HOT ISU PAGI INI, JOKOWI BARU BERI SINYAL RESHUFFLE KABINET, ELIT PDIP LANGSUNG TEMBAK DUA MENTERI NASDEM

oleh
oleh

Djarot Saiful Hidayat (net)

Isu paling menarik pagi ini adalah soal reshuffle kabinet. PKB dengar kabar reshuffle akan dilakukan Januari 2023 dengan titik berat menteri bidang pangan dan ekonomi. Yang menarik, PDIP langsung tembak 2 menteri dari Nasdem perlu dievaluasi. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali bilang, bukan pertama kalinya elit PDIP menyoroti menteri-menteri NasDem, mereka ingin NasDem dikeluarkan dari koalisi pemerintahan. Isu menarik lainnya, Sekjen Golkar Lodewijk F. Paulus akhirnya minta maaf atas penyataannya soal keributan di internal PDIP akibat hasil survei yang menyatakan elektabilitas Ganjar Pranowo unggul dari Puan Maharani. Presiden Jokowi jenguk mantan Wapres Try Sutrisno di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik BRIN Prof Firman Noor mengatakan, sudah tidak rasional lagi bagi PDI-P jika tetap calonkan Puan Maharani sebagai presiden. Pengacara Kamaruddin Simanjuntak tidak akan meminta maaf atau mencabut pernyataan dalam konten video ‘Polisi Pengabdi Mafia’ yang diunggah dalam akun Youtube milik Uya Kuya. Berikut isu selengkapnya.

 

1.Presiden Jokowi memberi sinyal akan lakukan kocok ulang kabinet (reshuffle) sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024. Rupanya Jokowi merespons survei Charta Politika Indonesia yang menyebut mayoritas warga setuju ada reshuffle kabinet. Jokowi hanya menjawab singkat mengenai hal itu. “Mungkin (reshuffle kabinet di akhir masa pemerintahan),” ucap Jokowi di Bendungan Sukamahi, Kabupaten Bogor, Jumat (23/12). Namun Jokowi enggan memastikan kapan reshuffle akan dilakukan. Dia hanya tersenyum ketika kembali ditanyakan mengenai hal itu.

 

PKB mendengar kabar, Presiden Jokowi akan mereshuffle jajaran menterinya pada Januari mendatang. Meski belum mengetahui sosok menteri yang bakal direshuffle, PKB menyoroti kinerja menteri di bidang pangan dan ekonomi. Sebab, urusan pangan dan ekonomi sangat penting. “Dengarnya Januari ini tapi kita lihat saja dan serahkan sepenuhnya ke Presiden,” kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Jumat (23/12). Daniel Johan mengaku belum mendengar secara pasti siapa menteri yang akan direshuffle Jokowi. Namun ia yakin bahwa menteri dari PKB akan aman dari reshuffle kali ini. “Saya belum dengar kepastian siapa saja, isunya ada yang diganti ada pula yang reposisi. Insyallah PKB aman,” ucapnya.

 

2. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya perlu dievaluasi. Hal itu Djarot sampaikan merespons pernyataan Presiden Jokowi yang memberi sinyal akan lakukan reshuffle kabinet sebelum 2024. “Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi,” kata Djarot di Jakarta, Jumat (23/12).
Djarot beralasan dua menteri itu tak mendukung janji Jokowi. Salah satunya mengenai ketahanan pangan. Ia mempertanyakan alasan pemerintah mengimpor beras setelah sekian lama swasembada. Terlebih lagi, Indonesia sedang panen raya dan harga beras sedang tinggi.

 

3. Waketum Partai NasDem Ahmad Ali menuding PDIP hendak mengeluarkan NasDem dari koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Tudingan itu merespons pernyataan PDIP yang mendorong Jokowi mengevaluasi kinerja dua kementerian yang dipimpin kader NasDem, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK. Menurut Ali, bukan pertama kalinya PDIP menyoroti menteri NasDem. Bukan hal yang baru PDIP menginginkan NasDem dikeluarkan dari koalisi pemerintahan. “Itu hal yang sudah berulang-ulang dari satu kader ke kader yang lain mengatakan hal yang sama. Intinya menginginkan supaya NasDem itu keluar dari pemerintahan. Itu intinya kan. Karena saya nggak ngerti apa alasannya. Jadi sekali lagi, Pak Jokowi tahu kebutuhan kabinetnya seperti apa, ya,” kata Ali.

