Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais (net)
Isu menarik pagi ini, KPU putuskan Partai Ummat besutan Amien Rais tidak lolos verifikasi faktual sehingga tidak bisa mengikuti Pemilu 2024. Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menunjuk eks Wamenkumham Denny Indrayana untuk menggugat ke Bawaslu. Isu lain yang tak kalah menarik, Wakil Ketua DPRD Jatim dan Kasubag Risalah Sekretariat DPRD Jatim kena OTT KPK. Presiden Jokowi menyampaikan pidato yang cukup kritis pada KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa di Gedung Europa, Brussels, ia mendorong kemitraan ASEAN dan Uni Eropa didasarkan pada prinsip kesetaraan, tak boleh mendikte. Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak pandang bulu dalam menegakkan dugaan tindak pidana yang dilakukan jajarannya, meskipun pelakunya berpangkat jenderal. Waketum PKB Jazilul Fawaid mendesak TNI dan Polri segera menumpas teroris KKB sampai ke akar-akarnya, kalau perlu gunakan tangan besi. Berikut isu selengkapnya.
1. Partai Ummat besutan Amien Rais tidak lolos verifikasi faktual sehingga tidak bisa mengikuti Pemilu 2024. Itulah keputusan KPU dalam rapat plenonya di Jakarta, Rabu (14/12). Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengatakan pihaknya telah membentuk tim advokasi yang diketuai oleh mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana untuk lakukan gugatan ke Bawaslu. “Partai Ummat akan upayakan cara-cara yang bisa ditempuh terutama membawa gugatan Partai Ummat ke Bawaslu. Kami telah membentuk tim advokasi hukum Partai Ummat yang diketuai Denny Indrayana,” kata Amien Rais dalam konferensi pers virtual, Rabu (14/12).
Amien mengatakan pihaknya merasakan perlakuan tidak adil dari KPU NTT dan Sulawesi Utara karena dua penyelenggara pemilu di daerah itu mempersulit pihaknya dalam proses verifikasi faktual. “Kami duga telah dipersulit dengan segala cara agar Partai Ummat tidak lolos. Bukti-bukti kesaksian tertulis dan bukti digital telah kami miliki,” kata Amien. Di sisi lain, Denny Indrayana mengatakan gugatan ke Bawaslu akan diajukan dalam waktu dekat. “Insyaallah dalam tiga hari ke depan, kami akan sampaikan keberatan tersebut kepada Bawaslu tentu disertai dengan dokumen, bukti, kesaksian yang kami miliki untuk menguatkan Partai Ummat layak dijadikan peserta pemilu 2024,” ujar Denny.
Seperti diketahui, KPU memutuskan 17 partai politik lolos verifikasi faktual dan dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2024. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno penetapan partai politik peserta pemilu 2024 di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/12). “Memutuskan menetapkan keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dan parpol lokal Aceh, menetapkan 17 partai politik sebagai peserta pemilu DPR, DPRD, Tahun 2024,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari.
Verifikasi faktual dilakukan terhadap sembilan partai nonparlemen. Dari sembilan parpol nonparlemen itu, KPU menyatakan dan menetapkan Partai Ummat tak memenuhi syarat (TMS). Partai Ummat gagal menjalani verifikasi di Provinsi Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Dari sembilan partai non-parlemen yang mengikuti proses verifikasi, hanya Partai Ummat yang dinyatakan tidak lolos. Sedangkan, delapan partai nonparlemen sisanya dinyatakan memenuhi syarat (MS). Parpol nonparlemen yang memenuhi syarat itu adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Gelora, Partai Perindo, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, dan Partai Buruh.
