HOT ISU PAGI INI, KETOKOHAN GANJAR TAK MENONJOL DI ACARA HUT PDIP, TAK DAPAT POTONGAN TUMPENG DAN DUDUK DI DERETAN BELAKANG AZWAR ANAS

oleh
oleh

Ganjar Pranowo saat menghadiri HUT ke-50 PDIP di Kemayoran (net)

Isu menarik hari ini, ketokohan Ganjar Pranowo redup atau tak menonjol dalam acara HUT ke-50 PDIP yang digelar di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Selasa (10/1). Namanya tak disebut sekalipun dalam pidato Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, ia tidak dapat potongan tumpeng, dan duduk berhimpitan di baris ketiga, sementara Puan Maharani duduk di depannya. Isu menarik lainnya, seloroh Megawati dalam pidatonya yang antara lain menyebut, nasib Presiden Jokowi akan berbeda dengan saat ini jika tidak ada PDI-P.  Isu menarik lainnya, KPK akhirnya menangkap Gubernur Papua Lukas Enembe dan membawanya ke Jakarta. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, korupsi lahir dari banyak politisi yang dipilih lewat proses secara demokratis. Hal ini menjadi contoh bahwa demokrasi tak selalu mendukung lahirnya tata kelola yang baik. Presiden Jokowi yakin, hilirisasi akan menjadi lompatan besar untuk Indonesia, karena sudah lakukan hilirisasi nikel dengan menghentikan ekspor bahan mentah tersebut ke luar negeri. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Ketokohan Ganjar Pranowo redup atau tak menonjol dalam acara HUT ke-50 PDIP yang digelar di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Selasa (10/1). Dalam pidato  Megawati selama satu setengah jam, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak sedikit pun disebut. Ganjar juga tak diperlakukan spesial sebagaimana elite-elite partai lainnya. Ganjar tidak mendapat potongan tumpeng dari Megawati, juga tak duduk di barisan kursi tamu terdepan. Ia duduk berimpitan dengan kader PDIP lainnya, tidak ada kursi spesial buat Ganjar. Kursi yang ditempati Ganjar juga bukan barisan terdepan. Baris kursi terdepan diperuntukkan buat para pejabat negara seperti Megawati, Presiden Jokowi, dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Ada pula Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto serta putra-putri Megawati yang juga menduduki jabatan strategis partai, Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Selain itu, ada sejumlah kader PDI-P di Kabinet Indonesia Maju seperti Seskab Pramono Anung, Menkumham Yasonna Laoly, Mensos Tri Rismaharini, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas.

Di baris kedua, terlihat sejumlah menteri Jokowi di antaranya Menteri Perikanan dan Kelautan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menhub Budi Karya Sumadi, hingga Menteri ESDM Arifin Tasrif. Sedangkan Ganjar Pranowo tampak duduk di barisan ketiga, bersebelahan dengan Ketua DPD PDI-P Provinsi Jambi Edi Purwanto dan kader-kader lainnya. Lebih dari satu jam Megawati berpidato di acara HUT partainya. Namun, tak sedikit pun nama Ganjar disebut. Megawati lebih banyak menyinggung soal ketokohan sang ayah, Soekarno, dalam membangun Partai Nasional Indonesia (PNI) yang tak lain merupakan cikal bakal Partai Demokrasi Indonesia (PDI), nama terdahulu PDI Perjuangan. “Partai Nasional Indonesia itu didirikan oleh ayah saya, pemimpin saya, Bung Karno, pada tanggal 4 Juni 1927. Jadi itu harus tertanam di sini kalau kalian adalah PDI Perjuangan,” kata Megawati dalam pidatonya.

2. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memastikan tidak akan mengumumkan capres yang akan diusung PDI-P dalam acara peringatan HUT ke-50 PDI-P di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1). Awalnya Megawati mengalu heran karena banyaknya media mau meliput acara ini karena dirinya disebut-sebut bakal mengumumkan capres PDI-P. “Yang daftar 150 (media) dalam luar negeri. Kenapa ya, orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun, karena ini yang ditunggu tunggu kalau orang main taruhan sudah masang, yang mau diumumkan Ibu, siapa?” kata Megawati. Pernyataan Megawati itu lantas disambut tepuk tangan para kader yang hadir. Ia menegaskan, capres yang diusung PDI-P tidak diumumkan hari ini. “Ya, ntar dulu, memangnya aku situ, tepuk tangan mau tergiur umumkan, enggak,” kata Megawati. Ia menekankan, penetapan capres yang diusung PDI-P merupakan kewenangannya selaku ketua umum partai, sesuai hasil kongres PDI-P pada 2019 lalu. “Sekarang nungguin, enggak ada, ini urusan gue,” kata Megawati.

