HOT ISU PAG INI, LAKSAMANA YUDO MARGONO CALON TUNGGAL PANGLIMA TNI

oleh

Laksamana Yudo Margono (NET)

Isu menarik pagi ini adalah soal Presiden Jokowi yang resmi menunjuk KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Isu hangat lainnya antara lain : Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengecam keras pernyataan relawan pendukung Jokowi, Benny Rhamdani yang meminta ‘izin tempur’ ke presiden guna melawan pihak-pihak yang dianggap berseberangan. Pernyataan Presiden Jokowi soal pemimpin berambut putih juga menuai kritik, mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Ito Sumardi mengatakan, para oknum polisi yang terlibat kasus tambang ilegal dipastikan terstruktur dan melibatkan banyak orang, KPK mengumumkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agun. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Presiden Jokowi resmi menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa.
Penunjukan Yudo diketahui lewat Surat Presiden (Surpres) tentang usulan Panglima TNI baru yang diserahkan pemerintah kepada DPR. Surpres tersebut diantar Mensesneg Pratikno dan diterima Ketua DPR Puan Maharani bersama Pimpinan DPR lainnya di Gedung DPR, kemarin. “Alhamdulillah baru saja kami, Pimpinan DPR menerima Mensesneg Bapak Pratikno yang membawa Surpres Panglima TNI. Pada kesempatan ini saya akan mengumumkan bahwa nama yang diusulkan presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika adalah Laksamana TNI Yudo Margono,” kata Puan. Ia membantah surpres tersebut sempat dikirim ke DPR sebelumnya. Menurut Puan, DPR akan memproses Surpres tersebut dengan menugaskan komisi terkait untuk melaksanakan mekanisme pergantian atau pengangkatan Panglima TNI yang baru lewat fit and proper test Calon Panglima TNI di Komisi I DPR.

 

2. Mensesneg Pratikno mengakui penunjukan KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa, mempertimbangkan rotasi antar-matra.
“Ya, bisa jadi salah satu pertimbangannya. Saya kira itu salah satulah pertimbangannya,” kata Pratikno usai di kompleks parlemen, Senin (28/11). Namun, selain pertimbangan tersebut, Yudo juga memenuhi syarat lain. Dia berujar, syarat utama calon panglima adalah pernah menjabat sebagai kepala staf, baik di matra Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU), maupun Angkatan Laut (AL). Pratikno tak menjawab dengan tegas saat ditanya soal opsi nama lain selain Yudo yang masuk ke meja presiden. Menurutnya, penunjukan Yudo merupakan keputusan final Presiden Jokowi. Pernyataan itu ia sampaikan sekaligus menepis isu tarik ulur penunjukan Panglima TNI baru setelah Surat Presiden tersebut batal dikirim pada pekan lalu. Istana disebut masih mempertimbangkan nama lain untuk posisi panglima TNI baru.

Di sisi lain, KSAL Laksamana Yudo Margono menyematkan brevet Hiu Kencana kepada Ketua DPR Puan Maharani dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman di Dermaga 100, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (28/11). Selain Puan dan Dudung, Yudo juga menyematkan brevet yang sama kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, Wakil KSAL Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono, dan anggota 1 BPK Suryadyana. Penyematan brevet dilakukan setelah mereka menaiki kapal selam KRI Alugoro-405 dan berlayar di permukaan Teluk Jakarta kurang lebih sekitar 30 menit. “Alhamdulillah baru saja saya sebagai Ketua DPR bersama Bapak KSAL, Bapak Kapolri, Bapak KSAD, Bapak Wakasal beserta Anggota 1 BPK selesai masuk ke dalam kapal selam KRI Alugoro-405 yang mana tadi kami sudah melihat bagaimana keseharian TNI AL yang ada di dalam Alugoro, tadi kedalamannya kurang lebih 13-15 meter mengarungi perairan Jakarta,” kata Puan.

