Presiden Jokowi dan PM India (net)
Isu menarik hari ini adalah klaim Jokowi bahwa KTT G20 di Bali telah membuahkan sejumlah hasil yang bersifat konkret. Di antaranya, kesepakatan negara-negara G20 untuk membentuk dana pandemi yang nilainya mencapai 1,5 miliar dollar AS. KTT G20 juga membentuk dan mengoperasionalisasi resillient and sustainability trust di bawah Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 81,6 miliar dollar AS untuk membantu negara yang menghadapi krisis. Ada juga kesepakatan mengenai mekanisme transisi energi, khususnya untuk Indonesia yang memperoleh komitmen sebesar 20 miliar dollar AS. KTT G20 juga menghasilkan G20 Bali Leaders’ Declaration yang salah satu poinnya mengkritik perang Rusia – Ukraina. Dalam penjelasannya, Presiden Jokowi minta G20 tidak ditarik-tarik ke ranah politik karena G20 merupakan forum ekonomi dan pembangunan. “Saya tambahkan, G20 itu adalah forum ekonomi, forum finansial, forum pembangunan. Bukan forum politik, maka jangan ditarik-tarik ke politik,” ujar Jokowi.
Isu kedua, Gelaran KTT G20 di Bali panen pujian dari para pemimpin negara anggota G20, mereka juga menyanjung presidensi Indonesia. Presiden AS, Joe Biden misalnya, menyebut Indonesia dan AS merupakan negara demokrasi terbesar di dunia. Biden mengungkapkan harapannya untuk dapat terus bekerja sama dengan RI dalam melestarikan aturan berbasis sistem dan kepentingan internasional yang berpegang pada hak asasi manusia. PM Jepang Fumio Kishida menyampaikan penghargaan keoada Presiden Jokowi atas perannya dalam Presidensi G20. Pemerintah Rusia melalui Kemenlunya juga menyampaikan pujiannya. Jubir Kemenlu Rusia Maria Zakharova mengaku negaranya menyambut baik pendekatan konstruktif kepemimpinan Indonesia. PM Australia Anthony Albanese menyebutkan, Indonesia merupakan rekan yang memiliki kesamaan pandangan terhadap perdamaian serta kemakmuran Indo-Pasifik. Sekjen PBB António Guterres mengatakan, Indonesia mampu memimpin dan mendorong dialog antara negara G20 di tengah ketegangan geopolitik yang memicu gejolak ekonomi.
Isu ketiga, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Rizki Natakusumah mengingatkan keputusan-keputusan yang tercapai antara Presiden Jokowi dan pemimpin negara G20 tak boleh dikorupsi dan menguntungkan sebagian kecil kelompok saja. Rizki mengatakan Demokrat menyambut baik segala keputusan yang telah berhasil dicapai oleh Jokowi dan ia menantikan tindak lanjut pemerintah terkait investasi tersebut. “Pemerintah Indonesia harus benar-benar mencatat komitmen ini, lalu membuat perencanaan distribusi serta pembangunan yang jelas,” ujar Rizki, pada Rabu (16/11).
Isu keempat, Indonesia siap jadi tuan rumah Olimpiade 2036. Menurut Presiden Jokowi, Indonesia akan menyiapkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai tempat perhelatan kompetisi olahraga internasional tersebut. “Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan kesediaan dan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Olympics 2036 di Ibu Kota Nusantara,” kata Jokowi dalam keterangannya di Hotel Apurva Kempinski, Bali, Rabu (16/11). Jokowi mengatakan, sebagai Ketua G20 tahun 2022, ia bersama para pemimpin G20 menekankan pentingnya olahraga. Selain untuk kesehatan, menurutnya, olahraga juga memiliki peran penting dalam mempersatukan dunia.
