Gedung KPK (net)
Isu menarik hari ini adalah langkah KPK menahan Hakim Yustisial Mahkamah Agung (MA) Edy Wibowo karena diduga menerima suap Rp 3,7 miliar terkait pengurusan kasasi Yayasan Rumah Sakit (RS) Sandi Karsa Makassar (SKM) di MA. Penahanan ini menambah daftar panjang Hakim Agung yang dicokok KPK karena terkait kasus suap penanganan perkara di MA. Isu menarik lainnya, pemerintah sudah anggarkan pengadaan rumah untuk Jokowi di Colomadu, Karanganyar, Jateng setelah pensiun dari presiden kelak. Densus 88 Antiteror Polri akan libatkan ormas Islam seperti Banser NU hingga Kokam untuk menjaga gereja selama Natal 2022. Puncak perayaan pergantian malam tahun baru di DKI Jakarta akan dipusatkan di TMII, bukan di Monas dan Bundaran HI seperti tahun sebelumnya. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno siap maju sebagai Capres 2024. Berarti, dia ‘melawan’ keputusan partainya yang telah menetapkan Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Survei Charta Politika menyebut, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto berpotensi unggul jika berduet sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Berikut isu selengkapnya.
1. KPK menahan Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti di Mahkamah Agung (MA) Edy Wibowo karena diduga menerima suap Rp 3,7 miliar terkait pengurusan kasasi Yayasan Rumah Sakit (RS) Sandi Karsa Makassar (SKM) di MA. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, perkara ini berawal ketika PT Mulya Husada Jaya menggugat penundan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada Yayasan RS Sandi Karsa Makassar. Gugatan dilayangkan di Pengadilan Negeri Makassar. Majelis hakim pada pengadilan tingkat I tersebut menyatakan Yayasan RS Sandi Karsa Makassar pailit. “Majelis hakim kemudian memutuskan, Yayasan RS Sandi Karsa Makassar dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya,” kata Firli dalam konferensi pers di KPK, Senin (19/12). Merasa keberatan atas putusan ini, pihak RS Sandi Karsa Makassar mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mereka meminta agar putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan yayasan tersebut bangkrut ditolak.
“Memutus Yayasan Rumah Sakit SKM tidak dinyatakan pailit,” ujar Firli. Menurut Firli, pada Agustus 2022, Ketua Yayasan RS Sandi Karsa Makassar bernama Wahyudi Hardi mendekati dua PNS di MA. Yakni, Muhajir Habibie dan Albasri. Wahyudi meminta kedua pegawai MA itu memantau dan mengawal proses kasasi yang diajukan Yayasan RS Sandi Karsa Makassar. KPK menduga Wahyudi bersepakat dengan Albasri dan Muhajir untuk kepentingan pengawalan ini. “Sebagai tanda jadi kesepakatan, diduga ada pemberian sejumlah uang secara bertahap hingga mencapai sekitar Rp 3,7 miliar kepada Edy Wibowo,” ujar Firli. Adapun suap diberikan melalui Muhajir dan Albasri. Penyerahan uang dilakukan di Mahkamah Agung ketika proses kasasi masih berlangsung. Tujuannya, mempengaruhi isi putusan permohonan kasasi yang diajukan RS Sandi Karsa Makassar. “Setelah uang diberikan maka putusan kasasi yang diinginkan Wahyudi Hardi dikabulkan dan isi putusan menyatakan RS Sandi Karsa Makassar tidak pailit,” kata Firli.
Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, penetapan tersangka terhadap Edy berawal dari rangkaian penyidikan perkara suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Firli mengatakan, dalam penyidikan itu, pihaknya telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menetapkan dugaan pidana suap pengurusan perkara di MA naik ke tahap penyidikan. “KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka Edy Wibowo, Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti di Mahkamah Agung,” kata Firli. Ia mengungkapkan, Edy ditahan terkait perkara yang berbeda dengan dua kasus Hakim Agung, Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.