 

3. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengecam keras pernyataan relawan pendukung Jokowi, Benny Rhamdani yang meminta ‘izin tempur’ ke Presiden Jokowi untuk melawan para pihak yang dianggap berseberangan. Said menilai pernyataan itu justru akan menjerumuskan Jokowi. “Tidak bisa relawan meminta bapak presiden atau dia sendiri akan melawan atau meminta presiden bikin undang-undang untuk mengkriminalisasi orang yang berbeda pandangan, kalau itu dilakukan justru akan menjerumuskan bapak presiden kita,” kata Said di gedung DPR/MPR, Senin (28/11). Said meminta relawan pendukung Jokowi tak menyeret-nyeret presiden ke hal-hal yang tak semestinya. Baginya, tugas seorang Presiden adalah merawat NKRI dan menyatukan semua elemen bangsa. Menurut Said, pelbagai kritik dari pihak yang berseberangan dengan Jokowi harus diterima asalkan proporsional.

Seperti diketahui, sebuah video pertemuan Presiden Jokowi dengan relawannya di Gelora Bung Karno, Senayan, Sabtu (26/11) lalu viral di media sosial. Video itu jadi perbincangan warga net karena salah seorang di video tersebut sempat menyebut soal tempur di lapangan. Belakangan diketahui orang yang bicara di video tersebut adalah Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani dan Benny mengakui bahwa ia adalah orang yang ada di video tersebut. Dalam video itu Benny berbicara dengan Jokowi dan sejumlah orang dalam sebuah ruangan. Ia mengatakan masih banyak serangan terhadap Jokowi sehingga perlu dilawan.

 

Ketua DPP PKB Daniel Johan juga menyayangkan sikap relawan yang meminta izin tempur kepada Jokowi. Ia mengingatkan pesan Jokowi untuk menjaga agar situasi tetap kondusif.
“Hadeh berkali-kali Presiden Jokowi tekankan betapa pentingnya menjaga kondisi agar selalu kondusif, tidak memanaskan situasi, jangan adu otot tapi adu ide, nah semua pihak apalagi relawan harusnya menjadi garda terdepan dalam mewujudkan imbauan Presiden Jokowi itu,” kata Daniel, Senin (28/11). Daniel menilai harusnya relawan meredam setiap provokasi. Dia menyebut relawan harus bisa diandalkan menjaga situasi agar tetap kondusif. “Justru harusnya relawan yang menjadi andalan dalam meredam setiap provokasi,” kata dia. Daniel lantas menyinggung masyarakat yang saling membantu. Hal itu, kata dia, terbukti dengan doa dan gotong royong untuk membantu korban gempa Cianjur, Jawa Barat.

4. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengklaim banyak masyarakat marah atas sikap suatu kelompok yang menyerang pemerintah dengan fitnah hingga penghinaan terhadap simbol negara. Klaim itu disampaikan Benny untuk menjelaskan alasannya meminta izin bertempur ke Presiden Jokowi guna melawan para pihak yang dianggapnya meawan Jokowi. Pernyataan Benny itu viral di medial sosial dan menyulut kontroversi. Menurut Benny serangan terhadap pemerintah dilakukan dalam bentuk fitnah, hasut, adu domba yang mempertentangkan suku dan agama, juga serangan dengan cara menyebar kebencian dan penghinaan kepada simbol negara. “Tidak hanya presiden, terakhir Ibu Negara, itu membuat banyak masyarakat marah atas situasi itu termasuk saya sebagai relawan,” kata Benny, Senin (28/11). Benny yang politisi Partai Hanura itu tidak menjelaskan secara detail kelompok yang menyerang pemerintah tersebut. Namun ia menyebut sikap kelompok itu dilandasi dendam atas kekalahan di Pilpres 2019. Benny mengatakan,  atas serangan itu para pendukung Presiden Jokowi marah dan kemarahan itu tak bisa disalahkan.