Ali mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak sepenuhnya Jokowi sebagai presiden. “Kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja menteri itu ada di tangan presiden. Orang lain tidak punya kewenangan untuk lakukan itu,” kata dia seraya menambahkan. Jokowi tidak wajib menyampaikan pertimbangan kocok ulang kabinetnya ke publik. “Mengenai reshuffle, reshuffle itu kan domain Pak Jokowi. Dia tidak perlu memberikan penjelasan kepada siapapun, ya, kan,” imbuhnya.

 

Ahmad Ali menyatakan, Presiden Jokowi merupakan sahabat partainya. Pernyataan itu disampaikannya merespons pernyataan Jokowi yang membuka kemungkinan melakukan reshuffle atau kocok ulang kabinet sebelum 2024. Menurut Ali, pandangan NasDem terhadap Jokowi tidak akan berubah meskipun nantinya kader NasDem dianggap tidak cakap lagi untuk menduduki jabatan menteri di kabinet Jokowi. “Kalau dianggap tidak cakap ya NasDem bisa apa, tetapi Jokowi sahabat NasDem. Kami selalu berpikir positif, apapun keputusannya tidak akan ubah apapun dengan Jokowi,” kata Ali. “Jokowi adalah sahabat NasDem, kami tidak akan ubah pandangan itu ketika kader NasDem dianggap tidak cakap [jabat menteri],” sambungnya. Kata dia, NasDem menghargai keputusan Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet, karena hal tersebut merupakan kewenangan Jokowi, namun ia mengingatkan, reshuffle kabinet dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah, bukan hasil politisasi.

 

Waketum PPP Arsul Sani menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Presiden Jokowi,  termasuk kursi menteri yang dijabat oleh kadernya. “Tentu kalau soal orang PPP yang duduk di dalamnya sepenuhnya merupakan bagian dari prerogatif Presiden untuk mempertahankan atau memilih yang baru,” ujarnya, Jumat (23/12). Ia yakin Jokowi tetap mempertimbangkan keberadaan Suharso Monoarfa dalam pemerintahannya. “Karena yakin Presiden akan bijak dalam mempertimbangkan representasi partai koalisi termasuk terhadap PPP yang selama ini turut mengawal dan menjaga loyalitas, serta keutuhan koalisi pemerintahan,” paparnya.

 

4. Statemen Sekjen Golkar Lodewijk F. Paulus yang menyebut ada keributan di internal PDIP akibat hasil sejumlah lembaga survei yang menyatakan elektabilitas Ganjar Pranowo unggul dari Puan Maharani, berbuntut panjang. Ia dikritik dua kader PDIP yakni Adian Napitupulu dan Djarot Saful Hidayat. Adian menyatakan PDIP tetap kompak dan menunggu arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam menetapkan capres 2024. Ia menyentil Lodewijk agar Golkar belajar dari PDIP. “Ya enggak bener lah, kita PDIP kompak, terpimpin, semua menunggu arahan Ketua Umum [PDIP]. Bahwa dalam banyak hal ada perbedaan melihat satu dua hal, biasa-biasa saja, namanya juga partai demokrasi. Mungkin Golkar harus belajar dari kita,” kata Adian di Pancoran, Jaksel, Jumat (23/12). Adian menyebut tidak ada demokrasi tanpa perbedaan. Menurutnya, hal terpenting dalam menjalankan demokrasi ialah cara menyikapi setiap perbedaan yang ada.

Sedangkan Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat meminta politisi Golkar itu mengurus partainya masing-masing. Djarot mengatakan hubungan antarpartai seharusnya berbentuk kerja sama yang saling memperkuat. Sementara untuk urusan internal, diserahkan ke masing-masing partai. “Ini kan pelajaran bagi kita semua, marilah kita itu mengurus urusan rumah tangga partai politik kita masing-masing,” kata Djarot di Jakarta, Jumat (23/12). Djarot menilai Lodewijk hanya keceplosan. Dia menyebut Lodewijk sedang tak sadar saat menyampaikan hal itu. Namun demikian, Djarot menerima permintaan maaf Lodewijk, ia berterima kasih atas permintaan maaf tersebut. “Terima kasih kalau Pak Lodewijk itu minta maaf, kami harus menghargai itu,” ucapnya.

