Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman (net)
Isu paling menarik pagi ini adalah statemen Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman yang mengaku mendapat tawaran dari Partai Golkar agar partainya bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Namun, PKS menolak tawaran tersebut dan tetap ingin menjajaki koalisi bersama Partai Nasdem dan Demokrat. Di sisi lain, Waketum PAN Yandri Susanto menyampaikan pihaknya terus menggoda PKS dan Demokrat agar bergabung ke KIB. Ia menganggap hal itu sah-sah saja dilakukan karena bangun koalisi dan pengusungan paslon capres-cawapres belum pasti. “Semua kita goda lah. PKS, Demokrat, semua kita goda, masa enggak kita goda? Insya Allah tergoda,” kata Yandri.
Isu kedua, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menampik pertemuannya dengan Gibran sebagai upaya untuk mendekatkan diri dengan Presiden Jokowi. Anies berharap jangan ada pihak yang resah terhadap komunikasi dirinya dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Anies mengklaim, pertemuan di Solo itu atas inisiatif Gibran, dia yang mengajaknya bertemu. Terakhir, ia menampik pertemuannya dengan Gibran untuk memecah belah PDI-P. Ia kembali menegaskan pertemuan itu merupakan spontanitas karena Gibran mengetahui dirinya tengah berada di Solo untuk menghadiri sejumlah acara. “Kita ini sebangsa betapa indahnya kalau sebangsa bisa saling bertemu. Kenapa pada khawatir kalau bisa saling ketemu?” ujar Anies.
Isu ketiga, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani wanti-wanti kepada PDIP agar berhati-hati, jangan sampai Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dicapreskan Partai Golkar. Pasalnya, PDI-P berpotensi akan kehilangan suara jika Ganjar dicalonkan sebagai presiden oleh partai lain. Suara pendukung Ganjar yang selama ini turut mendukung PDI-P, bisa pindah sejalan dengan diusungnya Ganjar oleh parpol lain. “Jadi, PDI Perjuangan terancam oleh Golkar. Berarti (penurunan) itu sangat berarti. Bahkan posisinya sekarang, kalau Ganjar menjadi capres dari Golkar, peta kekuatan parpol jadi berubah cukup total. Bayangkan, nanti Gerindra, PDI-P dan Golkar jadi seimbang,” kata Saiful Mujani.
Isu keempat, Kuasa Hukum Irjen Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea menyatakan ada bukti baru yang dapat mengubah fakta kasus kliennya saat ini. Bukti baru yang dimaksud adalah 5 kilogram narkoba yang menjerat eks Kapolda Sumatera Barat itu masih utuh dan disimpan di kejaksaan sebagai bukti persidangan para terdakwa di Bukittinggi, Sumatera Barat. “Baru-baru ini setelah dicek semua barang bukti 5 kg yang dianggap diedarkan (Irjen Teddy Minahasa), masih utuh disimpan oleh kejaksaan sebagai bukti dalam persidangan terdakwa yang ada di Bukittinggi,” kata Hotman Paris di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (18/11). Hotman meyakini, temuan terbaru ini bisa mengubah semua fakta kejadian yang selama ini disangkakan terhadap kliennya.
Isu kelima, anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldy meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas Angkatan Udara Kerajaan Qatar. Menurut Bobby, langkah tersebut diperlukan agar pemerintah tidak menyalahi Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. “Betul (evaluasi rencana), dan dikaji agar tidak menyalahi UU yang ada,” ujar Bobby, Jumat (18/11). Bobby menyayangkan rencana pembelian alutsista bekas yang nantinya akan diawaki militer Indonesia. Di sisi lain, jubir Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut rencana pembelian selusin Mirage tersebut masih dalam proses negosiasi. “Sedang dalam proses negoisasi,” kata Dahnil melalui pesan singkatnya. Berikut isu selengkapnya.
1. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengaku mendapat tawaran dari Partai Golkar untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Namun, ia menolak ajakan tersebut dan tetap ingin menjajaki koalisi bersama Partai Nasdem dan Demokrat. “Kalau dari pandangan mereka, mau membujuk kita masuk ke KIB. Kami, dari saya, ingin membangun saling pengertian, pilihan boleh beda dari KIB, kita (PKS tetap) di sini,” ujar Sohibul Iman di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (18/11). Sebaliknya, Sohibul mengklaim pihaknya juga memberi tawaran agar Golkar mau bergabung bersama Koalisi Perubahan yang tengah dijajaki PKS, Nasdem, dan Demokrat.
