Ketum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang atau OSO (net)
Salah satu isu menarik pagi ini adalah pidato Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias OSO yang menekankan dirinya belum pernah mendukung capres manapun untuk Pilpres 2024, termasuk Anies Baswedan. Ia masih menunggu Jokowi terkait sosok yang akan dia dukung sebagai Capres 2024. Sementara Presiden Jokowi memuji, Partai Hanura merupakan parpol pertama yang acara miladnya dihadiri presiden dan wakil presiden sekaligus. Isu menarik lainnya, penggeledahan ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim bikin heboh. Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Letjen TNI Albertus Budi Sulistya membantah kabar yang menyebutkan, mantan Wapres Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno wafat. Budi menjelaskan, Try Sutrisno dalam kondisi sehat meskipun masih dirawat di RSPAD. Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho menuturkan, belum ada bukti kuat yang menunjukkan Putri Candrawathi menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J. Dugaan kekerasan baru berdasar pengakuan Putri semata. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, Prabowo Subianto merupakan capres tunggal dari partainya. Karena itu, jika ada orang lain yang mengaku jadi capres dari Gerindra, itu ilegal. Sekjen PPP Arwani Thomafi mengusulkan politisi Gerindra Sandiaga Uno sebagai capres ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias OSO menekankan dirinya belum pernah mendukung capres manapun untuk Pilpres 2024, termasuk Anies Baswedan. OSO menyampaikan itu di hadapan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dan sejumlah pimpinan partai politik yang hadir pada HUT ke-16 Hanura di JCC, Rabu (21/12). OSO mengatakan dirinya masih menunggu Jokowi terkait sosok yang akan dia dukung sebagai Capres 2024. “Terus kabinet yang akan datang siapa yang kita pilih? Tunggu Jokowi. Sorry saja. Karena apa? Kita sejak awal kita mendukung Jokowi, sampai (periode) kedua tetap dukung Jokowi, sampai terakhir pun kita dukung Jokowi. Keputusan kan ada di tangan Jokowi, bukan kita. Jangan sok tahu lu. Enak saja. Jangan. Jangan merasa pintar. Pintar ya merasa. Apapun yang dirasakan itu kan terasa,” tegasnya.
OSO mengklaim ada pihak yang mencatut dirinya telah mendukung sosok capres tertentu pda Pilpres 2024. Dia menegaskan dirinya belum pernah mendukung siapapun. “Saya belum pernah dukung siapapun. Apalagi Anies Baswedan yang dipilih. Sorry ya,” katanya. OSO mengaku tersinggung karena ada netizen yang membuat konten seolah dirinya mendukung Anies sebagai Capres 2024. Dia mengaku pidatonya ada yang melintir. “Soalnya itu dibikin di medsos-medsos. Gila. Pidato saya dipelintir, ini enggak boleh. Saya kan teman Anies. Tapi enggak boleh ini dilakukan. Saya ini orang gila juga. Kalau ditanya gila, saya ikut gila,” imbuhnya.OSO yakin Jokowi pasti sudah memikirkan sosok pemimpin yang akan meneruskan kerjanya. OSO berpesan, hasil kerja Jokowi sejauh ini jangan sampai tidak dilanjutkan pemimpin selanjutnya. “Tentu dia punya pikiran-pikiran dengan konsep yang dia kerjakan sekarang itu harus diteruskan oleh pemimpin yang akan datang supaya jangan stuck,” kata OSO.
OSO berseloroh, siapapun capres yang dia dukung, selalu menang. OSO menjelaskan, sampai periode kedua Jokowi menjadi presiden, sosok yang dia dukung itu selalu menang. “Dari dulu saya sebelum di Hanura pun capres yang saya pilih menang. Dari mulai zaman Gus Dur, saya menang. Habibie saya menang. Kemudian zaman Gus Dur saya menang. Zaman Megawati saya menang. Zaman SBY saya menang. Nah zaman Jokowi apa lagi. Jadi hati-hati kalau saya milih ya insya Allah pasti menang,” ujarnya. OSO mengaku akan berkomunikasi dengan Jokowi terlebih dulu sebelum menentukan capres yang akan didukung. Setelah berunding dengan Jokowi selama satu bulan, dirinya akan menentukan pilihan. “Saya itu konsisten. Saya enggak mau dukung si Jokowi, besok dukung si kodok, saya enggak mau,” tuturnya.
