Bambang Soesatyo (net)
Isu menarik pagi ini, statemen Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet soal Pemilu 2024 perlu dipikir ulang panen kecaman, bahkan ada yang minta dia mundur dari Ketua MPR. Bamsoet pun jelaskan, pernyataannya itu hanya ajakan untuk berpikir, bukan bermaksud untuk tunda pemilu. Isu menarik lainnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut koruptor lebih takut dimiskinkan daripada dipenjara. Korupstor tak takut ancaman hukuman badan, tak takut dengan hukuman penjara, takutnya kalau dimiskinkan. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep alngsungkan akad nikah dengan Erina Sofia Gudono di Pendopo Ambarrukmo, Depok, Sleman, DIY, Sabtu (10/12). Salah satu pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Mukmin, Ngruki, Solo, Abu Bakar Ba’asyir mendoakan acara tasyakuran pernikahan Kaesang dengan Erina Gudono berjalan lancar dan aman. Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur dibongkar tanpa izin oleh sejumlah orang. Kasatreskrim Polres Malang Iptu Wahyu Rizki Saputro mengatakan, penyidik telah memeriksa 11 orang saksi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil memberi isyarat akan bergabung ke partai politik (parpol) bulan ini. Berikut isu selengkapnya.
1. Jubir PKS M Kholid mengkritik Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang meminta agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dipikirkan ulang. Kholid menyatakan Bamsoet kurang bijak dalam mengeluarkan pernyataan itu. “Saya kira pandangan Pak Bambang Soesatyo kurang bijaksana. Sebagai Ketua MPR RI beliau harus menjadi the guardian of constitution, penjaga konstitusi,” ujar Kholid dalam pesan singkatnya, Jumat (9/12). Kholid menjelaskan, MPR seharusnya menjaga suara nurani dan akal sehat bangsa. Dia menegaskan Bamsoet tidak boleh membuka peluang penundaan pemilu. “Tidak boleh ada sedikitpun celah untuk membuka peluang munculnya agenda penundaan pemilu, perpanjangan periode kekuasaan presiden dan wakil presiden, atau isu-isu lain yang justru melemahkan komitmen ketaatan kita kepada konstitusi, demokrasi dan reformasi,” tutur dia. Maka dari itu, Kholid berharap pesan politik yang diangkat oleh para pimpinan MPR menunjukkan sikap negarawan, bukan sikap pragmatis atau oportunis. Demokrasi, kata Kholid, harus tetap terawat dan terjaga on the track sesuai cita-cita reformasi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga merespons pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo soal pelaksanaan Pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang. “Apa yang disampaikan Pak Bamsoet tentunya tidak serta-merta mengubah tahapan yang sudah ada,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/12). Legislator Partai Gerindra ini menegaskan, DPR tetap mendukung Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai waktunya yakni 14 Februari 2024. “Pada saat ini DPR dan KPU serta pemerintah masih tetap jalan dalam proses tahapan yang sudah disepakati,” tegas Dasco.
2. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menyayangkan sikap Ketua MPR Bambang Soesatyo yang menyarankan pemilu 2024 dipikir ulang. Ia menyebut, demokrasi yang diperjuangkan dengan jiwa dan darah rakyat mau dibegal Ketua MPR. Iwan memandang, sikap Bamsoet yang menginginkan Pemilu Serentak 2024 ditunda jelas-jelas tidak memiliki semangat demokratis. Menurutnya, jika ada pihak-pihak yang melawan aturan dalam institusi negara, apalagi yang bekerja atas nama rakyat, sebaiknya disingkirkan dari jabatannya. “Wakil rakyat dan juga Ketua MPR model begini sebaiknya mundur saja, tidak amanah terhadap konstitusi, demokrasi dan rakyat,” cetusnya. Iwan Sumule mengingatkan, ketika aturan dalam konstitusi negara dilanggar, maka Indonesia akan menjadi negara barbar tanpa aturan. Jika itu terjadi, rakyat akan menanggung beban paling besar. “Yang lemah (rakyat) akan selalu dimangsa penguasa negara,” ujarnya.
Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo terkait permintaan untuk menilik lagi penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mewakili MPR. “Publik perlu tahu bahwa sudut pandang Pak BS (Bambang Soesatyo), tidak mewakili MPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD 45),” tutur Arsul, Jumat (9/12). Ia meminta masyarakat tidak salah paham dan menganggap komentar Bamsoet adalah sikap MPR. Arsul tak ingin masyarakat menilai MPR sudah menyiapkan langkah untuk melakukan amendemen UUD 45. “Jadi hal ini jangan dipahami bahwa MPR secara keseluruhan sudah sepakat dengan sudut pandang tersebut, dan sudah punya agenda amendemen,” paparnya.
3. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi. “Sudahlah, tak perlu bicara soal menunda atau mengundurkan pemilu karena inkonstitusional dan mengkhianati kontrak politik dengan rakyat,” tegas Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (9/12). Ia mengatakan, ada sejumlah alasan mengapa menunda pemilu melawan konstitusi. Pertama, bertentangan dengan UUD RI 1945, Pasal 22E Ayat (1) yang berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Kedua, bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 167 ayat (1) yang berbunyi “Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali”. “Saya rasa sudah sangat jelas bertentangan dengan konstitusi dan UU, serta tidak diatur mekanismenya (penundaan pemilu) oleh peraturan perundang-undangan, maka lebih baik dihentikan saja,” tegasnya.
Ketua Bappilu Partai Nasdem Effendi Choirie alias Gus Choi mengibaratkan, ajakan Bamsoet agar Pemilu 2024 dipikir ulang sama halnya dengan cari penyakit. Ia meminta semua pejabat negara baik di eksekutif maupun legislatif harus tegak lurus dengan UUD 1945, UU, patuh pada semua peraturan dan kesepakatan. Mereka bekerja di atas UU, bukan atas kepentingan pribadi dan kelompok. Negara ini dalam bahaya kalau pejabatnya tidak konsisten pada UU. Menurut dia, pejabat yang ingin menunda pemilu, memperpanjang jabatan presiden hingga 3 periode, dan lain-lain, itu sama saja dengan mengidap penyakit “covid politik”. Mereka membahayakan negara dan bangsa ketimbang kena Covid-19.
Koordinator Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta semua pihak berhenti mengembuskan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Hal itu merespons pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo yang meminta agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dipikirkan ulang. “Berhentilah menghembuskan angin sesat yang bisa membuat Presiden Jokowi terjerumus,” ujar Herzaky dalam keterangannya, Jumat (9/12). Dalam pandangannya, ketimbang terus mereproduksi wacana perpanjangan masa jabatan presiden dengan ragam narasi, lebih baik para elit politik pendukung Jokowi terus bekerja untuk mensukseskan pemerintahan saat ini. “Fokus membantu Presiden menyelesaikan berbagai permasalahan negeri ini,” ucapnya.
Herzaky menganggap wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang terus disampaikan oleh elite politik tertentu menunjukkan sikap tidak empatinya terhadap masyarakat. Sebab, yang dipikirkan hanya cara untuk melanggengkan kekuasaan yang menguntungkan kelompok atau golongannya sendiri. “Rakyat banyak yang sedang susah, dijepit kemiskinan yang tak kunjung turun, banyaknya pengangguran, dan merebaknya pemutusan hubungan kerja di mana-mana,” tegasnya.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai, pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo soal penyelenggaraan Pemilu 2024 agar ditilik ulang tidak masuk akal. Ia menilai, dengan jabatannya saat ini, Bamsoet mestinya menjadi pihak yang paling memahami bahwa tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai. Sehingga, tak perlu memunculkan isu peninjauan ulang Pemilu 2024. “Pelaksanaan tahapan sejauh ini berjalan dengan baik. Minimal tak terlihat adanya ancaman serius terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024,” ujar Lucius, Jumat (9/12). “Karenanya rasanya cukup mengada-ada alasan yang dikemukakan Ketua MPR yang meminta Pemilu 2024 dipertimbangkan ulang,” sambungnya. Lucius mengatakan, wajar jika pemilu memanaskan dinamika politik dalam negeri. Menurutnya, alasan pemulihan ekonomi usai pandemi Covid-19 tak memiliki korelasi dengan penundaan pemilu. “Jadi saya merasa, apa yang dikhawatirkan Ketua MPR tak cukup sebagai alasan mempertimbangkan jadwal ulang pemilu,” ujarnya.
