HOT ISU PAGI INI, SAFARI POLITIK ANIES BASWEDAN MULAI DIGANGGU

oleh

Anies Baswedan (net)

Isu menarik pagi ini adalah safari politik Capres Nasdem Anies Baswedan ke daerah mulai diganggu, setidaknya di Aceh, Tasikmalaya, dan Ciamis, izin kegiatan Anies tiba-tiba dicabut. Isu lain yang cukup menarik antara lain, mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun mengingatkan Menko Polhukam Mahfud MD agar segera melaksanakan perintah Presiden Jokowi lakukan reformasi di bidang hukum. Presiden Jokowi mengatakan, awal 2023 perekonomian dunia sudah memasuki situasi resesi global. Bareskrim Polri akan jemput paksa Ismail Bolong jika tidak memenuhi panggilan penyidik lagi. Penjemputan paksa itu karena sudah dua kali mangkir terhadap panggilan polisi terkait kasus suap tambang Ilegal di Kalimantan Timur. Ketum PAN Zulkifli Hasan kabur saat ditanya soal kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa di Universitas Lampung (Unila) yang menyeret namanya. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Safari politik Anies Baswedan ke daerah mulai diganggu. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya membeberkan, sejumlah daerah seperti Aceh, Tasikmalaya, dan Ciamis mencabut izin safari Anies Baswedan sebagai calon presiden yang didukung NasDem. Di Aceh, Anies rencananya akan menggelar acara gerak jalan sehat di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Sabtu (3/12) tapi izinnya tiba-tiba dicabut oleh pemda setempat. Untuk kegiatan Anies di Ciamis dan Tasikmalaya, Willy menyebut ada pihak yang meminta agar izin penggunaan lokasi di dua wilayah tersebut dicabut. “Bukan, bukan pemda yang nyabut, tapi ada permintaan kepada pemda untuk menghentikan kegiatan. Nggak perlu kita ngomong lah,” kata Willy Aditya, Rabu (30/11). Willy mengaku tak tahu alasan kenapa izin dicabut secara mendadak. Pihaknya masih meminta konfirmasi terkait hal itu.

Namun Waketum Partai NasDem Ahmad Ali menyebut Anies Baswedan akan tetap menggelar acara silaturahmi di Aceh meskipun pemda setempat mencabut izin penggunaan lokasi. Menurut Ali, acara silaturahmi Anies di Aceh akan digelar Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) NasDem Aceh.
“NasDem tetap akan melaksanakan kunjungan silaturahmi itu di Aceh. Jadi safari Anies bersama NasDem di Aceh itu tetap akan dilaksanakan,” kata Ali, Rabu (30/11) malam.

2. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun mengingatkan Menko Polhukam Mahfud MD agar segera melaksanakan perintah Presiden Jokowi melakukan reformasi di bidang hukum. Menurut Gayus, sejak Presiden Jokowi menyampaikan perintah itu pada September lalu, Mahfud belum mengambil langkah apapun, padahal saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan darurat hukum. Karena, dua Hakim Agung diduga menerima suap dan 85 hakim pengadilan negeri dilaporkan melakukan pelanggaran hukum. “Pak Mahfud belum mengambil langkah apapun,” kata Gayus, Rabu (30/11).

Di sisi lain, Gayus juga mempertanyakan bentuk nyata reformasi bidang hukum yang diperintahkan Presiden Jokowi. Menurutnya, reformasi tersebut bisa saja menyasar persoalan birokrasi maupun administrasi hukum. Gayus sendiri mengaku lebih sepakat dengan reformasi bidang peradilan. Menurut dia, seleksi atau penyaringan terhadap hakim, dilakukan di semua jenjang. Hakim yang baik akan ditingkatkan sementara yang buruk akan diganti. Hal ini sebagaimana dilakukan di Georgia dan pernah disampaikan oleh Mahfud MD. “Presiden tidak jelas reformasi apa bentuknya, apa birokrasi, apa administrasi, atau apa yang beliau maksudkan. Lebih baik Pak Mahfud segera mengambil langkah,” ujarnya.