Berikut rincian nomor urut 17 partai politik peserta Pemilu 2024. PKB nomor urut 1, Partai Gerindra nomor urut 2, PDI-P nomor urut 3, Partai Golkar nomor urut 4, Partai Nasdem nomor urut 5, Partai Buruh nomor urut 6, Partai Gelora nomor urut 7, PKS nomor urut 8, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) nomor urut 9, Partai Hanura nomor urut 10, Partai Garuda nomor urut 11, PAN nomor urut 12, Partai Bulan Bintang (PBB) nomor urut 13, Partai Demokrat nomor urut 14, PSI nomor urut 15, Perindo nomor urut 16, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor urut 17. KPU juga tetapkan nomor urut enam partai politik lokal Aceh peserta Pemilu 2024. Yakni, Partai Nanggroe Aceh (PNA) nomor urut 18, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat) nomor urut 19, Partai Darul Aceh (PDA) nomor urut 20, Partai Aceh nomor urut 21, Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh nomor urut 22, dan Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA) nomor urut 23.
2. Kemendagri menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih (DP4) untuk keperluan Pemilu 2024 kepada KPU RI, pada Rabu (14/12). Wakil Mendagri John Wempi Wetipo menyampaikan, data kependudukan ini dihimpun hingga akhir semester I tahun 2022. “DP4 Pemilu 2024 berasal dari data kependudukan semester 1 tahun 2022 yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui sistem informasi kependudukan secara terpusat dan diperkuat melalui proses perekaman KTP elektronik,” kata John di Kantor KPU, kemarin.
John menyampaikan, data by name by address ini juga telah disesuaikan dengan peristiwa-peristiwa kependudukan lain, seperti pindah-datang dan juga kematian. Penduduk yang masuk dalam DP4 adalah WNI yang akan berusia 17 tahun atau lebih pada hari H Pemilu 2024 dan bukan anggota TNI/Polri. “Kemendagri menyerahkan DP4 untuk Pemilu 2024 kepada KPU dengan jumlah 204.656.053 jiwa, terdiri dari laki laki sebanyak 102.181.591 jiwa dan perempuan sebanyak 102.474.462 jiwa meliputi 38 provinsi,” ujar politisi PDI-P itu.
3. KPK lakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan DPRD Jawa Timur (Jatim), Rabu (14/12) malam. Pihak yang dikabarkan terjaring operasi senyap itu adalah Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak dan Kasubag Risalah Sekretariat DPRD Jatim, Afif. Penyidik KPK juga menyegel ruangan Sahat dan Afif di DPRD Jawa Timur. Akan tetapi, belum diketahui kasus yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim. “Infonya begitu [Sahat dibawa KPK], karena juga tidak tahu sendiri, infonya kemarin itu,” kata Sekretaris DPRD Jawa Timur, Andik Fadjar Tjahjono saat dikonfirmasi, Kamis (15/12). Andik membenarkan ruangan Sahat di DPRD Jatim telah disegel penyidik lembaga antirasuah. Terdapat stiker berlambang KPK di pintu ruangan tersebut. “Infonya benar [ruangan Sahat disegel]. Karena kebetulan saya di luar kota, saya di Malang,” ujarnya.
Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengakui, KPK lakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Sejumlah uang turut diamankan dalam OTT tersebut. “Dalam penangkapan tersebut KPK mengamankan beberapa orang dan sejumlah uang sebagai barang bukti yang masih terus kami kembangkan,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Kamis (15/12). Ghufron mengungkapkan OTT ini terkait dugaan korupsi yang dilakukan penyelenggara negara. Namun, Ghufron masih enggan merinci siapa Wakil Ketua DPRD Jatim yang terjaring OTT pada Rabu (14/12) kemarin. Dia hanya menegaskan, saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan. “Terkait dugaan tindak pidana korupsi terhadap seseorang yang diduga penyelenggara negara. Penyelidik KPK masih melakukan pemeriksaan, mohon bersabar untuk keterangan lebih lengkap pada saatnya kami akan umumkan setelah selesai proses pemeriksaan,” tuturnya.
