Anies Baswedan (net)
Isu menarik pagi ini adalah dugaan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah yang menyebut public mulai bosan dengan sosok mantan Mendikbud itu, sebab narasi yang disampaikan Anies dalam setiap safari politiknya itu-itu saja. Jubir PKS Muhammad Kholid mengatakan, yang bosan pengamat, bukan rakyat karena menurut pengamatannya, sambutan rakyat gegap gempita dan membludak setiap menyambut kedatangan Anies. Isu menarik lainnya, DPP PDI-P mengumpulkan 40 senior partainya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (17/12), Puan Maharani menyebut, partainya sudah memiliki capres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Pesta sepakbola dunia di Qatar sudah berakhir Senin (19/12) dini hari tadi. Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 setelah meraih kemenangan atas Perancis lewat adu penalti. Presiden Jokowi lantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI, hari ini. Hasil survei SMRC menyebut, elektabilitas PAN hanya 1,7 persen, petinggi PAN tak percaya karena tak sesuai kenyataan. Berikut isu selengkapnya.
1. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, naiknya elektabilitas Anies Baswedan menurut survei berbagai lembaga merupakan imbas deklarasi pencalonan presiden yang diumumkan Nasdem pada awal Oktober lalu. Momentum deklarasi pencapresan Anies dinilai tepat karena berdekatan dengan lengsernya Anies dari kursi Gubernur DKI Jakarta. “Memang elektabilitas Anies naik. Itu kan efek deklarasi. Momentum Anies ini kan desainnya luar biasa, sebulan sebelum lengser kan momentumnya mengarah ke Anies,” kata Adi Prayitno, kemarin.
Adi menduga, naiknya elektabilitas Anies merupakan euforia sesaat. Kini, publik mulai bosan dengan sosok mantan Mendikbud itu, sebab narasi yang disampaikan Anies dalam setiap safari politiknya itu-itu saja. Selain itu Anies juga tak melakukan manuver politik apa pun. Ia menilai, pencapresan Anies terkesan serba tanggung. Di satu sisi, Nasdem menghendaki Anies lanjutkan program-program Presiden Jokowi jika terpilih sebagai presiden 2024. Namun di sisi lain, Nasdem berkoalisi dengan dua partai oposisi yakni Demokrat dan PKS yang kerap tak sejalan dengan program dan kebijakan pemerintah. “Kan Nasdem selalu bilang Anies akan menang, melanjutkan program-program Jokowi, di mana letak perubahannya?” kata Adi lagi.
2. Jubir PKS Muhammad Kholid tak sependapat dengan pernyataan Adi Prayitno yang menyebut publik merasa bosan dengan narasi perubahan yang dibawa Anies Baswedan. Sebaliknya, dia melihat tingginya antusias masyarakat terhadap Anies yang hendak maju sebagai calon presiden (capres) 2024. “Yang bosan pengamat, bukan rakyat. Saya amati, di berbagai kunjungan Pak Anies ke daerah, sambutan rakyat gegap gempita membludak,” kata Kholid, Minggu (18/12). Kholid mengatakan, antusias masyarakat itu muncul bahkan ketika Anies belum resmi sebagai capres. Perlu diketahui, meski sudah deklarasi maju capres dan diusung Partai Nasdem, Anies belum resmi menjadi capres 2024. Hal ini karena pencapresan secara resmi menunggu pengumuman dari KPU yang dimulai tahun depan. “Padahal beliau belum resmi capres kan, bahkan dilarang izin acaranya di sana sini, tapi justru unstopable. Tak terbendung dukungan arus publik ke beliau,” klaim Kholid. Ia menegaskan, partainya tak masalah Anies Baswedan melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi jika terpilih sebagai presiden 2024. Sebagai oposisi pemerintahan, bukan berarti PKS anti-Jokowi. “Platform perubahan bukan berarti anti-jokowi, asal beda, asal bukan Jokowi. Jadi tidak bisa oposisi biner. Tentu jika ada program yang baik kenapa tidak dilanjutkan?” katanya lagi.