Sudrajad Dimyati terjerat dalam kasus suap pengurusan kasasi perdata Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Sememtara itu, Gazalba Saleh terjerat suap kasasi perkara pidana KSP Intidana. Sedangkan Edy diduga menerima suap terkait kasasi gugatan Yayasan Rumah RS Sandi Karsa Makassar. Dalam permohonan kasasi itu, pihak RS Sandi Karsa Makassar meminta tidak dinyatakan pailit. “Sebagai tanda jadi kesepakatan, diduga ada pemberian sejumlah uang secara bertahap hingga mencapai sekitar Rp 3,7 miliar,” kata Firli. Dalam perkara ini, Edy disangka melanggar pasal Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a dan b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasa Korupsi.
Hakim Yustisial Edy Wibowo membantah telah menerima uang terkait suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Bantahan itu disampaikan melalui kuasa hukumnya, Ahmad Yani. Menurut Yani, kliennya terseret dalam kasus ini karena namanya disebut oleh orang lain yang terjerat kasus suap pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di MA. “Tidak terima sama sekali. Memang kayaknya nama dia disebut oleh orang lain, tapi apa buktinya?” kata Yani di gedung Merah Putih KPK, Senin (19/12). Yani bahkan mengklaim kliennya beritikad baik saat KPK melakukan tangkap tangan terhadap hakim, pegawai MA, pengacara, dan pihak swasta pada akhir September lalu. Saat mengetahui sejumlah koleganya terjaring OTT dan ia mendapatkan telepon dari KPK, Edy datang untuk memberikan keterangan. Dalam pemeriksaan itu, Edy Wibowo mengaku tidak mengetahui pemberian sejumlah uang terkait pengurusan perkara KSP Intidana.
“Edy sudah jelaskan bahwa dirinya tidak tahu, di perkara tersebut dia hanya sebagai panitera,” ujar Yani. Menurut Yani, kliennya hanya membuat pandangan atau pendapat hukum untuk kemudian diserahkan kepada Hakim Agung. Kliennya tidak berkaitan dengan pihak lain. Yani juga mengklaim Edy tidak mengenal para pihak yang berperkara dan tidak menjalin hubungan dengan mereka. “Ia tidak pernah berhubungan, menurut keterangan dia,” kata Yani. Sebelumnya, KPK mengumumkan telah menetapkan satu tersangka baru dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tersangka baru itu merupakan hakim yustisial di MA. “Saat ini KPK telah menetapkan 1 orang hakim yustisi di MA sebagai tersangka,” kata Ali Fikri.
2. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penganggaran rumah dari negara untuk Presiden Jokowi (setelah purna tugas, red) sudah sesuai peraturan. Hanya saja, Presiden Jokowi memilih lokasi rumah pensiunnya itu di luar Jakarta. Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani, nanti ada perbedaan dari sisi nilai tanah maupun anggaran pembangunan. “Kalau itu kan begitu sudah ditetapkan lokasinya oleh beliau, nanti diestimasi sesuai dengan proses yang diatur dalam peraturan. (Besar anggarannya) sesuai aturan. Sudah ada standarnya,” ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/12). “Jadi enggak ada yang kontroversi. Hanya, kalau dulu biasanya para presiden itu (memilih) lokasinya di Jakarta. Kalau beliau (Jokowi) kan di luar Jakarta. Jadi, nanti komparasinya dari sisi nilainya juga akan ada perbedaan,” katanya lagi.
Sri Mulyani mengungkapkan, penganggaran untuk pembangunan rumah Jokowi setelah pensiun itu adalah ranah bendahara umum negara. Namun, ia tidak menyampaikan besaran standar pagu anggaran yang dimaksud. “Kalau itu anggaran di dalam bendahara umum negara. Dan nilainya kan enggak sangat (besar) itu, artinya sudah terbiasa dengan para presiden dan wakil presiden,” ujar Sri Mulyani. Sebelumnya, Deputi Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, rumah dari negara untuk Presiden Jokowi sebenarnya sudah disiapkan sejak periode pertama dirinya menjabat. Tepatnya, disiapkan saat tiga tahun sebelum masa jabatan Presiden Jokowi berakhir untuk periode pertama. Namun, saat itu Jokowi menolak persiapan fasilitas tersebut. “Dalam penyediaan rumah kepada Pak Jokowi, sebetulnya sesuai ketentuan. Rumah tersebut dapat diperoleh setelah menyelesaikan periode pertama jabatan Presiden RI (2014-2019),” ujar Bey dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (17/12). “Dan perencanaan dilakukan tiga tahun sebelum masa jabatan berakhir yaitu pada tahun 2017. Untuk pembangunannya dapat dilaksanakan dua tahun sebelum masa jabatan berakhir yakni tahun 2018, namun Pak Jokowi (saat itu) menolak,” lanjutnya.