 

Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F Paulus akhirnya mengklarifikasi pernyataannya terkait hasil survei yang memenangkan Ganjar Pranowo atas Puan Maharani menyebabkan bentrokan yang terjadi di internal PDIP. Lodewijk mengakui pemberitaan yang beredar mengakibatkan ketidaknyamanan dirinya dengan PDIP.  Lodewijk pun meminta maaf kepada PDIP atas ketidaknyamanan yang terjadi. Ia menyatakan dirinya tak bermaksud membuka konflik PDIP. “Apa yang saya paparkan kemarin di Rapimda Partai Golkar di Sumut. Saya ditanya di mana-mana dan saya sudah sampaikan dan WA ke Ibu Puan, pimpinan saya di DPR RI bahwa saya tidak pernah menyatakan terjadi keributan di PDIP,” ujar Lodewijk didampingi Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah di Medan, Jumat (23/12).

Lodewijk menjelaskan pihaknya juga sudah menyampaikan ke sahabatnya di PDIP, Hasto dan lainnya mengenai pemberitaan tersebut. Menurutnya maksud pernyataan itu hanya ingin menunjukkan betapa jahatnya hasil survei terhadap partai. “Di Partai Golkar pun seperti itu. Saat survei partai Golkar itu rendah 3 persen sari Litbang Kompas kita ribut. Ada yang protes, itulah jahatnya perang opini dan bisa meracuni,” jelasnya. “Saya tidak menyatakan itu tapi saya nyatakan betapa jahatnya hasil survei itu,” jelasnya. Lodewijk mengklaim bahwa komunikasi Golkar dan PDIP sampai hari ini juga sangat bagus. “Saya dengan Ibu Puan dan lainnya berkomunikasi sangat bagus. Kita juga baru ketemu beberapa waktu lalu di ulang tahunnya partai Hanura. Jadi tidak ada maksud saya sampaikan hal seperti ini,” jelasnya.

5. Kader Partai Golkar Maman Abdurrahman mengatakan partainya terbuka bila Gubernur Jabar Ridwan Kamil alias Emil ingin bergabung dengan Golkar. Namun, pihaknya juga tidak masalah bila Emil tidak bergabung dengan Partai Golkar. Tidak kiamat juga jika Ridwan Kamil tidak bergabung ke Golkar. “Kalau misalnya Mas Ridwan Kamil melihat dan menganggap bahwa dengan beliau gabung Golkar itu positif buat Mas Ridwan Kamil, ya kita kan terbuka saja,” kata Maman di Pancoran, Jakarta, Jumat (23/12). “Tapi, kalau beliau akhirnya tidak memutuskan ke Golkar, ya tidak masalah juga, bukan kiamat juga kan kalau enggak ada Ridwan Kamil,” sambungnya.

Maman menyatakan Golkar siap menghadapi apapun pilihan politik Emil secara bahagia. Golkar akan menghormati jika akhirnya Emil memutuskan berlabuh ke parpol lain. “Namun, tentunya kita ya kalau namanya ada orang mau bergabung dengan Partai Golkar ya kita terbuka dong. Kita happy-happy saja. Jadi, kalau Mas Ridwan Kamil pada akhirnya memutuskan gabung dengan Golkar, alhamdulillah. Tidak pun kita hormati,” ujar Maman. Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil hanya bicara singkat menanggapi dua partai politik yang memperebutkan dirinya menjadi kader. Dua partai yang dimaksud adalah PAN dan Golkar. Keduanya saling mengklaim bakal mendapatkan Ridwan Kamil sebagai kader. “Nanti pasti dikabarin, tenang saja,” kata Emil di Balai Kota Jakarta, Selasa (20/12) lalu.

 

6. Presiden Jokowi menjenguk mantan Wapres Try Sutrisno yang tengah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta. Jokowi datang ke RSPAD Gatot Soebroto setelah kunjungan kerja ke Kabupaten Bogor. “Tadi baru saja saya menjenguk Bapak Try Sutrisno dan Alhamdulillah beliau dalam keadaan yang baik dan stabil, sehat,” kata Jokowi dalam keterangan tertulis, Jumat (23/12). Jokowi mengaku sempat membahas beberapa hal saat bertemu dengan Try. Menurutnya, Try menitipka pesan soal bangsa dan negara. Try sudah mulai bisa berjalan kembali. Jokowi mendoakan Try lekas sembuh sehingga bisa menjalani aktivitas seperti sedia kala. “Kita berdoa semoga Pak Try segera bisa diberikan kesembuhan dan bisa pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga kembali, dan selalu sehat,” ujarnya.

