Megawati Soekarnoputri (net)
Isu menarik pagi ini soal rencana Megawati nyapres lagi. Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengatakan PDIP akan menggelar survei secara khusus untuk menangkap aspirasi masyarakat soal peluang Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri maju capres 2024. Isu menarik lainnya, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku, partainya yang menjadi inisiator pertemuan sejumlah pimpinan parpol untuk menyatakan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mempersilakan kadernya untuk hengkang dari partai apabila sudah tidak cocok dengan dirinya. Sindiran ini sepertinya mengarah ke Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno yang ngotot mau maju capres 2024. Menkominfo Johnny G Plate yakin Presiden Jokowi tidak terpengaruh omongan sejumlah pihak dalam membuat keputusan reshuffle atau perombakan kabinet. Presiden Jokowi bertemu Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pagi ini. Berikut isu selengkapnya.
1. DPP PDIP akan lakukan survei khusus menyusul adanya usulan agar Megawati Soekarnoputri maju lagi sebagai capres 2024. Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengatakan PDIP bisa menggelar survei secara khusus untuk menangkap aspirasi masyarakat soal peluang Mega kembali maju. Ia menyebut survei dilakukan dengan 50 ribu responden. “Bisa nanti survei secara khusus, kenapa tidak bisa? Yang lebih luas surveinya, kalau survei selama ini katakan 1.200, 2.200 responden, kenapa tidak nanti 50 ribu responden di seluruh Indonesia,” kata Eriko di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Minggu (8/1). Eriko Sotarduga menyebut usulan agar Megawati Soekarno Putri kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu mendatang masuk akal. Eriko menuturkan, usulan tersebut sebelumnya dilontarkan pendiri Total Politik, Budi Adiputro. Menurut Eriko, Jokowi sudah tidak lagi bisa mencalonkan diri sebagai capres karena sudah menjabat selama dua periode. “Ini usulan yang masuk akal, saya nanti harus sampaikan ke Bu Ketua Umum karena bukan kewenangan kami,” kata dia.
Eriko menuturkan, pihak yang mengusulkan agar Megawati kembali maju sebagai capres menyampaikan, politisi “tua” di Brazil, Lula da Silva kembali masuk panggung politik dan berhasil memenangi pemilihan presiden pada 2022 lalu. Selain itu, salah satu politisi senior di Negeri Jiran, Anwar Ibrahim, juga juga terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia. “Ada Anwar Ibrahim di usia yang tidak muda. Banyak. Presiden China Xi Jinping. Mereka lihat kenapa enggak yang ketua umum dan pengalaman (maju pilpres),” ujar Eriko. Setelah mendengar usulan tersebut, Eriko meminta Budi dan koleganya melakukan kajian sehingga menghasilkan data yang sahih. Data tersebut nantinya akan disampaikan ke Megawati dan Sekretaris Jenderal PDI P, Hasto Kristiyanto. Namun, kata Eriko, usulan tersebut masih merupakan hasil diskusi. Ia mengaku belum menemui Megawati. Lebih lanjut, Eriko menuturkan, keputusan calon presiden merupakan hak prerogatif Megawati. “Jadi sekali lagi ini untuk keputusan ini tentu di tangan Ibu Ketua Umum,” tuturnya.
Di bagian lain pernyataannya, Eriko Sotarduga melontarkan pertanyaan, kenapa sejumlah partai politik yang telah berkoalisi tak kunjung mendeklarasikan calon presiden mereka untuk 2024? Ia curiga jangan-jangan parpol tersebut menunggu deklarasi capres PDIP. Ia menyebut, koalisi Gerinda dan PKB serta Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang berisi PPP, Golkar, dan PAN. Ada juga kerja sama yang tengah dibangun NasDem, Demokrat, dan PKS, tetapi belum mendeklarasikan capres dan cawapres. “Kenapa nggak diputuskan capres? Calon wapres nggak ada. KIB ada tiga partai. Sudah sepakat katanya. Makanya saya sampaikan, apakah kalian semua menunggu PDIP?” katanya. Ia mengaku bersyukur jika parpol-parpol tersebut masih menunggu PDIP mendeklarasikan capres, hal itu berarti PDIP dianggap mewakili keinginan masyarakat.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim banyak partai politik lain yang tengah melobi PDIP untuk menjalin kerja sama di Pemilu 2024. Menurutnya, hal itu disebabkan PDIP memang tak pernah neko-neko saat menjalin kerja sama. “Ada yang melobi PDIP untuk membangun kerja sama dengan PDIP. Karena kalau PDIP bekerja sama dengan partai politik, kami ini taat asas. PDIP ini tidak neko-neko,” kata Hasto di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Minggu (8/1). Hasto menegaskan PDIP sebagai sebagai parpol yang taat asas saat menjalin kerja sama. Bahkan, katanya, PDIP selalu berbagi dalam mengelola kekuasaan.
2. Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku, partainya yang menjadi inisiator pertemuan sejumlah pimpinan parpol untuk menyatakan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Ia mengatakan, isu pemilu digelar dengan sistem proporsional tertutup harus disikapi dan ditolak secara bersama-sama. Sebab, hal itu terkait langsung dengan kedaulatan rakyat dalam memilih wakilnya yang akan duduk di kursi DPR atau pun DPRD. “Ini ada kepentingan bersama terkait dengan kedaulatan rakyat dan ini bukan hanya dirasakan Partai Golkar, tapi oleh seluruh partai peserta pemilu,” ujar Airlangga di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1). Airlangga berpandangan, Golkar merasa penting mengajak partai politik lain untuk duduk bersama membahas dinamika politik terkini. “Kita duduk bersama, kita rembukan dan kebetulan ini di awal tahun perlu silaturahmi antarpartai politik. Kita ingin di tahun 2023 di tahun politik ini teduh. Keteduhan akan tercipta jika ada komunikasi antarpartai politik. Walaupun berbeda-berbeda prioritas dan agendanya, tetapi ada kesamaan. Kesamaaan ini yang dicari terutama menghadapi pemilu 2024 nanti,” ujar Airlangga.
Adapun para pimpinan parpol berkumpul di Hotel Dharmawangsa, Jaksel menolak usulan PDIP terkait sistem pemilu proporsional tertutup adalah Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Waketum dan Sekjen Partai NasDem Ahmad Ali dan Johnny G Plate, dan Waketum PPP H M Amir Uskara. Perwakilan Partai Gerindra tak terlihat hadir. “Harusnya seperti itu (agenda pertemuan membahas penolakan sistem pemilu proporsional tertutup) karena itu memang domain partai politik yang membuat Undang-undang, bukan domain MK [Mahkamah Konstitusi],” ujar Ahmad Ali.
Sebelumnya, kecuali Fraksi PDIP, 8 fraksi di DPR menyampaikan sikap bersama meminta agar MK tetap mempertahankan aturan sistem proporsional terbuka atau mencoblos calon anggota legislatif (Caleg) di Pemilu 2024. Sikap tersebut merespons gugatan kader PDIP ke MK soal wacana pemberlakuan lagi sistem proporsional tertutup atau mencoblos partai. Delapan Fraksi dimaksud adalah Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, NasDem, PPP, dan PKS.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan, partainya menolak perubahan sistem pemilihan umum (pemilu) menjadi sistem proporsional tertutup. Prabowo menyatakan, partainya ingin anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat, bukan pengurus partai. “Kalau tertutup ya DPP yang menentukan siapa (anggota parlemen), bukan rakyat, kita mau dari bawah,” kata Prabowo di kantor Badan Pemenangan Presiden Gerindra, Jakarta, Sabtu (7/1). Prabowo menegaskan, partainya ingin sistem proporsional terbuka dipertahankan karena membuka ruang keterwakilan yang lebih besar. Menurut dia, sistem itu dapat memberi ruang bagi seluruh kalangan untuk menjadi wakil rakyat. “Ada yang perempuan, ada yang pemuda, ada yang ulama, ada yang buruh, ada yang petani, jadi kita melihat yang terbuka lebih membuka keterwakilan, lebih demokratis,” kata Prabowo.
