Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (net)
Isu menarik pagi ini soal reshuffle kabinet. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat memastikan, Presiden Jokowi akan lakukan perombakan kabinet, ia menyarankan menteri dari Nasdem lebih baik mengundurkan diri. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin memprediksi Presiden Jokowi akan menyisakan satu menteri dari Partai Nasdem dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM). Isu menarik lainnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) khawatir wacana sistem proporsional tertutup jadi alasan untuk menunda pemilu. Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi para akademisi yang mengkritisi penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, ia pun kalau tidak menjadi menteri juga akan lakukan hal yang sama. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengklaim subvarian virus corona (Covid-19) baru yang muncul di sejumlah negara belakangan ini tidak akan mampu menembus sistem pertahanan Indonesia, lantaran imunitas penduduk Indonesia terhadap infeksi Covid-19 sudah sangat tinggi. Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mukti mendukung pemilihan legislatif dengan sistem proporsional terbuka dikaji ulang. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat memastikan, Presiden JokoWI akan melakukan perombakan kabinet (reshuffle). Namun, soal waktu reshuffle akan dilakukan, Djarot menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. “Pak Jokowi sudah memberi sinyal, reshuffle itu pasti akan dilakukan, pasti. Apakah akan jangka waktu dekat, atau dua tiga bulan, menurut Pak Jokowi, tunggu waktunya, tunggu saja kan begitu, tapi pasti,” kata Djarot di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1). Djarot lalu menyampaikan alasannya menyarankan Presiden Jokowi mengevaluasi dua menteri dari Partai Nasdem, yaitu Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Kata dia, dua kementerian itu merupakan mitra kerja Komisi IV DPR, komisi tempat Djarot berjuang di DPR. “Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan KLHK perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan, tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi,” tutur Djarot.
Kemudian, Djarot menyoroti soal food estate yang dinilai gagal sebagian. Setiap musim tanam, kata dia, Indonesia mengalami kelangkaan pupuk. Hal tersebut dinilai berkaitan dengan ranah Kementerian Pertanian. “Para petani kalau saya ketemu di dapil itu kenapa harga pupuk subsidi itu mahal, maka daripada itu selalu kita sampaikan berani enggak kita, terutama Kementerian Pertanian berada di garis depan untuk bisa memberikan kepastian harga,” ucap Djarot. Atas hal itu, Djarot menyatakan, Jokowi pasti menilai kinerja menterinya. Di sisi lain, ia menyarankan menteri-menteri Nasdem itu mengundurkan diri. Sebab, ia menduga ada ketidakcocokan menteri-menteri itu dengan kebijakan presiden. “Kalau memang gentle, betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri-menterinya (menteri dari Nasdem) lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
2. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin memprediksi Presiden Jokowi akan menyisakan satu menteri dari Partai Nasdem dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM). Menurutnya, dua menteri Nasdem kemungkinan akan terkena reshuffle atau perombakan kabinet. “Satu (menteri) akan dibiarkan, karena Nasdem biar bagaimanapun saat ini hubungannya tidak bagus dengan Jokowi, tetapi masih ada regulasi Jokowi, jadi masih ada satu, rasionalisasinya seperti itu,” kata Ujang, Selasa (3/1). Seperti diketahui, tiga menteri dari Nasdem di KIM adalah Menkominfo Johnny G Plate, Mentan Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar. Ujang menilai dorongan PDI-P yang belakangan ini meminta dua menteri dari Nasdem dievaluasi menjadi indikasi lain. Oleh karena itu, Ujang memprediksi, dua dari tiga menteri asal Nasdem bakal diganti dalam waktu dekat.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto santai saja menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang meminta PDI-P tidak membuat gaduh terkait isu perombakan kabinet awal tahun. “Ya, kita terima sarannya. Yang jelas, kita tidak pernah membikin gaduh,” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1). Hasto mengatakan, PDI-P mengedepankan etika politik. Prinsip tersebut dipegang PDI-P ketika menanggapi isu reshuffle. PDIP menghormati apa pun keputusan Presiden Jokowi terkait perombakan kabinet. “Tetapi reshuffle kan menjadi hak prerogratif presiden. Reshuffle tidak mungkin dijalankan tanpa kehendak presiden dan presiden kan memiliki kalkulasi yang matang terkait dengan hal tersebut,” kata Hasto.
3. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengakui, dirinya ditugaskan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menemui Presiden Jokowi. Pertemuan itu dilakukan Senin (2/1) sekitar pukul 14.30 WIB, di Istana Negara. Dalam pertemuan itu Hasto mengundang Presiden Jokowi untuk menghadiri pembukaan peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-50 PDI-P pada 10 Januari 2023. “Kami sampaikan sekaligus mengundang Bapak Presiden Jokowi, karena nanti ada dua agenda pada tanggal 10 Januari. Yang pertama outdoor bersama dengan Satgas PDI-P dan Baguna yang sudah terbentuk sebesar satu batalion. Kemudian, dilanjutkan dengan indoor,” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1). Hasto enggan mengungkapkan isi pembicaraan lainnya dengan Jokowi soal isu reshuffle atau perombakan kabinet. “Ya, rahasia, namanya ditugaskan. Kan kita ketemu dengan Presiden Jokowi kan sifatnya very very strictly confidential,” ujar Hasto. Di sisi lain, Hasto menegaskan, perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Namun, kata Hasto, Presiden akan berbicara dengan partai politik pendukungnya, sebelum melakukan perombakan kabinet.
Plt Ketua Umum PPP Mardiono juga menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (3/1). Apakah ada pembahasan reshuffle antara keduanya? Mardiono mengelak pertemuannya dengan Presiden Jokowi tidak membahas soal reshuffle, tetapi membahas seputar kondisi persoalan nasional hingga global. “Ndak tuh, tadi ndak menyinggung soal reshuffle. Beliau banyak seputar kondusifitas nasional kita, termasuk juga kalau kita melihat perhatian penuh beliau terhadap ancaman krisis resesi dunia, dan gimana menjaga Indonesia tidak terlibat dalam krisis dunia ini sehingga Indonesia tetap eksis,” kata Mardiono kepada wartawan usai bertemu Jokowi, di Istana Merdeka, Selasa (3/1). Mardiono mengatakan Jokowi ada sedikit menyapa terkait kabar PPP. Namun, dia tidak merinci apa yang didalami terkait hal itu. “Kalau PPP, beliau sekadar menyapa saja bagaimana PPP saya sering lihat di televisi konsolidasinya cukup bagus belakangan ini. Seputar itu saja kalau persoalan politik,” ujarnya.
Partai Gerindra menegaskan, tidak ikut mencampuri tsoal isu perombakan kabinet atau reshuffle awal tahun yang akan dilakukan Presiden Jokowi. “Kami tidak ingin mencampuri dan juga tidak merasa perlu untuk ikut campur dalam hal ini (reshuffle),” kata Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/1). Ia menuturkan, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. “Pak Presiden yang tahu soal kebutuhan akan reshuffle tersebut,” imbuh dia. “Kita lihat saja apakah Pak Presiden nanti mau melakukan reshuffle atau enggak, jangan ditanyakan ke Gerindra berkali kali,” pungkasnya.
