JAKARTA (22/11/2022), REPORTER.ID — Salah satu isu menarik hari ini adalah ancaman Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang akan membentuk poros baru jika Gerindra gandeng sosok dari luar koalisi sebagai cawapresnya Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Rupanya Cak Imin tidak main-main dengan ancamannya itu. Ia mengakui, koalisi dengan Gerindra terkait Pilpres 2024 masih mengalami jalan buntu alias mandek, sebab belum ada kesepakatan soal capres. Tanpa tedeng aling-aling, ia mengatakan kedua partai ngotot untuk bisa mengajukan capres.
Yang menarik, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak berharap segera dilakukannya gelar perkara atau ekspose untuk memutuskan status kasus dugaan skandal ‘kardus durian’ bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Menurut Johanis, gelar perkara itu perlu dilakukan agar kasus yang menyeret nama Cak Imin itu bisa menjadi jelas.
Isu kedua, Presiden Jokowi mengingatkan para capres dan cawapres tidak menggunakan politik identitas dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Presiden menegaskan, politik identitas sangat berbahaya bagi Indonesia. Ia juga meminta capres dan cawapres menghindari politisasi agama dan SARA. “Hindari ini. Lakukan politik gagasan, politik ide. Tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Solo, Senin (21/11). “Sangat berbahaya bagi negara sebesar Indonesia yang sangat beragam,” imbuh Presiden.
Isu ketiga, gempa Cianjur berkekuatan magnitude 5,6, Senin (21/11) siang, goncangannya terasa sampai ke wilayah Jabodetabek. Gempa tersebut telah mengakibatkan banyak korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan yang cukup parah. Sampai Senin (21/11) malam, jumlah korban meninggal mencapai 162 orang, 362 orang luka-luka, 2.345 rumah rusak berat, dan sekitar 13.400 orang mengungsi. Presiden Jokowi memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau langsung dampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sementara TNI Angkatan Darat (AD) mengerahkan 1.000 prajurit untuk penanganan awal bencana gempa Cianjur. Kadispenad Brigadir Jenderal Hamim Tohari menyebut 1.000 prajurit tersebut berasal dari satuan terdekat dari Cianjur.
Isu keempat, politisi senior PDIP Panda Nababan khawatir soal hubungan Presiden Jokowi dengan Ketum Partai NasDem Surya Paloh, pasalnya keduanya memiliki bakat balas dendam yang membahayakan. “Dua-duanya ini saya kenal, dalam track record hidup mereka, punya bakat untuk membalas. Itu ngeri,” kata Panda dalam diskusi di kanal Youtube Indonesia Lawyers Club, Senin (21/11). Panda mencontohkan, pada 1998 Surya Paloh sempat diperiksa Panglima TNI Sjafrie Samsoedin. Ketika itu Surya membalasnya dengan tak pernah memberitakan soal Sjafrie di media-media miliknya.
Isu kelima, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan, tiga kepala staf TNI punya peluang yang sama menjadi Panglima menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun. Namun, dibandingkan dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, KSAL Laksamana Yudo Margono punya peluang paling besar untuk dipilih Presiden Jokowi menjadi Panglima TNI berikutnya. Sebab, selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, TNI AL belum dapat giliran menempati jabatan tertinggi Korps Militer. “Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, belum pernah ada Panglima dari lingkungan TNI AL,” kata Fahmi, Selasa (22/11).
Isu keenam, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan Kemenkop UKM batal. Sebagai konsekuensinya, proses hukum terhadap empat tersangka berinisial N, MF, WH dan ZPA kembali berjalan. Keputusan tersebut diambil dari rapat gabungan yang digelar di Kantor Kemenko Polhukam, kemarin. Berikut isu selengkapnya.
1.Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengancam akan membentuk poros baru jika Gerindra menggandeng sosok dari luar koalisi sebagai cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Cak Imin tidak main-main dengan ancamannya itu. Cak Imin mengakui, koalisi dengan Gerindra terkait Pilpres 2024 masih mengalami jalan buntu alias mandek, sebab belum ada kesepakatan soal capres. Tanpa tedeng aling-aling, ia mengatakan kedua partai ngotot untuk bisa mengajukan capres.