 

5. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik acara temu kangen relawan Gerakan Nusantara Bersatu dengan Presiden Jokowi di Gelora Bung Karo pada Sabtu (26/11) lalu. “Saya pribadi sangat menyesalkan adanya elite relawan yang dekat dengan kekuasaan, lalu memanfaatkan kebaikan Presiden Jokowi sehingga menurunkan citra Presiden Jokowi,” ujar Hasto dalam keterangannya, Senin (28/11). Hasto mengatakan, kehebatan kepemimpinan Jokowi di acara KTT G20 yang membanggakan dunia dan rakyat Indonesia, dikerdilkan hanya karena urusan gegap gempita di GBK. Menurutnya, kepemimpinan Jokowi yang sudah mendunia dan menjadi inspirasi dunia, direduksi dengan cara-cara yang tidak elegan. Ia lalu memaparkan kecurigaannya terhadap relawan Jokowi tersebut. “Sepertinya elite relawan tersebut mau mengambil segalanya. Jika tidak dipenuhi, keinginannya mereka mengancam akan membubarkan diri, tetapi jika dipenuhi elite tersebut melakukan banyak manipulasi,” tutur Hasto.

 

Mensesneg Pratikno buka suara soal pertemuan Presiden Jokowi dengan relawan Gerakan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, yang dikritik banyak pihak. Pratikno mengatakan, Jokowi datang ke acara temu kangen tersebut berdasarkan undangan dari pihak panitia. “Ada undangan lah, undangan dari panitia,” ujar Pratikno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/11). Pratikno menekankan, Jokowi tetap fokus menjalankan roda pemerintahan walau menghadiri acara tersebut. Apalagi, sekarang ini, penanganan dampak gempa Cianjur, Jawa Barat, juga membutuhkan penanganan yang sangat ekstra. “Tadi kita juga rapat mengenai beberapa hal. Dan saya ingin menyampaikan bahwa banyak sekali agenda yang harus dikawal oleh Bapak Presiden. Tadi kita rapat mengenai IKN, terus kemudian tindak lanjut G20 yang juga butuh pengawalan yang sangat ketat,” kata Pratikno.

 

6. Di sisi lain, pernyataan Presiden Jokowi soal pemimpin berambut putih juga menuai kritik. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, pernyataan Presiden Jokowi soal pemimpin berambut putih justru merugikan dirinya sendiri. Karena oleh PDIP, Jokowi bisa dianggap keluar jalur sebab ucapannya itu menimbulkan kegaduhan dan spekulasi. Publik menduga Jokowi tengah melempar sinyal dukungan ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo buat maju sebagai capres. Padahal, dalam Rakernas PDI-P yang digelar beberapa waktu lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, telah mewanti-wanti kadernya agar tak bermanuver soal pencapresan.

“Konsolidasi relawan Jokowi dan pesan capres ‘berambut putih’ kemarin itu merupakan langkah offside yang seolah tidak mempedulikan pesan amanat Megawati di Rakernas PDI-P sebelumnya,” kata Umam, kemarin. Ia  menilai, Jokowi seakan hendak menantang pesan Megawati terkait pencapresan. Mantan Wali Kota Solo itu seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya punya pengaruh dan kekuatan jaringan yang tidak kalah mapan dan mengakar dibanding partai yang menaunginya. Oleh karenanya, tak heran jika kegaduhan itu membuat PDI-P gerah dan menyayangkan agenda temu relawan tersebut.

Namun Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto hanya menanggapi secara sekilas pernyataan Jokowi tersebut. ‘’Yang berambut putih banyak,’’ ujar Puan di gedung DPR, kemarin. Prabowo yang kebetulan berada di DPR malah berseloroh,’’Rambut saya juga putih. Nih, banyak yang putih nih,’’ katanya sambil tertawa. Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta Presiden Jokowi fokus bekerja menyelesaikan tugas-tugasnya dan tidak perlu memikirkan urusan Pilpres 2024. “Saran kami, Presiden fokus bekerja perbaiki kondisi negeri ini di sisa waktu 2 tahun ini. Rakyat banyak yang kesulitan ekonominya, makan sehari-hari pun berat,” ujar Herzaky.