3. Sekjen PDI P Hasto Kristiyanto menyebut, struktur anggota DPR cenderung didominasi sosok politisi berlatar belakang pengusaha. Menurut Hasto, hal ini terjadi lantaran biaya yang harus dikeluarkan agar bisa menjadi anggota dewan tinggi. Adapun biaya tinggi ini merupakan dampak dari penerapan sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional terbuka, di mana masyarakat tidak hanya memilih partai, tapi bisa langsung memilih calon anggota legislatif yang dikehendaki. “Ada kecenderungan struktur anggota dewan, banyak yang didominasi para pengusaha,” kata Hasto saat ditemui wartawan di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (8/1). Hasto mengaku pihaknya telah menawarkan kepada para ahli untuk turut membangun Indonesia melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Keberadaan ahli ini dibutuhkan di banyak komisi DPR. Komisi I DPR misalnya, membutuhkan pakar pertahanan hingga pakar diplomasi yang memperjuangkan kepentingan nasional. Kemudian, Komisi IV membutuhkan pakar di bidang pertanian. Namun, banyak para pakar menyatakan tidak sanggup karena biaya politik yang tinggi.
Berdasarkan penelitian Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, biaya yang dibutuhkan seorang calon anggota dewan minimal Rp 5 miliar. “Bahkan ada yang habis sampai Rp 100 miliar untuk menjadi anggota dewan miliar untuk menjadi anggota dewan,” ujar Hasto. Karena faktor itulah, PDI-P mendukung pemilu selanjutnya digelar dengan sistem proporsional tertutup, di mana pemilih hanya bisa mencoblos partai, bukan caleg. Saat ini, ada enam orang yang tengah mengajukan uji materi sistem pemilu ke Mahkamah Konstitusi agar pemilu kembali digelar dengan proporsional tertutup. Uji materi itu tercatat dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022. Salah satu yang menggugat adalah kader PDI-P Demas Brian Wicaksono. “Masalah nanti apapun yang diputuskan Mahkamah Konstitusi kami sekali lagi PDI P bukan pihak yang punya legal standing melakukan judicial review,” ujar Hasto. Sebagai informasi, PDI P merupakan satu-satunya partai yang menyatakan sepakat dengan wacana penerapan sistem pemilu tertutup.
4. Inilah 5 kesepakatan 7 parpol yang menolak usulan PDIP soal pemilu proporsional tertutup coblos partai. Pertama, menolak sistem proporsional tertutup untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Sedangkan sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kedua, sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu. Dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum kita dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem. Ketiga, meminta KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama. Kelima, berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi.
Komisioner KPU Idham Holik mengatakan saat ini sistem pemilu legislatif di Indonesia tetap proposional terbuka. “Dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu Serentak 2024, kami harus melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 3 huruf d UU No. 7 Tahun 2017 juncto Pasal 6 ayat 3 huruf a Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017. Berkepastian hukum adalah salah satu prinsip penyelenggaraan Pemilu. Implementasi prinsip tersebut bersifat imperatif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang profesional,” ujar Idham, Minggu (8/1). “Sampai saat ini ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 168 ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017 masih efektif berlaku. Dalam ketentuan tersebut, sistem pemilu legislatif di Indonesia adalah sistem proposional dengan daftar terbuka. Teks norma Pasal 168 ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017 berbunyi: Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka,” sambungnya.
Namun Idham mengatakan KPU juga memiliki tugas untuk melaksanakan putusan MK, di mana hal itu sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2011. “Selanjutnya dalam konteks prinsip berkepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu, apapun yang akan menjadi materi amar Putusan Mahkamah Konstitusi nanti, sebagai penyelenggara Pemilu wajib melaksanakannya,” kata Idham. Komisioner KPU lainnya, Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan fokus pada tupoksi KPU yakni terkait pelaksana Undang-undang. Ia menyebut saat ini tahapan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, yakni proposional terbuka. “KPU fokus pada tupoksi KPU, bahwa KPU adalah pelaksana dari UU. Pilihan sistem pemilu adalah keputusan pembentuk UU. Apapun putusannya, KPU siap melaksanakan. Tentu dengan dukungan yang dibutuhkan pada implementasinya. Perkembangan tahapan sejauh ini dilaksanakan sesuai regulasi yang ada yaitu UU 7/2017,” kata Betty.
5. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mempersilakan kadernya untuk hengkang dari partai apabila sudah tidak cocok dengan dirinya. Sindiran ini sepertinya mengarah ke Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno yang ngotot mau maju capres 2024. “Kalau tidak cocok sama Prabowo, ya monggo enggak apa-apa, cari partai lain, pindah partai boleh dong,” kata Prabowo saat meresmikan kantor Badan Pemenangan Capres Gerindra, Sabtu (7/1). Dalan pidatonya, Prabowo menyebut bahwa ada kader Gerindra yang saat ini keluar jalur, serta memiliki sikap yang berbeda dengan perkataannya. Prabowo menegaskan, seorang kader harus mengikuti garis yang sudah ditetapkan oleh partai karena membesarkan partai memerlukan kerja sama oleh seluruh kader. Oleh sebab itu, ia berharap agar kader-kader yang keluar jalur itu mendapat pencerahan atau memutuskan berpisah dengan Gerindra secara baik-baik. “Aku juga dulu di Golkar pindah dengan baik, tapi saya menghadap ketua umum waktu itu saya pamit. Aku bikin surat pengunduran diri dan aku pamit. Saya datang ke tokoh-tokoh Partai Golkar untuk pamit,” ujar Prabowo. Prabowo melanjutkan, ia tak masalah bila dibohongi atau dikhianati oleh orang lain. Namun, yang terpenting baginya adalah ia tidak membohongi atau mengkhianati orang lain.
Ketua Umun Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritik kader partainya yang keluar jalur saat berpidato pada peresmian Kantor Badan Pemenangan Presiden Gerindra, Sabtu (7/1). Menurut Prabowo, kader yang keluar jalur itu adalah seseorang yang salah jalan serta memiliki sikap yang berbeda dengan perkataannya. “Ada saja rekan kita yang kadang-kadang keluar dari jalur, salah jalan, enggak tahu saya, karena itu sifat, kita harus koreksi diri kita, lain di mulut lain di hati. Tinggi gunung 1.000 janji, lain di bibir lain di hati, kumaha?” kata Prabowo. Ia menegaskan, seorang kader harus mengikuti garis yang sudah ditetapkan oleh partai karena membesarkan partai memerlukan kerja sama semua kader. Prabowo mempersilakan kader Gerindra yang sudah tidak sejalan untuk mengundurkan diri secara baik-baik. Ia mengatakan, seseorang yang mau terjun ke dunia politik mesti dihormati karena orang itu mau memikirkan rakyat. “Kalau tidak cocok sama Prabowo ya monggo, enggak apa-apa, cari partai lain, pindah partai. Aku juga dulu di Golkar pindah dengan baik-baik, saya menghadap ketua umum waktu itu untuk pamit, aku bikin surat pengunduran diri dan aku pamit, saya datang ke tokoh-tokoh Partai Golkar untuk pamit,” kata Prabowo memberi contoh.
6. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno tak menghadiri peresmian Kantor Badan Pemenangan Presiden Gerindra yang dihadiri Ketua Umum Prabowo Subianto dan sejumlah elite Gerindra, Sabtu (7/1). Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, semestinya semua kader Partai Gerindra menghadiri acara ini meskipun tidak mendapatkan undangan. “Mestinya, mereka yang merasa masih kader tanpa ada undangan pun harusnya datang, kudunya mah gitu, sampai gini hari anggota DPR yang di dapil juga datang,” kata Muzani, kemarin. Muzani menduga, Sandiaga memiliki acara yang lebih penting sehingga tidak menghadiri acara yang digelar partainya sendiri. “Kalau ada yang tidak datang mungkin saja ada kegiatan yang lebih penting dari itu barangkali atau ada undangan dari partai lain mungkin,” ujarnya. Muzani juga menegaskan, sampai saat ini belum ada proses yang diajukan Mahkamah Partai terkait status keanggotaan Sandiaga di Gerindra. Ia mengingatkan, semua kader Gerindra harus loyal pada partai dengan mendukung Prabowo sebagai calon presiden yang diusung oleh Gerindra.
Ketuu Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan, sosok cawapres yang akan mendampinginya akan ditentukan bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “Cawapres nanti saya kira secara proses politik akan ditetapkan pada saatnya, kita koalisi dengan PKB jadi kita nanti akan ambil keputusan bersama dengan PKB,” kata Prabowo di kantor Badan Pemenangan Presiden Gerindra, Jakarta, Sabtu (7/1). Prabowo mengatakan, koalisi Gerindra dan PKB akan mencari keputusan yang terbaik untuk rakyat. Ia juga membuka pintu bagi semua partai politik untuk bergabung dalam koalisi yang sudah dibangun oleh Gerindra dan PKB. “Negara yang besar ini memerlukan dan mempunyai ruangan yang besar. Sehingga, kita harus bisa bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan politik lainnya, dengan partai-partai politik lainnya,” ujar Prabowo. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan, dirinya adalah calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra.
7. Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan menyebut Menparekraf Sandiaga Uno ‘bernafsu’ mendekati partainya. Irfan menuturkan, selama ini Sandiaga agresif mendekati PPP agar bisa mendapatkan tiket sebagai Capres atau Cawapres pada Pilpres mendatang. “Sandiaga lah yang kebelet dan bernafsu mendekati PPP,” kata Irfan dalam keterangan tertulis, Minggu (8/1). Irfan menuturkan, saat ini partainya membuka pintu bagi semua tokoh yang berpotensi menjadi calon presiden seperti Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Prabowo Subianto, dan lainnya. Menurut Ade, dalam momentum peringatan hari lahir partainya yang ke 50 pada 5 Januari lalu, Plt Ketua Umum PPP, Mardiono hanya mengenalkan empat nama pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP baru. Dalam daftar nama tersebut, tidak ada nama Sandiaga Uno. Irfan juga menyebut Sandiaga masih menjadi kader Gerindra. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Karena itu, Sandiaga masih terikat dengan aturan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Gerindra. “Sandiaga tentunya masih terikat dengan ketentuan aturan AD/ART di Partai Gerindra dan sama sekali belum ada hubungan dengan keanggotaan di PPP,” ujar Ade. Namun demikian, Ade mengaku menghormati keputusan Sandiaga Uno mendekati PPP.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, tertutup peluang bagi Sandiaga Uno menjadi capres dari Partai Gerindra. Pasalnya, partai berlambang garuda itu telah menegaskan bakal mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai capres Pemilu 2024. “Peluang Sandiaga untuk menjadi capres di Gerindra sudah tertutup,” kata Umam, Minggu (8/1). Pencapresan Prabowo sudah berulang kali disampaikan oleh elite Gerindra. Pada Agustus 2022 lalu, Prabowo juga telah mengumumkan kesiapannya maju ke panggung Pemilu 2024. Baru-baru ini, Gerindra meresmikan kantor Badan Pemenangan Presiden partainya. Menurut Umam, upaya itu kian menegaskan bahwa pencapresan Prabowo tak bisa ditawar. “Bahwa pencapresan Prabowo adalah harga mati bagi Gerindra,” ujarnya. Buat Gerindra, kata Umam, lebih baik kehilangan kadernya ketimbang membatalkan pencapresan Prabowo pada Pemilu 2024. Hal ini juga berlaku buat Sandiaga.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, mustahil menempatkan Prabowo Subianto di kursi calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024. Bagi Gerindra, pencalonan ketua umumnya sebagai presiden tak bisa ditawar lagi. “Mustahil bagi Gerindra untuk menyetujui skema koalisi dengan menempatkan Prabowo sebagai cawapres,” kata Umam, Minggu (8/1). Umam menilai, peresmian Badan Pemenangan Presiden Partai Gerindra merupakan pesan terbuka dari Gerindra untuk para calon mitra koalisinya, bahwa pencapresan Prabowo adalah harga mati. Dengan demikian, sulit bagi Gerindra untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan, entah menjadi cawapres Ganjar Pranowo ataupun Puan Maharani. “Peresmian Badan Pemenangan Presiden Partai Gerindra ini secara otomatis menolak skema capres-cawapres Ganjar-Prabowo ataupun Puan-Prabowo,” ujar Umam.
8. Menkominfo Johnny G Plate yakin Presiden Jokowi tidak terpengaruh omongan sejumlah pihak dalam membuat keputusan reshuffle atau perombakan kabinet. Menurut Johnny, Jokowi selama dua periode menjadi Presiden, selalu bertindak berdasarkan kebijakan atau kinerja para menteri. “Bapak Presiden ini kan bukan baru pertama kali jadi presiden ya, sudah sekian lama, sudah dua periode. Dan beberapa kali melakukan reshuffle kabinet pasti setiap kebijakan-kebijakan penting terkait dengan kewenangannya itu sudah dipertimbangkan, dipikirkan dengan baik,” ujar Johnny di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1).