2. Presiden Jokowi mengatakan, Partai Hanura merupakan partai pertama yang acara miladnya dihadiri presiden dan wakil presiden sekaligus. Pujian itu disampaikan Jokowi saat membacakan pidatonya pada peringatan HUT ke-16 Partai Hanura di JCC, Rabu (21/12), yang juga dihadiri Wapres Ma’ruf Amin. “Belum pernah dalam sejarah, ulang tahun partai dihadiri presiden dan wakil presiden, hanya di Hanura,” ujar Jokowi disambut sorak-sorai kader dan pengurus Hanura. Jokowi bahkan sempat menantang hadirin untuk memeriksa apakah ada acara hari ulang tahun partai lain yang dihadiri presiden dan wakil presiden. “Belum pernah, coba dicek apakah ada ulang tahun partai dihadiri presiden dan wakil presiden, enggak ada, selain di Hanura,” kata Jokowi lagi.
Ia juga memuji gaya OSO (panggilan akrab Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, red) saat memimpin yel-yel di hadapan kader Hanura. Jokowi yang sempat memimpin yel-yel tersebut mengakui teriakannya tidak menggelegar seperti OSO. “Beliau kalau sudah berbicara tiga tadi, bangkit, jaya, dan menang, kayak halilintar suaranya. Tegas, keras, dan disambut juga seluruh kader-kader dengan sangat semangat,” kata Jokowi.
Dalam pidatonya Presiden Jokowi menduga, dirinya akan kembali disalahkan bila ada tokoh yang ingin maju menjadi calon presiden tetapi tidak mendapatkan kendaraan politik. “Mungkin untuk pilpres, nanti bisa seperti itu lagi, ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden ikut-ikutan,” kata Jokowi. Ia heran kenapa ada pihak yang menuding keterlibatan dirinya, Istana maupun ‘kekuatan besar’ yang menyebabkan seorang tokoh gagal mencalonkan diri sebagai presiden. Ia mengingatkan, meski banyak orang yang ingin maju sebagai calon presiden, tidak semuanya bakal benar-benar menjadi kandidat yang bertarung di pemilihan presiden.
Mantan Wali Kota Solo itu khawatir tuduhan serupa bakal diarahkan kepadanya bila ada koalisi partai politik yang gagal terbentuk padahal pembentukan koalisi adalah wewenang pimpinan partai politik. “Yang paling enak itu memang mengkambinghitamkan, menuduh presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu, paling mudah dan paling enak,” kata Jokowi. Ia menuturkan, saat ini sudah ada pihak yang menuduh Istana mengintervensi keputusan lolos atau tidaknya partai politik sebagai peserta Pemilu 2024. Padahal, kata Jokowi, penetapan partai politik peserta Pemilu 2024 adalah wewenang KPU. “Jadi kalau ada hal-hal seperti itu marilah kita bersama-sama berpikir dengan akal sehat. Apakah semudah itu partai atau peserta pilpres bisa digagalkan dengan mudah? Kan enggak, partai itu orang pintar-pintar semua, masa gampang sekali digitukan,” kata Jokowi.
3. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias OSO dalam salah satu pidatonya mengatakan dirinya pasang badan untuk Benny Rhamdani, Waketum Partai Hanura merangkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang belakangan disorot karena pernyataan kontroversinya meminta “izin tempur” ke Presiden Jokowi guna melawan pihak-pihak yang sering mengkritik pemerintah. Menurut OSO, pernyataan Benny tidak ada yang salah. “Kader saya Benny Ramdhani itu digebuki orang, salahnya apa ya? Saya mau klarifikasi,” kata OSO.