 

7. Mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Ito Sumardi mengatakan, para oknum polisi yang terlibat kasus tambang ilegal dipastikan terstruktur dan melibatkan banyak orang, mulai pangkat terbawah hingga perwira tinggi. Ito menyampaikan hal itu sesuai pengalamannya menjadi Wakil Ketua Satuan Tugas Penambangan Tanpa Izin (Pati). Menurut dia, persoalan tambang ilegal dipastikan tidak hanya melibatkan satu atau dua orang polisi, tetapi secara lembaga atau instansi. “Sepanjang pengalaman saya sudah terstruktur ya, jadi mulai dari di bawah yang hanya menjaga, kemudian ada yang ibaratnya sebagai pengepul ya, bagi-bagi,” kata Ito dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (28/11). Berdasarkan pengalamannya, Ito mengatakan para polisi yang terlibat dalam bisnis tambang ilegal dilakukan secara terstruktur dari bawahan hingga atasan. “Itu semuanya melibatkan tim lembaga atau instansi-instansi terkait, jadi penanganannya harus dilakukan secara terkoordinir,” ujarnya. Ito
berharap dugaan aliran dana tambang ilegal yang disebut-sebut sampai ke kantong para petinggi Polri, diusut dan hasilnya disampaikan kepada masyarakat.

Mabes Polri sedang memburu mantan anggotanya sendiri, Ismail Bolong yang beberapa waktu lalu mengaku menyetorkan uang miliaran rupiah kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pencarian tidak hanya dilakukan oleh tim dari Mabes Polri, tim dari Polda Kalimantan Timur pun juga bergerak. “Ismail Bolong sekarang tentunya tim yang mencari, baik dari (Polda) Kaltim ataupun dari Mabes, ditunggu saja,” kata Sigit di GBK, Senayan, Jakarta, kemarin. Sigit mengatakan, sebelumnya Polri telah memanggil Ismail Bolong. Ia  disebut-sebut merupakan kunci untuk mengungkap dugaan tambang ilegal dan setoran uang ‘beking’ ke pejabat tinggi Polri.

Menurut Kapolri, keterangan Ismail Bolong diperlukan. Sebab, penyelidikan harus dilengkapi dengan alat bukti. “Tentunya kita kan mulai dari Ismail bolong dulu, nanti dari sana lalu kita periksa. Karena kan kalau proses pidana kan pasti harus ada alat bukti yang cukup,” ujar Sigit. Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto mengatakan, Polri akan mengirimkan panggilan kedua untuk Ismail Bolong. Ia akan dimintai keterangan terkait dugaan tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur. “Kalau rumahnya kan jelas semua, hanya keberadaan yang bersangkutan masih dicari. Tapi nanti kita kabarin ya,” tutur Pipit.

 

8. KPK resmi mengumumkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara pidana Koperasi Simpan Pinjam Intidana di Mahkamah Agung (MA). Dalam kasus ini KPK mengatakan ada penerimaan uang senilai Rp2,2 miliar. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan, kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. “KPK menemukan kecukupan alat bukti mengenai adanya dugaan perbuatan pidana lain dan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka, Gazalba Saleh,” kata Karyoto di gedung KPK, Senin (28/11).

KPK belum menahan Gazalba Saleh (GS) dengan alasan yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan penyidik. “KPK telah memanggil tersangka GS dan kami telah menerima konfirmasi dari yang bersangkutan untuk dilakukan penjadwalan ulang,” kata Karyoto. Namun di sisi lain, bawahan Gazalba Saleh yakni Prasetio Nugroho telah ditahan di Rutan KPK di gedung Merah Putih dan Rendhy Novarisza ditahan di Rutan KPK Kavling C1. “Sebagai kebutuhan dari proses penyidikan, Tim Penyidik menahan tersangka Prasetio Nugroho dan tersangka Rendhy Novarisza dengan waktu masing-masing selama 20 hari pertama,” ujar Karyoto. Penyidik KPK memanggil Hakim Agung Gazalba Saleh terkait dugaan suap dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). “Benar. Hari ini tim penyidik menjadwalkan pemanggilan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di MA,” ujar Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (28/11). Surat panggilan sudah diterima Gazalba dan KPK berharap Gazalba kooperatif. “Kami berharap para pihak tersebut kooperatif hadir memenuhi panggilan yang dimaksud,” ucap Ali.