Isu kelima, Direktur PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro menyinggung pihak lain yang tidak pernah tersentuh hukum dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan PT Asabri (Persero) yang disebut merugikan Negara sebesar Rp 22,788 triliun. “Saya juga tidak habis pikir, ada nama pribadi dan instansi muncul puluhan hingga ratusan kali dalam berita acara pemeriksaan dan (keterangan) saksi-saksi yang hadir dalam persidangan yang mulia ini karena diduga telah merugikan keuangan PT Asabri hingga mencapai triliunan rupiah, namun (hingga saat ini) tidak pernah dijadikan tersangka apalagi terdakwa,” ucap Benny saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/11). Benny protes dituntut hukuman mati sedangkan eks Dirut Asabri, Adam Rahmat Damiri dan Sonny Widjaja cuma dituntut 10 tahun. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi mengklaim, KTT G20 di Bali telah membuahkan sejumlah hasil yang bersifat konkret. Di antaranya, kesepakatan negara-negara G20 untuk membentuk dana pandemi yang nilainya mencapai 1,5 miliar dollar AS. KTT G20 juga membentuk dan mengoperasionalisasi resillient and sustainability trust di bawah Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 81,6 miliar dollar AS untuk membantu negara yang menghadapi krisis. Ada juga kesepakatan mengenai mekanisme transisi energi, khususnya untuk Indonesia yang memperoleh komitmen sebesar 20 miliar dollar AS. KTT G20 telah menghasilkan G20 Bali Leaders’ Declaration yang salah satu poinnya mengkritik perang Rusia dan Ukraina. Negara-negara G20 menuntut Rusia segera menarik pasukannya dari wilayah Ukraina. Dalam Leaders’ Declaration juga disebutkan, mayoritas negara anggota G20 mengutuk keras perang di Ukraina. Sebab, perang tersebut memunculkan penderitaan warga yang luar biasa. “Saya kira hasil yang konkret itu, meskipun banyak sekali sebetulnya hasil-hasil yang lainnnya,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi minta agar G20 jangan ditarik-tarik ke ranah politik karena G20 merupakan forum ekonomi dan pembangunan. “Saya tambahkan, G20 itu adalah forum ekonomi, forum finansial, forum pembangunan. Bukan forum politik, maka jangan ditarik-tarik ke politik,” ujar Jokowi saat menjelaskan hasil KTT G20 di BICC, Nusa Dua, Bali, Rabu (16/11). Jokowi mengatakan kepemimpinan Indonesia telah menghasilkan deklarasi pemimpin atau G20 Bali Leaders Declaration yang awalnya diragukan banyak pihak. Deklarasi terdiri atas 52 paragraf dan ada satu paragraf yang perdebatannya sangat alot, yakni soal penyikapan terhadap perang di Ukraina. “Sampai tengah malam kita bicara mengenai hal ini dan akhirnya deklarasi bisa dicapai melalui consensus. Kami menyepakati bahwa perang berdampak negatif terhadap ekonomi global,” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi kembali menyerukan soal urgensi menghentikan perang di sesi pertemuan para pemimpin G20 di Hotel Apurva Kempinski, Bali, pada Rabu (16/11). Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka pertemuan KTT G20 sesi ketiga yang membahas soal isu transformasi digital. “Yang mulia, saya nyatakan sesi ketiga dibuka kembali. Mengawali sesi ketiga ini, izinkan saya mengulangi pesan yang saya sampaikan dalam pembukaan KTT kemarin. Stop the war (hentikan perang), i repeat stop the war (saya ulangi, hentikan perang),” ujarnya. Jokowi bilang, dalam peperangan banyak hal yang harus dipertaruhkan dan pasti menyengsarakan rakyat. Selain itu, pemulihan ekonomi dunia tidak akan terjadi jika situasi tidak kunjung membaik akibat perang. “Sebagai pemimpin, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan situasi global yang kondusif bagi masa depan dunia,” kata Jokowi. Penegasan Presiden Jokowi tentang isu perang ini disampaikan usai rudal Rusia menghantam Polandia dan menewaskan dua orang negara itu.