Bupati Karanganyar Juliyatmono menyebutkan, Kepala Negara sudah memilih lokasi untuk rumah yang diberikan kepadanya, yakni di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Kabar tersebut dikuatkan penjelasan dari Camat Colomadu Sriyono Budi Santoso. Menurut Sriyono, lokasi rumah untuk Jokowi berada di Jalan Adi Sucipto, Blulukan, Colomadu, Karanganyar. Tepatnya berada di sebelah timur Rumah Makan Taman Sari. Bupati Karanganyar menyebut, lahan untuk rumah Jokowi dari negara di Colomadu sudah dibayar. Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari Istana soal rumah untuk Jokowi tersebut. Namun, Menkeu telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 120/PMK.06/2022 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden RI. Aturan itu diteken pada Juli 28 Juli 2022. Permenkeu ini mencabut dua aturan sebelumnya, yakni Permenkeu Nomor 189 Tahun 2014 dan Permenkeu Nomor 203 Tahun 2014 yang juga mengatur soal rumah untuk presiden saat tak lagi menjabat.
Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mengaku tak ada pembahasan dengan ayahnya soal hadiah rumah dari negara di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Gibran juga mengaku tak pernah meninjau lokasi bakal rumah untuk Jokowi usai tak menjabat pada 2024. “Nggak ada obrolan (dengan Jokowi). Aku durung, ngopo ngecek (saya belum, ngapain ngecek),” kata Gibran di Balai Kota Solo, Jateng, Senin (19/12). Wali Kota Solo itu mengaku tak mengetahui pertimbangan Jokowi memilih Colomadu ketimbang Kota Solo. Dia mengaku tak pernah menanyakan hal itu ke ayahnya. “Nggak tahu. Jangan tanya saya, saya nggak punya wewenang di situ,” ujarnya. Gibran juga mengaku tak tahu apakah Jokowi nantinya akan tinggal di Colomadu atau di Solo. “Aku ra ngerti (Saya tidak tahu). Nggak ada pembahasan, ngopo (ngapain) dibahas,” ucapnya.
3. Densus 88 Antiteror Polri akan melibatkan organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam seperti Banser NU hingga Kokam dari Muhammadiyah untuk menjaga gereja-gereja selama Natal tahun ini. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pelibatan ormas Islam ini bagian dari bentuk toleransi antarumat beragama. “Kami juga bekerja sama dengan TNI, pemda, dan juga organisasi masyarakat, dalam hal ini dari Banser, dari Kokam, dari Ansor, dan ormas yang ada di wilayah masing-masing,” kata Listyo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12).
4. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan setidaknya ada 24 orang ditangkap terkait tindak pidana terorisme sejak kejadian bom bunuh diri di Mapolsek Astanaanyar, Bandung, Rabu (7/12) lalu. Sigit mengumumkan penangkapan itu dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. “Enam orang kita amankan dari wilayah Jawa Barat, 7 orang dari wilayah Jawa Tengah, dan 11 orang dari wilayah Sumatera Utara,” kata Sigit di Istana Negara, Senin (19/12). Menurut Sigit, jajaran Densus 88 AT Polri akan meningkatan kewaspadaan menjelang momen Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Polri, kata dia, juga bekerja sama melakukan sosialisasi dengan organisasi masyarakat (ormas) dan mantan-mantan narapidana teroris
Densus 88 Antiteror Polri kembali tangkap 10 terduga teroris di wilayah Sumatera. Dengan demikian totalnya ada 11 orang yang telah diamankan polisi. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan penangkapan itu bagian dari kegiatan ‘preventif strike’ yang dilakukan Densus 88 dalam rangka pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023. “Densus 88 melaksanakan kegiatan preventif strike di wilayah Sumatera. Berhasil mengamankan sebelas pelaku teroris,” ujarnya kepada wartawan, Senin (19/12).