Partai Demokrat dapat memahami bila publik merasa bosan dengan narasi perubahan, termasuk adanya pandangan yang menyebut kenaikan elektabilitas Anes Baswedan sebagai capres terjadi sesaat, sebagai efek euforia pencapresan Anies oleh Nasdem beberapa waktu lalu. Menurut Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, kedua hal itu mahfum terjadi lantaran narasi yang saat ini disampaikan Anies masih terbatas. “Yang utama adalah karena tiket yang belum utuh dan belum deklarasinya Partai Demokrat dan PKS,” ujar Kamhar, Minggu (18/12). Kamhar meyakini, narasi yang disampaikan Anies akan semakin berkembang bila koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat resmi terbentuk. “Termasuk untuk menegaskan sebagai antitesis pemerintahan Jokowi,” jelasnya.
Meski begitu, Kamhar menyatakan, Demokrat hingga kini masih terus mendorong Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono untuk mendampingi Anies sebagai calon wakil presiden (cawapres). Menurut dia, bila keduanya dideklarasikan sebagai pasangan calon, akan semakin menambah penegasan antitesis pemerintahan Jokowi. “Karenanya deklarasi Koalisi Perubahan dan berpasangannya Mas Anies dan Mas Ketum AHY pada saatnya nanti, akan menjadi game changer. Semakin cepat, semakin baik,” ujar Kamhar.
Kamhar menambahkan, partainya tak mempersoalkan apabila nantinya Anies Baswedan melanjutkan sejumlah program kerja Presiden Jokowi bila terpilih menjadi presiden pada 2024. Menurut dia, hal itu tidak bertabrakan dengan misi Demokrat sebagai oposisi pemerintahan dua periode. “Namun jika ada kebijakan yang sudah pas, tentunya kita juga tak menutup mata untuk ditingkatkan,” kata Kamhar lagi. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa semangat koalisi yang akan dibentuk bersama Nasdem dan PKS adalah perubahan. Hal itu juga dinilai sejalan dengan narasi yang selama ini dibangun Anies, yaitu continuity (keberlanjutan) dan change (perubahan).
3. Juru Bicara Muda DPP PKB Dira Martamin menyebut Anies tengah terkena ‘sindrom Thanos’, yakni tokoh antagonis dalam komik dan film superhero. “Pernyataan Anies menunjukan bahwa dia tengah terjangkit sindrom Thanos. Merasa apa yang dilakukan paling hebat dan paling benar. Sehingga menuding pemerintahan antikritik,” kata Dira dalam keterangannya, Minggu (18/12). Menurut Dira, pemerintah di bawah komando Jokowi sangat terbuka dengan kritik. Dia mengungkit Jokowi pernah meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah, tepatnya dalam pernyataan pada Februari 2021 lalu. “Pemerintah sangat terbuka dengan kritik. Justru pernyataan Anies yang mengklaim sering mendapatkan kritik yang akhirnya kritik tersebut harus dijawab satu per satu saat menjabat Gubernur DKI Jakarta menunjukan bahwa ia merasa paling hebat. Padahal, apa yang dilakukan Anies sudah lebih dulu dilakukan pemerintah. Anies terlalu banyak mengklaim,” ujarnya.
4. Bakal Capres Partai NasDem, Anies Baswedan bicara soal dirinya yang kerap mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Dia lalu sempat menyinggung terkait pemerintah saat ini yang terkadang mematikan kritik tersebut. Kritikan tersebut disampaikannya dalam podcast bersama Imam Priyono dan Hendri Satrio seperti disiarkan di YouTube R66 Newlitics. Anies awalnya menjelaskan soal dirinya yang kerap mendapatkan reaksi penolakan dari pihak lain ketika melakukan sesuatu. “Normal (orang lain menolak), apa sih yang disebut kecewa? Kecewa itu kalau tidak sesuai harapan, kalau dia sesuai harapan ya nggak kecewa, kita yang sudah belajar ilmu, kemudian ke sekolah, pendidikan, baca, baca sejarah, tidak ada dalam sejarah yang dalam gelanggang politik 100 persen sependapat. Kan nggak ada, coba kasih contoh 100 persen sependapat,” kata Anies Baswedan saat ditanya soal penolakan terhadap dirinya, Sabtu (17/12).
Anies menjelaskan, dalam berpolitik pasti ada pihak yang tidak sependapat. Dia mengaku tidak panik ketika hal itu terjadi. “Pasti ada yang tidak sependapat, pasti ada yang tidak sependapat sekali, itu perjalanan sejarah ratusan tahun, terus kita ketika lihat ada yang tidak sependapat terus ‘waduh, waduh, panik’, nggak, dari dulu begini kok. Itu adalah kebebasan untuk berpendapat, dihormati, kasih tempat, tidak usah dieliminasi, itu bagian dari normal. Dan adanya perbedaan itu membuat kita harus berikan penjelasan lebih, argumen lebih, memberi manfaat ke siapa? Ke publik,” ucapnya.
5. Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi mengatakan Anies sudah biasa dicaci maki. “Nggak apa-apa. Anies biasa dicaci maki. Semakin dicaci semakin kuat. Semakin diuji semakin mantap nilai kelulusannya,” tegas Gus Choi kepada wartawan, Minggu (18/12). Gus Choi mengatakan Anies disebut kena sindrom Thanos itu adalah penilaian yang bercampur hasutan dan rasa dengki. Namun Gus Choi tak bisa melarang orang untuk memberikan penilaian. “Itu penilaian dia yang bercampur hasut dan dengki. Kita nggak bisa melarang orang lain menilai apa,” kata dia. Menurut Gus Choi, setiap penilaian akan berdampak kepada pihak yang menilai. Dia menyebut Anies tidak masalah dengan penilaian itu. “Tapi setiap penilaian, baik yang positif atau negatif semua berdampak kepada yang menilai. Bagi Anies semua itu nggak ada masalah. Anies akan terus berjalan untuk mengemban misi perubahan untuk Indonesia,” kata Gus Choi.
6. DPP PDI-P mengumpulkan 40 senior partai di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (17/12) terkait persiapan HUT ke-50 PDI-P yang jatuh pada 10 Januari tahun depan. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang memimpin pertemuan itu didampingi Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah, Mindo Sianipar, I Made Urip, Sukur Nababan, dan Eriko Sotarduga. “Kepada para senior yang sudah berjuang dan terus berjuang untuk Indonesia Raya kita, selamat datang dalam forum kangen-kangenan ini. Salam dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto, kemarin. Di antara para senior PDI-P yang hadir antara lain: Panda Nababan, Tumbu Saraswati, Rahmat Hidayat, Rudi Harsa, Emir Moeis, Dewi Jakse, Andreas Pareira, Firman Djaya Daeli, Jacob Tobing, Teras Narang, Idham Samawi, Agnita Singedekane, Pataniari Siahaan, Bambang Praswanto, HM. Sukira, Sirmadji, serta Daryatmo Mardiyanto.
Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengatakan, partainya sudah memiliki calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024. Namun, ia tidak mengungkapkan figur capres tersebut dan waktu pasti deklarasi. “Secepatnya (dideklarasikan), semua deg-degan ya menunggu calon PDI-P. Secepatnya, dan PDI-P sudah punya calon (presiden),” kata Puan di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12). Menurut Puan, deklarasi capres bakal digelar pada 2023. Kata dia, PDIP partainya akan mendeklarasikan capres pada momen yang tepat. “Tanggal, bulan, jam yang terbaik buat calon (presiden) PDI-P. Nanti kita tunggu tahun depan. Harus tahun depan, kalau enggak, keburu 2024,” tegasnya.
7. Pesta sepakbola dunia di Qatar sudah berakhir Senin (19/12) dini hari tadi. Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 setelah meraih kemenangan atas Perancis lewat adu penalty dalam final di Stadion Lusail, Doha, Qatar, tadi pagi. Final Piala Dunia 2022 berlangsung dramatis, memukau, dan menghibur. Argentina dan Perancis saling membalas gol selama 120 menit. Argentina awalnya mampu unggul lebih dulu 2-0 atas Perancis melalui penalty Lionel Messi pada menit ke-23 dan tembakan Angel Di Maria pada menit ke 36. Namun, Kylian Mbappe menyamakan kedudukan melalui dua gol beruntun yang dibuatnya dalam tempo satu menit yakni menit ke 80 penalti dan tembakan dengan kaki kanan pada menit ke 81. Kedudukan jadi sama 2-2. Lewat perpanjangan waktu Lionel Messi membuat gol pada menit ke-108 tetapi lagi-lagi Kylian Mbappe menjadi penyelamat Perancis melalui titik putih pada menit ke 118. Gol Kylian Mbappe memaksa Argentina untuk melanjutkan pertandingan melalui adu penalti. Di momen inilah, ambisi Perancis meraih juara kandas karena 2 pemainnya gagal menceploskan bola ke gawang Argentina. Skor penalty 4-2 untuk Argentina. Perancis memang kalah tetapi permainannya amat mempesona karena semangatnya tinggi dan tak kenal menyerah.
