terintegrasi, dan berkesinambungan. Menurutnya, pengakuan Ismail Bolong itu harus ditindaklanjuti oleh kepolisian. “Ini menjadi tantangan dan pekerjaan rumah besar yang idealnya bisa diselesaikan oleh Kapolri,” kata Didik lagi.
Anggota Komisi III DPR, Santoso meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mengusut fakta sesungguhnya seputar pernyataan Ismail Bolong. Menurutnya, pernyataan Ismail Bolong yang mulanya mengaku sempat menyetor uang hingga Rp6 miliar dari hasil kegiatan tambang ilegal kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto kemudian meralatnya menunjukkan ketidakkompakan di tubuh Korps Bhayangkara sejak lama. “Kapolri jangan diam atas kasus ini, kasus ini harus diusut agar apa yang terjadi sesungguhnya dapat diungkap secara transparan dan akuntabel,” kata Santoso lewat pesan singkat kepada wartawan, Senin (7/11).
7. KPK menyambut baik ajakan Menko Polhukam Mahfud MD untuk kerja sama memberantas mafia tambang. “KPK tentu akan menyambut baik inisiasi Menkopolhukam untuk menyelesaikan kebocoran penerimaan negara dari sektor tambang atau sektor lainnya dalam hal kebocoran tersebut diduga karena adanya dugaan korupsi,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Senin (7/11).
Ghufron menjelaskan, pihaknya telah melakukan beberapa kajian tambang, khususnya batu bara. Selain itu, lembaga antirasuah juga telah melakukan perbaikan sistem melalui Simbara (Sistem Informasi Pengelolaan Batu Bara). “Harapannya rantai proses bisnis batubara lebih pasti, transparan serta pemenuhan kebutuhan dalam negeri didahulukan dengan mematuhi DMO (Domestic Market Obligation),” tegasnya. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan akan menggandeng KPK untuk mengungkap kasus mafia tambang.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan keseriusannya dalam memantau potensi kasus korupsi di sektor perkebunan sawit dan pertambangan. “KPK lewat korsup (Koordinasi dan Supervisi) sektor SDA (Sumber Daya Alam) memonitor tata kelola pertambangan dan perkebunan sawit,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dihubungi, Senin (7/11). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron juga mengatakan hal serupa. Dia menjelaskan, KPK sudah melakukan beberapa kajian tambang, khususnya batu bara. Selain itu, KPK telah melakukan perbaikan sistem melalui Simbara (Sistem Informasi Pengelolaan Batu Bara).
Terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa sektor pertambangan salah satu sektor strategis nasional yang memiliki risiko tinggi terjadinya tindak pidana korupsi. KPK telah lakukan kajian pengelola tambang.”Pertambangan merupakan salah satu sektor strategis nasional, yang punya potensi besar, menopang hajat hidup orang banyak, sumber energi pembangunan, namun sekaligus punya risiko tinggi terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Ali Fikri.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan meminta Menko Polhukam Mahfud MD tidak memberikan informasi yang mengambang soal perang bintang tengah terjadi di tubuh Polri. Menurut Hinca, informasi yang dibagikan Mahfud kepada masyarakat tidak lengkap. “Kita berharap ke Pak Mahfud tidak melepas informasi yang sepotong-sepotong, yang cuma bikin kita bertanya-tanya, cari tahu sana-sini… Kita minta pak Mahfud untuk menyampaikan lebih lengkap, lebih detail, dan menindaklanjutinya,” ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (7/11).
8. Presiden Jokowi segera siapkan nama calon Panglima TNI karena masa bakti Jenderal Andika Perkasa akan berakhir bulan depan. Seperti diketahui, Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Dia telah menjabat Panglima TNI sejak 17 November 2021. Jokowi mengaku sudah mengantongi nama calon pengganti Andika, namun belum mau membeberkannya. Ia berjanji akan mengumumkannya dalam waktu dekat. “Segera, segera kita siapkan penggantinya. Sudah semua di kantong,” kata Jokowi di MNC Tower, Jakarta, Senin (7/11). Jokowi mengatakan akan memilih panglima baru sesuai undang-undang. Dia berkata akan memilih satu di antara tiga kepala staf untuk menggantikan Andika.
9. Presiden Jokowi terbang ke Bali untuk mengecek persiapan akhir menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan diselenggarakan pada 15-16 November 2022 pekan depan. “Ya betul cek terakhir setelah itu ke ASEAN Summit,” kata Jokowi kepada wartawan, Senin (7/11) sore. Dikutip dari siaran pers, Jokowi bertolak menuju Bali dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada Senin petang sekitar pukul 18.00 WIB. Setibanya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jokowi dan Iriana disambut sebagaimana layaknya penyambutan resmi pemimpin negara G20. Saat turun di tangga pesawat, Jokowi disambut pasukan jajar kehormatan dan tarian Bali di area tarmak atau landasan pesawat. Setelah itu, Jokowi meninjau ruang VIP Bandara I Gusti Ngurah Rai yang akan menjadi tempat singgah para pemimpin G20 saat tiba di pulau dewata nanti.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sistem keamanan yang dipakai saat KTT G20 di Bali menggunakan teknologi yang canggih. Salah satunya teknologi pengenalan wajah dengan cepat atau face recognition. Menurut Luhut, teknologi itu langsung bisa mendeteksi identitas orang yang terekam dalam kamera CCTV. “Jadi bisa ditandai seperti yang ada di film-film kalian itu. Jadi kita berharap dengan teknologi ini, sekarang kita akan memperkecil kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan,” kata Luhut di Apel Gelar Pasukan Pengamanan VVIP pada KTT G20, di Lapangan Niti Mandala, Denpasar, Senin (7/11).