4. Soal Sistem Pemilu. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) khawatir wacana sistem proporsional tertutup jadi alasan untuk menunda Pemilu. “Jangan sampai pewacanaan sistem proporsional tertutup ini jadi alibi penundaan Pemilu, hingga langkah awal menuju resentralisasi kekuasaan melalui pengembalian sistem Pilpres tidak langsung,” kata AHY lewat akun twitter, Selasa (3/1). AHY menolak sistem pemungutan suara pemilu dilakukan dengan mencoblos partai atau sistem proporsional tertutup. Menurutnya, pemilu dengan sistem proporsional tertutup sama saja memundurkan demokrasi. “Kami @PDemokrat menolak keras upaya untuk mengembalikan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup,” kata AHY.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim telah melakukan penelitian khusus yang menyebut sistem proporsional terbuka selama ini menciptakan liberalisasi politik di Indonesia. Menurutnya liberalisasi politik telah berdampak pada munculnya kapitalisasi politik, persaingan politik yang tak sehat, hingga lahirnya oligarki. “Saya melakukan penelitian secara khusus dalam program doktoral saya di UI, di mana liberalisasi politik telah mendorong partai-partai menjadi partai elektoral. Dab kemudian menciptakan dampak kapitalisasi politik, munculnya oligarki politik, kemudian persaingan bebas dengan segala cara,” kata Hasto dalam jumpa pers akhir tahun yang disiarkan secara daring, Jumat (30/12) lalu.
Delapan dari sembilan fraksi di DPR menolak gugatan judicial review terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur soal sistem proporsional terbuka untuk pemilihan umum (pemilu). Mereka meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempertahankan sistem proporsional terbuka seperti tertuang dalam Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. Kedelapan fraksi DPR yang dimaksud adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Hanya PDI-P yang tak ikut dalam pernyataan sikap tersebut. Pada pernyataan sikap tersebut, delapan fraksi DPR ini menyatakan tiga hal. Pertama, terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia tetap ke arah yang lebih maju. Kedua, meminta MK tetap konsisten dengan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008, dengan mempertahankan pasal 168 ayat (2) UU No.7 tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia. Ketiga, mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai amanat Undang-Undang, tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapapun, kecuali kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto tak mempersoalkan mayoritas fraksi di DPR tetap mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka, partainya tetap mendorong sistem pemilu digelar proporsional tertutup. “Ya, itulah demokrasi,” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1) sembari membeberkan alasan PDI-P mendorong sistem proporsional tertutup. Menurut dia, dengan sistem tersebut, PDI-P ingin mendorong mekanisme kaderisasi di internal partai sebagai langkah pendidikan politik. “Kita bukan partai yang didesain unutk menang pemilu, tapi sebagai partai yang menjalankan fungsi kaderisasi, pendidikan politik, memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan publik, dan di situlah proporsional tertutup kami dorong,” ungkap Hasto. Kata dia, partainya telah menghitung matang-matang terkait keputusannya mendorong sistem proporsional tertutup.
5. Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mukti menyebut, pihaknya mendukung pemilihan legislatif dengan sistem proporsional terbuka dikaji ulang. Sebagai informasi, dalam sistem proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia sejak 2009, pemilih dapat mencoblos partai politik atau nama calon anggota legislatif yang diharapkan duduk di parlemen. Sementara itu, dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya mencoblos partai politik. Partai yang kelak berwenang menentukan anggota dewan yang berhak duduk di parlemen mewakili suatu daerah pemilihan. Mukti menyinggung soal perlunya partai politik mempersiapkan kadernya dengan sungguh-sungguh agar bisa menjadi anggota dewan yang berkualitas, di balik usul mengkaji ulang sistem proporsional tertutup. “Karena peran lembaga legislatif itu secara konstitusional itu sangat besar, sehingga kualitas mereka tentu akan menentukan tidak hanya kualitas produk legislasi, tapi juga berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara,” ujar Mukti setelah menerima audiensi jajaran komisioner KPU RI di kantor PP Muhammadiyah, Selasa (3/1).
Ketua KPU Hasyim Asy’ari membantah audiensi mereka ke Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk mengusulkan agar sistem pemilu proporsional terbuka dikaji ulang. Sebelumnya, nama Hasyim sempat dikait-kaitkan dengan wacana sistem pemilu proporsional terbuka. “Kami di KPU ini hadir ke PP Muhammadiyah, mohon maaf ya ini jangan digoreng, bukan karena PP Muhammadiyah mengusulkan proporsional tertutup, bukan,” kata Hasyim kepada wartawan usai pertemuan dengan PP Muhammadiyah, Selasa (3/1). “Kami silaturahmi ke Mas Mukti (Sekum Muhammadiyah), lalu dikira sistemnya begini dan seterusnya, padahal tidak ada apa-apa. Enggak ada urusan dengan itu,” sambungnya. Menurut Hasyim, audiensi hari ini hanya silaturahim belaka sebagaimana KPU RI juga telah berkunjung ke sejumlah lembaga negara dan pemerintahan.
6. Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi para akademisi yang mengkritisi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Menurut Mahfud, jika tidak menjadi menteri, dirinya juga akan mengkritisi perppu tersebut. “Saya juga akademisi. Mungkin, saya kalau tidak jadi menteri, (akan) ngritik kayak gitu,” ujar Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3/1). Ia lantas memastikan, tidak ada unsur koruptif dalam pembentukan aturan Cipta Kerja. Menurutnya, baik undang-undang (UU) maupun perppu sama-sama bertujuan mempermudah pekerja dan investasi.
Selain itu, Mahfud juga menggarisbawahi, secara procedural, penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak bermasalah sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi. “Jangan mempersoalkan formalitasnya, prosedurnya. Itu sudah sesuai. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan buat dulu undang-undang peraturan pembentukan perundang-undangan yang memasukkan bahwa omnibus law itu benar. Nah sudah kan? sudah dibuat lalu dibuat perppu sesuai dengan undang-undang baru, gitu,” katanya. “Apakah perppu apakah undang-undang pasti dikritik. Itu sudah biasa dan itu bagus. Ini demokrasi yang maju tapi kita juga kalau pemerintah menjawab itu bukan sewenang-wenang. Mari adu argumen,” ujar Mahfud lagi.
7. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengklaim subvarian virus corona (Covid-19) baru yang muncul di sejumlah negara belakangan ini tidak akan mampu menembus sistem pertahanan Indonesia, lantaran menurutnya imunitas penduduk Indonesia terhadap infeksi Covid-19 sudah sangat tinggi. Budi menambahkan imunitas tinggi itu didapatkan baik melalui program vaksinasi Covid-19 maupun imunitas alamiah pasca seseorang terinfeksi Covid-19. Ia lantas menyinggung China yang mengalami lonjakan Covid-19 imbas BF.7, padahal subvarian yang sama juga sudah teridentifikasi di Indonesia dan menurutnya tak berdampak pada kenaikan kasus. “Nah ini membuktikan apa? bahwa memang varian-varian baru itu tidak bisa menembus sistem pertahanan masyarakat kita,” kata Budi di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (3/1).
8. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kembali mengungkit soal pergantian pemimpin. Bahlil mengingatkan Indonesia berhati-hati dalam pergantian pemimpin. Ia menyinggung fenomena yang terjadi di Inggris. Menurutnya, pergantian Perdana Menteri menjadi salah satu penyebab krisis di negara itu. “Inggris itu siapa yang pernah berfikir, menduga negara sekuat Inggris, akibat karena stabilitasnya tidak bagus, akibat karena terjadi pergantian terhadap kepemimpinan yang cepat, kemudian dari Boris ke Truss, membuat kebijakan terhadap pajak diturunkan,” kata Bahlil di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/1). “Harapannya untuk menggaet konsumsi dalam negeri, tetapi ternyata ditanggapi negatif oleh pasar keuangan,” imbuh Bahlil.
9. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyoroti politisasi tempat ibadah untuk ajang kampanye sudah mulai terjadi jelang Pemilu 2024. “Politisasi tempat ibadah sebagai tempat kampanye juga sudah mulai terjadi,” kata Yaqut dalam pidatonya pada upacara Hari Amal Bakti ke-77 Kemenag yang disiarkan langsung di Instagram resmi @Kemenag_RI, Selasa (3/1). Meski demikian, Yaqut tak merinci di mana saja politisasi tempat ibadah untuk kampanye itu terjadi. Yaqut Cuma jelaskan tak rukunnya masyarakat imbas perbedaan pilihan politik potensial terjadi saat ini. Terlebih, politisasi agama masih kerap dilakukan oleh kandidat untuk meraih efek elektoral.
