HOT ISU PAGI INI, SISWONO DAN ENGGAR BELUM RESMI MUNDUR DARI NASDEM

oleh

Enggartiasto Lukita (net)

Isu menarik hari ini adalah mundurnya dua kader Nasdem, Siswono Yudo Husodo dan Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem usai partai besutan Suryo Paloh itu mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai Capres 2024. dalam kepengurusan Partai Nasdem, Siswono Yudo Husodo menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem sedangkan Enggartiasto Lukita sebagai Wakil Ketua I Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Pegiat media sosial Jhon Sitorus dalam unggahannya pada akun Twitter Twitter @Miduk1. Selasa, (22/11) mengatakan, kemunduran keduanya karena Bacapres yang diusung Nasdem yakni Anies Baswedan tidak sesuai dengan keinginan. “Petinggi-petinggi @NasDem sudah check out, Capres tidak sesuai hati nurani,” ujar Jhon Sitorus. Namun isu tersebut dibantah ditepis Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya. “Enggak (Enggartiasto Lukito dan Siswono Yudo Husodo),” tegas Willy saat ditemui di Tower DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (22/11). Bagi Willy, semakin ramai isu miring menerpa partainya menunjukkan eksistensi dan sepak terjang Partai Nasdem benar-benar diperhitungkan. ‘’Nasdem kentut aja jadi isu gitu, iya kan,” kata Willy.

 

Isu kedua, Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo mengakui menandatangani surat penyelidikan terhadap Kabareskrim Komjen Agus Andrianto terkait dugaan menerima gratifikasi tambang ilegal di Kalimantan Timur. Sambo juga mengonfirmasi surat penyelidikan yang beredar di publik adalah benar dan asli. “Ya sudah benar itu suratnya,” kata Sambo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (22/11). Namun, Sambo enggan menanggapi terkait surat itu lebih lanjut. Ia juga tak mengomentari terkait dugaan gratifikasi oleh Agus. “Tanya ke pejabat yang berwenang, kan surat itu sudah ada,” ujarnya.

 

Isu ketiga, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia selaku Ketua Dewan Pembina BPP HIPMI menyapa sekaligus menggoda Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang hadir dalam Munas HIPMI di Solo, Jateng, kemarin. Bahlil berharap kemesraan dua tokoh PDIP yang digadang-gadang menjadi Capres 2024 jangan cepat berlalu. “Ada dua soal ya Mbak Puan dan Pak Ganjar. Tapi tadi saya lihat Pak Ganjar dan Mba Puan berbarengan, kalau tak salah kemungkinan satu mobil Pak, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ini untuk negara dan kesejahteraan kita semua,” kata Bahlil yang disambut tepuk tangan hadirin. Di sisi lain, Presiden Jokowi berpesan kepada bakal calon presiden/wakil presiden yang hadir di acara Munas XVII HIPMI di Solo senantiasa menjaga suasana politik adem (dingin) menjelang Pemilu 2024.

 

Isu keempat, Ketua Umum relawan Projo, Budi Arie Setiadi mengklaim Presiden Jokowi tidak memiliki sifat dendam kepada siapapun selama ini. Hal itu disampaikannya membantah pernyataan politisi senior PDIP Panda Nababan yang menilai Jokowi memiliki bakat ‘balas dendam’ yang membahayakan. “Pak Jokowi negarawan. Pak Jokowi enggak punya dendam ke siapa-siapa,” kata Budi, Selasa (22/11). Budi mengenal Jokowi sebagai sosok yang memiliki orientasi bekerja untuk negara selama ini. Ia pun memiliki keinginan kehidupan bangsa dan negara bisa dibangun dengan kondisi sehat dan dijauhkan dari dendam. “Kita ingin kehidupan bernegara dan berbangsa yang sehat. Bukan atas dendam dan kebencian,” kata Budi lagi. Sebelumnya, politisi senior PDIP Panda Nababan mengenal sosok Jokowi dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh memiliki bakat ‘balas dendam’.