 

Mantan Hakim Agung, Gayus Lumbuun mengatakan, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin harus mengambil langkah tegas menyikapi putusan kasasi Hakim Agung Gazalba Saleh yang diduga telah dikondisikan dengan sejumlah uang. Dalam putusan itu, ia menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada pengurus KSP Intidana, Budiman Gandi Suparman. “Jadi ditunggu sikap Ketua Mahkamah Agung. Mahkamah Agung harus bersikap tegas karena ini pengkondisian, ini jual beli perkara,” kata Gayus, Rabu (30/11). Gayus mengatakan, selama putusan kasasi itu belum dieksekusi, Ketua MA bisa menunda pemberlakuan vonis hakim dan membentuk majelis baru. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat dan agar vonis yang dinilai cacat hukum itu bisa dilihat lebih objektif.

3. Presiden Jokowi mengatakan, awal 2023 dunia sudah memasuki situasi resesi global dan situasi akan menjadi lebih sulit untuk semua negara. “Tahun depan, tahun 2023, ini akan jauh lebih sulit lagi untuk semua negara, dan diperkirakan awal tahun depan sudah masuk pada resesi global,” kata Jokowi dalam sambutannya pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022 di The Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (30/11). Jokowi meminta semua pihak punya pemahaman yang sama soal potensi resesi ini. Menurutnya, sejalan dengan kondisi tersebut, investasi akan menjadi rebutan semua negara. Pasalnya, arus modal yang masuk ke negara akan tersendat tanpa masukan investasi. Sehingga, nantinya perputaran uang di suatu negara tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

 

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membantah anggapan bahwa pernyataan Presiden Jokowi untuk menakut-nakuti masyarakat. Bahlil menegaskan, Presiden justru ingin semua pihak mempersiapkan diri. “Yang bilang menakut-nakuti siapa. Orang sudah ngomong di mana-mana kok. Yang bilang menakut-nakuti itu yang berbahaya dia. Kita harus persiapkan, harus dibuat adem,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (30/11). “Kalau yang tidak perlu dipersoalkan, jangan dipersoalkan. Karena dunia ini dalam kondisi yang tidak stabil,” lanjutnya. Bahlil menjelaskan, tidak bisa dipungkiri bahwa 2023 akan menjadi tahun yang susah dan berat untuk semua negara. Meski demikian, dia optimistis Indonesia mampu melewatinya dengan cara menjaga stabilitas sosial, politik, dan kepemimpinan yang kuat.

 

4. Bareskrim Polri akan jemput paksa Ismail Bolong jika tidak memenuhi panggilan. Penjemputan paksa itu karena dia sudah dua kali mangkir terhadap panggilan polisi terkait kasus dugaan suap tambang Ilegal di Kalimantan Timur. “Iya (akan jemput paksa jika tak penuhi panggilan lagi),” kata Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto saat dihubungi, Kamis (1/12). Pipit mengatakan Ismail Bolong tidak memenuhi panggilan karena alasan sakit. Namun tim kuasa hukum Ismail Bolong, kata Pipit, tidak menunjukan surat keterangan sakit dari dokter. “Hanya informasi dari pihak lawyer nya namun belum memberitahukan sakit apa. Mereka belum menunjukkan surat keterangan dokter,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Bareskrim Polri untuk menjemput paksa Ismail Bolong terkait dugaan kasus suap tambang ilegal. Pasalnya, Ismail Bolong sudah mangkir dua kali terhadap panggilan penyidik. “Sesuai prosedur memang seharusnya dilakukan penjemputan paksa,” kata Sahroni, Rabu (30/11). Sahroni mengatakan, kasus dugaan suap ini penting bagi marwah Polri ke depan. Ia mengingatkan, masyarakat akan terus memantau perkembangan kasus ini.  “Ini merupakan kasus yang penting dan bisa membuka banyak tabir. Polri harus paham kalau kami di Komisi III, media, dan masyarakat memantau kasus ini. Apalagi bila benar kasus ini bisa mengarah ke pengungkapan mafia-mafia di kepolisian, maka sudah seharusnya diproses dan dibuka selebar-lebarnya. Komisi III akan push,” ujarnya.