10. Masa penahanan terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo akan habis 9 Januari 2023, jika tidak diperpanjang, bisa bebas. Terkait hal tersebut, pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto menekankan, majelis hakim akan mengajukan perpanjangan masa penahanan Ferdy Sambo yang akan habis pada 9 Januari 2023. “Setelah masa berakhirnya penahanan, majelis hakim nanti tanggal 9 Januari di pengadilan negeri, nanti pasti majelis hakim melalui ketua pengadilan negeri akan meminta perpanjangan penahanan ke pengadilan tinggi atas dasar Pasal 29 ayat 1, ayat 2, dan ayat 6 tadi. Tentu itu sudah diantisipasi oleh majelis yang menangani perkara Ferdy Sambo dan kawan-kawan,” ujar Djuyamto di PN Jaksel, Selasa (3/1). Djuyamto menegaskan, Ferdy Sambo tidak akan bebas dengan perpanjangan masa penahanan tersebut. Kata dia, majelis hakim sudah menyusun kalender perihal penahanan Sambo. “Tidak (bebas). Kita sudah nyusun per kalender sampai sebelum masa berakhir, perpanjangan PT pasti akan sudah diputus,” tegas Djuyamto.
Terdakwa kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi kompak menolak untuk memberikan kesaksian dalam sidang yang digelar di gedung PN Jaksel, Selasa (3/1). Awalnya, Majelis Hakim yang dipimpin Iman Wahyu Santosa mengatakan, Ferdy Sambo akan memberikan kesaksian untuk terdakwa Putri Candrawathi. Namun, Hakim memberikan kesempatan apakah Ferdy Sambo akan mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian atau tidak. “Silakan konsultasikan kepada kuasa hukum saudara,” kata Hakim Imam. Ferdy Sambo kemudian terlihat berbicara dengan kuasa hukumnya, Arman Hanis dan Febri Diansyah. Usai tersebut, Ferdy Sambo menyatakan mengundurkan diri untuk bersaksi terhadap terdakwa Putri Candrawathi. “Saya tidak perlu menjadi saksi untuk istri saya,” ujar Ferdy Sambo. Hal senada juga ditanyakan Hakim kepada Putri Candrawathi terkait kesedian bersaksi untuk Ferdy Sambo. Namun, Putri juga menolak jadi saksi untuk suaminya. “Mohon izin Yang Mulia, saya tidak ingin menjadi saksi untuk suami saya,” kata Putri Candrawathi.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang mengadili perkara Ferdy Sambo dkk akan mengunjungi langsung tempat kejadian perkara pembunuhan berencana Brigadir N Yosua Hutabarat, Rabu (4/1) hari ini. Hakim akan didampingi jaksa dan pengacara Sambo. Tempat kejadian perkara yang didatangi adalah rumah dinas Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan dan rumah pribadi Sambo dan keluarga di Jalan Saguling Raya, Jakarta Selatan. Dalam pengecekan hari ini, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi tidak dilibatkan.
Ide pengecekan TKP ini dilontarkan hakim pada sidang Selasa (3/1) dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. “Bagaimana kalau kita dijadwalkan besok siang setelah sidangnya Ricky? Cuman yang hadir adalah para penasihat hukum dan jaksa penuntut umum, terdakwa tidak usah hadir,” kata hakim Wahyu Iman Santoso saat sidang kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Hutabarat. kemarin.