Megawati menyindir partai lain yang mendompleng kadernya untuk dijadikan calon presiden. Mega heran dengan manuver partai yang mendeklarasikan kader PDIP (maksudnya, Ganjar Pranowo, red) sebagai kandidat calon presiden. Dia bertanya kenapa partai itu tak mengusung kader sendiri. “Kok dompleng-dompleng? Aturannya piye toh?” ujar Mega yang disambut tepuk tangan riuh kader PDIP. Karena keheranannya, Megawati sampai mengecek aturan pemilu. Ia heran mengapa partai lain sudah begitu ngotot ingin mengusung kader PDIP. Mega menyindir partai-partai itu seperti tak punya kader sendiri. Menurutnya, partai seharusnya menyiapkan kader masing-masing untuk mengarungi pemilu.

“Padahal sudah jelas pemilu ada, calon harusnya ada. Pertanyaan saya, big question, bikin partai untuk opo?” kata Mega yang kembali disambut riuh kader PDIP. Megawati memang tidak menyebut partai mana yang dia maksud. Mega juga tak menyebut siapa kader yang sudah dideklarasikan partai lain sebagai calon presiden. Namun seperti yang sering diberitakan, kader PDIP yang bernama Ganjar Pranowo masuk sebagai salah satu kandidat calon presiden versi berbagai survei. Sejumlah partai juga telah menyatakan kesediaan mendukung Ganjar. Antara lain, PSI yang telah deklarasi mendukung Ganjar sesaat setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Begitu pula PAN yang mengungkap kesediaan mendukung Ganjar di pemilu mendatang. Sementara itu, ada 14 DPW PPP  yang mendukung Ganjar menjadi calon presiden. Para pengurus PPP di daerah mengusulkan agar DPP PPP usung Ganjar sebagai Capres 2024.

 

3. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat berseloroh saat berpidato di acara HUT ke-50 di Kemayoran. Dengan nada guyon, Megawati mengatakan, nasib Presiden Jokowi akan berbeda dengan saat ini jika tidak ada PDI-P. “Pak Jokowi itu kayak gitu lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau enggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah,” kata Megawati yang membuat ketawa para kader PDIP yang hadir dalam acara tersebut. Megawati pun memberikan penjelasan mengapa nasib Jokowi kasihan bila tidak ada PDI-P. Ia mengingatkan, secara ketentuan, dukungan PDI-P merupakan syarat legal formal agar Jokowi bisa menjadi presiden. “Lho legal formal lho, beliau jadi presiden itu enggak ada kan ini, legal formal diikuti terus sama saya,” kata Megawati.

Dalam pidatonya Megawati juga mengungkapkan, dirinyalah yang menyarankan agar Jokowi memilih Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada Pilpres 2019. Ketika itu, Mega meminta langsung ke Jokowi agar memilih Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya. Megawati juga meminta Jokowi untuk menunjuk Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dalam kabinet periode kedua pemerintahan Jokowi. “Saya bilang Pak Jokowi, Pak, entar kalau ini saya minta izin untuk pedamping Bapak itu Pak Ma’ruf ya, saya bilang Pak Ma’ruf kan. Terus bilang, Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polhukam,” kata Megawati.

Megawati menjelaskan, Ma’ruf dan Mahfud adalah koleganya di Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang kini bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dengan nada bercanda, Megawati pun mengaku kesal karena tidak mendapatkan jabatan seperti dua eks koleganya itu. “Kok enak banget ya aku tadinya bosnya mereka, eh tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung, tung tung, tung. Lho kok aku enggak diambil ya? Kan mestinyo kan diajak lho aku, enggak, tetap saja BPIP,” kata Megawati. Namun, ia menekankan bahwa ia tidak mempermasalahkan itu karena ia mengaku tidak mencari kekuasaan.

 

Sisi menarik lain yang disampaikan Megawati dalam pidatonya adalah soal pengalamannya diinterogasi pihak kejaksaan pada masa Orde Baru silam. Megawati menuturkan, dalam interogasi itu, ia  menyatakan, dirinya bukanlah seorang komunis, melainkan Sukarnois. Awalnya, Mega mengaku kesal karena dicecar terus oleh pihak kejaksaan. “Dari jam 8 lagi lho Pak sampai jam 8 malam saya masih ditanyain dan pertanyaannya itu, kalau pertanyaannya banyak, enggak, itu aja, bolak-balik bolak-balik, padahal saya punya suami dan anak,” kata dia. Mega mempersilakan bila dirinya ditangkap, asalkan pihak kejaksaan membacakan berita acara pemeriksaannya.

Mega menyatakan menolak bila disebut sebagai komunis karena ia tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut. “Saya bilang, saya enggak mau kalau dibilang komunis karena saya enggak pernah ikut. Lha iya dong, enak aja, tapi kalau saya dibilang Sukarnois, yes!” ujar Megawati. Ia menceritakan, pernyataannya itu lantas membuat jaksa yang memeriksanya gugup, bahkan menawarkan untuk mengantar Mega pulang. Namun, Mega menolak tawaran tersebut dan memilih untuk pulang sendiri ke rumahnya. “Itulah pemimpin gagah berani, benar apa enggak? Iyalah, kalau melempem kayak gini, ya enggaklah, emoh aku,” kata Mega lagi.

