Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (net)
Isu menarik pagi ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akui kasus Sambo, kasus Teddy, dan kasus Kanjuruhan merupakan pukul bagi Polri, ia minta maaf kepada masyarakat atas terjadinya kasus tersebut. Isu menarik lainnya, buruh menolak Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja karena menilai hanya akal-akalan saja, Perppu tersebut hanya ganti baju dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais targetkan 60 persen pemilih milenial akan coblos Partai Ummat, ia juga menyatakan Ketum Partai Ummat belum pantas dicapreskan karena belum cukup umur. Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy yang pernah dipenjara karena kasus suap seleksi jabatan di Kemenag Jatim diangkat jadi Ketua Majelis Pertimbangan PPP. Ketua Bappilu Partai Nasdem Effendi Choirie menyambut positif Partai Demokrat yang menginginkan deklarasik Koalisi Perubahan akan dilakukan bersamaan dengan pengumuman paket capres dan cawapres. Perseteruan PDIP dengan Partai Nasdem tambah sengit. Berikut isu selengkapnya.
1. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui, kasus eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, kasus mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa, dan kasus Tragedi Kanjuruhan merupakan pukulan bagi institusi Polri. Ferdy Sambo diketahui terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, sementara Teddy Minahasa diduga terlibat kasus jual-beli narkoba. Sedangkan kasus Tragedi Kanjuruhan, ada tiga polisi yang menjadi tersangka. Selain itu, puluhan polisi lainnya diproses kode etik dalam peristiwa berdarah pembunuhan Brigadir J. “Beberapa contoh kasus menonjol yang menjadi perhatian masyarakat, kasus FS atau Duren Tiga, kasus Kanjuruhan, kasus narkoba yang melibatkan petinggi Polri. Ini menjadi salah satu yang membuat pukulan bagi institusi kami,” ujar Listyo Sigit dalam rilis akhir tahun 2022 Polri, Sabtu (31/12).
Jenderal Listyo menegaskan, Polri terus mengusut tuntas kasus-kasus tersebut. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, ada lima orang yang didakwa terlibat pembunuhan berencana. Kemudian, tujuh polisi yang terlibat obstruction of justice kasus kematian Brigadir J juga sudah masuk ke tahap persidangan. “Sedangkan kasus narkoba jenis sabu yang melibatkan salah satu petinggi Polri, saat ini kami sudah tetapkan 10 orang tersangka, lima orang anggota Polri dan 5 orang lainnya,” katanya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf kepada masyarakat atas perbuatan anak buahnya, khususnya eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dan eks Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Sigit juga menyampaikan permohonan maaf terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Pasalnya, tragedi tersebut bermula dari gas air mata yang dilontarkan polisi kepada suporter di tribun stadion. “Saya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, terhadap kinerja dan perilaku, serta perkataan dari anggota kami yang mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Listyo dalam Rilis Akhir Tahun Polri di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (31/12/2022) lalu.
Listyo mengatakan, kasus kematian Brigadir J yang melibatkan Sambo menjadi pukulan telak untuk kepolisian. Soal kasus narkoba yang melibatkan Teddy Minahasa, Listyo menyatakan, pihaknya telah menetapkan enam anggota Polri sebagai tersangka, di samping lima tersangka lain. Sementara, perihal tragedi Kanjuruhan, berkas perkara lima orang tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21, sedangkan satu tersangka dalam proses melengkapi berkas. “Kemudian, 20 personel saat ini kami proses dugaan kode etik, ada juga kami proses terkait pidana,” kata Listyo.
2. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengklaim Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah mengembalikan Rp 20,45 triliun sepanjang tahun 2022. Pengembalian itu jauh meningkat dibanding yang berhasil dikembalikan oleh Satgas BLBI pada 2021 lalu. “Khusus pada tahun 2022, terdapat pengembalian tagihan sebesar Rp 20,45 triliun, di mana jumlah tersebut meningkat 144,9 persen atau Rp 12,1 triliun dari tahun 2021 yang hanya sebesar Rp 8,35 triliun,” ujar Sigit. Ia menjelaskan, Satgas BLBI melakukan berbagai upaya pencegahan, penegakan hukum, asset recovery, dan pengembalian uang negara. Dia berharap apa yang Satgas BLBI lakukan ini bisa berkontribusi terhadap keuangan negara. “Tentunya diharapkan mampu berkontribusi terhadap keuangan negara agar tetap kokoh dan menopang perekonomian Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan,” tuturnya. Sigit mengatakan, Indonesia bisa menjadi negara maju apabila kondisi keuangan negara kokoh. Apalagi, jika didukung dengan program transformasi ekonomi yang saat ini sedang digencarkan pemerintah.