“Ya syukur-syukur kalau mereka tertarik ingin gabung ke sini,” katanya. Dalam pandangannya, PKS tak melanggar apapun ketika berkomunikasi dengan parpol lain. Sohibul mengatakan, hubungan itu terus dibangun untuk menyampaikan perbedaan pilihan politik tak lantas membuat hubungan antar parpol memburuk. “Justru ini semua menjadi landasan, ketika siapapun yang berkuasa, ini jadi mutual understanding. Tidak ada permusuhan di sana,” ujarnya. Wakil Ketua Umun PAN Yandri Susanto menyampaikan pihaknya terus menggoda PKS dan Demokrat agar bergabung ke KIB. Ia menganggap hal itu sah dilakukan karena bangun koalisi dan pengusungan paslon capres-cawapres belum pasti. “Semua kita goda lah. PKS, Demokrat, semua kita goda, masa enggak kita goda? Insya Allah tergoda,” kata Yandri di gedung DPR belum lama ini.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman tidak mempermasalahkan jika mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tidak dipilih jadi cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Menurut dia, yang terpenting dalam calon mitra koalisi bersama Partai Nasdem, dan Partai Demokrat adalah paslon yang bisa memenangkan Pilpres 2024. “Begini, kita sepakat penentuan cawapres itu mendongkrak kemenangan, jadi kami berkomitmen, siapapun yang dipilih oleh Anies dengan pertimbangan rasional itu kita yakini akan membawa pada kemenangan. Saya kira kami di PKS tidak ada masalah (jika tak dipilih),” tegasnya. Sikap serupa juga disampaikan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya. Ia mengungkapkan pihaknya tak memasang harga mati bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus jadi cawapres.
2. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menampik pertemuannya dengan Gibran merupakan upaya untuk mendekatkan diri dengan Presiden Jokowi. “Lah kan ketemunya sama Wali Kota, Mas Gibran itu pribadi dewasa yang mandiri, yang memiliki peran sebagai Wali Kota,” katanya di kawasan Tebet, Jaksel, Jumat (18/11). Ia berharap jangan ada pihak yang resah menanggapi komunikasinya dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, perbedaan politik adalah hal yang lumrah, namun tidak lantas memberi batas satu sama lain. “Kita harus selalu mendorong yang namanya saling temu, saling bicara, saling diskusi. Itulah kematangan Bangsa Indonesia yang harus kita jaga,” papar Anies.
Anies mengklaim, pertemuan di Solo, Jawa Tengah itu terjadi atas inisiatif Gibran Rakabuming Raka. Menurut Anies, Gibran yang mengajaknya bertemu. “Saya datang ke Solo kan ada undangan acara lain, tetapi Pak Wali Kota (Gibran) tahu. Kemudian Pak Wali Kota ngontak, kemudian kita janjian ketemu,” ujarnya. Ia menyebut, tak ada pembicaraan serius soal dinamika politik Tanah Air saat bertemu Gibran. Pertemuan pun berlangsung secara spontan, tidak direncanakan jauh hari sebelumnya. Namun, banyak pihak menginterpretasikan pertemuan itu dalam berbagai makna.
Anies menegaskan keduanya berdiskusi sebagai sesama figur yang sama-sama pernah memimpin sebuah kota. “Jadi percakapan-percakapannya tentang dua orang yang sama-sama pernah mengelola kota,” sebutnya. Mantan Mendikbud itu menampik pertemuannya dengan Gibran untuk memecah belah suara PDI-P. Ia kembali menegaskan pertemuan itu merupakan spontanitas karena Gibran mengetahui dirinya tengah berada di Solo untuk menghadiri sejumlah acara. “Kita ini sebangsa betapa indahnya kalau sebangsa bisa saling bertemu. Kenapa pada khawatir kalau bisa saling ketemu?” ujar Anies.