 

Isu kelima, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurrahman punya modal lebih untuk dipilih jadi Panglima TNI, menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun pada 21 Desember 2022. Poin keunggulan Dudung adalah saat menjabat Pangdam Jaya, ia sukses dalam mengelola gejolak keamanan di Jakarta, terutama setelah pemerintah menetapkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang. “Jenderal Dudung saat menjadi Pangdam Jaya pernah dianggap sukses dalam mengelola dinamika keamanan ibukota seperti menertibkan baliho FPI. Kesuksesan ini tentu punya nilai tersendiri dan memberi cukup impresi pada Jokowi,” lanjut Anton. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Dua kader senior Partai Nasdem sekaligus orang dekat Suryo Paloh, yaitu Siswono Yudo Husodo dan Enggartiasto Lukita diisukan mundur dari Nasdem usai deklarasi dukungan Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024. Sebagaimana diketahui, dalam kepengurusan Partai Nasdem, Siswono Yudo Husodo menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem sedangkan Enggartiasto Lukita sebagai Wakil Ketua I Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Pegiat media sosial Jhon Sitorus dalam unggahannya pada akun Twitter Twitter @Miduk1. Selasa, (22/11) mengatakan, kemunduran keduanya karena Bacapres yang diusung Nasdem yakni Anies Baswedan tidak sesuai dengan keinginan. “Petinggi-petinggi @NasDem sudah check out, Capres tidak sesuai hati nurani,” ujar Jhon Sitorus.

Disebutkan, Siswono Yudo Husodo pernah menjabat sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat pada Kabinet Pembangunan V (1988-1993) dan Menteri Transmigrasi pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998) atau di era pemerintahan Presiden Soeharto. Sedangkan Enggartiasto Lukita sempat menjabat sebagai Menteri Perdagangan dalam perombakan Kabinet Kerja Jilid II pada tanggal 27 Juli 2016 menggantikan Thomas Trikasih Lembong di era pemerintahan Presiden Jokowi. “Siswono Yudo Husodo pernah jadi Cawapres 2004, juga pernah jadi Menteri PUPR dan Menteri Transmigrasi era Orba. Enggartiasto Lukita adalah pernah jadi Menteri Perdagangan era Pak Jokowi,” tandasnya.

Sementara itu sumber di Senayan menyebutkan, Siswono dan Enggar belum mundur secara resmi dari Nasdem, mereka kecewa berat dan ngambek setelah Partai Nasdem deklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pada saat deklarasi pencapresan Anies keduanya tidak datang, pada rapat pleno DPP Partai Nasdem, Selasa (22/11) tadi malam, keduanya juga tidak hadir. ‘’Masih ngambek, mereka belum mundur secara resmi. Sebenarnya bukan hanya keduanya saja yang ngambek, tetapi ada beberapa orang, cuma yang lainnya itu sudah sadar, mereka mulai menerima keputusan partai mencapreskan Anies,’’ ujarnya.

Namun kabar Siswono dan Enggar mundur dari Nasdem tersebut ditepis Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya. “Enggak (Enggartiasto Lukito dan Siswono Yudo Husodo),” tegas Willy saat ditemui di tower DPP Partai NasDem, Jakarta, Selasa (22/11). Bagi Willy, semakin ramai isu miring menerpa partainya menunjukkan eksistensi dan sepak terjang Partai Nasdem benar-benar diperhitungkan. ‘’Nasdem kentut aja jadi isu gitu, iya kan,” kata Willy.

 

2. Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo mengakui menandatangani surat penyelidikan terhadap Kabareskrim Komjen Agus Andrianto terkait dugaan menerima gratifikasi tambang ilegal di Kalimantan Timur. Sambo juga mengonfirmasi surat penyelidikan yang beredar di publik adalah benar dan asli. “Ya sudah benar itu suratnya,” kata Sambo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (22/11). Namun, Sambo enggan menanggapi terkait surat itu lebih lanjut. Ia juga tak mengomentari terkait dugaan gratifikasi oleh Agus. “Tanya ke pejabat yang berwenang, kan surat itu sudah ada,” ujarnya.