TNI mengerahkan 14.300 personel untuk mengamankan tamu VVIP yang hadir dalam perhelatan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, total personel yang terlibat dalam komando gabungan pengamanan G20 sebanyak 18.030 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.300 personel TNI. Sedangkan sisanya dari Kepolisian RI (Polri) dan institusi lainnya. Pihaknya juga mengerahkan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista), baik darat, udara, maupun laut. Adapun alutsista udara yang dikerahkan yakni dua pesawat pengintai, satu pesawat pengangkut Boeing, dan dua pesawat angkut Hercules. Kemudian, satu pesawat Medivac yang dilengkapi ICU mini, dua unit pesawat F-16 Fighting Falcon, dan dua pesawat tempur Sukhoi, serta 15 helikopter.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan tim keamanan negara Rusia telah menjalin komunikasi dengan pihaknya menjelang KTT G20 pada 15-16 November 2022. Hal itu disampaikan Andika usai memimpin apel bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Operasi Puri Agung 2022 Pengamanan KTT G20 yang digelar Polri di Lapangan Niti Mandala, Renon, Denpasar, Bali, Senin (7/11).
Andika belum bisa memastikan kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Pulau Bali. Namun pihak pengawal khusus atau secret service Rusia sudah menjalin komunikasi menjelang KTT G20.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan keamanan KTT G20 di Pulau Bali sejauh ini tidak ada potensi ancaman apapun, kecuali serangan cyber atau siber. Ia menerangkan dalam pengamanan KTT G20 pihaknya menggunakan cara kerja yang sama saat latihan militer Super Garuda Shield yaitu bekerjasama dengan militer negara tetangga. “Kerja sama inilah yang kemudian membuat kita lebih teliti. Apakah ada pendeteksi tentang potensi-potensi atau rencana-rencana tertentu. Sejauh ini, secara umum ini, selain (serangan) siber kelihatannya belum ada yang signifikan. Tapi, kalau siber memang harus saya akui, ada,” kata Andika. Andika tidak menjelaskan secara rinci ancaman siber mendekati KTT G20. Namun dia memastikan TNI bersama Badan Siber Sandi Negara (BSSN), dan Badan Intelijen Negara (BIN) serta Polri sudah rutin melakukan simulasi pertahanan.
10.Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi mencabut izin edar tiga industri farmasi yang dalam kegiatan produksinya menggunakan bahan baku pelarut Propilen Glikol dan produk jadi mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) melebihi ambang batas aman. Ketiga industri farmasi tersebut yakni PT Yarindo Farmatama, PT Universal Pharmaceutical Industries, dan PT Afi Farma. BPOM menyimpulkan, ketiga industri farmasi tersebut telah melakukan pelanggaran di bidang produksi obat dalam sediaan cair atau sirop. Total obat sirop yang telah ditarik sebanyak 69 merek. “Berdasarkan hasil investigasi, BPOM menetapkan sanksi administratif dengan mencabut sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk sediaan cairan oral nonbetalaktam dan izin edar sirup obat yang diproduksi ketiga industri farmasi tersebut,” kata BPOM dalam situs resmi, Selasa (8/11).
Kemenkes akui, sejumlah pihak masih menjual sirop usai pemerintah melarang penjualan sementara obat sirop pada 18 Oktober lalu sebagai imbas kasus gagal ginjal akut. Jubir Kemenkes Mohammad Syahril menyebut imbas temuan itu, pemerintah masih mencatat penambahan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) baru pada 29 Oktober-1 November yang kemudian diindikasi bahwa pasien tersebut memiliki riwayat mengkonsumsi obat sirop dari apotek. Syahril mengatakan 58 persen dari total kumulatif 324 pasien kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) di Indonesia sudah berada pada stadium tiga.
Dijelaskan, dari 324 kasus GGAPA tersebut, 83 orang masih belum diketahui derajat keparahannya. Kemudian 26 pasien stadium satu, 25 pasien stadium dua, dan 190 pasien stadium tiga. “Jadi memang kematian ini tertingginya karena memang di stadium tiga. Memang bisa stadium tiga bisa kita obati apabila belum betul-betul menjadi stadium yang berat. Tapi kalau stadium satu dan dua, Insha Allah semua sudah bisa diselamatkan ya,” kata Syahril, Senin (7/11). (HPS)