Capres Nasdem, Anies Baswedan tak mau terburu-buru menentukan figur cawapres untuk mendampingi dirinya pada Pilpres mendatang. Ia ingin melihat lebih dulu paslon capres-cawapres dari poros koalisi parpol lain. “Ya saya kira kalau mau main badminton, menentukan pasangan kalau belum tahu kontestan di seberang bagaimana?” ujar Anies. Makanya ia memilih untuk membantu penjajakan koalisi yang tengah diupayakan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Sebab, sepanjang sejarah Pilpres sejak 2004, paslon capres-cawapres ditentukan mendekati akhir pendaftaran. “Pilpres sudah berjalan 18 tahun, ya selama periode itu, bila bicara soal paslon capres-cawapres tidak ditentukan satu setengah tahun sebelumnya kan. Selalu ketika menjelang waktunya baru (ditentukan),” paparnya.
3. Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut koalisinya bersama NasDem dan PKS akan dideklarasikan sebelum 2023. Meski belum resmi dideklarasikan, koalisi tersebut telah bersepakat mendukung pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden pada Pilpres 2024. “Ya kita tunggu saja. Ya sebelum tahun 2023 lah,” kata Herman, Jumat (18/11). Wakil Ketua Komisi IV DPR itu menyebut rencana deklarasi koalisi akan bersamaan dengan pengumuman cawapres pendamping Anies. Ketiga partai saat ini masih menggodok nama-nama usulan masing-masing partai.
Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya meminta maaf soal aksi saling sindir partainya dengan NasDem menyusul wacana duet Anies Baswedan dengan Gibran Rakabuming usai pertemuan keduanya di Solo. Riefky menjelaskan, aksi saling sindir itu tak lebih untuk saling mengingatkan. Dia menyebut rencana koalisinya bersama NasDem dan PKS berjalan baik.
“Jadi sebetulnya saling mengingatkan itu biasa. Itu makin membuat kita semakin kompak, jadi sebetulnya ya mohon maaf kalau ada penonton yang kecewa,” kata Riefky, Jumat (18/11).
4. Ketum Forum Ka’bah Membangun (FKM) Habil Marati mengusulkan, KIB yang dibentuk Golkar, PAN, dan PPP mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Dia menilai, KIB bisa jadi akan bergabung untuk mendukung Anies dalam beberapa waktu ke depan. “Mestinya KIB sekarang itu larinya ke Anies, saya KIB kira akan gabung ke sana,” ujar Habil, Jumat (18/11). Habil mengatakan, ada sejumlah alasan KIB merapat ke Anies. Pertama, PPP sangat membutuhkan dongkrakan suara dari konstituen yang memilih Anies. Dia menyebut, jika PPP tidak dukung Anies, ada kemungkinan PPP tidak lolos Parliamentary Threshold atau ambang batas duduk di kursi parlemen. Kedua, PAN tak bisa jauh dari pemilih warga Muhammadiyah.
5. Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani wanti-wanti kepada PDIP agar berhati-hati, jangan sampai Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dicapreskan Partai Golkar. Pasalnya, PDI-P berpotensi akan kehilangan suara jika Ganjar dicalonkan sebagai presiden oleh partai lain. Suara pendukung Ganjar yang selama ini mendukung PDI-P, diperkirakan pindah sejalan dengan diusungnya Ganjar oleh parpol lain. “Jadi, PDI Perjuangan terancam oleh Golkar. Berarti (penurunan) itu sangat berarti. Bahkan posisinya sekarang, kalau Ganjar menjadi capres dari Golkar, peta kekuatan parpol jadi berubah cukup total. Bayangkan, nanti Gerindra, PDI-P dan Golkar jadi seimbang,” kata Saiful dalam rilis yang ditayangkan di Youtube SMRC TV, kemarin. Saiful menjelaskan, suara PDI-P dalam berbagai survei selalu berada di posisi teratas. Bahkan, PDI-P sebagai partai politik yang sulit dilampaui oleh partai lainnya. Namun, kondisi itu bisa berubah jika Ganjar dicapreskan partai lain, misalnya Golkar.