11. KPK menahan AKBP Bambang Kayun Bagus PS selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 3 hingga 24 Januari 2023. Kayun ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Ketua KPK Firli Bahuri mengumumkan, Bambang Kayun sebagai tersangka kasus dugaan suap pemalsuan surat dalam perebutan hak waris perusahaan kapal, PT Aria Citra Mulia (ACM). Firli mengatakan, penahanan atas Bambang Kayun dilakukan untuk keperluan penyidikan. “Tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka Agus Budiarto untuk 20 hari pertama,” kata Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Selasa (3/1). Firli menyebutkan, Kayun diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 56 miliar dan Rp 6 miliar di antaranya terkait kasus pemalsuan surat dalam perebutan hak waris PT Aria Citra Mulia (ACM). Sementara itu, Rp 50 miliar sisanya dari sejumlah pihak lain. Adapun ACM bergerak di bidang kepemilikan, manajemen, dan operator kapal di wilayah perairan Asia-Pasifik. “Tersangka Bambang Kayun menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi dan berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlah seluruhnya sekitar Rp 50 miliar,” kata Firli.
KPK menyebut, terduga penyuap perwira Polri, AKBP Bambang Kayun Bagus PS menjadi buron Bareskrim Mabes Polri. Mereka masuk daftar pencarian orang (DPO). Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, kedua terduga penyuap itu bernama Emilya Said dan Herwansyah. Menurut Firli, suap diberikan agar Bambang Kayun membantu mereka yang menyandang status tersangka pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM). Firli menuturkan, setelah Emilya Said dan Herwansyah dilaporkan ke Mabes Polri, mereka menghubungi Bambang Kayun dan meminta sejumlah bantuan pada Mei 2016. Permintaan ini disepakati Bambang Kayun dengan sejumlah uang dan barang. Salah satu bentuk bantuan Bambang Kayun adalah rekomendasi agar keduanya mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). “Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar Rp 5 miliar dari Emilya Said dan Herwansyah dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank,” kata Firli.
12. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, Menparekraf Sandiaga Uno dinilai punya banyak peluang menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada kontestasi elektoral 2024. Alasannya, saat ini Sandiaga menjabat sebagai menteri, posisi itu bisa dimanfaatkan untuk menjaga konstituennya. “Secara jaringan dan logistik, Sandiaga yang saat ini berada di pemerintahan tampaknya masih bisa mengonsolidasikan sel-sel pendukungnya melalui pemenuhan kompensasi, dan skema transaksional,” kata Umam, Rabu (4/1). Kedua, Sandiaga punya kedekatan dengan PPP selain dengan Gerindra. Umam menilai Sandiaga dan PPP sangat mungkin bekerja sama karena saling membutuhkan. “Salah satu partai yang didekati Sandiaga adalah PPP, yang saat ini benar-benar membutuhkan dukungan logistik besar untuk mempertahankan eksistensinya sebagai partai Senayan. Di sisi lain, Sandiaga membutuhkan PPP sebagai kendaraan politik untuk bergaining position di Pilpres 2024,” kata Umam lagi.
Umam mengingatkan, kalau Sandiaga Uno maju sebagai calon presiden, maka tak realistis jika melalui Partai Gerindra. Sebab, sejak awal Gerindra dibentuk untuk mengantarkan Prabowo Subianto sebagai capres. Konsekuensinya, praktis tidak ada kontestasi internal untuk mendapatkan mandat partai sebagai capres Gerindra. Predikat capres Gerindra otomatis melekat pada diri Prabowo. Dalam konteks ini wacana capres Sandiaga melalui Gerindra menjadi tidak relevan. Umam mengatakan, posisi politik Sandiaga Uno saat ini ibarat terkurung dalam sebuah sangkar. Sandiaga juga tak memiliki kapasitas untuk melakukan manuver politik. Misalnya, membentuk faksi di internal Gerindra untuk mendukungnya dan mengambil alih kepemimpinan Prabowo. “Artinya, dalam konteks pilpres, ekspektasi tertinggi Sandiaga dari Gerindra akan berhenti pada level posisi cawapres untuk mendampingi Prabowo.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mempersilakan Sandiaga Uno untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Namun, mekanismenya tak bisa ditempuh melalui Gerindra yang sudah memutuskan untuk mengusung kembali ketua umumnya, Prabowo Subianto sebagai capres. “Kalau ada kader lain yang berkeinginan maju, ya itu enggak masalah juga kalau kemudian ingin maju melalui partai lain,” tutur Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/1). Dasco menegaskan, tak ada keinginan dari Prabowo dan Gerindra untuk menghalangi keinginan Sandiaga. Sebab, keinginan untuk berkontestasi dalam pilpres merupakan hak semua warga negara. “Jadi, apa yang kita sampaikan ini sebagai bentuk penghargaan pada alam demokrasi kita. Jadi, tidak ada dari kita kemudian mau melarang apabila ada yang ingin ikut kontestasi, silakan saja,” sebut dia. “Ya tentunya tidak lewat Partai Gerindra kan gitu,” sambungnya.
Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardionomembuka pintu bagi Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Unobergabung ke partainya. Tak hanya Sandiaga, PPP juga membuka pintu kepada siapapun untuk bergabung. “PPP membuka diri terhadap seluruh tokoh bangsa, seluruh elemen masyarakat untuk siap bergabung dengan PPP membangun bangsa ini. Tentu itu ada pada proporsinya masing-masing, kami membuka luas jadi tidak hanya Pak Sandiaga Uno tapi siapapun,” kata Mardiono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/1). Namun, Mardiono tidak memaksa Sandiaga untuk masuk ke partai ka’bah. Sebab, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu masih kader Gerindra. “Karena beliau, Pak Sandiaga Uno masih menjadi kader Partai Gerindra, mohon maaf, masih menjadi kader Partai Gerindra ya oleh karena itu ya tidak etis kalau kami kemudian mencabut tanaman yang tumbuh di lahan orang lain,” jelas Mardiono. Ia mengakui, Sandiaga memang kerap hadir ke acara-acara PPP. Tetapi Menteri BUMN Erick Thohir sering datang juga.
13. Menhan Prabowo Subianto ingin modernisasi KRI TNI Angkatan Laut (AL) ditingkatkan. Sejauh ini, ada 41 kapal perang TNI AL yang tengah dimodernisasi PT PAL Indonesia. “Dari 41 kapal perang ini, mungkin bisa bertambah menjadi 43 hingga 44 KRI,” kata Prabowo dalam siaran persnya, Selasa (3/1). Prabowo meminta ke jajarannya untuk mempercepat penambahan jumlah KRI yang akan dimodernisasi agar siap tempur demi menjaga pertahanan negara. “Tolong approach Mabesal. Tolong, yang sudah tidak bisa beroperasional, segera masuk dock (dermaga). Jangan ada penghambatan birokratis,” ujar Prabowo. Adapun sembilan kapal perang yang sudah tua milik TNI Angkatan Laut menjalani refurbishment atau peremajaan. Laksamana Yudo Margono yang saat itu sebagai Kepala Staf AL (KSAL) menyebut, peremajaan sembilan KRI ini akan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
14. KPU menolak dikait-kaitkan dengan peristiwa kebakaran mobil yang menimpa salah satu anggota KPU Kalimantan Tengah baru-baru ini. Peristiwa ini menjadi pokok konsultasi Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kemarin. Koalisi menyebut, sejumlah anggota KPU daerah yang merupakan informan dalam dugaan kecurangan proses verifikasi faktual mengalami intimidasi dengan ekskalasi yang meningkat. “Dari segi logis maupun hati nurani sudah enggak masuk akal begitu,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Selasa (3/1). Hasyim menganalogikan anggota KPU dari tingkat pusat hingga daerah merupakan saudara. “Kalau ada tuduhan, tudingan yang kayak-kayak begitu itu, kalau dalam pertanyaan saya kok terlalu mengada-ngada ya? KPU provinsi, KPU kabupaten/kota kan teman-teman kita semua, saudara-saudara kita semua, menjadi bagian dari keluarga besar KPU,” kata dia. Hasyim mengakui, pihaknya telah mengetahui laporan peristiwa tersebut. Ia mengeklaim, penyebab terbakarnya mobil itu masih dalam penyelidikan. “Itu terbakar, apa dibakar sendiri, kecelakaan, mobilnya parkir di depan rumah. Sedang diselidiki,” ujar Hasyim. (HPS)