5. Puncak perayaan pergantian malam tahun baru di DKI Jakarta akan dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang digelar di Bundaran HI hingga Monas. Hal itu diungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E Zulpan berdasarkan pembahasan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral rangka Operasi Kepolisian Terpusat ‘Lilin Jaya 2022’, Senin (19/12). “Dalam rapat [di Mapolda Metro Jaya] tadi sudah diputuskan jadi untuk tingkat DKI Jakarta yang di wilayah hukum Polda Metro Jaya puncak perayaan pergantian tahun direncanakan di Taman Mini Indonesia Indah,” kata Zulpan kepada wartawan.
6. Ahli Digital Forensik Adi Setya mengungkapkan, ada nama kontak ‘Tuhan Yesus’ dalam grup WhatsApp ‘Duren Tiga’ yang dibuat tiga hari setelah Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J tewas. Hal itu disampaikan Adi saat dihadirkan sebagai saksi pada sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Yosua di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (19/12). Mulanya, pengacara Ricky Rizal menanyakan terkait kebenaran grup WhatsApp Duren Tiga dan nama-nama kontak yang berada dalam grup tersebut. “Saudara Ahli, tadi Ahli menjelaskan ada grup WhatsApp Duren Tiga ya? Pertanyaan kami siapa saja yang ada di dalam grup WhatsApp tersebut? “Sebutkan saja kalau tidak bisa ditampilkan di layar,” kata pengacara Ricky Rizal. “Pertama kontak WhatsApp atas nama Richard, kedua atas nama Ricky Wibowo, ketiga atas nama Damson Koban, berikutnya atas nama Deden, kemudian kontak atas nama Irjen Ferdy Sambo, kontak WhatsApp atas nama Putri Candrawathi, kontak WhatsApp atas nama Diryanto, kontak WhatsApp atas nama Om Kuat,” jawab Adi.
7. Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara kasus dugaan kepemilikan tambang batu bara ilegal Ismail Bolong Cs di wilayah Kaltim. “Kamis 15 Desember penyidik Dittipider Bareskrim Polri telah mengirimkan berkas perkara atas nama IB (Ismail Bolong), BP (Budi), RP (Rinto) ke JPU Kejagung,” ujar Karo Penmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers, Senin (19/12). Ramadhan menyebut berkas tersebut akan diteliti oleh jaksa penuntut umum (JPU). Nantinya, setelah JPU menyatakan berkas lengkap, penyidik Bareskrim akan melimpahkan tersangka dan barang bukti atau pelimpahan tahap II.
“Bila berkas dinyatakan lengkap oleh JPU, penyidik Polri akan melakukan pelimpahan tahap II baik tersangka maupun barang bukti sehingga perkara tersebut bisa segera disidangkan,” ujarnya. Sebelumnya, Bareskrim Polri membeberkan peran Ismail Bolong dan dua tersangka lainnya terkait kasus tambang ilegal di wilayah Kaltim. Kabag Penum Humas Polri Kombes Nurul Azizah menjelaskan tersangka Ismail Bolong yang merupakan Komisaris PT Energindo Mitra Pratama (EMP) berperan mengatur kegiatan pertambangan di perusahaan tersebut. Padahal berdasarkan data yang ada, PT EMP sama sekali tidak memiliki izin usaha penambangan.
8. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno siap maju sebagai Capres 2024. Berarti, dia ‘melawan’ keputusan partainya yang telah menetapkan Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Sandiaga mengklaim Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak keberatan jika dirinya menyatakan siap menjadi Capres 2024. Sandiaga mengaku dirinya selalu mengabari Prabowo jika hendak bicara soal capres. Menurutnya, Prabowo tak pernah protes dengan manuver-manuver itu. “Kita selalu rutin berkomunikasi, baik bertemu di saat kabinet dan acara lain, dan tak ada keberatan dan tak ada kekhawatiran,” kata Sandiaga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/12).
Sandiaga menyatakan dirinya juga menjalankan perintah Prabowo dalam safari politik. Dia menghimpun aspirasi dari masyarakat di berbagai daerah. Ia mengatakan, manuver untuk menggolkan jadi capres tak mengganggu fokusnya sebagai kader Gerindra. Sandiaga juga sadar Gerindra masih mengusung Prabowo sebagai capres. “Per hari ini, saya kader Partai Gerindra. Saya loyal saya ikut arahan pimpinan dan apa yang saya jalankan ini saya konsultasikan,” ujarnya.