Dalam surat yang beredar, kesimpulan penyelidikan didapati fakta bahwa ada kebijakan dari Kapolda Kalimantan Timur saat itu, Irjen Pol Herry Rudolf Nahak untuk mengelola uang koordinasi dari pengusaha tambang ilegal di wilayah hukum Polda Kaltim. Pengelolaan itu dilakukan satu pintu lewat Dirreskrimsus Polda Kaltim untuk dibagikan kepada Kapolda, Wakapolda, Irwasda, Dirintelkam, Dirpolairud serta Kapolres. Selain itu, ada juga penerimaan uang koordinasi darinpara pengusaha tambang ilegal kepada Kombes Pol Budi Haryanto dan Komjen Pol Agus Andrianto.

Sedangkan pembahasan terkait mafia tambang kembali diperbincangkan usai gaduh video purnawirawan polisi berpangkat Aiptu Ismail Bolong mengatakan ada uang setoran untuk Agus. Dalam video yang viral, Ismail mengaku menyerahkan uang Rp6 miliar kepada Agus atas bisnis tambang ilegal di wilayah Desa Santan Hulu, Kecamatan Marang Kayu, Kutai Kartanegara, Kaltim.

 

3. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Santoso meminta Polri mengusut dugaan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menerima uang dari bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur. Santoso menyebut pernyataan Ferdy Sambo yang mengaku sudah meneken surat penyelidikan terhadap Kabareskrim saat masih menjabat sebagai Kadiv Propam Polri harus dibuktikan. “Jika seperti Sambo yang pernah menjabat Kadiv Propam mengatakan seperti itu, menurut saya Polri harus menindaklanjuti pernyataan itu,” kata Santoso, Selasa (22/11).

Santoso menyatakan dugaan keterlibatan sejumlah anggota Polri dalam prilaku menyimpang harus segera diusut dan menjadi agenda utama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Pranowo. Menurutnya, penyelidikan harus dilakukan kepada semua anggota yang terlibat dalam bisnis tersebut, bukan hanya dugaan keterlibatan Kabareskrim. “Penyelidikan itu jangan hanya terbatas pada Kabereskrim, tapi juga menyeluruh terhadap oknum-oknum anggota Polri yang terindikasi menikmati aliran dana tambang ilegal selama ini,” ujarnya.

Namun anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburrokhman mengingatkan semua pihak tak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang berhembus. Terlebih, Sambo kini tengah menghadapi proses hukum atas kasusnya di pengadilan. Menurut dia, Sambo mestinya konsentrasi terlebih dahulu untuk menghadapi proses hukum yang tengah ia hadapi saat ini. Habib mengaku khawatir isu bisnis tambang ilegal yang menyeret Kabareskrim sengaja dihembuskan untuk mengadu domba para petinggi polri. “Kita tentu setuju semua praktik ilegal ditertibkan tetapi jangan sembarangan menyebut nama karena itu menyangkut nama baik dan soliditas di tubuh Polri,” kata Habib.

 

4. Video soal kericuhan di Munas HIPMI ke XVII di Hotel Alila, Solo viral di media sosial. Dari tayangan video, beberapa peserta ribut dengan peserta lainnya bahkan adu jotos dalam kericuhan tersebut. Hal ini bermula dari adanya perbedaan pendapat antara peserta dengan pimpinan sidang. Di satu sisi menginginkan sidang dilanjutkan, namun di sisi lain ada yang meminta sidang ditunda. Perdebatan panjang yang tidak kunjung selesai itu berubah jadi teriakan dan aksi dorong-dorongan. Kondisi makin panas karena beberapa peserta terlibat adu jotos. Namun, keributan di Munas HIPMI kali ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Kericuhan di Munas Solo ini mengingatkan peristiwa serupa dalam Munas HIPMI ke XV di Bandung pada 2015 lalu. Saat itu juga rebut bahkan ada yang melempar kursi ke pimpinan sidang ketika itu.

 

5. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia selaku Ketua Dewan Pembina BPP HIPMI menyapa sekaligus menggoda Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang hadir dalam Munas HIPMI di Solo, Jateng, kemarin. Bahlil berharap kemesraan dua tokoh PDIP yang digadang-gadang menjadi Capres 2024 jangan cepat berlalu. “Ada dua soal ya Mbak Puan dan Pak Ganjar. Tapi tadi saya lihat Pak Ganjar dan Mba Puan berbarengan, kalau tak salah kemungkinan satu mobil Pak, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ini untuk negara dan kesejahteraan kita semua,” kata Bahlil yang disambut tepuk tangan hadirin.