2. Gelaran KTT G20 di Bali panen pujian dari para pemimpin negara anggota G20, mereka juga menyanjung presidensi Indonesia. Presiden AS, Joe Biden misalnya, menyebut Indonesia dan AS merupakan negara demokrasi terbesar di dunia. Biden mengungkapkan harapannya untuk dapat terus bekerja sama dengan RI dalam melestarikan aturan berbasis sistem dan kepentingan internasional yang berpegang pada hak asasi manusia. PM Jepang Fumio Kishida menyampaikan penghargaan keoada Presiden Jokowi atas perannya dalam Presidensi G20.
Pemerintah Rusia melalui Kemenlunya juga menyampaikan pujiannya. Jubir Kemenlu Rusia Maria Zakharova mengaku negaranya menyambut baik pendekatan konstruktif kepemimpinan Indonesia. PM Australia Anthony Albanese menyebutkan, Indonesia merupakan rekan yang memiliki kesamaan pandangan terhadap perdamaian serta kemakmuran Indo-Pasifik. Sekjen PBB António Guterres mengatakan, Indonesia mampu memimpin dan mendorong dialog antara negara G20 di tengah ketegangan geopolitik yang memicu gejolak ekonomi.
Presiden Jokowi lakukan Diplomasi Mangrove pada Hari Kedua KTT G20 di Bali, Rabu (16/11). Ia mengajak pimpinan delegasi, termasuk kepala negara dan kepala pemerintahan, menanam benih mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Jubir Kemenlu, Teuku Faizasyah mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup. “Acara tersebut memang menjadi agenda resmi KTT G20. Sebagai bagian dari komitmen kita dalam pelestarian lingkungan hidup,” ujar Faiza. Adapun penanaman mangrove berlangsung dalam suasana santai pada Rabu siang.
3. Presiden Jokowi menyampaikan, Indonesia siap jadi tuan rumah Olimpiade 2036. Menurut Jokowi, Indonesia akan menyiapkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai tempat perhelatan kompetisi olahraga internasional tersebut. “Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan kesediaan dan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Olympics 2036 di Ibu Kota Nusantara,” kata Jokowi dalam keterangannya di Hotel Apurva Kempinski, Bali, Rabu (16/11). Jokowi mengatakan, sebagai Ketua G20 tahun 2022, ia bersama para pemimpin G20 menekankan pentingnya olahraga. Selain untuk kesehatan, menurutnya, olahraga juga memiliki peran penting dalam mempersatukan dunia.
4. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat Rizki Natakusumah mengingatkan keputusan-keputusan yang tercapai antara Presiden Jokowi dan pemimpin negara G20 tak boleh dikorupsi dan menguntungkan sebagian kecil kelompok saja. Rizki mengatakan Demokrat menyambut baik segala keputusan yang telah berhasil dicapai oleh Jokowi dan ia menantikan tindak lanjut pemerintah terkait investasi tersebut. “Pemerintah Indonesia harus benar-benar mencatat komitmen ini, lalu membuat perencanaan distribusi serta pembangunan yang jelas,” ujar Rizki, pada Rabu (16/11).
5. Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyinggung soal KTT G20 yang dipimpin Indonesia menelurkan deklarasi para pemimpin (leader’s declaration), yang pertama kali sejak Februari 2022. Ia mengatakan, terbitnya deklarasi para pemimpin ini sama dengan komunike. Menurut dia, dengan adanya leader’s declaration mengubur kekhawatiran sebagian pihak yang menyatakan KTT G20 tidak menghasilkan satu pun komunike. “Sama saja, deklarasi sama komunike itu wording saja, tapi sama. Jadi ini perkembangan yang sangat bagus dan prestasi baik bagi Indonesia karena ini adalah komunike,” kata Dino, Rabu (16/11). Dino beranggapan, hadirnya komunike pada pertemuan para pemimpin 20 negara paling besar di dunia ini menjadi sebuah keberhasilan. Pasalnya, kata Dino, seluruh grup kerja (working group) di tingkat menteri, baik jalur Sherpa (Sherpa Track) dan jalur keuangan (finance track) tidak menghasilkan satu pun komunike.