Di satu sisi, Gerindra yang mengusulkan Prabowo Subianto, di sisi lain, PKB mengusulkan dirinya maju sebagai capres. Namun, PKB akan mempertimbangkan data-data di lapangan, termasuk hasil survei. Ia memastikan PKB akan realistis soal pencapresan. “Belum [sepakat]. Kita akan duduk berdua, karena sampai detik ini masing-masing ngotot jadi capres,” kata Cak Imin di kantor DPP PKB, Senin (21/11). Ia belum bisa memastikan kapan koalisinya akan mengumumkan capres. Cak Imin berharap deklarasi capres oleh Koalisi Indonesia Raya dapat diumumkan sebelum 2023.
Terhadap ancaman Cak Imin, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partainya memberi batas waktu untuk mengumumkan deklarasi capres bareng PKB paling lambat awal 2023. “Saya kira antara akhir atau awal tahun, itu saya kira batas yang baik,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senin (21/11). Ketua Fraksi Gerindra di DPR itu menyebut hingga kini kedua partai belum memutuskan soal capres-cawapres yang akan diusung koalisi, meski Gerindra telah mendeklarasikan Prabowo sebagai capres. Menurut Muzani, keputusan capres dan cawapres Koalisi Indonesia Raya itu sepenuhnya berada di tangan Prabowo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. “Sampai sekarang, keduanya belum berunding untuk memutuskan calon presiden apalagi calon wakil presiden. Keduanya punya hak untuk memutuskan tapi juga punya hak untuk memveto setiap nama yang diajukan,” katanya.
Di bagian lain keterangannya, Ketum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut sistem pemilu di Indonesia mulai rusak sejak pemilu langsung. Menurut dia, pemilu di Indonesia saat ini didominasi oleh praktik money politics atau politik uang yang diberikan langsung kepada pemilih, bahkan hingga proses perhitungan suara. “Jadi pemilu itu agak rusak setelah pilkada secara langsung. Karena kompetisinya semua hal, maka money politics menjadi sangat dominan,” katanya.
Cak Imin menyebut praktik money politics terutama banyak terjadi di daerah remote area atau wilayah yang jauh dari pengawasan. PKB menemukan fakta di lapangan satu suara dalam pemilihan gubernur dihargai hingga Rp 500 ribu. Cak Imin risau karena dengan demikian harga demokrasi di Indonesia jadi mahal. Dengan adanya money politics, pemilunya teracuni oleh kecurangan, manipulasi, penghitungan yang ngawur, tidak sesuai dengan yang dicoblos. “Jadi, saya melihat ada pemilihan gubernur, satu suara dihargai sampai Rp500 ribu. Sebegitu mahal kah pemilihan umum yang kita kelola?” kata Muhaimin.
2. Presiden Jokowi mengingatkan para capres dan cawapres tidak menggunakan politik identitas dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Presiden menegaskan, politik identitas sangat berbahaya bagi Indonesia. Ia juga meminta capres dan cawapres menghindari politisasi agama dan SARA. “Hindari ini. Lakukan politik gagasan, politik ide. Tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Solo, Senin (21/11). “Sangat berbahaya bagi negara sebesar Indonesia yang sangat beragam,” imbuh Presiden.
Kepala Negara juga meminta perdebatan yang kelak dilakukan capres dan cawapres merupakan perdebatan ide dan gagasan dalam membangun bangsa, bukan perdebatan yang justru membuat situasi politik jadi panas. “Inilah yang sekali lagi saya ingatkan kepada para capres dan cawapres, untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit, syukur bisa adem,” kata Jokowi. “Debat silahkan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik SARA. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan. Setuju? Politisasi agama jangan. Jangan,” pintanya.
3. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku, partainya tak mau terburu-buru mendeklarasikan koalisi untuk Pilpres 2024. AHY tak mau deklarasi koalisi partai hanya untuk gimik politik semata, tetapi bubar di tengah jalan. “Jangan tergesa-gesa, gopoh. Kalau hanya sekadar bersatu, cuma sekadar gimik politik, saya khawatir koalisinya akan rapuh, cepat buar,” kata AHY dikutip dari YouTube Partai Demokrat, kemarin. AHY mengatakan, sebenarnya Demokrat tidak ingin mengulur-ulur waktu untuk membentuk koalisi. Namun, tak perlu terburu-buru karena pendaftaran peserta pilpres baru dibuka Oktober tahun depan, sehingga masih cukup waktu untuk mematangkan rencana koalisi. “Buat apa kalau hanya sekadar mendeklarasikan tetapi pecah di tengah jalan,” ujar AHY seraya menyebutkan, saat ini Demokrat berkomunikasi intens dengan Partai Nasdem dan PKS.
4. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak berharap segera dilakukan gelar perkara atau ekspose untuk memutuskan status kasus dugaan skandal ‘kardus durian’ bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Seperti diketahui, ‘kardus durian’ adalah kasus dugaan suap kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang saat itu dia menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menurut Johanis Tanak, gelar perkara perlu dilakukan agar kasus yang menyeret nama Cak Imin itu bisa menjadi jelas. “Saya berharap ada dulu ekspose biar kita lihat, apakah nanti ada bukti yang cukup untuk ditingkatkan atau tidak, ini kan perlu satu kepastian hukum juga,” kata Johanis di Gedung KPK, Senin (21/11). Menurut Johanis, kepastian hukum itu penting, sebab menyangkut nasib orang yang dilaporkan. Selain itu, ketidakpastian hukum juga berdampak pada hak perdata seseorang.
5. Gempa Cianjur berkekuatan magnitude 5,6, Senin (21/11) siang, goncangannya terasa sampai ke wilayah Jabodetabek. Gempa tersebut telah mengakibatkan banyak korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan yang cukup parah. Sampai Senin (21/11) malam, jumlah korban meninggal mencapai 162 orang, 362 orang luka-luka, 2.345 rumah rusak berat, dan sekitar 13.400 orang mengungsi. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, jumlah korban meninggal kemungkinan masih akan bertambah karena diduga masih banyak warga yang terjebak di lokasi. RSUD Sayang Kabupaten Cianjur yang menangani para korban tampak kewalahan karena sangking banyaknya korban yang luka-luka.
Para korban pun sampai dirawat di halaman RSUD Sayang karena ruangannya penuh. Tim medis dan sejumlah ambulans dari RSHS Bandung diperbantukan untuk menangani para korban. “Saya koordinasikan tim dari RSHS, ambulans dan tim medisnya diarahkan ke Cianjur untuk mengantisipasi di sini tidak memungkinkan, minimal tidak boleh ada warga yang tidak tertangani secara medis,” kata Ridwan Kamil dalam keterangannya, kemarin. “Tim TNI, Polri, BPBD juga sudah kami koordinasikan, khususnya mereka yang bertugas di desa-desa diminta memberikan data karena Cianjur ini karakternya banyak tempat-tempat yang terpencil, sehingga kita membutuhkan data itu untuk memastikan situasi seperti apa,” tuturnya.
Kemenkumham mengungkapkan, sejumlah tembok keliling di Lapas Kelas II B Cianjur roboh akibat gempa bermagnitudo 5,6. Kakanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Barat, Sudjonggo mengatakan, tembok keliling Brandgang pos 1 hingga pos 2 roboh. “Tembok Brandgang Pos 3 sampai dengan Pos 4 roboh,” kata Sudjonggo dalam keterangan resmi, Senin (21/11) malam. Selain itu, tembok pada Blok Hunian A, B, C, dan D mengalami retak-retak. Sebagian genteng pada empat blok tersebut berjatuhan. Kemudian, tembok dan sebagian genteng pada area perkantoran Lapas juga berjatuhan. Sudjonggo menuturkan, akibat gempa tersebut, sebanyak enam warga binaan pemasyarakatan (WBP) mengalami luka ringan dan 1 petugas mengalami luka di pembuluh vena. Seluruh penghuni Lapas dikumpulkan di tengah lapangan dan bermalam di area tersebut dengan pengawasan ketat. Tindakan ini diambil guna mengantisipasi gempa susulan. Sujonggo kerahkan seluruh petugas untuk mengamankan area kantor dan blok hunian.