Presiden Jokowi berpesan kepada bakal calon presiden/wakil presiden yang hadir di acara Munas XVII HIPMI di Solo senantiasa menjaga suasana politik adem (dingin) menjelang Pemilu 2024.
“Saya titip kepada calon-calon presiden dan calon-calon wakil presiden yang juga hadir pada acara Munas HIPMI 2022 di Solo untuk menjaga suasana politik adem mendekati Pemilu 2024, apalagi dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini. Saya tidak menyebut nama siapa calon. Akan tetapi, tadi secara terbuka sudah disampaikan oleh Menteri Investasi,” kata Jokowi saat membuka Munas HIPMI.

 

6. Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul membantah partainya mengulur waktu pengumuman capres 2024. Pacul menyebut PDIP tengah mencari momentum yang tepat untuk mengumumkan capres. Menurut dia, tak ada yang perlu diburu-buru terkait hal itu. “Kalau demikian kan orang boleh bertanya, apa yang ku tunggu dan apa yang ku kejar. Itu kan soal momentum,” kata Pacul di gedung DPR, Selasa (22/11). Pacul menyebut pertemuan Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo di Solo, Jateng memang disengaja. Ganjar memang berniat menyambut Puan yang hendak menghadiri Munas HIPMI di Solo. “Kan Pak Ganjar kan jemput Mbak Puan. Tentu ada niatan, meskipun Pak Ganjar tidak satu mobil dengan Mbak Puan,” katanya. Menjawab pertanyaan, Pacul enggan mengaitkan pertemuan tersebut dengan potensi pencalonan keduanya sebagai calon presiden atau wakil presiden di Pilpres 2024 dari PDIP. Pacul menegaskan soal pencalonan presiden sepenuhnya keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Itu ditanya kepada ketuanya,” kata Ketua Komisi III DPR RI tersebut.

 

7. Statemen Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto soal capres yang akan diusung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih jalan di tempat alias belum ada kemajuan. Airlangga menyebutkan, saat ini KIB masih menunggu partai baru sebelum mengumumkan capres 2024. Ia mengatakan, koalisi yang digagas bersama PAN dan PPP itu tak mau buru-buru.Kata dia, KIB masih berupaya untuk menambah partai baru di koalisi. “Kita lagi kerja untuk mendapatkan tambahan partai, jadi tunggu saja sampai ada tambahan partai,” kata Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (22/11). Dia enggan mengungkap partai yang akan bergabung tersebut. “Nanti kita lihat,” ujar Menko Perekonomian itu.

 

8. Ketua Umum relawan Projo, Budi Arie Setiadi mengklaim Presiden Jokowi tidak memiliki sifat dendam kepada siapapun selama ini. Hal itu disampaikannya membantah pernyataan politisi senior PDIP Panda Nababan yang menilai Jokowi memiliki bakat ‘balas dendam’ yang membahayakan.  “Pak Jokowi negarawan. Pak Jokowi enggak punya dendam ke siapa-siapa,” kata Budi, Selasa (22/11). Budi mengenal Jokowi sebagai sosok yang memiliki orientasi bekerja untuk negara selama ini. Ia pun memiliki keinginan kehidupan bangsa dan negara bisa dibangun dengan kondisi sehat dan dijauhkan dari dendam. “Kita ingin kehidupan bernegara dan berbangsa yang sehat. Bukan atas dendam dan kebencian,” kata Budi lagi. Sebelumnya, politisi senior PDIP Panda Nababan mengenal sosok Jokowi dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh memiliki bakat ‘balas dendam’. “Dua-duanya ini saya kenal, dalam track record hidup mereka, mereka punya bakat untuk membalas. Itu ngeri,” kata Panda dalam sebuah diskusi di kanal Youtube Indonesia Lawyers Club, Senin (21/11).