4. Di sisi lain, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjelaskan pernyataannya soal Pemilu serentak 2024 perlu diperhitungkan kembali. Bamsoet menyebut pernyataannya itu hanya ajakan untuk berpikir. Bamsoet menepis anggapan Pemilu untuk ditunda. Penundaan itu bisa terlaksana, kata dia, jika ada faktor mendesak seperti bencana alam atau perang. “Melintirnya kejauhan. Yang minta pemilu ditunda siapa? Tahapan pemilu sedang berjalan. Kecuali ada sesuatu hal yang luar biasa sebagai mana diatur dalam konstitusi dan UU. Misalnya, faktor alam dan non-alam, perang dan lain-lain yang membuat pemilu tidak bisa dilaksanakan seluruhnya atau sebagian,” kata Bamsoet saat dimintai konfirmasi, Jumat (9/12). “Saya kan hanya mengajak berpikir. Masa berpikir saja tidak boleh,” tuturnya.
Pernyataan Pemilu serentak untuk dihitung kembali, kata dia, sebagai bentuk diskusi terbuka dengan publik. Ia menegaskan keputusan tetaplah mengikuti konstitusi. “Saya sudah buka diskursus publik. Silakan utarakan tanpa kemarahan. Yang pasti, konstitusi kita sudah mengatur dengan jelas, pemilu dilakukan setiap lima tahun. Masa jabatan presiden lima tahun, maksimal dua periode,” tegasnya. Bamsoet menyebut untuk mengubah atau mengamandemen kan keputusan itu bukan perkara yang mudah. Harus ada alasan yang jelas disertai argumentasi dan kajian akademis. “Tidak hanya itu, syarat pentingnya adalah harus didukung sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR yang berjumlah 711 dari 9 Fraksi di DPR, dan 136 anggota DPD. Serta, untuk mencapai qorum harus dihadiri oleh 2/3 anggota MPR,” jelas Bamsoet.
“Jadi tidak mudah. Satu atau dua fraksi saja tidak hadir, sidang MPR tidak dapat dilanjutkan,” sambungnya.Ia memastikan saat ini MPR tak ada keputusan untuk mengambil jalan amandemen. Ia mempersilakan pihak yang kontra untuk menyampaikan argumentasi dengan landasan. “Bagi yang tidak setuju, silahkan dengan argumentasinya. Yang pasti, kami saat ini di MPR telah sepakat tidak mengambil jalan amandemen untuk menghadirkan kembali PPHN (Pokok-pokok Haluan Negara) sebagai cetak biru atau bintang pengarah bagi kepemimpinan Indonesia dalam jangka panjang, agar berkesinambungan dan berkelanjutan,” pungkasnya
5. Ketua KPK Firli Bahuri menyebut koruptor lebih takut dimiskinkan daripada dipenjara. “Kajian menunjukkan para pelaku korupsi tidak takut dengan ancaman hukuman badan, tidak takut dengan hukuman penjara, tapi takut kalau dimiskinkan,” kata Firli Bahuri pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (9/12). Di hadapan Wapres Ma’ruf Amin, Firli memaparkan kinerja KPK dalam memproses hukum para pelaku tindak pidana korupsi.
Berdasarkan data KPK, Firli menyebut pihaknya sudah memproses hukum 1.479 tersangka sejak 2004 hingga saat ini. Mayoritas tersangka yang dijerat KPK beragam, dari pihak swasta, DPR, menteri, hakim, hingga DPRD. “Sejak KPK berdiri, sudah ada yang tertangkap dan sudah ditahan, dan sudah diadili sebanyak 1.479 tersangka terdiri dari beberapa profesi yang sudah ditayangkan,” ujar purnawirawan jenderal bintang tiga polisi ini.
Wapres Ma’ruf Amin mengatakan korupsi punya daya rusak yang luar biasa karena bisa turunkan kualitas hidup, merusak demokrasi, menghambat pembangunan hingga meruntuhkan hukum. Ma’ruf mengingatkan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang kini menjadi perhatian serius dunia. “Korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian kita. Perjuangan kita untuk pulih dari krisis yang disebabkan oleh munculnya beragam tantangan baru di bidang ekonomi, politik, sosial dan lingkungan hidup, hanya akan berhasil kita menangkan apabila kita menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan bebas korupsi,” ujar Ma’ruf saat membuka puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (9/12).