Sandiaga Uno menegaskan, dirinya masih berstatus sebagai kader Partai Gerindra dan loyal pada pimpinan partai. Sandiaga menyatakan, kegiatan safari politiknya pun dilakukan atas hasil konsultasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. “Per hari ini saya kader Partai Gerindra, saya loyal, saya ikut arahan pimpinan dan apa yang saya jalankan ini tentunya saya konsultasikan dengan Pak Prabowo,” kata Sandiaga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/12). Sandiaga mengklaim, Prabowo tak keberatan dengan pertemuan dirinya dengan elite parpol. Ia mengatakan, sebagian kelompok yang ia datangi sebetulnya merupakan pendukung Prabowo sehingga ia sekaligus menampung aspirasi untuk Prabowo.
Sandiaga juga memandang bahwa pertemuannya dengan partai-partai politik merupakan bentuk silaturahmi dengan tokoh-tokoh yang dianggap berpotensi maju sebagai calon presiden. “Buat saya ini sih bagian dari silaturahmi masing-masing elite partai politik untuk lebih mengenal yang akan potensi dinominasikan, kita harus siap jika ditunjuk juga siap untuk menjalankan,” kata dia. Akan tetapi, Sandiaga menegaskan, hingga kini dirinya tetap mematuhi arahan Prabowo untuk fokus dalam tugasnya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
9. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, Anies Baswedan berpeluang memenangi Pilpres 2024 jika berpasangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut dia, peluang itu cukup besar jika dua figur calon presiden (capres) pesaing Anies, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto mendapatkan ganjalan. “Potensi kemenangan itu akan semakin besar jika Ganjar masih menjomlo, alias belum dapat dukungan,” ujar Ari, Senin (19/12). “Atau koalisi Gerindra masih mengandalkan pasangan Prabowo-Muhaimin,” katanya lagi. Menurut dia, jika Anies dan AHY jadi berpasangan, keduanya bakal kian memperkuat representasi calon pemimpin dari kelompok oposisi. Sebab, saat ini masyarakat yang tak puas dengan kinerja pemerintah hanya berharap pada dua sosok tersebut. Apalagi, Anies dan AHY sama-sama masif melakukan safari politik untuk menyapa masyarakat. “Jika Anies sudah intensif melakukan kampanye di berbagai daerah, kemudian ditopang oleh kuatnya elektoral cawapres, maka tentu saja bisa membuka peluang munculnya poros Anies-AHY yang berpotensi menang di Pilpres 2024,” papar dia.
10. Survei Charta Politika memperlihatkan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto berpotensi unggul jika berduet sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Dari simulasi sejumlah nama yang disandingkan dengan nama lainnya, pasangan Ganjar-Prabowo paling banyak dipilih oleh responden. Bahkan, perolehan suara Ganjar dan Prabowo mengungguli pasangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono jika keduanya berduet. Simulasi tersebut tak hanya melibatkan empat nama, tetapi juga sejumlah nama lain yang disebut-sebut berpotensi maju sebagai capres dan cawapres. Berikut hasil perolehan suara para tokoh berdasar lima kali simulasi dengan tiga pasangan capres-cawapres pada setiap simulasi.
Simulasi 1, Ganjar Pranowo-Prabowo Subianto: 43,4 persen, Anies Baswedan-AHY: 33,7 persen, Puan Maharani-Andika Perkasa: 3,9 persen, Tidak tahu (TT)/Tidak jawab (TJ): 18,9 persen. Simulasi 2, Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto: 34,3 persen, Anies Baswedan-AHY: 29,1 persen, Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar: 25,9 persen, TT/TJ: 10,7 persen. Simulasi 3, Ganjar Pranowo-Andika Perkasa: 34,9 persen, Anies Basweda-Ridwan Kamil: 28 persen Prabowo Subianto-Khofifah Indar Parawansa: 24,9 persen TT/TJ: 12,2 persen Simulasi 4 Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno: 36,8 persen Anies Baswedan-Andika Perkasa 25,7 persen, Prabowo Subianto-Ridwan Kamil: 25,6 persen, TT/TJ: 12 persen. Simulasi 5, Ganjar Pranowo-Ridwan Kamil: 37,8 persen, Anies Baswedan-Ahmad Heryawan: 25,5 persen, Prabowo Subianto-Muhainin Iskandar 25 persen, TT/TJ: 11,7 persen
Ketua Bappilu Partai Nasdem Effendi Choirie alias Gus Choi memastikan, jika eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipercaya rakyat memimpin Indonesia, dia tidak akan sok-sokan hingga merasa benar sendiri. Gus Choi menyebut Anies, Nasdem, beserta koalisinya, bukan tipe yang seperti itu. “Jika diberi kepercayaan rakyat untuk memerintah, bukan sok-sokan, merasa jadi jagoan, atau merasa benar sendiri. Anies dan Nasdem tidak begitu,” ujar Effendi, Senin (19/12). Ia menjamin, jika Anies terpilih menjadi presiden, dia akan mengapresiasi hasil kerja Presiden Jokowi sebagai pendahulunya. Menurut dia, keberhasilan rezim terdahulu harus diteruskan demi menciptakan pemerintahan yang sehat.