Jubir KPK Ali Fikri juga membenarkan KPK lakukan OTT di Surabaya, Jatim dan mengamankan sejumlah pihak. “Benar, tadi malam, KPK lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak di Surabaya Jatim,” kata Ali Fikri, Kamis (15/12). Ali mengatakan saat ini tim KPK masih terus mengumpulkan bahan keterangan dari pihak-pihak yang diamankan. “Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat,” ucapnya.
4. Presiden Jokowi menyampaikan pidato yang cukup kritis pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa di Gedung Europa, Brussels, Rabu (14/12). Jokowi mendorong agar kemitraan ASEAN dan Uni Eropa didasarkan pada prinsip kesetaraan. “Jika kita ingin membangun sebuah kemitraan yang baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan, tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours,” tegasnya da;am tayangan YouTube Sekretariat Presiden, kemarin. Presiden Jokowi pun mengungkapkan, selama beberapa dekade, Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse. Ke depannya, kawasan Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. “Dengan demikian kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi menyampaikan dua hal penting dalam pidatonya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa (UE) di Gedung Europa, Brussels, Belgia, Rabu (14/12). Pertama, Presiden Jokowi menyerukan kemitraan ASEAN-UE harus berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang inklusif. Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan pandangannya terhadap proposal Regulasi Deforestasi Uni Eropa yang justru berpotensi menciptakan hambatan. “Indonesia ingin menekankan bahwa pembangunan yang inklusif dan bernilai tambah akan mendukung ketahanan ekonomi dunia secara berkeadilan. Dalam kaitan inilah Indonesia akan terus membangun industri hilirisasi,” ujar Jokowi dalam siaran pers Sekretariat Presiden. Jokowi mengatakan hanya dengan hilirisasi, Indonesia dapat melakukan lompatan kesejahteraan dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif.
Kedua, Presiden Jokowi mendorong kemitraan ASEAN-UE harus membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Krisis energi menurutnya merupakan sebuah keniscayaan, sehingga transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan. “Saya menghargai dukungan Uni Eropa terhadap Bali Energy Transition Roadmap yang dihasilkan KTT G20 bulan lalu. Kemitraan ASEAN-UE harus memobilisasi pembiayaan dan alih teknologi ramah lingkungan dan memperkuat ekosistem pengembangan energi baru terbarukan,” jelasnya. Kepala Negara juga mendorong Kemitraan ASEAN-Uni Eropa untuk bekerja sama demi masa depan ASEAN, Uni Eropa dan dunia yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. “Kerja sama yang didasari prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan,” tambah Jokowi.
5. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak pandang bulu dalam menegakkan dugaan tindak pidana yang dilakukan jajarannya, meskipun mereka berpangkat jenderal. Ia meminta agar tindakan tegas terhadap eks Kadivpropam Polri yang notabene jenderal bintang dua, Ferdy Sambo, juga berlaku untuk polisi berpangkat bintang lain. Terkini, dugaan penyelewengan melibatkan jenderal Korps Bhayangkara menyeret Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto yang namanya dikaitkan dengan tambang ilegal. “Jangan ada pandang pulu dan tebang pilih. Informasi apa pun, dalami, lakukan pemeriksaan, apakah itu memeriksa Kabareskrim yang dibunyikan Sambo dkk, ataukah Sambo, lakukan. Termasuk video Ismail Bolong kemarin,” ungkap Didik dalam sebuah talkshow, kemarin.
“Ketika kita bicara penyimpangan maupun tindak pidana, itu tidak mengenal pangkat dan jabatan. Kalau kemudian diskursusnya sekarang di kelembagaan polri ada informasi atau dugaan melibatkan pejabat A, B, C, saya berharap Kapolri melakukan penindakan tegas dan terang,” lanjutnya. Menurutnya, Kapolri harus konsisten pada pernyataannya tempo hari bahwa memotong ikan busuk harus dimulai dari kepalanya. Ucapan tersebut, menurut Didik, seharusnya menjadi garansi bahwa Polri di bawah kepemimpinan Sigit tidak boleh menoleransi penyimpangan atau kejahatan yang dilakukan anggotanya sendiri.