3. Satgassus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Polri menyampaikan beberapa catatan terkait pencegahan rasuah di sektor ekspor-impor di Tanah Air. Wakil Kepala Satgassus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Polri Novel Baswedan mengungkapkan, masih ada celah penyimpangan dan sejumlah persoalan pada jalur importasi. “Masih adanya importir yang bekerja sama dengan oknum untuk melakukan pelanggaran importasi,” ujar Novel dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/12/2022). Mantan penyidik KPK ini mengatakan temuan Satgassus menunjukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum optimal dalam melakukan pengawasan internal. Selain itu, ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mempengaruhi kinerja petugas pemeriksa importasi. “Ditemukan adanya intervensi dari pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi dan integritas petugas,” ungkapnya. Tak hanya itu, Satgassus juga temukan praktik pinjam bendera dalam kegiatan impor, serta kurangnya sinergi antar stakeholder kegiatan ekspor – impor. Novel menuturkan, dalam kegiatan bersama Itjen Kementerian Keuangan di Cikarang Dry Port, ditemukan pelanggaran impor yang dilakukan oleh dua importir.
Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyebut, Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang baru saja dikeluarkan Presiden Jokowi hanya ganti baju dari UU No. 11/2020 Omnibus Law Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ini bentuk manipulasi pemerintah terhadap publik. “Ini seperti ganti baju saja, ini akal-akalan,” kata Nining, Minggu (1/1). Nining menilai, Perppu Ciptaker dikeluarkan bukan untuk rakyat, melainkan melayani kepentingan golongan tertentu. Menurutnya, jika pemerintah mendengarkan rakyat, seharusnya pasal-pasal bermasalah dalam Omnibus law dihapus dan diperbaiki dalam Perppu.
4. LBH Jakarta mendesak Presiden Jokowi menarik kembali Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja karena tidak ada alasan genting dan mendesak pemerintah mengeluarkan Perppu tersebut. “LBH Jakarta mendesak Presiden RI untuk menarik kembali PERPPU No. 2 Tahun 2022,” kata Direktur LBH Jakarta Citra Referandum dalam keterangan pers, Minggu (1/1). Citra mengatakan LBH Jakarta mengecam penerbitan PERPPU No. 2 Tahun 2022 karena tidak dilatarbelakangi keadaan genting yang memaksa dalam menjalankan kehidupan bernegara. Citra mengutip pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan terkait kriteria unsur “kegentingan yang memaksa” sebagaimana dimaksud Pasal 22 UUD NRI 1945, yakni harus menunjukkan dua ciri umum.
Kedua ciri situasi kegentingan yang memaksa tersebut yaitu pertama terjadi krisis. Maksudnya adalah suatu keadaan krisis apabila terdapat suatu gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak (a grave and sudden disturbance). Ciri kedua adalah kemendesakan atau emergency. Hal ini dapat terjadi apabila berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan atau pengaturan segera tanpa menunggu permusyawaratan terlebih dahulu. “Penerbitan Perppu seharusnya tidak menjadi alat kekuasaan semata, walaupun merupakan kekuasaan absolut yang dibenarkan konstitusi. Penerbitan Perppu harus menjadi wewenang bersyarat bukan wewenang yang secara hukum umum melekat pada Presiden,” ujar Citra.
Citra mendesak DPR tidak menyetujui penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ia juga mendesak Presiden Jokowi dan DPR untuk menghentikan segala bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. “Presiden RI dan DPR RI untuk menghentikan praktik buruk legislasi dan mengembalikan semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, negara hukum yang demokratis, dan hak asasi manusia,” ujar Citra.
5. Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru saja diterbitkan Presiden Jokowi. “Setelah mempelajari, membaca, menelaah, dan mengkaji salinan Perppu No 2 tahun 2022 yang beredar di media sosial, dan kami sudah menyandingkan dengan UU Cipta Kerja serta UU No 13 Tahun 2003, maka sikap kami menolak,” kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dalam keterangannya, Minggu (1/1). Ia merinci sejumlah pasal yang ditolak oleh buruh, di antaranya pasal tentang upah minimum. Iqbal mengatakan di dalam Perppu, upah minimum kabupten/kota menggunakan istilah dapat ditetapkan oleh Gubernur.
Presiden ASPEK (Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia) Mirah Sumirat menilai, rakyat Indonesia lebih butuh Perppu Pembatalan Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja, bukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dikatakan, MK telah memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dengan kewajiban, Pemerintah dan DPR melakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun, menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta larangan menerbitkan peraturan pelaksana baru sebagai turunan dari Undang Undang Cipta Kerja. Menurut Mirah, bila ingin memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memberikan kepastian hukum sesuai Putusan MK, seharusnya pemerintah menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja. “Mengembalikan berlakunya seluruh Undang Undang yang terdampak Omnibus Law. Termasuk kembali memberlakukan Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta seluruh peraturan turunannya,” kata Mirah dalam rilis yang diterima, kemarin.