6. Presiden Jokowi memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau langsung dampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. “Sesuai perintah Presiden Jokowi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau lokasi longsor di Cugenang, Cianjur. Tiba pukul 21.45 WIB, gempa susulan masih terjadi di lapangan,” ujar Jubir Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, Selasa (22/11). Hingga Senin malam, Kementerian PUPR fokus menangani tanah longsor di Jalan Nasional Cianjur-Puncak akibat gempa. Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) dan Bupati Cianjur Herman Suherman. Ma’ruf agar penanganan korban luka-luka akibat gempa dilakukan secara cepat. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan pihaknya saat ini fokus pada panganan korban gempa. Hingga saat ini jumlah korban jiwa sebanyak 162 orang. “Izin melaporkan Pak, 24 jam terakhir ini kita fokus pada evakuasi korban, per tadi malam tercatat inalillahi ada 162 korban jiwa, Pak,” ujar Kang Emil.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengungkapkan, pusat gempa berkekuatan magnitudo 5,6 yang terjadi Senin (21/11) sekitar pukul 13.21 WIB berada di sekitar Sukabumi, Cianjur, Jawa Barat. “Jadi yang baru saja terjadi pada posisi di sekitar Sukabumi, Cianjur, di sekitar wilayah daerah tersebut dan merupakan gempa yang diakibatkan oleh patahan geser dengan magnitudo 5,6,” kata Dwikorita di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Dwikorita menduga, gempa tersebut pergerakan dari sesar Cimandiri yang bergerak kembali. Adapun kedalaman pusat gempa disebutkan sekitar 10 kilometer. “Kami mohon sebaiknya termasuk kami sendiri, ini ada di dalam gedung, sebaiknya segera keluar saja (dari gedung) karena gempa susulan bisa saja terjadi,” ujarnya menganjurkan.
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, gempa bumi susulan terus terjadi pascagempa pertama di wilayah Cianjur, Jawa Barat, pada Senin (21/11) siang. Menurut catatan BMKG, hingga Selasa (22/11) pukul 07.30 WIB, telah terjadi 122 gempa susulan. “Data BMKG menunjukkan, hingga hari Selasa pagi ini, kita sudah mencatat 122 kali gempa susulan dengan magnitudo terbesar 4,2 dan magnitudo terkecil itu 1,5,” kata Daryono, Selasa (22/11). Kabar baiknya, tren magnitudo gempa susulan cenderung melemah karena magnitudonya semakin kecil. Frekuensi gempa susulan juga semakin jarang. “Ini pertanda baik bagi kita semua bahwa tidak lama lagi kondisi akan stabil kembali dan Insya Allah akan aman kembali,” ujar Daryono.
TNI Angkatan Darat (AD) mengerahkan 1.000 prajurit untuk penanganan awal bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, Senin (21/11). Kepala Dinas Penerangan Angkaran Darat (Kadispenad) Brigadir Jenderal Hamim Tohari menyebut 1.000 prajurit tersebut berasal dari satuan terdekat dari Cianjur. “Sampai pagi tanggal 22 November 2022, sekitar 1.000 orang prajurit dari satuan-satuan TNI AD terdekat seperti Yonif Raider 300, Yonarmed-5 dan Kodim 0608 Cianjur telah digerakkan untuk membantu penanganan awal pasca gempa bumi yang terjadi di Cianjur pada Senin 21 November 2022,” kata Hamim dalam keterangan tertulis, Selasa (22/11) pagi. Hamim mengatakan, TNI AD akan kembali mengerahkan prajurit di hari kedua atau hari ini.
7. Politisi senior PDIP Panda Nababan khawatir soal hubungan Presiden Jokowi dengan Ketum Partai NasDem Surya Paloh, pasalnya keduanya memiliki bakat balas dendam yang membahayakan. “Dua-duanya ini saya kenal, dalam track record hidup mereka, punya bakat untuk membalas. Itu ngeri,” kata Panda dalam diskusi di kanal Youtube Indonesia Lawyers Club, Senin (21/11). Panda mencontohkan, pada 1998 Surya Paloh sempat diperiksa Panglima TNI Sjafrie Samsoedin. Ketika itu Surya membalasnya dengan tak pernah memberitakan soal Sjafrie di media-media miliknya.
Panda juga menceritakan bagaimana Jokowi melakukan pembalasan ke Panglima TNI Gatot Nurmantyo pada 2017. Ia menceritakan pada HUT TNI di Cilegon tahun itu, Jokowi dibuat jalan kaki ke lokasi acara. Pembalasannya, Jokowi membuat malu Gatot dalam pernikahan putrinya, Kahiyang Ayu. Menurut Panda saat pesta pernikahan itu Gatot ditempatkan bersama anggota-anggota DPR dan staf kedutaan besar. “Padahal, koleganya yang namanya Tito, Ryamizard, Luhut, Pratikno, itu pakai mawar merah, panitia. Mau nyalam, karpet merah, itu tidak bisa dilewati Gatot, dia berbaur (dengan tamu undangan lain) untuk salaman,” cerita Panda.
8. Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan, tiga kepala staf TNI punya peluang yang sama menjadi Panglima menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun. Namun, dibandingkan dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, KSAL Laksamana Yudo Margono punya peluang paling besar untuk dipilih Presiden Jokowi menjadi Panglima TNI berikutnya. Sebab, selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, TNI AL belum dapat giliran menempati jabatan tertinggi Korps Militer. “Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, belum pernah ada Panglima dari lingkungan TNI AL,” kata Fahmi, Selasa (22/11). Kata dia, meskipun tak ada ketentuan normatif yang mengharuskan pergiliran di antara ketiga matra secara urut kacang dalam pergantian Panglima, namun bukan berarti itu tidak penting untuk dipertimbangkan.
9. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan Kemenkop UKM batal. Sebagai konsekuensinya, proses hukum terhadap empat tersangka berinisial N, MF, WH dan ZPA kembali berjalan. Keputusan tersebut diambil dari rapat gabungan yang digelar di Kantor Kemenko Polhukam, kemarin.
10. Empat orang anak pendiri Sinarmas Group dilaporkan ke Polri atas dugaan tindak pidana pemalsuan identitas. Laporan ini dibuat oleh salah satu anak pendiri Sinarmas Eka Tjipta Widjaja, Freddy Widjadja ditemani pengacara hukumnya, Kamaruddin Simanjuntak, Senin (21/11). “Membuat Laporan Polisi atas tindak pidana pemakaian KTP, KK, dan paspor yang diduga aspal atau asli tapi palsu atas nama Indra Wijaya, Franky Oesman Wijaya, Muktar Wijaya, dan Oei Tjie Guan alias Teguh Ganda Wijaya,’’ ujar Kamaruddin Simanjuntak.
11. Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengungkapkan strategi yang bakal dipakai Golkar untuk memenangkan Pemilu 2024. Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan, Golkar akan pakai pasukan udara dan pasukan darat (infanteri). Pasukan udara dimaksud adalah media dan penggalangan opini. Menurut dia, pasukan udara tersebut akan terus bekerja mulai saat ini hingga Pemilu 2024 berakhir. “Saya katakan tadi, never ending operations. Dia akan lakukan terus, sebelum pemilu, dan sesudah pemilu dia tetap lakukan,” ujar Lodewijk. Ia menuturkan, pasukan infanteri yang dimaksud adalah para kader Golkar dari tingkat pusat hingga daerah, serta organisasi sayap partai yang diminta untuk mengajak masyarakat bergabung ke Golkar
Di sisi lain, Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus menyebutkan, penggalangan opini untuk memecah belah terjadi dalam dunia politik Tanah Air. Lodewijk mencontohkannya dengan dinamika yang terjadi di internal PDI-P. “Let them fight (bertarung), apakah terjadi di Indonesia? Terjadi. Lihat ada partai lain, dampak dari penggalangan. Seorang Gubernur dengan seorang pejabat tinggi partai,” katanya. Menurut Lodewijk, gangguan soliditas di internal PDI-P itu masih terjadi hingga saat ini. Sampai dipanggil, diberi teguran, itu artinya let them fight. Sehingga terbentuk Dewan Kopral dan Dewan Kolonel. Betapa dasyatnya penggalangan opini, sangat merusak. Sangat sakit,” kata Lodewijk dalam sambutannya pada pembukaan Pendidikan Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (21/11).
12. Kenapa polisi belum periksa pejabat BPOM terkait kasus gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak, ada apa? Senin (21/11) kemarin, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto mengungkapkan Kepala BPOM Penny K Lukito tidak jadi diperiksa terkait kasus gagal ginjal akut. Pipit mengatakan, pihaknya memang memanggil sejumlah pejabat BPOM untuk diperiksa pada pekan ini tapi belum jadi. “Belum. Jadi kita memang memanggil beberapa pejabat terkait BPOM. Minggu ini lah untuk kita dapatkan keterangannya,” ujar Pipit, Senin (21/11).
Pipit mengungkapkan, kepolisian menantikan kesediaan waktu para pejabat BPOM untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Ia memahami pejabat-pejabat di BPOM sibuk di tengah kasus gagal ginjal akut. Pipit mengatakan, pejabat BPOM yang diperiksa tidak harus Penny, bisa saja yang dihadirkan adalah bawahannya. “Kita menyurat memang pada waktu itu, menyurat kepada BPOM untuk menghadirkan pejabat-pejabat terkait sebagai saksi kan boleh-boleh saja. Tidak harus menjurus posisi. Otomatis kita meminta keterangan kepada yang membidangi, jabatan yang membidangi tidak kepada ujuk-ujuk Kepala BPOM,” ujarnya. (HPS🇮🇩)