8. Presiden Jokowi akan melantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI, Senin (19/11) hari ini. Rencana pelantikan ini disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin. “Ya,” ujar Bey kepada wartawan, Minggu (18/12). Yudo akan menjabat Panglima TNI hingga memasuki pensiun pada November 2023. Jokowi mengusulkan Yudo sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022, besok.
9. Presiden Jokowi bicara soal pote9. si masalah yang terjadi di tiap pemilihan umum (Pemilu). Salah satu yang disorot Jokowi adalah perihal praktik politik uang. Jokowi menyebut politik uang sebagai salah satu penyakit pemilu. Praktik itu selalu hadir dalam tiap penyelenggaraan pemilu. “Politik uang itu sudah menjadi penyakit di setiap pemilu, pasti ada,” kata Jokowi pada acara Konsolidasi Nasional Bawaslu jelang Pemilu 2024 di Hotel Bidakara, Jaksel, Sabtu (17/12). Jokowi mengatakan praktik politik uang itu selalu dilihatnya berdasarkan pengalamannya mengikuti pemilu mulai tingkat pemilihan daerah hingga pemilihan presiden. “Kalau ada yang bilang nggak ada, pak, sudah nggak ada, pak, saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut pilkada pemilihan walikota dua kali, pemilihan gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan presiden dua kali. Jadi kalau ada yang bantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya, ada,” ujar Jokowi.
Untuk itu, Jokowi meminta peran aktif Bawaslu dalam mencegah tiap potensi pelanggaran pemilu, termasuk politik uang. Jokowi meminta Bawaslu juga melibatkan peran aktif masyarakat. “Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang. Karena kalau ini dibiarkan berlama-lama maka ini akan merusak demokrasi kita, demokrasi Indonesia,” katanya. Jokowi juga meminta Bawaslu mulai memetakan potensi masalah dalam Pemilu 2024. Tiap ruang kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu harus sudah diantisipasi oleh Bawaslu.
“Saya ingin menekankan beberapa hal. Pertama, petakan segera potensi masalah dan kemungkinan terjadinya pelanggaran, harus dipetakan,” kata Jokowi sembari menambahkan, pemetaan potensi masalah itu penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.
10. Hasil Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan elektabilitas PDIP menempati posisi tertinggi jelang pemilu 2024. “PDIP terlihat unggul dalam survei Desember dengan dukungan 24,1 persen. Kemudian posisi berikutnya Golkar 9,4 persen, Gerindra 8,9 persen, Demokrat 8,9 persen,” ujar Direktur Survei SMRC Deni Irvani lewat keterangannya, Minggu (18/12). Ia menjelaskan, jarak antara Golkar, Gerindra, dan Demokrat cukup signifikan dari PDIP. PKS menyusul dengan perolehan 6,2 persen, PKB 6,1 persen, dan Perindo 4,6 persen. Nasdem 3,2 persen, PPP 2,9 persen, dan PAN 1,7 persen. Sementara PBB, Hanura, Garuda, Buruh, PSI hingga Gelora mendapat dukungan di bawah 1 persen.
PAN tak percaya dengan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkini yang menunjukkan elektabilitas PAN hanya mencapai angka 1,7 persen. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto melihat hasil survei itu tidak sesuai kenyataan, karena PAN selalu lolos parlementary threshold. “Jauh di atas angka yang ditafsir atau ditampilkan atau dinarasikan oleh lembaga-lembaga survei termasuk SMRC. Oleh karena itu, saya kira mereka ini (lembaga survei) harus tobat. Tobat membangun narasi yang tidak valid dan tidak fair,” kata Yandri ditemui di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (18/12). Yandri kemudian mencontohkan bagaimana partainya lima kali mengikuti pemilu berturut-turut. Dalam lima kali itu pula, PAN juga lolos parlemen. Oleh karena itu, ia menilai hasil survei tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Di sisi lain, PAN juga menduga ada pihak yang memesan khusus ke SMRC terkait hasil itu. “Faktanya, PAN itu selalu lolos dan bahkan jauh melampaui sampai 6,5 angka ya kan. Kalau mereka bilang 1,7 atau 1,9 jadi 7,9 ya kan. Jadi 8,7 gitu lho,” ujarnya.