Jajak pendapat Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukan Airlangga Hartarto tak memberikan peningkatan elektabilitas signifikan untuk Partai Golkar, jika dicalonkan jadi capres 2024. Hal itu nampak dari survei eksperimental yang dilakukannya pada awal Oktober lalu. Mulanya, survei eksperimental itu menggali pilihan responden jika Pemilihan Legislatif (Pileg) berlangsung saat ini. Hasilnya Partai Golkar meraih elektabilitas ketiga dengan tingkat elektoral 11 persen, sementara itu PDI-P berada di urutan pertama dengan raihan 25 persen, disusul Partai Gerindra di urutan kedua yang mendapatkan 15 persen suara. Kemudian jajak pendapat SMRC menunjukan elektabilitas Golkar hanya mengalami peningkatan 2 persen, menjadi 13 persen, jika mengusung Airlangga sebagai capres. “Airlangga tidak memiliki efek, baik positif maupun negatif, pada suara Partai Golkar,” ujar pendiri SMRC Saiful Mujani.
Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, hingga kini partainya belum mengubah keputusan untuk mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai capres 2024. Hal itu disampaikan Doli merespon hasil survei SMRC yang menyebut suara Golkar bakal meningkat signifikan jika mengusung Ganjar Pranowo sebagai presiden. “Ya, sampai sejauh ini kalau Golkar, tidak ada perubahan keputusan. Kalau ditanya, siapa calon presiden Golkar, ya Pak Airlangga Hartarto,” kata Doli, Jumat (18/11). Ketua Komisi II DPR itu kemudian menyoroti kerja lembaga-lembaga survei yang merekam data penilaian masyarakat terhadap tokoh capres. Doli mengapresiasi hasil-hasil survei yang ada. Ia mengatakan, hasil survei dapat digunakan sebagai pembanding untuk menentukan pencapresan.
6. Kader PDI-P Andreas Hugo Pareira yakin Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tidak akan keluar dari PDIP hanya karena Pilpres 2024. Hal itu merespons hasil survei SMRC yang menyebut Ganjar berpeluang menerima pinangan partai lain jika tidak diusung PDI-P pada Pilpres 2024. “Saya kira seperti itu (tidak akan keluar PDI-P),” kata Andreas, Jumat (18/11). Namun, Anggota Komisi X DPR itu tidak berkomentar lebih jauh terkait Ganjar Pranowo. Andreas pun mengingatkan Ganjar bahwa dirinya adalah kader PDI-P. Oleh karena itu, Ganjar semestinya mengetahui posisi dan sikap yang harus dilakukan jika ada partai yang hendak meminangnya.
7. Kuasa Hukum Irjen Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea menyatakan ada bukti baru yang dapat mengubah fakta kasus kliennya saat ini. Bukti baru yang dimaksud adalah 5 kilogram narkoba yang menjerat eks Kapolda Sumatera Barat itu masih utuh dan disimpan di kejaksaan sebagai bukti persidangan para terdakwa di Bukittinggi, Sumatera Barat. “Baru-baru ini setelah dicek semua barang bukti 5 kg yang dianggap diedarkan (Irjen Teddy Minahasa), masih utuh disimpan oleh kejaksaan sebagai bukti dalam persidangan terdakwa yang ada di Bukittinggi,” kata Hotman Paris di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (18/11). Hotman meyakini, temuan terbaru ini bisa mengubah semua fakta kejadian yang selama ini disangkakan terhadap kliennya.
Pihak Polda Metro Jaya masih menunggu hasil pemeriksaan berkas perkara kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa yang telah dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan berkas perkara tersebut dan sedang dalam proses pemeriksaan oleh kejaksaan selama 14 hari kerja. “Pemeriksaan itu berakhir besok 14 hari. Jadi besok pihak kejaksaan tentunya akan memberikan jawaban kepada penyidik Polda Metro Jaya,” ujar Zulpan, kemarin. Nantinya, kata Zulpan, penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bakal menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut. Dengan begitu, kasus pidana yang menyeret perwira tinggi kepolisian itu bisa segera dipersidangkan.
8. Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldy meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas Angkatan Udara Kerajaan Qatar. Menurut Bobby, langkah tersebut diperlukan agar pemerintah tidak menyalahi Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. “Betul (evaluasi rencana), dan dikaji agar tidak menyalahi UU yang ada,” ujar Bobby, Jumat (18/11). Bobby menyayangkan rencana pembelian alutsista bekas yang nantinya akan diawaki militer Indonesia. Ia menegaskan, pembelian pesawat tempur harusnya merujuk pada UU Industri Pertahanan. Bobby menjelaskan, UU Pertahanan telah mewajibkan dalam pembelian alutsista menyertakan imbal dagang, kandungan lokal, serta persyaratan lainnya.