ICW memperingati Hakordia yang jatuh pada 9 Desember, dengan perasaan berkabung. Sebab, kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, harapan masyarakat terhadap komitmen negara dalam memberantas korupsi telah runtuh. “Hakordia tahun ini layak disikapi dengan rasa berkabung,” kata Kurnia dalam keterangan resminya, Jumat (9/12). Kurnia mengatakan, selama pemerintahan Presiden Jokowi, KPK diserang habis-habisan melalui jalur politik. Serangan itu dilakukan dalam pembentukan undang-undang yang diinisiasi pemerintah bersama DPR. Beberapa bentuk serangan tersebut antara lain, revisi regulasi kelembagaan, pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi yang semakin mudah, serta pemangkasan hukuman bagi koruptor yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. “Keseluruhan problematika tersebut dihasilkan dengan jalur politik,” tutur Kurnia.
6. KPK menyita uang sebanyak Rp1,5 miliar terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan dan penerimaan gratifikasi Bupati Bangkalan, R. Abdul Latif Amin Imron (RALAI). “Dari proses penyidikan ini, KPK telah melakukan penyitaan uang di antaranya uang Rp1,5 miliar yang menjadi barang bukti,” ujar Jubir KPK Ali Fikri pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (9/12). Ali menjelaskan uang Rp1,5 miliar tersebut akan dikonfirmasi lebih lanjut oleh tim penyidik lewat pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka. Ali Fikri menyampaikan, setidaknya sudah 27 saksi yang diperiksa dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi Ra Latif. KPK menduga tersangka Bupati Bangkalan, Jawa Timur, R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) menerima suap sekitar Rp5,3 miliar dalam kasus dugaan suap lelang jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten tersebut. “Jumlah uang yang diduga telah diterima tersangka RALAI melalui orang kepercayaannya sekitar Rp5,3 miliar,” kata Ketua KPK Firli Bahuri, kemarin.
7. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep alngsungkan akad nikah dengan Erina Sofia Gudono di Pendopo Ambarrukmo, Depok, Sleman, DIY, Sabtu (10/12). Presiden Jokowi merasa berbahagia Kaesang melepas masa lajangnya, hari ini. Seluruh keluarga besarnya ikut bahagia. “Seluruh keluarga besar tentu saja sangat senang, sangat bahagia. Karena ini anak bungsu,” kata Jokowi usai mengikuti acara midodareni di kediaman Erina Sofia Gudono di Sleman, Yogyakarta, Jumat (9/12) malam.
Abu Bakar Ba’asyir, salah satu pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Mukmin, Ngruki mendoakan acara tasyakuran pernikahan putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono berjalan lancar. Abu Bakar Ba’asyir berharap acara pernikahan Kaesang dan Erina berlangsung aman. Pernyataan itu disampaikan Ba’asyir lewat sebuah video berdurasi 58 detik yang tersebar melalui aplikasi perpesanan. “Bapak-bapak, dan ibu-ibu yang sedang datang menghadiri perkawinan ini dan yang selanjutnya, kepada bapak-bapak penjaga keamanan, bapak-bapak polisi agar supaya keamanannya dijaga dengan baik, dan para tamu ini diterima dengan baik. Dan Insya Allah dengan niat supaya menghadiri perkawinan dengan aman,” kata Ba’asyir dalam video tersebut, Jumat (9/12).
Empat menteri Jokowi lakukan pengecekan langsung lokasi akad nikah Kaesang Pangarep dan Erina Sofia Gudono di Pendopo Ambarrukmo, Depok, Sleman, DIY, Jumat (10/12) sore. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Pernikahan Kaesang-Erina Erick Thohir, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Mereka datang dalam waktu berbeda, namun mereka meninjau lokasi secara bersamaan.
8. Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur dibongkar tanpa izin oleh sejumlah orang. Kasatreskrim Polres Malang Iptu Wahyu Rizki Saputro mengatakan, penyidik telah memeriksa 11 orang saksi. “Sampai saat ini sudah 11 orang saksi diperiksa. Yang terakhir adalah H, penanggung jawab kegiatan pembongkaran,” kata Wahyu, Jumat (9/12). Pembongkaran terhadap aset Stadion Kanjuruhan dilakukan pada 28 November 2022. Pagar pembatas antara tribun dengan lapangan dirobohkan dengan peralatan las. Dua area blok paving di dekat pintu evakuasi juga dibongkar.
9. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil memberi isyarat akan bergabung ke partai politik (parpol) bulan ini. Namun ia menyebut keinginan masuk parpol itu masih dalam rencananya.”Ya nanti, pokoknya masih di bulan ini. Insya Allah waktu imsak sudah dekat. Insya Allah bulan ini,” tegasnya, Sabtu (10/12). Namun, Emil enggan membocorkan partai mana yang akan menjadi pilihannya untuk berlabuh. Tetapi kemungkinan ke PAN karena ia meminta awak media untuk menanyakan soal itu ke Ketua DPP PAN Bima Arya yang sedang bersama dirinya. “Tanya ke Kang Bima,” ujarnya sambil tertawa.
10. Ketua Bappilu DPP Partai Nasdem Effendi Choiriealias Gus Choi menyebut, Koalisi Perubahan sudah disepakati ketiga partai yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Gus Choi menyatakan, ketiga partai sudah setuju berkoalisi menghadapi Pemilu 2024. “Jadi sudah disepakati berkoalisi, Koalisi Perubahan itu sudah disepakati, sudah final. Koalisi Perubahan dibentuk tiga partai yaitu Nasdem, Demokrat, PKS. Insya Allah itu sudah final, itu sudah sepakat,” ujar Gus Choi, Jumat (9/12). Ia menyampaikan, ketiga partai tinggal mencari momentum yang tepat untuk deklarasi. Dijelaskan, Nasdem sudah pernah mengusulkan Koalisi Perubahan dideklarasikan 10 November 2022. Namun, saat itu, Demokrat dan PKS belum siap.
“Mungkin yang faktor eksternal itu kan mereka mau dukung siapa? Wapresnya siapa? Jadi berbagai sisi dihitung, berbagai hal dipertimbangkan. Nah itulah kemudian dicarikan momentum yang tepat. Kapan? Boleh Januari, boleh Februari. Yang penting calon presidennya sudah ada,” tuturnya. Gus Choi menegaskan, partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan sudah sepakat Anies Baswedan yang menjadi capresnya. Anies kerap ikut dalam pertemuan tim kecil Nasdem-Demokrat-PKS. “Jadi Anies capres sudah final. Kemudian istilah koalisi kerja sama bertiga namanya Koalisi Perubahan final, itu sepakat,” kata Gus Choi.
Namun Jubir PKS M Kholid mengatakan, PKS masih menunggu keputusan Majelis Syuro perihal pilihan capres dan koalisi menghadapi Pilpres 2024. “Kami menunggu keputusan dari Majelis Syuro. Karena kewenangan deklarasi koalisi dan capres itu ada di Majelis Syuro,” ujar Kholid saat dimintai konfirmasi, Jumat (9/12). Kholid menyebut keputusan dari Majelis Syuro PKS akan keluar pada akhir tahun 2022. “Doakan akhir tahun ini Majelis Syuro akan menghasilkan keputusan terbaik,” ucapnya.
11. Kejagung RI belum menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terkait kasus tambang batu bara ilegal di Kaltim hingga Rabu (7/12) siang. “Sampai sejauh ini ya saya baru menerima informasi dari media. Nanti saya cek dulu apakah ini sudah ada SPDP apa tidak. Biasanya dalam waktu 3 hari penyidik itu wajib menyerahkan SPDP kepada penuntut umum,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Kantor Kejagung, Jakarta, kemarin. Sebagai informasi, dalam kasus tambang ilegal itu, Bareskrim Polri telah tetapkan 3 orang sebagai tersangka. Salah satunya, mantan anggota Polres Samarinda Ismail Bolong. Ketut mengatakan, pihaknya masih menunggu SPDP dari penyidik Bareskrim Polri. “Iya karena baru kemarin mungkin kita baru menunggu ini ya. Saya juga cek, kalau seandainya sudah dikirim pasti kita terima dan kita sampaikan ke media,” ucapnya.
12. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Emanuel Gobay mendesak Komnas HAM segera menyurati Kejagung terkait penuntasan HAM berat Paniai. Gobay ingin Komnas HAM meminta Kejagung untuk melakukan penyidikan ulang. Sebab, pada penyidikan sebelumnya Kejagung hanya menetapkan terdakwa tunggal dalam kasus kejahatan kemanusian yang tersistematis itu. “Meminta Ketua Komnas HAM RI segera menyurati Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan kembali Bekas Perkara Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai dan menetapkan Tersangka Baru,” kata Gobay, Jumat (9/12). (HPS)