6. Presiden Jokowi dan Presiden China Xi Jinping menyaksikan uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) secara virtual yang disiarkan dari Stasiun Tegal Luar, Bandung. Jokowi mengaku optimistis proyek kereta cepat tersebut rampung dan beroperasi pada Juni 2023. Optimisme ini disampaikannya saat mengawali pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping usai KTT G20 di Bali, Rabu (16/11). “Tadi kita juga telah melihat penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan saya optimis kereta cepat ini dapat beroperasi pada bulan Juni 2023,” kata Jokowi dalam tayangan di YouTube Sekretaris Presiden, kemarin. Di sisi lain, Xi Jinping menyebut, proyek KCJB adalah pencapaian nyata yang tidak hanya memberikan kesejahteraan kepada rakyat kedua negara. Tetapi, juga mendatangkan hasil positif di tingkat regional maupun global dan memberikan teladan bagi sesama negara berkembang untuk bersolidaritas mengembangkan kerja sama yang sangat menguntungkan.
Presiden Jokowi menyebut Presiden China Xi Jinping sebagai ‘kakak besar’ dalam pertemuan bilateral antarkeduanya usai KTT G20 di Bali, Rabu (16/11) sore. “Selamat datang di Bali, Presiden Xi Jinping, dan senang sekali dapat menyambut kakak besar di Bali setelah pertemuan kita di Beijing,” kata Jokowi dalam tayangan di YouTube Sekretariat Presiden. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan ucapan selamat kepada Xi yang baru saja kembali terpilih sebagai Sekjen Partai Komunis China. Sementara itu, Xi memberikan selamat kepada Jokowi yang telah berhasil memimpin KTT G20 di Bali. Ia mengatakan, Indonesia adalah negara pertama yang ia kunjungi setelah Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis China akhir Oktober 2022 lalu. Xi menyebut, kunjungan Jokowi ke China pada Juni 2022 juga merupakan kunjungan kepala negara pertama yang diterima China setelah merebaknya pandemi Covid-19.
7. Proses pengusutan kasus gagal ginjal akut yang menewaskan 199 anak mulai menemui titik terang. Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik Bareskrim Polri pada Rabu (16/11) sudah ada tersangkanya. Namun, Polri masih belum mengumumkan siapa tersangka tersebut, mungkin akan diumumkan hari ini, Kamis (17/11). “Ya sudah selesai gelar perkara hari ini dan segera diumumkan tapi belum hari ini ya, mudah-mudahan besok,” kata Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto saat dikonfirmasi, Rabu malam. Menurut Pipit, hasil gelar perkara akan dilaporkan ke pimpinan terlebih dulu, sebelum disampaikan ke publik.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan didampingi Kejaksaan Agung hadapi gugatan kasus gagal ginjal akut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. “Ya tadi juga sudah kami bicarakan dan nanti dari Jamdatun akan membantu mendampingi BPOM dalam hal ini,” uja Kepala BPOM Penny K Lukito bertemu dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Kejagung, Rabu (16/11). Penny merespons gugatan dari Komunitas Konsumen Indonesia terkait kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Menurut dia, ada ketidaksepahaman di masyarakat soal sistem pengawasan BPOM dalam kasus yang menewaskan ratusan anak tersebut. “Pada intinya sebetulnya ada ketidaksepahaman saja, dikaitkan dengan sistem pengawasan,” ujar Penny. Menurut dia, BPOM sudah lakukan tugas sesuai standar kebutuhan yang ada. Kata dia, ada masalah kelalaian di industri farmasi sehingga mengakibatkan jatuhnya ratusan jiwa anak.
Kejagung telah menerima tiga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA). Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan dari tiga SPDP tersebut dua diantaranya diterima dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sementara sisanya berasal dari Bareskrim Polri. “Jadi sementara kita sudah menerima tiga SPDP. Dua dari BPOM, satu dari penyidik Polri,” ujarnya di Gedung Kejagung, Rabu (16/11).