Dalam talkshow tersebut, Didik Mukrianto juga menganggap wajar jebloknya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Apalagi, saat ini Polri diterpa isu miring soal perang bintang, di mana nama-nama jenderal dan eks jenderal disebut terlibat dalam tindak pidana berkaitan dengan bisnis haram. “Bagaimana kemudian masyarakat bisa membangun trust kepada polisi ketika mereka di antara sesamanya saling membuka aib dan ini kejahatan yang diumbar-umbar?” ungkap Didik. “Saya ini termasuk sedih melihat kepolisian, apa pun alasannya. Saya tidak bicara argumentasi atau alasannya, siapa yang melakukan, fakta yang saya pahami adalah saat ini terkesan adanya saling membuka aib di kepolisian, di pejabat tinggi,” ujar dia. Menurut Didik, kebobrokan di pucuk Korps Bhayangkara sangat mungkin mencerminkan kinerja Polri di jajaran bawah. Hal ini selaras dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa “ikan busuk” harus dipotong dari kepalanya.
Guru Besar dan Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meilala meminta Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto tak ikut campur dalam proses pengungkapan kasus tambang ilegal di Kaltim. Dalam pandangannya, Polri harusnya membuktikan lebih dulu bahwa Agus tak terlibat dalam perkara tersebut. “Kalau kita bicara organisasi yang dingin, menurut saya, Pak Agus harus parkir lebih dulu, atau minimal tidak boleh terlibat dalam (pengungkapan) kasus ini karena ada conflict of interest,” ujar Adrianus dalam talkshow tersebut.
Namun, ia tak yakin langkah itu bakal ditempuh oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sebab, menurut dia, selama ini Sigit selalu menggunakan pendekatan halus dalam menyelesaikan persoalan di tubuh Polri. Pendekatan itu, lanjut Adrianus, diterapkan agar soliditas di tubuh Polri tak terganggu. “Dewasa ini, ketika Polri di serang sana-sini, pendekatan yang dipakai Kapolri dan jajarannya adalah bagaimana agar kapal besar ini tidak oleng, tapi bagaimana agar tenang saja,” ungkapnya. Maka, Adrianus menyimpulkan bahwa langkah untuk menonaktifkan Agus sementara tidak akan ditempuh.
Kriminolog Adrianus Meilala mengatakan perang bintang di tubuh Polri biasanya melibatkan pihak-pihak yang mempunyai persoalan di masa lalu. Ia menjelaskan saling serang yang melibatkan pejabat tinggi (pati) Polri terjadi karena saling mengetahui rahasia masing-masing. “Hampir bisa dikatakan semua orang yang terlibat perang bintang ini pasti punya dosa masa lalu, punya track record yang jelek,” ujar Adrianus. Menurut dia, hal itu tak lepas dari sejarah masa lalu kepolisian ketika masih menjadi satu organisasi dengan TNI. Di masa pemerintahan Orde Baru, Polri mengalami kekurangan anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.
Maka banyak pihak bekerja dalam keterbatasan sehingga mencari dana operasi melalui sumber-sumber ilegal. “Ya minta (dana) ke tersangka, mengkondisikan penasihat hukumnya, mengusahakan dana-dana masyarakat, pengusaha-pengusaha,” tutur dia. Sayangnya, setelah reformasi dan Polri berdiri sendiri pola-pola itu tidak sepenuhnya berubah. Padahal infrastruktur, sumber daya manusia, dan anggaran Polri sudah lebih baik dari zaman Orde Baru. Kebiasaan beberapa anggota Polri yang tak berubah itu, lanjut Adrianus, kerap dimanfaatkan untuk saling menjegal satu sama lain.