 

7. Peneliti ahli utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Firman Noor mengatakan, sudah tidak rasional lagi bagi PDI-P jika tetap nekat mencalonkan Ketua DPR Puan Maharani sebagai presiden. Firman mengungkapkan, PDI-P harus mencari atau membentuk koalisi untuk maju ke Pemilu 2024. “Enggak, enggak rasional. Harus bergabung dan menurunkan ekspektasi. Sangat tidak bisa (maju sendiri tanpa berkoalisi),” ujar Firman saat ditemui di Cipta Pancoran Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (23/12). Firman lalu mengungkit Puan yang sudah beberapa kali memegang posisi strategis, tetapi elektabilitasnya tak kunjung naik. Apalagi, waktu menuju Pemilu 2024 semakin menipis. “Time is up. Waktunya sudah mulai semakin tipis,” katanya. Firman mengatakan, seharusnya sejak awal memimpin PDI-P, Puan sudah menunjukkan karakteristik kepemimpinan yang merakyat. Sehingga, kini tinggal memetik hasil dari yang dia kerjakan selama ini. “Tapi kelihatannya dia tidak aware dengan waktu. Politik itu sangat penting masalah waktu,” kata Firman.

 

8. Hasil survei Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan mayoritas responden tidak setuju calon presiden (capres) 2024 harus orang yang berasal dari suku Jawa. Sebanyak 53,5 persen responden menyatakan tak setuju bila capres 2024 harus berasal dari suku Jawa. Sementara responden yang setuju capres harus berasal dari suku Jawa hanya sebesar 38,3 persen, kemudian yang menyatakan tidak tahu sebesar 8,2 persen. “Mayoritas publik tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan capres Indonesia harus orang Jawa,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago,di Jakarta, Jumat (23/12). Hasil survei Voxpol Center Research and Consulting juga menunjukkan, 51 persen responden menilai program Presiden Jokowi  layak dilanjutkan oleh presiden yang terpilih pada Pilpres 2024. “Sebanyak 51 persen responden menyatakan layak [dilanjutkan], 37,3 persen tidak layak, dan 11,7 persen menyatakan tidak tahu,” ucap Pangi Syarwi Chaniago.

 

9. Pengacara kondang Kamaruddin Simanjuntak buka suara usai dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan buntut konten video ‘Polisi Pengabdi Mafia’. Kamaruddin menegaskan tidak akan meminta maaf atau mencabut pernyataannya yang diunggah dalam akun Youtube milik Uya Kuya. “Terkait dengan pernyataan saya, tidak akan pernah saya cabut sampai dunia ini berakhir. Karena itu adalah bentuk kritik saya, atau bentuk kepedulian saya dan rasa sayang saya kepada negara ini, khususnya kepada kepolisian,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (23/12). Seperti diberitakan, pengacara kondang Kamaruddin Simanjuntak dan Selebriti Uya Kuya resmi dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan sebagai buntut konten video ‘Polisi Pengabdi Mafia’. Laporan terhadap keduanya teregistrasi dengan nomor laporan LP/5020/XII/2022/RJS tertanggal 22 Desember 2022. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi membenarkan adanya laporan tersebut. Nurma mengatakan laporan tersebut dilakukan oleh Julian dari Gerakan Rakyat Anti Hoaks (GERAH). “Iya betul ada laporan. Kemarin Kamis (22/12) laporannya,” ujarnya, kemarin.

 

10. Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menyelesaikan normalisasi 13 sungai di Jakarta demi mengatasi masalah banjir di ibu kota. Jokowi mengatakan, siapa pun yang memimpin Jakarta harus menuntaskan proyek tersebut karena sudah tertuang dalam masterplan atau rencana induk pemerintah. “Banjir di Jakarta itu siapa pun gubernurnya harus konsisten menyelesaikan normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta,” kata Jokowi saat meresmikan Bendungan Ciawi, Jumat (23/12). Selain normalisasi 13 sungai, Jokowi juga mengingatkan soal manajemen pemompaan waduk-waduk yang ada di Jakarta serta pembangunan tanggul laut atau giant sea wall yang harus dituntaskan.

11. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Perpres Nomor 132 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sudah terbit. Perpres tersebut telah ditandatangani Presiden Jokowi. “Ini sudah dirilis dan ditandatangani oleh presiden dan sudah masuk di dalam lembaran negara,” ujar Mahfud dalam keterangan resminya yang disiarkan lewat Youtube Kemenko Polhukam, Jumat (23/12). Mahfud berharap dengan adanya Perpres itu bisa menutup sebanyak mungkin celah-celah korupsi dalam proses penggunaan uang negara dan jalannya pemerintahan. “Karena Perpres ini mengatur semua sistem aliran tugas, aliran dana, bagaimana caranya, dan sebagainya. Karena sebagai suatu sistem rasanya agak sulit untuk orang melakukan korupsi dalam penggunaan anggaran negara, karena kalau namanya sistem, kalau ini dilanggar, yang lain macet semua dan itu akan ketahuan macetnya di mana,” ujar Mahfud.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, digitalisasi pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat mencegah korupsi dan membangun efisiensi. “SPBE ini untuk mencegah korupsi dan menghilangkan hal yang tidak efisien, dan sekarang efisiensi kita semakin baik,” jelasnya dalam acara West Java Digital Service Internasional Festival 2022, di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor Sumedang yang dikutip dari siaran pers Kementerian PANRB, Jumat (23/12). Luhut menilai langkah pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan penggunaan katalog elektronik atau E-Katalog, dimana aktivitas transaksi pengadaan pemerintah akan terekam secara digital, karena sudah berbasis SPBE. Sehingga sifat nakal yang terdapat dalam diri pejabat sebagai manusia bisa dicegah.

Sementara itu, MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas menilai, jika penerapan digitalisasi telah berjalan baik maka persepsi penanganan korupsi juga akan baik. Maka digitalisasi menjadi cara yang harus dipilih untuk perbaikan tata kelola pemerintahan. Selain itu implementasi digitalisasi tidak sekadar memperbaiki tata kelola melainkan harus memiliki hasil atau dampak nyata. “Jangan sampai penerapan digitalisasi sudah baik, namun tingkat penurunan kemiskinan tidak signifikan, atau tidak tumbuhnya investasi,” ucap Anas. Oleh karenanya, dia mengingatkan kepada para kepala daerah untuk dapat menerapkan digitalisasi melalui SPBE serta dapat belajar ke daerah yang telah mengimplementasikan SPBE-nya dengan baik.

 

12. Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda mengatakan pihaknya bakal mencari koalisi yang menawarkan kursi capres atau cawapres untuk Muhaimin Iskandar. Ia merespon hasil survei Charta Politika yang menunjukan Ganjar Pranowo bakal memenangkan Pilpres 2024 jika menggandeng Prabowo Subianto sebagai cawapresnya. “Itu survei ya, (tapi) variabel untuk menang banyak. Ada variabel instrumen partai, ada variabel instrumen ideologis,” ujar Syaiful Huda saat ditemui di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (23/12). “Tapi sekali lagi, PKB meyakini di mana pun PKB berada, calon siapapun akan menang,” katanya lagi. Huda mengisyaratkan PKB akan berpaling dari koalisi apabila Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak menjadi cawapres. Hal itu dikatakannya saat ditanya apabila Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tidak menjadi cawapres dalam koalisi yang telah dibentuk bersama Partai Gerindra.

 

13. Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepakat memerangi isu perpanjangan masa jabatan presiden. Jubir PKS Pipin Sopian mengatakan hal itu merupakan salah satu isi pembicaraan keduanya saat bertemu di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, kemarin. “Kita sepakat tidak boleh lagi ada isu perpanjangan pemerintahan, legislatif. Jadi kita harus betul-betul concern dengan agenda reformasi kita, dengan membatasi kekuasaan,” kata Pipin ditemui di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (23/12). Menurutnya, dalam pertemuan itu Demokrat dan PKS memiliki semangat yang sama untuk membantu pemerintahan Presiden Jokowi berakhir dengan baik. Pipin mengatakan, langkah yang dipilih PKS dan Demokrat adalah mengawasi kinerja pemerintah agar tak melanggar konstitusi. “Kami berada di luar pemerintah ini menjaga marwah demokrasi ini semakin baik, dan ayo kita cari siapa capres-cawapres yang terbaik,” ujar Pipin.

 

14. KPK memanggil AKBP Bambang Kayun Bagus PS untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemalsuan perkara sengketa hak waris PT Aria Citra Mulia Raya (ACM). “Benar, hari ini dijadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka (Bambang Kayun),” kata jubir KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat (23/12). Ali mengatakan, Bambang Kayun akan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Adapun Bambang Kayun tersandung dugaan suap terkait jabatannya sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri tahun 2013-2019. Ia ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Sprindik Nomor Sprint.Dik/115/DIK.00/01/ 11/2022 tanggal 2 November 2022. (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id