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak mau mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/1) kemarin. Prabowo mengatakan, pertemuan presiden dengan anak buahnya bukanlah konsumsi public. “Pertemuan Presiden dan menterinya adalah confidential, apalagi (pertemuan) Presiden (dengan) Menteri Pertahanan, masa diceritain kepada semua,” kata Prabowo di kantor Badan Pemenangan Presiden Partai Gerindra, Jakarta, Sabtu (7/1). Namun jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, pertemuan itu membahas soal pemerintahan. “Reshuffle adalah wewenang penuh Presiden. Pak Menhan dipanggil terkait pemerintahan,” kata Dahnil.
9. Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung soal perkembangan kasus tragedi Kanjuruhan menjelang 100 hari peristiwa yang menelan 135 nyawa itu. Berdasarkan kalender masehi, 100 hari tragedi Kanjuruhan akan jatuh pada Senin (9/1). Mahfud mengatakan, proses hukum kasus itu terus berjalan, meski ia mengakui banyak yang tidak puas dengan perkembangan yang terjadi. “Saya kemarin baru menerima keluarga korban yang mengeluh tidak puas dengan penanganan, ya tidak ada yang puas. Polisi juga tidak puas, kita juga tidak puas,” ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Minggu (8/1). “Kalau mau ya saya hukum mati aja tuh, 135 orang kan (korbannya)? Tetapi kan tidak ada pasal untuk menyatakan itu,” ucap Mahfud. Mahfud menyatakan dirinya juga telah memanggil pejabat Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Kapolda Jawa Timur, dan Kajati Jawa Timur, untuk mengakselerasi rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) peristiwa di Kanjuruhan. “Saya sudah panggil Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Kapolda, Kajati, semuanya saya undang ke sini 4 hari lalu dan kita sepakat akan mengakselerasi, dan menurut saya hampir semua rekomendasi TGIPF itu sudah berjalan,’’ kata Mahfud.
Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, tujuan pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dari situasi ekonomi global. “Tahun 2023 itu dunia internasional sudah pasti akan mengalami perfect storm, apa itu? Badai ekonomi, resesi, inflasi, stagflasi, krisis energi dan sebagainya,” ujar Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Minggu (8/1). Pada tahun ini, kata Mahfud, Indonesia akan alami masalah pertumbuhan ekonomi global. Itu berdasarkan penilaian World Bank, International Monetary Fund (IMF), Islamic Development (IDB), dan Organitation for Economic Cooperation and Development (OECD). Oleh karena itu, pemerintah menertibkan Perppu Cipta Kerja. Tujuannya agar investasi dari luar negeri bisa masuk. “Menyelamatkan ekonomi masyarakat itu yang pokok. Nah caranya ya investasi masuk, yang dari luar negeri, yang dari dalam luar negeri, dipercepat pertumbuhan ekonomi kemudian proses perizinan di kehutanan, pertanian, semua. Dibuat dulu strateginya, langkah strategisnya tahun 2023. Kan sudah jelas kata presiden,” kata Mahfud.
10. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meresmikan Mako Polda (Mapolda) Papua di Koya Koso, Distrik Muara Tami, Jayapura pada Minggu (8/1) malam. Fasilitas ini didirikan di lahan 4,2 hektare dan menghabiskan dana Rp 206.601.423.500. Saat peresmian Listyo didampingi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman , KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. “Ini bukti sinergitas dan soliditas TNI-Polri yang semakin kokoh sehingga diharapkan kehadiran Mapolda Papua yang baru diharapkan dapat meningkatkan kinerja anggota kepolisian,” kata Listyo.
Di sisi lain, Polres Sumba Barat meminta maaf kepada keluarga Ferdinandus Lango Bili (27), warga sipil yang ditembak anggota polisi berinisial Briptu ER hingga tewas. Kapolda Nusa Tenggara Tenggara Timur (NTT) Irjen Johni Asadoma menuturkan, anggota Polres Sumba Barat telah mendatangi rumah keluarga korban untuk meminta maaf. “Polres Sumba Barat sedang menangani kasus ini, mereka sudah mendatangi keluarga korban, untuk ikut berduka cita dan meminta maaf,’’ kata Johni, Minggu (8/1).