6. Kompolnas menyebut, kasus dugaan suap Ismail Bolong yang diduga menyeret Kabareskrim Komjen Agus Andrianto akan diusut usai kasus kepemilikan tambang ilegal di wilayah Kalimantan Timur rampung. Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto, menyebut, saat ini Mabes Polri tengah berupaya merampungkan kasus kepemilikan tambang ilegal yang dimiliki Ismail Bolong tersebut. Kata Benny, setelah masalah itu rampung diusut, akan dilakukan pengembangan terkait pihak-pihak yang diduga mengetahui praktik tambang tersebut. Puncaknya, Polri akan mengusut aliran dana hasil tambang ilegal milik Ismail Bolong itu. Benny menyebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bakal dilibatkan untuk mengusut aliran dana tambang ilegal Ismail Bolong. “Dalam konteks (aliran dana) ini perlu pelibatan dari PPATK,” kata Benny lagi.
7. Empat warga sipil menjadi korban pembunuhan teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Waketum PKB merangkap Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mendesak TNI dan Polri segera menumpas teroris KKB sampai ke akar-akarnya, kalau perlu gunakan tangan besi. “Tindakan KKB keji dan biadab, saya mendesak TNI/Polri untuk segera ambil tindakan tegas dan terukur menumpas KKB sampai ke akar-akarnya. Hemat kami, zero tolerance bagi kelompok bersenjata yang membunuh dan keji, apalagi kejadian ini terus berulang. Gunakan ‘tangan besi’ untuk menumpas mereka,” kata Jazilul, Rabu (14/12). “Jangan sampai terlihat lemah, buktikan bahwa TNI/Polri kita terlatih dan mampu menghadapi kelompok kecil bersenjata itu. Jika masih kurang kuat maka tambah lagi dukungan fasilitas, logistik dan personil agar segera tuntas,” pungkas Jazilul yang anggota Komisi III DPR itu.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Eva Yuliana meminta agar masyarakat tetap tenang, waspada, saling menjaga sembari mempercayakan kepada Polri dan TNI untuk meredam dan mengusut tuntas aksi kekerasan tersebut. “Jelas aksi brutal ini adalah tindakan terorisme, dan aksi terorisme harus dibasmi sampai ke akar akarnya. Saya meminta Polri dan juga BNPT agar berperan aktif untuk membuat blueprint penanganan aksi terorisme di Papua,” imbuh Eva. Eva menyebut menangkap pelaku KKB adalah hal pertama yang harus dilakukan TNI-Polri. Selain itu yang tidak kalah penting adalah pemerintah bersama sama stakeholder masyarakat memperkuat persatuan bangsa. ‘’Kedamaian dan stabilitas politik tidak bisa tercipta oleh pemerintah saja, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, TNI dan Polri, tapi juga masyarakat melalui stakeholder masing-masing harus terlibat dalam mewujudkannya,” kata Eva.
Seperti diberitakan, KKB menembak mati 4 warga sipil. Kasus pembunuhan empat orang oleh teroris KKB itu terjadi di dua lokasi, yaitu di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, dan Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Ada tiga warga yang tewas dibunuh di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Sementara di Kabupaten Puncak, seorang warga yang dibunuh merupakan pegawai Bank Papua.
8. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Eddy Junarsin mengatakan, kinerja dan prospek ekonomi global pada tahun 2023 diperkirakan akan memburuk dengan risiko resesi dan tingkat inflasi tinggi serta diikuti ketidakpastian ekonomi tinggi yang disebabkan oleh volatilitas keuangan global. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi makro Indonesia lebih ketat untuk mengatasi dampak ancaman resesi 2023. “Harapannya resesi global tidak terjadi. Mudah-mudahan koordinasi global lebih baik sehingga pemulihan menjadi lebih cepat,” ucap Eddy dalam keterangannya pada laman UGM, Rabu (14/12).