Jubir Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut rencana pembelian selusin Mirage tersebut masih dalam proses negosiasi. “Sedang dalam proses negoisasi,” kata Dahnil melalui pesan singkatnya, kemarin. Dahnil mengatakan, rencana pembelian Mirage milik Qatar diharapkan sebagai langkah transisi kekuatan sebelum enam jet Rafale pesanan pertama Indonesia tiba di Tanah Air sekira 2026 mendatang. “(Masih) proses negoisasi, dengan harapan (Mirage) menjadi transisi kekuatan sebelum Rafale datang yang masih membutuhkan waktu,” kata Dahnil. “Sebagai interim agar kekuatan kita ready alias siap sedia, maka dilakukan negoisasi pesawat-pesawat tempur yang sudah ready,” sambung Dahnil
9. Menkes Budi Gunadi Sadikin memperkirakan peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia akan memuncak dalam waktu dekat setelah perlahan naik kembali sejak 25 Oktober 2022 lalu.
“Sekarang kasus COVID-19 sudah lebih tinggi, sudah di atas 60 persen. Jadi saya rasa, sebentar lagi pasti akan sampai puncak,” kata Budi Gunadi Sadikin usai konferensi pers Indonesia Memanggil Dokter Spesialis di Gedung Kemenkes, Jumat (18/11). Budi mengatakan perkiraan itu berdasarkan pengamatan fluktuasi angka positivity rate atau proporsi orang positif dari keseluruhan orang yang dites dalam kurun dua pekan terakhir.
10. Keluarga korban gagal ginjal akut (acute kidney injury/AKI) menggugat beberapa perusahaan farmasi, distributor, BPOM, dan Kemenkes ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Ada sembilan pihak yang digugat keluarga korban gagal ginjal akut. Adapun tergugat pertama adalah PT Afi Farma. Sebab, obat sirup dari PT Afi Farma dikonsumsi oleh 11 anak hingga meninggal dunia. Sementara tergugat kedua adalah PT Universal Pharmaceutical Industries. Perusahaan farmasi ini dijadikan tergugat kedua karena terdapat 1 orang anak yang mengonsumsi Unibebi Cough Syrup sampai menjalani perawatan hingga kini.
“Pihak tergugat pertama adalah penyebab kematian. Sedangkan (obat sirup yang menyebabkan) proses pengobatan atau masih sakit yakni produsen yang dijadikan pihak tergugat dua,” kata kuasa hukum keluarga korban gagal ginjal akut, Ulung Purnama dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/11). Sementara pihak tergugat ketiga hingga ketujuh adalah pemasok bahan kimia ke industri farmasi, secara berurutan yakni PT Tirta Buana Kemindo, CV Mega Integra, PT Logicom Solution, CV Budiarta, dan PT Mega Setia Agung Kimia. Lalu, tergugat delapan adalah BPOM dan tergugat sembilan adalah Kemenkes.
Bareskrim Polri memburu pemilik CV Samudera Chemical berinisial E yang melarikan diri. CV Samudera Chemical merupakan tersangka kasus gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak. “Belum diketahui keberadaannya. Kita sedang lakukan pencarian,” ujar Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto, Jumat (18/11). Pipit mengatakan, polisi telah melakukan penggeledahan di Kantor CV Samudera Chemical di kawasan Depok, Jawa Barat beserta gudangnya. Di sana, polisi menemukan barang bukti bahwa telah terjadi pengoplosan oleh CV Samudera Chemical. “Kita sudah geledah dan menemukan barang bukti. Barang bukti pengoplosannya ya. Makanya kita naikkan ke penyidikan untuk kita tetapkan tersangka,” kata dia.
Bareskrim Polri mengungkapkan, total sudah ada empat perusahaan yang menjadi tersangka dalam kasus gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak di Indonesia. Polri menetapkan dua perusahaan sebagai tersangka, yakni PT Afi Farma dan CV Chemical Samudera. Sementara BPOM menetapkan dua perusahaan lainnya PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries sebagai tersangka. Pipit menjelaskan, pihaknya tidak keberatan BPOM ikut melakukan penetapan tersangka dalam kasus gagal ginjal ini. Sebab, BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Apalagi, BPOM memiliki PPNS yang bisa melakukan penyidikan. (HPS)