 

9. KPK sedang membahas permintaan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke Singapura lantaran kondisi kesehatan semakin memburuk. “Tentunya akan kita bahas di rapim ini, karena putusannya tidak bisa apa keputusan sendiri, ini adalah keputusan pimpinan,” kata Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto di Gedung KPK, Senin (28/11). Sebelumnya, Enembe meminta Ketua KPK Firli Bahuri agar memberi izin berobat ke Singapura lantaran kondisi kesehatannya makin memburuk dan perlu mendapatkan perawatan khusus secara intensif oleh tim dokter.

 

10. Jaksa KPK minta bantuan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk memanggil mantan KSAU Marsekal (Purn) Agus Supriatna sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101. Dalam perkara ini, Agus diduga menerima jatah sebesar Rp 17,7 miliar. Jaksa KPK Arif Suhermanto mengatakan, permintaan bantuan itu disampaikan melalui surat. Selain kepada Andika, KPK juga mengirimkan surat kepada KSAU saat ini, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. “Iya kami sampaikan melalui dua mekanisme yaitu panggilan melalui TNI, baik melalui panglima TNI maupun melalui KSAU,” kata Arif saat ditemui awak media usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (28/11).

 

Jaksa KPK Arif Suhermanto menyebut, mantan KSAU Marsekal (Purn) Agus Supriatna tidak berada di kediamannya sehingga KPK kesulitan mengirimkan surat panggilan pemeriksaan. Agus sudah dua kali dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembelian helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI AU tahun 2015-2017 di Pengadilan Tipikor Jakarta, namun selalu  mangkir. Perkara ini menjerat Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh sebagai terdakwa tunggal. “Kami juga menanyakan pada Dinas TNI tapi juga tidak ada informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan,” kata Arif, Senin (28/11).

11. IDI dorong masyarakat umum segera vaksin virus corona (Covid-19) dosis keempat alias booster kedua. Upaya itu sebagai bentuk preventif untuk menekan keparahan penyakit serta kematian pasien Covid-19 di Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar IDI M Adib Khumaidi menambahkan pihaknya mendukung pemerintah terkait program vaksinasi Covid-19. Kendati demikian, ia juga mewanti-wanti agar akses ketersediaan dan kemudahan vaksin juga dijamin oleh pemerintah. “Jadi kalau kami tentunya mendorong supaya booster [masyarakat umum] segera dilakukan. Dan ini tentunya sangat tergantung dengan ketersediaan vaksin itu sendiri,” kata Adib di gedung DPR, Senin (28/11).

IDI menolak RUU Kesehatan Omnibus Law. Jubir PB IDI, Mahesa Pranadipa Maikel mengatakan, ada beberapa alasan yang membuat mereka menolak. Pertama, lahirnya regulasi atau undang-undang harus mengikuti prosedur yang baku yaitu terbuka kepada masyarakat. “Pertama adalah proses terbitnya sebuah regulasi dalam hal ini Undang-undang. Harus mengikuti prosedur yang terjadi yaitu terbuka transparan kepada masyarakat,” kata Mahesa saat ditemui dalam aksi tolak RUU Kesehatan Omnibus Law di Senayan, Senin (28/11). Dalam pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law di DPR, proses yang dilakukan melalui Prolegnas terkesan sembunyi, tertutup dan terburu-buru. Kedua, sikap pemerintah yang seolah tertutup membuat masyarakat tidak mengetahui apa agenda utama dalam pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law.

 

12. Pemerintah akan memberikan bantuan bulanan sebesar Rp500 ribu bagi korban terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat. Bantuan tersebut untuk membayar sewa rumah bagi bagi korban yang rumahnya rusak dan harus pindah sementara ke tempat lain. “Bagi masyarakat yang rumahnya rusak ambruk itu dipersilakan ke rumah saudaranya, diberikan uang sewa Rp500 ribu per bulannya,” kata Bupati Cianjur Herman Suherman dalam konferensi pers daring, Senin (28/11). (HPS)

 

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id