Eddy menyebutkan, rata-rata inflasi negara global mencapai 9,2 persen dan diharapkan bisa melunak di bawah angka tersebut. Saat ini, kata Eddy, tingkat inflasi negara eropa akibat dampak perang Rusia dan Ukraina mencapai 10 persen, sedangkan Amerika Serikat mencapai 7,1 persen. “Negara maju seperti Amerika tingkat inflasinya sampai 9 persen. Sekarang 7,1 persen. Turun 1 hingga 2,5 persen saja mereka sangat senang. Eropa sekarang (inflasi) 10 persen. Indonesia sekitar 5,42 inflasinya, lebih moderat daripada negara maju,” ujarnya. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di angka 5,3 persen rata-rata per tahun dalam enam kuartal terakhir, merupakan prestasi tersendiri. Pasalnya Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif dalam dua kuartal di masa awal pandemi lalu.
9. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah batalkan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Pemprov Maluku Utara dan Pemkab Halmahera Selatan dengan PT Leadership Islands Indonesia (PT LII) terkait pengelolaan Kepulauan Widi. ‘’Pemerintah akan batalkan MoU tersebut karena isinya atau prosedurnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan isi MoU itu sendiri tidak pernah ditepati oleh PT LII. Jadi kita akan batalkan itu,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (14/12). Sejalan dengan itu, Pemerintah akan membentuk satgas untuk meneliti izin pemanfaatan atau investasi yang dilakukan di pulau-pulau terluar.
10. KPK akan periksa isteri mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming terkait pembelian jam tangan mewah seharga Rp1,95 miliar. Mardani adalah terdakwa perkara dugaan korupsi izin usaha pertambangan. JPU KPK, Budhi Sarumpaet, menyatakan, keterangan istri Mardani sebagai saksi dibutuhkan untuk mengungkap apakah jam tangan diberikan ke istri terdakwa atau tidak. “Saksi yang merupakan istri terdakwa nantinya digali keterangan terkait jam tangan seharga Rp1,95 miliar yang pernah dipesan terdakwa,”ujar Budhi Sarumpaet, di Banjarmasin, Rabu (14/12).
11. Perancis akhirnya menjadi lawan Argentina di final Piala Dunia 2022. Hal itu dipastikan setelah Perancis mengalahkan Maroko. Laga Perancis vs Maroko tercipta pada semifinal Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt, Al Khor, Qatar, Kamis (15/12) dini hari WIB. Pertandingan Perancis vs Maroko tersebut berakhir dengan skor 2-0. Perancis menang berkat dua gol yang dicetak Theo Hernandez pada menit kelima dan Randal Kolo Muani (79′). Hasil ini memastikan Perancis yang berstatus juara bertahan lolos ke final dan akan melawan Argentina yang lebih dulu melaju ke partai puncak usai menang 3-0 atas Kroasia.
Timnas Perancis mencetak gol cepat pada menit kelima melalui gol akrobatik Theo Hernandez. Gol pembuka tim berjuluk Les Bleus itu dicetak oleh Theo Hernandez yang berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang Maroko. Berdasarkan data Opta, ini menjadi gol tercepat yang pernah dicetak di semifinal Piala Dunia sejak edisi 1958. Saat itu, pemain Brasil Vava membukukan gol dalam waktu dua menit ke gawang Perancis. Gol tersebut juga membuat Theo Hernandez menjadi pemain pertama dari kubu lawan yang menjebol gawang Maroko di Piala Dunia 2022.
12. Hisyam Bin Alizein alias Umar Patek menangis meminta maaf atas peristiwa bom Bali I pada 2002 silam yang menewaskan 202 orang, sebagian besar warga Australia. Permohonan maaf itu diutarakan Patek saat berada di Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Lamongan, Jawa Timur, Selasa (13/12) lalu. “Saya tidak segan-segan dan tidak bosan-bosan menyampaikan permohonan maaf yang tak terhingga kepada seluruh korban bom Bali serta keluarga korban Bom Bali. “Saya memohon maaf dengan penuh ketulusan dari hati saya, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Apa pun negara mereka, apa pun suku bangsa mereka, apa pun agama mereka, saya memohon maaf dengan ketulusan hati,” Ujar Patek. Ia mafhum perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, kelak. (HPS)