11. Kouta haji Indonesia tahun 2023 bertambah menjadi 221.000. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M antara Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kesepakatan tersebut ditandatangani Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah. Kuota itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus. Adapun untuk petugas, kuotanya untuk tahun ini sebesar 4.200. “Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah,” kata Menag dalam siaran pers, Senin (9/1). Selain tentang kuota, kesepakatan ini juga mengatur tentang pendaratan (landing) pesawat di Jeddah dan Madinah, serta beberapa kebijakan baru terkait pelayanan ibadah haji. Yaqut mengatakan, disepakati juga tidak adanya pembatasan usia bagi jemaah haji.
12. Polda Metro tangkap Kombes YBK terkait kasus narkoba di Jakarta Utara. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa menyebut, Kombes YBK ditangkap di sebuah kamar hotel kawasan Kepala Gading, Jakarta Utara, bersama teman perempuannya, pada Jumat (6/1) pukul 15.36 WIB. “(Ditangkap) bersama seorang wanita berinisial R,” ujar Mukti saat dikonfirmasi, Sabtu (7/1). Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, Kombes YBK menginap di kamar hotel tersebut bersama R selama beberapa hari terakhir. Saat ini, kata Mukti, Kombes YBK dan teman perempuannya itu sudah dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. “Hasil sementara dia di situ sudah dari 5 Januari, sudah harian. R itu temannya. Sekarang dua-duanya di Polda. Sudah di Polda, kami lakukan upaya penangkapan dan tentukan statusnya 3×24 jam,” ujarnya.
13. Presiden Jokowi akan bertemu Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim pagi ini di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pertemuan kedua pemimpin negara itu akan berlangsung pada pukul 10.00 WIB, Senin (9/1). Pada sore harinya, Jokowi akan bertolak menuju Banyuwangi, Jawa Timur, untuk menghadiri acara Harlah Satu Abad NU. “Pak Presiden akan menghadiri Festival Tradisi Islam Nusantara,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin kepada wartawan. Ia menjelaskan, ini merupakan kunjungan luar negeri pertama Anwar Ibrahim setelah terpilih menjadi PM Malaysia. Anwar Ibrahim dan istrinya, Wan Azizah Wan Ismail, sudah tiba di Jakarta pada Minggu kemarin dan disambut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Berdasarkan keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri Malaysia di Putrajaya, Anwar Ibrahim dijadwalkan melakukan pertemuan empat mata dengan Jokowi. Dalam pertemuan yang rencananya dilakukan di Istana Bogor tersebut, kedua pemimpin negara akan meninjau kemajuan kerja sama bilateral, menjajaki potensi kerja sama baru, serta mempromosikan upaya bersama untuk mengatasi tantangan regional dan global. Beberapa isu penting yang akan dibahas adalah kerja sama ekonomi, termasuk potensi investasi Malaysia di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, demarkasi darat dan batas laut, serta ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
14. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan dirinya belum dapat memastikan kapan Koalisi Perubahan bersama NasDem dan PKS akan dideklarasikan.
AHY mengatakan Demokrat masih terus menjalin komunikasi intens dengan kedua partai, dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dia mengaku serius dengan rencana koalisi tersebut. Namun, dia tak bisa memastikan waktu deklarasinya. AHY merespons kabar deklarasi bareng NasDem-PKS Februari mendatang. “Tapi sekali lagi waktunya momentumnya terus kita create dan terus kita songsong ke sana, saya tidak bisa jelaskan ke sana kapan waktu definitifnya,” ucap AHY usai acara Natal Demokrat di kawasan, Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (8/1).
Lebih lanjut, AHY mengaku tak mau gegabah soal rencana deklarasi koalisi. Ia tak ingin, deklarasi itu justru hanya sesaat, dan bubar di tengah jalan. Menurut dia, koalisi mestinya dibangun bukan hanya untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan 20 persen suara. Namun, AHY ingin deklarasi juga bersamaan dengan capres dan cawapres. “Bukan hanya koalisi, oke koalisi 20 persen sudah mencukupi, tapi pada akhirnya rakyat bertanya siapa yang akan membawa perubahan dan perbaikan ini,” ucap AHY. (HPS)