 

9. Presiden Jokowi akan melantik Muhammad Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/11). Guntur yang sebelumnya menjabat Sekjen MK itu akan menggantikan Hakim Konstitusi Aswanto yang dicopot oleh DPR. “Iya, hari ini pagi,” kata Deputi bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, hari ini. Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Kemerdekaan Peradilan menilai Presiden Jokowi tidak berani berhadapan dengan kekuatan politik di DPR jika sampai melantik Sekjen MK Guntur Hamzah menjadi hakim konstitusi. Guntur sebelumnya ditunjuk DPR menggantikan Aswanto yang dicopot oleh lembaga itu. “Jika benar esok hari akan diagendakan pelantikan terhadap Sekjen MK menggantikan hakim konstitusi Aswanto, maka tidak berlebihan jika kami sampaikan presiden kembali tidak berani berhadap-hadapan dengan kekuatan politik DPR,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers virtual, Selasa (22/11) malam.

 

10. Wakil Ketua Komisi V DPR Roberth Rouw kini menjadi sorotan. Gara-garanya, dia terkekeh-kekeh seolah meledek Kepala BMKG Dwikorita Karnawati yang bersembunyi di bawah meja saat goncangan gempa Cianjur yang berkekuatan 5,6 M terasa hingga di Gedung DPR. Momen itu terjadi saat Komisi V DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas, kemarin. Saat itu, baru saja Roberth Rouw membuka rapat, tiba-tiba gempa mengguncang Gedung DPR. Dwikorita sontak bersembunyi ke bawah meja. Melihat reaksi Dwikorita itu, Roberth Rouw pun tertawa terkekeh-kekeh. Ia tidak menyadari bahwa langkah yang dilakukan Dwikorita itu merupakan mitigasi penyelematan saat terjadi gempa. Saat itu Kepala BMKG lantas menyarankan seluruh hadirin bersembunyi di bawah meja. “Mohon maaf, kalau ada gempa sembunyi di bawah meja,” kata Dwikorita. “Ini liat ini harus ikut Kepala BMKG. Iya Kepala Basarnas belum ikut (sembunyi di bawah meja). BMKG sudah langsung masuk meja. Hahahahaha,” ujar Rouw saat itu.

 

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Wakil Ketua Komisi V Roberth Rouw introspeksi usai menertawakan Kepala BMKG Dwikoritas Karnawati yang berlindung di bawah meja saat gempa Cianjur terasa menggoyang ruang rapat Komisi V DPR, Senin (21/11) siang lalu. Seperti diberitakan,  Roberth tertangkap kamera sedang terkekeh-kekeh menyaksikan Dwikoritas sedang menunjukkan upaya mitigasi bencana saat gempa dengan berlindung di bawah meja. “Kita juga akan minta kepada pimpinan komisi terkait untuk juga introspeksi agar tidak terjadi kembali hal-hal seperti ini,” kata Dasco di gedung DPR, Selasa (22/11). Terkait adanya desakan agar politisi Nasdem itu diberi teguran, Dasco mengatakan, hal itu bukan menjadi tugas pimpinan DPR, ia menyerahkan hal itu kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk mempertimbangkan perlu atau tidaknya Roberth dijatuhi sanksi.

 

11. Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurrahman punya modal lebih untuk dipilih jadi Panglima TNI, menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun pada 21 Desember 2022. “Jika mengacu pada rekam jejak sebelum menjabat kepala staf, maka KSAD mempunyai ‘modalitas’ yang signifikan,” kata Anton, Selasa (22/11). Menurut Anton, keunggulan rekam jejak Dudung itu tidak dipunyai oleh KSAL Laksamana Yudo Margono dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo. Poin keunggulan Dudung adalah saat menjabat sebagai Pangdam Jaya, ia sukses dalam mengelola gejolak keamanan di Jakarta, terutama setelah pemerintah menetapkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang. “Jenderal Dudung saat menjadi Pangdam Jaya pernah dianggap sukses dalam mengelola dinamika keamanan ibukota seperti menertibkan baliho FPI. Kesuksesan ini tentu saja mempunyai nilai tersendiri dan memberi cukup impresi pada Jokowi,” lanjut Anton.