8. Pemerintah Indonesia dan Badan Kesehatan Dunia di bawah PBB (WHO) membentuk pusat pelatihan multinegara guna kesiapan operasional darurat kesehatan dan Tim Medis Darurat (Emergency Medical Teams/EMT) di Universitas Pertahanan RI. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan kapasitas Indonesia, negara-negara Asia, dan negara di sekitarnya untuk dapat bertindak cepat ketika terjadi keadaan darurat. MoU ini ditandatangani Menhan Prabowo Subianto, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus disaksikan Menko Polhukam Mahfud MD, mewakili Presiden RI di sela-sela KTT G20 di Nusa Dua Bali, kemarin.
9. Direktur PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro menyinggung pihak lain yang tidak pernah tersentuh hukum dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan PT Asabri (Persero) yang disebut merugikan Negara sebesar Rp 22,788 triliun. “Saya juga tidak habis pikir, ada nama pribadi dan instansi muncul puluhan hingga ratusan kali dalam berita acara pemeriksaan dan (keterangan) saksi-saksi yang hadir dalam persidangan yang mulia ini karena diduga telah merugikan keuangan PT Asabri hingga mencapai triliunan rupiah, namun (hingga saat ini) tidak pernah dijadikan tersangka apalagi terdakwa,” ucap Benny saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/11). Benny protes dituntut hukuman mati sedangkan eks Dirut Asabri, Adam Rahmat Damiri dan Sonny Widjaja cuma dituntut 10 tahun.
10. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno yakin, pertemuan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan Anies Baswedan baru-baru ini tak terkait dengan Pilkada DKI Jakarta 2024. Menurutnya, Gibran tak butuh dukungan Anies seandainya ingin melenggang ke Pilgub DKI mendatang. Yang mereka butuhkan adalah restu Megawati Soekarnoputri selaku Ketum PDIP. “Kalau untuk urusan Jakarta, Gibran dan pendukungnya rasa-rasanya tak butuh Anies, yang utama bagi Gibran pastinya membutuhkan PDI-P sebagai kendraan partai, plus mesin politik pemenangan Jokowi,’’ kata Adi, Rabu (16/11). Adi menilai, pengaruh Anies pada Pilkada DKI 2024 tak terlalu dominan. Sebab, jabatannya sebagai orang nomor satu di Jakarta sudah berakhir sejak pertengahan Oktober 2022. Lagi pula, pendukung Anies dengan basis massa PDI Perjuangan, partai yang menaungi Gibran, cenderung berseberangan.
Jubir PKS M Kholid mengatakan, calon Koalisi Perubahan yang diprakarsai PKS, Partai Nasdem, dan Demokrat tidak pernah membahas nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres yang mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Menurut Kholid, tim kecil yang dibentuk Nasdem-Demokrat-PKS tidak pernah menyinggung nama Gibran dalam pembahasan. Kalau Nasdem ingin mengajukan Gibran sebagai Cawapres Anies ya silahkan saja. “Kalau Nasdem mau ajukan Mas Gibran, ya itu haknya Nasdem. Silakan disampaikan secara resmi di tim komunikasi koalisi tiga pihak,” kata Kholid, Rabu (16/11). Kholid menekankan bahwa PKS akan tetap memperjuangkan Ahmad Heryawan (Aher) sebagai cawapres Anies.
Politisi PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai, manuver Anies Baswedan mengunjungi Gibran Rakabuming Raka tidak sopan jika kunjungan tersebut untuk menggaet Wali Kota Solo itu sebagai pendampingnya pada Pilpres 2024. “Saya tidak tahu apakah itu ada hubungan dengan pernyataan Ahmad Ali. Tapi kalau benar ada, maka apa yang dilakukan Anies itu tidak sopan,” kata politisi PDIP Deddy Yevri Sitorus, Rabu (16/11). Deddy lalu mengungkapkan sejumlah alasan mengapa dirinya menyebut Anies tidak sopan. Menurutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu seharusnya tahu Gibran adalah kader PDI-P. Gibran pun juga wajib mengikuti aturan internal partai untuk tidak membahas pencapresan sebelum Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bicara. “Seharusnya, Anies memahami bahwa Gibran terikat dengan aturan yang ada di internal PDI Perjuangan,” ujarnya. (HPS)