Sebelumnya Menko Perekonomin Airlangga Hartarto menyebutkan, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja akan memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan daya tarik investasi. Hal itu dikemukakan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Presiden, Jakarta pada 30 Desember 2022 lalu. “Menjadi penting kepastian hukum untuk diadakan sehingga tentunya dengan keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi, dan ini menjadi implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Airlangga. Menurut dia, Perppu tersebut menjadi jawaban bagi pelaku usaha yang selama ini menunggu (wait and see) keberlanjutan Undang-Undang Cipta Kerja setelah diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Kata dia, Perppu tersebut akan menjadi instrumen kepastian hukum dan mendukung target pemerintah dalam menarik investasi sebesar Rp1.400 triliun pada 2023, serta menjaga defisit APBN 2023 di bawah 3 persen PDB. “Tahun depan kita butuh Rp1.400 triliun. Nah, Rp1.400 triliun ini bukan angka yang biasa karena sebelumnya target APBN untuk investasi itu hanya sekitar Rp900 triliun, sehingga dengan demikian ini tantangan yang tidak mudah,” Airlangga.
6. Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menargetkan 60 persen pemilih milenial akan memilih Partai Ummat pada Pemilu 2024 mendatang. “Mudah-mudahan 60 persen pemilih yang dari milenial itu, tentu bisa. Caranya bagaimana? Digaet sebagian yang milenial, santri mudah-mudahan bisa nyemplung ke Partai Ummat,” kata Amien Rais di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (1/1). Amien Rais kemudian menyinggung usianya yang sudah hampir 79 tahun. Amien mengakui bakal sulit untuk didengarkan oleh kaum milenial. “Kalau Pak Amien Rais sudah hampir 79 tahun. Kemudian, disuruh dengan bahasa milenial dan lain-lain, mereka malah bubar,” ujarnya. Mantan Ketua MPR ini mengatakan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi merupakan ketua umum partai termuda saat ini. Saking mudanya, Ridho belum bisa maju Capres 2024. “Jadi kalau kita dengarkan pidatonya Pak Ketum, beliau tidak bisa kita capreskan karena umurnya belum mencukupi. Jadi, kalau ada ketua umum sebuah partai politik di Indonesia ini yang paling muda, ya dia itu, Mas Ridho itu,” kata Amien Rais.
Partai Ummat besutan Amien Rais yakin bisa kalahkan PAN pimpinan Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi meyakino keikutsertaan partainya dalam pemilu 2024 tidak akan menggerus suara Partai Amanat Nasional (PAN), tetapi berjuang untuk melebihi perolehan suara PAN. “Enggak, nggak (gerus suara PAN). Kita berjuang untuk lebih besar dari itu,” kata Ridho dalam Tasyakuran Partai Ummat di Jakarta Timur, Minggu (1/1). Ridho menargetkan partainya untuk memperoleh suara di pulau-pulau besar di Indonesia. “Insya Allah kantong-kantong suara terbesar di Jawa, kemudian kita akan melihat Sumatera baru nanti daerah-daerah lain,” kata Ridho.
Soal capres 2024, Ridho mengatakan, partainya tidak akan memilih capres hanya berdasarkan popularitas. ‘’Bayangkan jika kita memilih presiden hanya karena popularitas yang bisa diatur melalui survei, tanpa mempertimbangkan kriteria, kita khawatir jangan-jangan kita nanti memilih masinis untuk menerbangkan pesawat,” sindir Ridho. Ia mengakui, Partai Ummat belum tentukan nama yang akan didukung pada Pilpres mendatang. Ridho menjelaskan, pihaknya masih mendiskusikan kriteria capres terlebih dahulu.
7. Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy yang pernah dipenjara karena kasus suap seleksi jabatan di Kemenag Jatim diangkat jadi Ketua Majelis Pertimbangan PPP. Informasi itu dibenarkan Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi alias Awiek. “Ketua Majelis Pertimbangan,” kata Awiek, Minggu (1/1). Sementara itu, Romy juga mengunggah surat perubahan susunan personalia Majelis Pertimbangan DPP DPP dalam akun Instagram resminya. Dalam unggahan itu disebutkan, berdasarkan SK DPP PPP No 0782/SK/DPP/P/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 Romy ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan PPP masa bhakti 2020-2025.
Surat keputusan tersebut ditandatangani Plt Ketum Muhammad Mardiono dan Sekjen PPP Arwani Thomafi pada 27 Desember 2022. “Kuterima pinangan ini dengan bismillah, tiada lain kecuali mengharap berkah, agar warisan ulama ini kembali merekah,” tulis Romi dalam unggahannya.