Tidak hanya sampai di situ, OSO lantas mencari pihak-pihak yang mempersoalkan pernyataan Benny. OSO pun menantang pihak-pihak itu untuk menemuinya beradu argumen. “Siapa yang berani, mari hadapi saya,” ujarnya. OSO mengaku berani menantang pengkritik kadernya itu lantaran memiliki jejak panjang dalam berpolitik. “Saya ini baru berpolitik, enggak macam-macam orang politik. Saya terus terang baru, baru 55 tahun berpolitik,” ucapnya diiringi gelak tawa para kader Hanura. OSO menaruh pesan kepada seluruh kader Hanura dan para pegiat politik agar tetap saling menghargai dan menghormati. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan meski berbeda pandangan politik. OSO juga tak lupa memuji perwakilan partai politik yang hadir pada acara HUT ke-16 Partai Hanura. “Ini teman-teman saya, partai partai ini partai hebat semua, ya Bung. Eh ada itu, Hasto (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto) juga, hahaha. To, apa kabar, To?” kata OSO.
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias OSO berharap partainya menang Pemilu 2024. Oesman menilai, nomor urut 10 partainya sama dengan nomor punggung Lionel Messi saat berjuang memenangkan Timnas Argentina di ajang Piala Dunia 2022 lalu. “Kalau Messi menang, yang saya harapkan (Hanura) menang juga,” kata OSO usai acara HUT ke-16 Hanura di JCC, Jakarta, Rabu (21/12) malam. OSO mengaku, dirinya salah satu penggemar Messi. Ia tidak menyangka Hanura mendapatkan nomor urut 10. “Saya enggak nyangka, teman saya, Sekjen saya dan Wakil Ketua Umum saya mencabut dapat nomor 10. Menurut saya, nomor 10 itu nomor keberuntungan. Kalau berkaca pada Piala Dunia 2022, final itu mempertemukan dua nomor punggung 10 yaitu Messi dan pesepakbola Prancis Kylian Mbappe. Selain Messi, rupanya OSO juga menggemari Mbappe sebagai pesepakbola. Meski Mbappe tak berhasil membawa Prancis juara Piala Dunia, OSO tetap senang lantaran dua jagoannya itu berhasil masuk final.
4. Penyidik KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, ruang kerja Wagub Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, ruang kerja Sekdaprov Jatim Adhy Karyono di Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (21/12). Merke juga menggeledah ruang kerja Biro Kesra dan Biro Perekonomian Pemprov Jatim yang letaknya bersebelahan dengan ruang kerja gubernur. Kata jubir KPK Ali Fikri, penggeledahan itu berkaitan dengan kasus dugaan suap yang menjerat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim Sahat Tua P Simanjuntak. ‘’Ya, masih terkait perkara OTT kemarin. Informasi yang kami terima, sejauh ini kegiatan masih berlangsung,” kata Ali Fikri. Berdasarkan pantauan di lapangan, para penyidik KPK memasuki Ruang Kerja Khofifah di lantai dua gedung utama, sekitar pukul 17.00 WIB. Sejumlah penyidik lainnya terlihat memasuki ruang kerja Sekda Provinsi Jatim, dan sebagian lagi ke Ruang Kerja Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak. Namun, sekitar pukul 17.30 WIB, penyidik KPK keluar dari ruang kerja Khofifah. Sedangkan yang masuk ruang kerja Sekdaprov Jatim, mereka baru keluar dari ruangan itu sekitar pukul 19.30 WIB.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku baru mengetahui penggeledahan ruang kerjanya dari media. Ia menjelaskan, seharian itu dirinya mengikuti sejumlah rapat koordinasi persiapan Natal dan Tahun Baru bersama instansi terkait di Mapolda Jatim. Sedangkan Wagub Jatim sedang bertugas ke Jakarta. “Saya tahu dari berita media, seharian saya rakor realisasi anggaran dengan kepala OPD,” kata Khofifah, Rabu (21/12). “Prinsip Pemprov siap membantu data yang dibutuhkan KPK,’’ tegas Khofifah.
Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak buka suara juga soal ruang kerjanya yang digeledah KPK. Emil mengaku sedang berada di Jakarta ketika tim penyidik KPK datang ke lingkungan Pemprov Jatim. “Kebetulan kami sedang mendapat tugas di Jakarta sehingga tidak berada di tempat,” kata Emil. Ia diberitahu stafnya soal penyidik KPK yang mendatangi ruang kerjanya. Namun, ia tak tahu apakah penyidik KPK membawa sesuatu usai penggeledahan. Emil memastikan dirinya siap bekerja sama dengan KPK terkait dengan kasus yang ditangani. “Prinsipnya kami di Pemprov harus memberikan kerja sama yang terbaik terhadap proses yang sedang berlangsung,” katanya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono juga membantah ruang kerjanya, ruangan Gubernur Khofidah Indar Parawansa dan Wagub Emil Dardak telah digeledah KPK. Menurutnya, penyidik hanya sekadar melihat-lihat saja. Hal itu dikatakan Adhy usai KPK menggeledah tiga ruang kerja itu, serta tiga ruang biro Setda Pemprov Jatim, sejak pukul 10.00 WIB hingga 19.00 WIB, Rabu (21/12). “Enggak digeledah, cuma dilihat saja,” kata Adhy. Ia juga menyebut dari tiga ruang kerja itu, tak ada satupun yang disegel oleh penyidik antirasuah. “Enggak ada [ruangan yang disegel]. Cuma lihat-lihat saja,” ucapnya.
5. Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Letjen TNI Albertus Budi Sulistya membantah kabar yang menyebutkan, mantan Wapres Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno wafat. Budi menjelaskan, Try Sutrisno dalam kondisi sehat dan masih dirawat di RSPAD. “Beliau saat ini sehat,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Rabu (21/12). Menurut dia, Try Sutrisno bisa segera pulang ke rumah. Sebelumnya, Menhan Prabowo Subianto membagikan fotonya saat menjenguk Try Sutrisno yang tengah terbaring sakit di RSPAD Gatot Soebroto. Momen Prabowo menjenguk Try Sutrisno dibagikannya dalam sebuah postingan di akun Instagram-nya, @prabowo, Rabu (21/12). Dalam posting-an tersebut, Prabowo membubuhkan keterangan mengenai dirinya yang tengah menjenguk Try Sutrisno. “Menjengkuk Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno di RSPAD,” tulis Prabowo.
6. Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho menuturkan, sejauh ini, belum ada bukti kuat yang menunjukkan Putri Candrawathi menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J. Dugaan kekerasan baru berdasar pengakuan Putri semata. “(Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi) memang tidak mempunya bukti seperti dalil-dalil yang disampaikan. (Sambo) hanya menyampaikan marah, marah sebabnya apa? Buktinya mana?” kata Hibnu, kemarin. Menurut Hibnu, pengakuan Putri saja tidak cukup membuktikan adanya kekerasan seksual. Harus ada bukti lain yang memperkuat keterangan istri Ferdy Sambo itu. Jika memang terjadi pelecehan, seharusnya saat itu Putri langsung melapor ke pihak kepolisian, sehingga pihak berwenang segera mencari bukti-bukti. Perkara kekerasan seksual umumnya dibuktikan dengan hasil visum korban. Namun, visum dapat menjadi bukti hanya jika peristiwa kekerasan baru saja terjadi.
7. Hasil survei LSI Denny JA mengungkapkan, elektabilitas Gubernur Jateng Ganjar Pranowo masih nomor satu dibandingkan capres lainnya. Kader PDI-P rambut putih ini memiliki elektabilitas sebesar 25,8 persen, menungguli sejumlah capres yang masuk dalam survei tersebut. “Lima capres elektabilitas tertinggi adalah, pertama, Ganjar Pranowo dengan angka elektabilitas 25,8 persen,” kata peneliti LSI Denny JA, Fitri Hari dalam keterangan tertulis, Rabu (21/12). Elektabilitas capres posisi kedua diduduki Ketum Gerindra sekaligus Menhan Prabowo Subianto dengan 23,9 persen. Posisi ketiga Anies Baswedan dengan elektabilitas 17,8 persen, disusul Gubernur Jabar Ridwan Kamil 9,4 persen, baru Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto 5 persen.
8. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan intimidasi terhadap petugas KPU daerah.
Hal itu diungkapkan kuasa hukum beberapa petugas KPU daerah, Airlangga Julio di gedung DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (21/12). Julio mengatakan dugaan intimidasi tersebut terjadi saat acara konsolidasi nasional KPU. “Kami melaporkan juga pelanggaran etik yang dilakukan oleh salah satu Komisioner KPU Pusat Idham Holik, yang memberikan ancaman secara terbuka di acara konsolidasi nasional KPU se-Indonesia,” ujar Julio.
Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Idham Holik menjelaskan maksud pernyataannya soal “tegak lurus arahan” kepada ribuan anggota KPU daerah dalam Konsolidasi Nasional awal Desember 2022 lalu yang berujung dirinya diadukan ke DKPP oleh salah satu anggota KPU daerah melalui dua firma hukum yang juga tim hukum Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Idham mengatakan, pernyataan itu keluar karena ia mendapati anggota KPU provinsi yang disebut memilih “curhat di medsos” mengenai masalah internal. “Lembaga KPU adalah lembaga hirarkis. Harusnya yang bersangkutan itu mengkomunikasikan, berkonsultasi, bertanya kepada KPU RI,” kata Idham kepada wartawan, Rabu (21/12). Menurut Idham, anggota KPU provinsi tersebut curhat mengenai dibolehkannya verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024 melalui metode rekaman video.
9. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto merupakan capres tunggal dari partainya. Karena itu, jika ada orang lain yang mengaku jadi capres dari Gerindra, itu ilegal. “Kita telah memutuskan, capres Gerindra hanya satu nama, satu itu artinya tunggal, tidak ada nama lain, yaitu Prabowo Subianto. Itu adalah keputusan yang sudah disepakati seluruh komponen Partai Gerindra di seluruh Indonesia. Karena itu, jika ada orang yang mengaku jadi capres dari Gerindra, jelas itu ilegal,” ujar Muzani dalam keterangannya, Rabu (21/12). Muzani menjelaskan, Prabowo tidak pernah lelah untuk memperjuangkan kebaikan. Dia mengakui, Prabowo belum berhasil menjadi seorang presiden, meski sudah berkali-kali mencoba. Namun, itu sebagai wujud perjuangan Prabowo yang tidak kenal lelah dan pantang menyerah. “Itu sebabnya beliau kalah maju lagi, kalah maju lagi. Itulah seorang pejuang sejati,” ucapnya. Muzani menambahkan, Gerindra meyakini Prabowo adalah sosok yang mampu mengangkat martabat bangsa Indonesia. Prabowo mampu mengangkat derajat Indonesia kembali menjadi ‘Macan Asia’.
PPP jualan Sandiaga Uno. Sekjen PPP Arwani Thomafi mengusulkan politisi Gerindra Sandiaga Uno menjadi capres ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Arwani menyebut, partainya sudah membahas sejumlah nama capres di rapat-rapat internal PPP. “Terhadap semua nama yang diusulkan teman-teman dari daerah, setelah dibahas di forum internal permusyawaratan PPP, tentu akan kami lanjutkan untuk kami bawa ke forum KIB. Iya, termasuk Sandiaga,” ujar Arwani saat ditemui di JCC, Senayan, Rabu (21/12). Arwani menjelaskan alasan PPP mengusulkan Sandiaga Uno. Kata dia, Menparekraf itu dekat dengan ulama dan pesantren, sama dengan PPP juga erat dengan ulama dan pesantren. “Beliau sosok menteri yang dekat dengan ulama, pesantren di mana di PPP sering bersentuhan dengan itu,” tuturnya.
10. Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko menilai pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menganjurkan KPK tidak terlampau sering melakukan operasi tangkap tangan (OTT) membahayakan upaya melawan rasuah. “LBP sepertinya tidak ingin ada penindakan, dan ini justru berbahaya karena akan membawa kita kembali mundur,” kata Danang, Rabu (21/12). Menurut Danang, OTT yang dilakukan KPK justru mempunyai dampak memunculkan rasa takut supaya semua kalangan tidak korupsi. Selain itu, praktik pemberantasan korupsi selalu dilakukan dengan kombinasi pencegahan dan penindakan. Danang menilai logika Luhut yang menilai OTT membuat citra Negara jadi jelek justru keliru. Sebab menurut dia, dari berbagai survei global yang dilakukan terungkap yang menjadi permasalahan utama di Indonesia salah satunya adalah korupsi. “Jadi persoalannya adalah korupsi, bukan OTT. Yang perlu dihentikan adalah praktik korupsi, bukan OTT,” ujar Danang.
Jubir KPK Ali Fikri menyatakan, KPK tidak hanya fokus menindak pencuri uang negara. Dalam memberantas korupsi, KPK melakukan kerja-kerja yang terukur dan menyeluruh. “Cara kerja pemberantasan korupsi oleh KPK tentu tidak hanya fokus pada upaya penindakan saja,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (21/12). Ali menyebut, soal penindakan merupakan salah satu kerja KPK dalam memberantas korupsi. Bentuk penindakan lainnya adalah penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Ali mengatakan, setiap KPK melakukan OTT maupun menindak suatu perbuatan korupsi di suatu wilayah maupun sektor, KPK juga bergerak cepat melakukan upaya pencegahan. Bentuknya, bisa berupa pendidikan hingga pendampingan perbaikan tata kelola. “(Setelah OTT) KPK segera bergegas melakukan berbagai upaya pencegahan ataupun pendekatan pendidikan antikorupsi,” ujar Ali.
Menko Polhukam Mahfud MD membela Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait pernyataan soal operasi tangkap tangan (OTT) yang bikin citra negara jelek. Mahfud menilai, pernyataan Luhut tersebut tidak salah. “Tak salah dong Pak Luhut. Daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi. Kan memang begitu arahnya,” kata Mahfud melalui unggahan Instagramnya, Rabu (21/12). Dalam unggahan tersebut, Mahfud mengatakan, pemerintah pernah mengajukan RUU Pembatasan Transaksi Dengan Uang Tunai. “Maksudnya agar transaksi tak bisa memberi celah pada korupsi. Saat ini kita juga sedang menunggu Perpres tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pekan ini Men-PANRB sudah mengirimkan draft SPBE kepada Presiden untuk ditandatangani sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan secara digital agar tak mudah untuk berkorupsi,” tulis Mahfud. “Jadi Pak Luhut benar. Apanya yang salah?” tulisnya lagi.
11. Badan Intelijen Negara (BIN) membantah telah berupaya membatalkan acara deklarasi Anies Baswedan di berbagai daerah. “Tidak benar BIN melakukan kegiatan untuk membatalkan acara deklarasi Anies di berbagai daerah. Tuduhan tersebut merupakan fitnah yang sengaja disebarkan pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mendiskreditkan BIN dan Polri, maupun pemerintah”, tegasDeputi-VII bidang Komunikasi dan Informasi BIN, Prabawa Ajie dalam keterangan tertulis, Kamis (22/12). Seperti diketahui, sebelumnya beredar selebaran atau flyer di media sosial yang menampilkan wajah Kepala BIN, Jenderal Pol (Purn) Prof.Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si. dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam flyer tersebut, bertuliskan ‘BIN dan Polri Bergerak Batalkan Acara Deklarasi Anis di Berbagai Daerah’. “BIN tidak ada kepentingan sama sekali dengan acara deklarasi calon presiden, itu merupakan hak warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pemilu 2024”, tambah Prabawa Ajie.
12. Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan pemodal asing tidak boleh memiliki pulau di Indonesia. Mahfud mengatakan setiap pulau dapat dimanfaatkan untuk perkembangan perekonomiannya, tetapi tetap ada batasannya. “Kehadiran kami di sini sekaligus untuk menegaskan bahwa kami bertekad dan dituntut oleh konstitusi untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia,” kata Mahfud, di Tugu Nol Kilometer, Sabang, Provinsi NAD, dalam keterangannya, Kamis (22/12). “Oleh sebab itu, ini juga sebagai penegasan kembali bahwa seluruh wilayah Indonesia termasuk pulau-pulaunya harus dimanfaatkan agar bisa produktif bagi pembangunan ekonomi terutama, tetapi ada batasan yang tidak boleh sebuah pulau sekecil apapun itu sampai dibeli dan atau dijual kembali oleh pihak asing, atau pemodal asing,” tambahnya. Mahfud menegaskan, kegiatan investasi tetap ada batasannya sehingga pengelolaan pulau tidak dapat dialihkan dari tangan ke tangan. Ia menyebut seseorang boleh mempunyai hak usaha, kemudian boleh dimanfaatkan oleh modal asing, tapi dengan batas-batas tertentu.
13. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2022 di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (22/12). Apel tersebut diikuti Menko PMK Muhadjir Effendy, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, hingga Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi. Apel dimulai dengan prosesi inspeksi pasukan oleh Listyo dan Yudo dari atas mobil komando. Listyo menyebut Operasi Lilin 2022 dilakukan dalam rangka pengamanan perayaan Natal dan tahun baru. Ia mengatakan total ada ratusan ribu personel yang dilibatkan dalam operasi pengamanan tersebut. “Saya kira secara menyeluruh 166 ribu orang yang nanti akan diturunkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan, di kepolisian disebut dengan Operasi Lilin,” kata Kapolri seraya menuturkan, Operasi Lilin 2022 akan digelar selama dua pekan mulai dari 23 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023.
14. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman mengenang kala dirinya menjabat sebagai Pangdam Jaya. Selama menjabat ia dan jajarannya berhasil mengamankan Jakarta dari ancaman kelompok radikal. “Apalagi zaman-zaman saya dulu begitu banyak kelompok radikal yang akhirnya bisa kita amankan,” ujar Dudung dalam acara peresmian Museum Jayakarta di Kodam Jayakarta, Jakarta, Rabu (21/12). Dudung tidak merinci secara spesifik kelompok radikal yang ia maksud. Ia cuma menyampaikan, daerah operasi Kodam Jaya merupakan daerah yang ramai akan berbagai macam isu. “Kalau di sini setiap saat, politik dan segala macam, harus ekstra,” kata Dudung. Ia mengaku hanya mendapatkan hibah sebesar Rp16 miliar dari Pemprov DKI Jakarta yang kala itu dipimpin Anies Baswedan. Jumlah itu kecil, dibandingkan dana hibah Pemprov DKI ke unit militer lain.
15. Salah satu tersangka Tragedi Kanjuruhan yakni eks Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Akhmad Hadian Lukita, bebas dari tahanan Polda Jawa Timur. Padahal lima tersangka lainnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dan ditahan. Hadian bebas karena berkasnya tak kunjung dinyatakan lengkap oleh jaksa atau P19. Di saat yang sama, masa penahanan Hadian di Polda Jatim sudah habis. “Tentunya dengan waktu yang sudah habis ini, kami wajib untuk mengeluarkan [Hadian] dulu terhadap tersangka dimaksud,” kata Kasubdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Achmad Taufiqurrahman, di Kejati Jatim, Rabu (21/12). Taufiq mengatakan berkas Hadian dinilai belum memenuhi syarat oleh jaksa. Karena itu penyidik akan segera melakukan perbaikan dan melengkapinya. (HPS)