 

5. Ketum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas kabur saat ditanya soal kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa di Universitas Lampung (Unila) yang menyeret namanya. Zulhas buru-buru tinggalkan lokasi dan masuk mobil saat ditemui usai pertemuan KIB di RM Bunga Rampai, Menteng, Jakpus, Rabu (30/11). “Udah, besok lagi, besok lagi,” kata Zulhas setelah duduk dalam mobilnya. Seperti diketahui, nama Zulhas disebut Rektor Unila nonaktif, Karomani saat menjadi saksi kasus dugaan suap untuk terdakwa Andi Desfiandi di Pengadilan Tipikor Bandarlampung.

 

6. Gubernur Jateng yang berambut putih menjadi capres dengan elektabilitas tertinggi berdasarkan hasil Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia ke-8 di Hong Kong. Sementara cawapres urutan pertamanya adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Musra tersebut digelar Minggu (27/11) dan melibatkan 916 WNI yang berada di Hong Kong, Makau, dan Taipei. “Ganjar Pranowo memperoleh 189 suara atau 20,63 persen. Peringkat pertama (cawapres) adalah Airlangga Hartarto yang memperoleh 154 suara atau 16,81 persen,” ujar Ketua Dewan Pengarah Musra Indonesia Andi Gani Nena Wea dalam konferesi pers, Rabu (30/11).

 

7. Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E mengungkap mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo menembak Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J dengan dua tangan. Hal itu diungkapkannya saat menjadi saksi untuk terdakwa Ricky Rizal atau Bripka RR dan Kuat Ma’ruf dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana di PN Jaksel, Rabu (30/11). Eliezer juga mengatakan, eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo sudah pisah rumah dengan istrinya, Putri Candrawathi. Ia menuturkan, sejak dirinya bergabung menjadi ajudan Sambo pada November 2021, dirinya ditempatkan di rumah Jalan Saguling, Duren Tiga, Jaksel bersama empat ajudan lainnya. Bharada E dalam kesaksiannya juga mengungkap, Ricky Rizal atau Bripka RR sempat ingin menabrakkan mobil saat perjalanan dari Magelang, Jawa Tengah menuju ke Jakarta agar Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J celaka.

Ia mengatakan, Ricky sempat bercerita kepada dirinya terkait niatnya mencelakai Brigadir J dengan menabrakkan mobil yang ia dikemudikan saat perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. “Di lantai itu, Ricky sempat ngobrol ke saya blak- blakan ‘Cad sebenarnya saya udah rencana pengen nabrakin mobil dari Magelang ke Jakarta’. Jadi pada saat dari Magelang Bang Ricky mau nabrakin mobil karena almarhum posisinya di sebelah kiri’. Kan pada saat dari Magelang sampai Jakarta almarhum itu kan tidur. Jadi dia bilang ke saya pengen nabrakin mobil di sebelah kiri,” ujar Eliezer. Ia mengaku merasa berdosa dan sangat bersalah karena menuruti perintah atasannya menghabisi nyawa Brigadir J. Richard mengaku sering mengalami mimpi buruk setidaknya selama tiga pekan usai Yosua tewas.

 

8. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta menyoroti masa jabatan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono yang hanya sekitar 8 bulan apabila resmi terpilih menjadi Panglima TNI. “Pak Yudo itu hanya menjabat, kalau lolos besok, insya Allah delapan bulan saja. Jadi akan selesai sebelum Pemilu 2024,” ujar Sukamta, Rabu (30/11). Ia menjelaskan, idealnya, TNI baru bisa kuat apabila dipimpin oleh Panglima TNI yang mempunyai masa kepemimpinan yang cukup. Jika masa jabatannya terlalu singkat, orang itu hanya bisa melanjutkan pekerjaan rutin. “Tetapi, ini (penunjukan Yudo) kan sudah menjadi maunya Presiden,” ucapnya. Meski demikian, Sukamta berharap Yudo tetap bisa melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Jenderal Andika Perkasa walau masa jabatannya singkat.

 

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Christina Aryani menilai, KSAL Laksamana Yudo Margono merupakan sosok terbaik untuk menjadi Panglima TNI saat ini. Christina meyakini, Yudo memiliki kemampuan yang bisa membawa institusi TNI menjadi lebih baik lagi. “Karena yang diusulkan ke DPR itu pasti yang terbaik dan juga profesional,” ujar Christina. Politisi muda Golkar ini yakin Presiden Jokowi sudah mempertimbangkan banyak hal sehingga mengajukan orang nomor satu di TNI AL itu menjadi Panglima TNI.