Selain Ketua Majelis Pertimbangan, SK DPP PPP tersebut juga menetapkan lima orang sebagai wakil ketua yakni Wardatul Asriyah, Nu’man Abdul Halim, Anang Iskandar, Syarif Hardler, dan Witjaksono. Kemudian Anas Thahir sebagai sekretaris serta Hizbiyah Rohim dan Irene Rusli Halil sebagai Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan.
8. Partai Nasdem menyambut positif Partai Demokrat yang menginginkan deklarasi Koalisi Perubahan akan dilakukan bersamaan dengan pengumuman paket capres dan cawapres. Ketua Bappilu Partai Nasdem Effendi Choirie alias Gus Choi menganggap apa yang disampaikan Demokrat sebagai ide bagus. “Semua ide itu bagus,” kata Effendi Choirie, Minggu (1/1). Gus Choi mengaku partainya belum bisa memutuskan sikap terhadap ide Demokrat tersebut. Pasalnya, akan ada pertimbangan bersama yang dilakukan tim kecil terkait mekanisme deklarasi Koalisi Perubahan. “Nanti dipilih dan disepakati yang terbagus, terbaik, dan yang paling cocok,” ujarnya. Gus Choi juga mengungkapkan perkembangan tiga partai, yakni Nasdem, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam membangun koalisi. Menurutnya, hingga kini tiga partai terus membangun komunikasi untuk menyepakati koalisi. Salah satu komunikasi itu adalah tentang bagaimana menentukan strategi untuk memenangkan pemilihan umum (Pemilu) 2024. “Strategi yang terbaik untuk kemenangan, menjadi pilihan bersama,” katanya.
9. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menegaskan DKPP tak main-main menjatuhkan sanksi bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Hal tersebut disampaikannya ketika ditanya soal 124 aduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu sepanjang 2022. “Pelanggaran etika yang secara serius mengganggu legitimasi penyelenggaraan pemilu secara lebih luas jelas perlu diberi sanksi yang tegas dan berat,” kata Heddy, Minggu (1/1). “DKPP tidak akan ragu, karena legitimasi penyelenggaraan pemilu menentukan legitimasi hasil keseluruhan pemilu,” ujarnya lagi. DKPP menegaskan, penetapan sanksi terhadap penyelenggara pemilu harus melalui berbagai pertimbangan seberapa jauh dampak dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran etika yang dilakukan. “Pelanggaran atas integritas, moralitas dan profesionalisme itu perlu diberi bobot yang tinggi dalam penanganannya,” katanya.
10. Perseteruan PDIP dengan Partai Nasdem masih membara dan keduanya saling serang. Terakhir, Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago membalas serangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyoroti kualitas menteri-menteri asal Nasdem. Tak ragu-ragu, Irma menantang Hasto mengadu kinerja menteri dari NasDem dengan PDIP. “Hati-hati, menteri NasDem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara lho,” sambar Irma, kemarin. Irma lantas mencontohkan kader Banteng yang menjabat Menteri Sosial, Tri Rismaharini dalam hal pendistribusian bansos. Dia mengklaim, pendistribusian bansos amburadul. Tidak tepat sasaran. Karena data yang digunakan tidak tepat. Dia optimis, menteri NasDem aman hingga 2024 lantaran yang dipikirannya cuma kerja. Karena menteri NasDem berkinerja baik, on the track dengan program Presiden serta berprestasi.
11. Wali Kota Medan Bobby Nasution menegaskan Kota Medan menolak perilaku LGBT usai melihat banyak pasangan sesama jenis saat perayaan malam tahun baru. Pemandangan itu dilihatnya saat berjalan dari Kantor Wali Kota Medan ke acara perayaan malam tahun baru di Jalan Raden Saleh. Bobby meminta warga Medan agar menghindari perilaku tersebut karena tidak sesuai dengan ajaran agama maupun budaya lokal. “Sepanjang saya jalan dari depan Kantor Wali Kota saya lihat kok yang cowok sama cowok (berpasangan), nggak ada ya, Kota Medan nggak ada LGBT, kita anti LGBT!” kata Bobby Nasution, Minggu (1/1). Menantu Presiden Jokowi itu mengungkap sikap antiLGBT merupakan pesan dari tokoh-tokoh agama. “Tadi juga pesan dari tokoh – tokoh agama kita harus menghindari hal-hal seperti itu, kemaksiatan juga harus kita tekan, hal-hal yang di luar kebudayaan kita,” sebutnya. Menurut Bobby, dalam budaya lokal pun, tidak ada satu etnis di Kota Medan yang membolehkan berpasangan dengan sesama jenis. (HPS)