11. Sejumlah laporan dugaan kecurangan Pemilu 2024 ditemukan di sejumlah daerah. Hal itu berdasarkan laporan yang dihimpun Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih melalui pos pengaduan yang telah dibuka sejak pekan lalu. Perwakilan koalisi dari ICW Kurnia Ramadhana mengklaim, sedikitnya tujuh KPUD tingkat provinsi dan 12 KPUD tingkat kabupaten/kota, mengikuti instruksi dari KPU RI untuk berbuat curang dalam proses verifikasi faktual. Setidaknya, ada dua kecurangan, yakni dalam bentuk intervensi dan iming-iming. Pertama, Kurnia menjelaskan, anggota KPU RI diduga mendesak anggota KPUD untuk mengubah status verifikasi partai politik.
“Dari awalnya tidak memenuhi syarat berubah menjadi memenuhi syarat,” terang Kurnia saat menutup pos pengaduan mereka, Minggu (18/12). Namun, anggota KPUD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, tak sepakat dengan intervensi yang dilakukan melalui sambungan video call itu. Koalisi menduga ada keterlibatan Sekretaris Jenderal KPU Bernard Darmawan Sutrisno dalam hal ini. Kurnia menuding Bernard memerintahkan jajaran sekretaris di tingkat provinsi untuk melakukan hal yang sama. Bernard diduga memerintahkan sekretaris KPUD tingkat provinsi agar memerintahkan operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) di tingkat kabupaten/kota, mendatangi kantor KPU provinsi untuk mengubah status verifikasi parpol.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menuntut KPU lakukan audit Sipol menyusul dugaan kecurangan dalam verifikasi faktual parpol oleh komisi tersebut. Berdasarkan laporan, penyelenggara Pemilu di daerah dipaksa mengubah status beberapa partai politik dalam Sipol dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) sebagai peserta Pemilu 2024. “(Tuntutan) pertama, mengaudit secara besar-besaran Sipol dan menyampaikan secara terbuka/transparan kepada masyarakat. Itu yang kami tunggu-tunggu,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana lagi. Sementara Bawaslu RI mengakui masih mengalami keterbatasan akses terhadap Sipol KPU. Padahal, Sipol menjadi instrumen dalam rekapitulasi verifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengeklaim, keterbatasan ini berpengaruh terhadap kualitas pengawasan mereka dalam tahapan verifikasi keanggotaan partai politik yang belakangan diwarnai isu kecurangan. “Kalau pertanyaannya apakah itu mempengaruhi Bawaslu? Iya. Kami harus mengatakan iya,” kata Lolly dalam jumpa pers, Kamis (15/12) lalu.
Sekjen KPU RI, Bernad Darmawan Sutrisno membantah tudingan soal keterlibatannya dalam dugaan rekayasa hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024. Sebelumnya, tudingan ini dialamatkan gabungan LSM yang mengatasnamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu. “Tuduhan bahwa saya melakukan intimidasi dan ancaman melalui video call pada tanggal 7 November 2022, itu tidak benar,” ujar Bernad, Minggu (18/12). “Karena setiap kegiatan sudah ada tim teknis yang memiliki tugas untuk menjelaskan substansi,” tegasnya. Bernad menjelaskan, sekretariat di setiap tingkatan KPU, baik provinsi ataupun kota/kabupaten, berfungsi sebagai supporting system. “Sekretariat memberikan dukungan teknis administrasi kepada ketua dan anggota KPU (baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota),” ujarnya.
12. Komnas HAM menyebut, lebih dari 300.000 WNI terancam tanpa kewarganegaraan/stateless di negeri jiran, Malaysia. “Konjen Indonesia di Malaysia mencatat WNI yang berpotensi menjadi stateless di Sabah, Malaysia, sebanyak 151.979 orang WNI di Kinabalu, dan 173.498 orang di Tawau, dengan total keseluruhan 325.477 orang,” ucap Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM RI Anis Hidayah dalam keterangan tertulis, Minggu (18/12) sore. Masalah ini juga ditemukan di Filipina. Pada Maret 2022 lalu, Menkumham Yasonna Laoly sempat melawat ke Filipina dan menyambangi sekitar 800 WNI stateless di Davao, Mindanao. Anis menganggap, persoalan ini masih menjadi masalah krusial bertepatan dengan Hari Buruh Migran Internasional yang jatuh hari ini, selain juga persoalan kekerasan hingga kematian yang masih rutin dialami para buruh migran Indonesia di mancanegara, khususnya Malaysia. (HPS)