 

Direktur Imparsial Gufron Mabruri berharap KSAL Laksamana Yudo Margono berkomitmen melaksanakan reformasi peradilan militer dan menegakkan hukum terhadap anggotanya yang melakukan kejahatan atau menyimpang. Menurut dia komitmen itu harus disampaikan Yudo supaya pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI tidak dibiarkan berlalu tanpa diproses hukum atau impunitas. “Panglima TNI yang baru tidak boleh membiarkan kejahatan yang melibatkan anggotanya berlalu tanpa proses hukum yang tegas (impunitas),” kata Gufron, Rabu (30/11).

 

9. Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Hamdi Muluk menilai sikap Presiden Jokowi yang melontarkan dukungan kepada Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan kode-kode dukungan kepada tokoh lainnya hanya sekadar basa-basi politik saja. “Bisa jadi semacam basa-basi politik atau semacam hospitality politics. Apa yang disampaikan Jokowi belum tentu dia mau mendukung total,” kata Hamdi, Rabu (30/11). Hamdi mengatakan, pernyataan politis yang dilontarkan Presiden Jokowi sudah pasti disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Maka dari itu wajar jika menyampaikan ucapan yang menyanjung pihak tertentu sebagai bentuk menyenangkan pihak-pihak yang hadir. “Karena efeknya menyenangkan dan membuat suasana cair dalam pertemuan tersebut. Mungkin pihak lain akan membuat tafsir yang menyenangkan buat pihak mereka,” ucap Hamdi.

 

10. Majelis Syura PKS akan mengambil keputusan soal nasib koalisi mereka bersama NasDem dan Partai Demokrat untuk mendukung pencapresan Anies Baswedan, akhir tahun ini. “Merujuk pernyataan Ketua Majelis Syuro, kemungkinan akhir tahun ini akan dibahas di Majelis Syuro,” kata Jubir PKS, Muhammad Kholid, Rabu (30/11). Kholid mengatakan Majelis Syuro nantinya akan mendengarkan terlebih dahulu laporan dari Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Mohamad Sohibul Iman selaku wakil PKS di Tim Kecil rencana koalisi mereka dengan NasDem dan Demokrat.

 

11. Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan kriteria calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang digagas partainya bersama Golkar dan PAN, sudah mulai mengerucut. Hal itu disampaikan Mardiono dalam jumpa pers usai pertemuan tiga ketua umum KIB di sebuah rumah makan, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/11) malam.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi Capres prioritas dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada Pilpres 2024. Setelah Airlangga, Zulhas menyampaikan dirinya dan Mardiono turut menjadi figur nomor dua dan tiga untuk diusung sebagai capres. Tapi, Zulhas tak menutup peluang bagi figur-figur di luar KIB lain yang bakal diusulkan oleh parpol baru calon anggota KIB. “Kalau ketua umum partai politik enggak berani nyapres terus bagaimana? Demokrasi kita bagaimana? Oleh karena itu prioritas ya tentu Golkar sebagai pemenang pemilu nomor dua, Pak Airlangga prioritas ya pantas layak pemenang pemilu nomor dua untuk jadi capres,” kata Zulhas.

 

12. Puluhan keluarga pasien gangguan ginjal akut mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka ingin pemerintah serta perusahaan terkait bertanggung jawab dengan memberi ganti rugi lantaran ada kerusakan saraf yang dialami pasien.
Mereka menggugat sembilan pihak, yakni Kementerian Kesehatan, PT Afi Farma Pharmaceutical Industry, PT Universal Pharmaceutical Industry, PT Tirta Buana Kemindo, CV Mega Integra, PT Logicom Solution, CV Budiarta, PT Megasetia Agung Kimia dan BPOM. “Hampir 50 korban yang menjalin komunikasi intens dengan kami. Dari mana saja? terutama Jabodetabek, Jawa Barat, ada juga dari Jawa Timur bahkan dari Bali. Artinya hampir semua korban itu sepakat dengan gerakan bersama,” kata Perwakilan Tim Advokasi untuk Kemanusiaan Awan Puryadi di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (30/11). (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id