“Meneruskan yang baik-baik sebagai bagian dari kontinuitas dan sustain dalam sebuah pemerintahan yang normal dan sehat,” tuturnya. Sementara itu, kata Effendi, perubahan beserta inovasi juga akan dilakukan oleh pemerintahan Anies. Hal itu dilakukan demi merespons tuntutan dan perkembangan zaman. “Inilah filosofi, akhlak, dan konsep Nasdem dan Anies dan koalisinya,” imbuhnya. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, menempatkan Anies Baswedan sebagai oposisi dari pemerintahan sangat tidak sesuai. Hal itu merespon pernyataan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno bahwa Nasdem bersama Anies Baswedan mengusung poros perubahan tetapi melanjutkan program-program Presiden Jokowi jika terpilih menjadi presiden pada tahun 2024.
11. Presiden Jokowi secara resmi melantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Istana Negara, Senin (19/12). Pelantikan itu berdasarkan Keppres No. 91/TNI Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan. Usai pembacaan Keppres, dilakukan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Jokowi. “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya. Demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Yudo saat mengucapkan sumpah dan janji. “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” lanjut Yudo.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berjanji segera terbang ke Papua untuk mengetahui kondisi keamanan di Papua secara langsung. “Nanti saya pada kesempatan pertama akan datang ke sana bersama kepala staf angkatan untuk melihat secara nyata apa sih sebenarnya yang terjadi di sana,” kata Yudo usai dilantik menjadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12). Rencananya Yudo akan menggunakan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani isu keamanan di Papua. Yudo mengatakan, dalam kunjungannya itu, ia akan mendengarkan masukan dari prajurit TNI yang bertugas di Papua, pemerintah daerah, serta tokoh agama dan masyarakat setempat. Ia terlebih dulu mendengarkan pendapat para pemangku kepentingan tersebut sebelum memutuskan strategi penanganan Papua. “Pendekatan yang di lapangan ini apa yang ada di sana, jadi enggak harus belum-belum sudah diputuskan. Nanti saya putuskan, memutuskannya setelah saya cek dulu,” kata Yudo. Ia menekankan, operasi TNI di Papua kini lebih menonjolkan operasi teritorial dengan tetap memberikan tindakan tegas sesuai aturan hukum. “Nanti tentunya akan kita evaluasi dulu, baru nanti saya laporkan ke Bapak Presiden situasi yang ada,” ujar Yudo.
12. Ombudsman RI mencatat ada 170 penjabat (Pj) kepala daerah yang akan dilantik pada 2023. Hal ini diungkapkan Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam catatan akhir tahun Ombudsman di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/12). “(Ada) 101 daerah sudah diangkat penjabatnya di tahun 2022, dan tahun depan ada 170 (Pj) kepala daerah,” ujar Robert. Robert mengatakan pengangkatan PJ tersebut tidak melibatkan partisipasi public. “Publik atau media makin ke sini kan makin sepi saja padahal pengangkatan terus dilakukan setiap bulan tanpa ada suatu dasar dan kerangka regulasi yang jelas,” kata Robert. Ombudsman, lanjut Robert, telah meminta Kemendagri agar publik dilibatkan dalam proses pemilihan Pj kepala daerah tersebut. “Ombudsman sudah menyampaikan, ‘Anda (Kemendagri) harus menyusun peraturan pemerintah (PP) tentang penjabat kepala daerah. Dengan ini, kemudian berbagai mekanisme prosedur persyaratan akan diatur di sana, termasuk pelibatan publik di tahapan mana dan dengan cara seperti apa tuh di PP’,” ujar Robert. Namun, selama ini publik belum dilibatkan sama sekali dalam proses pengangakatan Pj kepala daerah.
13. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya menerima keluhan dari banyak negara soal Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru saja disahkan menjadi Undang-undang (UU). Keluhan itu terkait dengan pasal perzinaan yang ada dalam KUHP baru tersebut. “Sudah banyak (negara) yang menyampaikan (keluhan) ke kami dan kami terus mensosialisasikan bahwa KUHP ini adalah intensinya justru kepastian berinvestasi dan keamanan dan kenyamanan dalam konteks konstruksi hukum yang baru,” ujar Sandiaga Uno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/12). “Jadi ini yang kita sosialiasikan kepada bukan hanya duta besar, tapi juga investor, wisatawan, travel agent dan tour operator,” katanya lagi.
Lebih lanjut, Sandiaga memberikan tanggapan soal travel warning yang diterbitkan pemerintah Australia untuk warganya yang akan bepergian ke Indonesia. Menurut Sandiaga Uno, ia sudah berkoordinasi dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia. “Tadi sudah diklarifikasi oleh Ibu Menlu bahwa yang mereka sampaikan bukan travel warning tapi ada penyampaian perkembangan UU KUHP dan sudah diklarifikasi dan kita akan terus meng-engage dan menyosialisasikan kekhawatiran itu tidak perlu. Karena kita pastikan kegiatan wisatawan Australia, kita akan lindungi ranah privat mereka dan kegiatan pariwisata mereka kita pastikan berlangsung nyaman,” kata Sandiaga lagi.
14. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritik komunikasi publik Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Menurutnya, komunikasi publik Heru lemah, sehingga kebijakan yang dibuat menimbulkan kegaduhan. “Yang menjadi kegelisahan Fraksi PDIP soal komunikasi publik Pak Pj yang relatif lemah, sehingga kebijakan yang dimunculkan Pak Pj menimbulkan kegaduhan,” kata Gembong kepada Heru saat mengunjungi Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Senin (19/12). Menurut Gembong, ada dua kebijakan Heru yang menyebabkan kegaduhan dalam beberapa waktu belakangan ini. Yakni pertama, soal kebijakan menetapkan batas usia maksimal bagi pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) menjadi 56 tahun.
“Walaupun tujuan Pak Pj adalah sesuai dengan aturan yang ada sesuai dengan undang-undang, namun ini menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Ini rakyat kecil yang mengais rezeki di jalanan ibaratnya, di got-got, nyapu jalanan merasa gelisah. Kami F-PDIP menilai kebijakan Pak Pj dalam hal ini sangat minus, sangat minus, bukan sekadar minus,” kata Gembong. Kedua, terkait pergantian slogan Jakarta dari ‘Maju Kotanya, Bahagia Warganya’ menjadi ‘Sukses Jakarta untuk Indonesia’. “Soal komunikasi publik kaitan dengan slogan ‘Sukses Jakarta untuk Indonesia’. Kami kemarin jadi bulan-bulanan juga sama awak media. Karena komunikasi publiknya yang kurang berjalan dengan baik,” tuturnya. Gembong meminta Heru memaksimalkan seluruh potensi SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta agar mampu menerjemahkan kebijakan publik yang dia buat.
15. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil difasilitasi untuk bertemu dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pemerintah Provinsi Riau di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (20/12) hari ini untuk membahas dana bagi hasil (DBH) yang sempat jadi polemik beberapa hari lalu. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menuturkan hasil fasilitasi itu bisa diketahui setelah pertemuan. “Rencananya hari Selasa mau dilakukan pertemuan dengan komponen terkait, tentunya Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian ESDM, Provinsi Riau, dan Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar Fatoni dalam keterangan resmi yang diterbitkan Puspen Kemendagri. Pertemuan ini diagendakan menyusul protes Muhamad Adil terhadap besaran DBH yang dinilai tak sebanding dengan sumber daya alam (SDA) yang dihasilkan daerahnya. (HPS)