 

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menemui Sekretaris Negara Pratikno di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (21/11). Pertemuan keduanya berlangsung selama 1 jam. Saat ditemui di Markas Besar TNI Angkatan Laut (Mabesal), Jakarta, Selasa (22/11), Yudo enggan berkomentar lebih jauh ketika ditanya apakah pertemuan tersebut terkait dengan pencalonan Panglima TNi. “(Tidak mau jawab), pasti akan mengarah ke sana toh,” kata Yudo di Mabesal. Sementara itu, pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, tiga kepala staf TNI punya peluang menjadi Panglima menggantikan Andika. Ia menilai Yudo punya peluang paling besar untuk dipilih Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI berikutnya. “Menurut saya, sepanjang belum pensiun, peluang jelas besar dan kuat untuk Laksamana Yudo Margono,” kata Fahmi, Selasa (22/11).

 

Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi berharap, calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang kelak dipilih Presiden Jokowi jauh dari kepentingan politik, utamanya politik praktis. Presiden juga diharapkan memilih figur yang paham batasan-batasan TNI sebagaimana bunyi aturan undang-undang. “Yang paling masuk akal adalah kita memiliki Panglima TNI yang memahami batasan sesuai perundang-undangan,” kata Fahmi,  Selasa (22/11). “Mampu berjarak dengan agenda-agenda politik praktis elektoral dan kekuasaan, serta berkomitmen sepenuhnya bahwa politik yang dijalankan dan dikawal oleh TNI adalah politik negara,” tuturnya.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Presiden Jokowi telah menyiapkan surat presiden (surpres) pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurut dia, hanya tinggal menunggu waktu surpres itu diterbitkan. “Surpres pergantian Panglima TNI sudah ada, tinggal waktu saja  untuk dikeluarkan,” ujar Ngabalin, Rabu (23/11). Menurut Ngabalin, Presiden Jokowi selama ini sudah beberapa kali melakukan pergantian Panglima TNI. Dengan kata lain, Presiden sudah beberapa kali mengeluarkan surpres soal itu. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak menunggu. “Surpres sudah beberapa kali pergantian panglima, sehingga tidak usah didesak-desak,” tambahnya.

 

12. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam berpandangan, umur koalisi PKB dengan Partai Gerindra tidak bertahan lama. Hal itu merespons pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengancam akan membentuk komposisi baru jika Prabowo Subianto dipasangkan bukan dengan dirinya. “Koalisi Gerindra-PKB hampir pasti bubar, akibat cinta bertepuk sebelah tangan,” kata Umam saat dihubungi, Selasa (22/11). Umam lantas membeberkan alasan mengapa koalisi Gerindra-PKB hampir dipastikan bubar. Menurut dia, pada awalnya Muhaimin Iskandar cukup legowo menerima jadi cawapres Prabowo. Padahal, pria yang karib disapa Cak Imin ini didorong oleh PKB menjadi capres. “Namun, Prabowo dan Gerindra sendiri tampak tidak percaya dengan kapasitas Cak Imin dalam mendongkrak elektabilitasnya guna memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Oleh karenanya, meskipun sudah deklarasi koalisi, nama cawapres tetap dikosongkan,’’ ujar Umam.

Waketum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono mengatakan, partainya menghargai pernyataan Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang mengancam akan membentuk komposisi baru jika Prabowo berpasangan dengan orang lain. Budi menegaskan Gerindra tetap komitmen untuk berkoalisi dengan PKB hingga kini. “Intinya kami menghormati dan kami komitmen apa yang tertuai dengan perjanjian politik ini,” kata Budi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11). Ia menilai, pernyataan Cak Imin menunjukkan setiap partai memiliki pandangan tertentu dalam menyikapi suatu persoalan. Ia mengatakan, soal siapa sosok cawapres Prabowo Subianto tidak terpusat pada satu nama. “Dan Pak Prabowo, kita kalau bicara masalah calon wakilnya, ya banyak sekali ya tokoh-tokoh yang memang bisa atau memang mampu. Bukan mampu, maaf, sangat layak untuk bersama-sama Pak Prabowo, mendampingi Pak Prabowo. Tidak tertulis pada satu orang,” tegas Budi. (HPS)

 

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id