 

4. Para kader banteng moncong putih meneriakkan Ganjar presiden setelah acara HUT ke-50 PDIP itu berakhir. Yang menarik, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak mempermasalahkan para kadernya yang menyoraki Ganjar Presiden. ‘’Ya kita kan demokrasi Indonesia. Orang menyampaikan ekspresinya boleh-boleh saja,” ujar Hasto usai acara. Menurut Hasto, aspirasi kader terhadap Ganjar juga berlaku serupa kepada Puan Maharani. Dijelaskan, beberapa kader juga meneriaki Puan presiden saat acara bimbingan teknis anggota legislatif PDIP di kawasan Gajah Mada, Jakarta Barat. Hasto menganggap wajar dua kader partainya itu diteriaki presiden sebab keduanya dianggap sebagai kader terbaik. “Karena tadi ditegaskan oleh Ibu Ketua Umum bahwa kita ingin kader internal partai yang telah disiapkan dengan baik,” ucap Hasto.

Seperti diketahui, momen teriakan ‘Ganjar presiden’ menggema di lokasi HUT PDIP. Teriakan itu dilontarkan puluhan kader yang mengawal Ganjar Pranowo meninggalkan aula gedung utama, usai acara. Mereka bersaut-sautan meneriakkan ‘Ganjar Presiden’. Beberapa di antara mereka juga antusias meminta Ganjar yang berambut putih itu foto bersama. Ganjar Pranowo tampak menghindar saat sejumlah kader mengawalnya hingga keluar aula karena begitu banyak yang ingin berfoto dengannya. Saat dimintai tanggapan soal peluang dirinya diusung PDIP, Ganjar irit bicara. Menurutnya, Megawati Soekarnoputri telah meminta kader untuk bersabar. “Bu Mega sudah sampaikan, sabar,” ujarnya.

 

5. KPK akhirnya menangkap Gubernur Papua Lukas Enembe saat sedang makan di restoran dan diangkut ke Jakarta, namun setibanya di Jakarta, Lukas tak langsung ditahan dan diperiksa KPK tetapi dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta untuk menjalani perawatan sementara. Hal itu diputuskan oleh tim dokter RSPAD setelah Lukas menjalani pemeriksaan kesehatan pada Selasa (10/1) malam. “Pemeriksaan tanda vital dan fisik, serta pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan EKG, dan pemeriksaan USG jantung, tim dokter RSPAD memutuskan, menyimpulkan bahwa terhadap tersangka Lukas Enembe diperlukan perawatan sementara di RSPAD,” kata Firli di Kompleks RSPAD, Jakarta, Selasa (10/1).

 

Personel TNI dan Polri bersiaga melakukan pengamanan di wilayah Papua pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe oleh KPK pada Selasa (10/1) siang. Pengamanan dilakukan guna mengantisipasi adanya kerusuhan oleh massa pendukung Lukas Enembe. “Aparat keamanan TNI-Polri tetap bersiaga dalam antisipasi pasca kejadian hari ini (penangkapan Lukas),” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Selasa (10/1). Seperti diketahui, kerusuhan sempat terjadi saat KPK membawa Lukas ke Mako Brimob Kotaraja, Jayapura. Meskipun lokasi depan Mako Brimob Kotaraja sempat terjadi kerusuhan, namun saat ini kondisi di Papua sudah kondusif. “Secara umum sudah kondusif info terakhir dari Wakapolda (Papua Brigjen Ramdani Hidayat),” ungkap Dedi. Setelah ditangkap, Lukas sempat diamankan di Mako Brimob sebelum diterbangkan ke Jakarta. Kini, Lukas sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk diperiksa KPK. Terkait pengamanan Lukas, Dedi memastikan Polri akan memberikan pengamanan hingga pejabat Papua itu sampai Jakarta.

 

Jubir KPK Ali Fikri menyebut Gubernur Papua Lukas Enembe bersikap kooperatif saat ditangkap tim penyidik KPK. Lukas ditangkap saat sedang makan di salah satu restoran di Jayapura. “Dalam proses penangkapan tersebut, KPK dibantu oleh Brimob Polda Papua dan informasi yang kami terima yang bersangkutan kooperatif saat dilakukan penangkapan,” ujar Ali Fikri, Selasa (10/1). Ali menegaskan, penangkapan Lukas murni penegakan hokum, tidak berkaitan dengan kepentingan politik apa pun. Menurut dia, KPK menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menjamin hak-hak Lukas sebagai tersangka. “Tidak ada kepentingan lain dari KPK selain proses penegakan hukum. Tidak ada kepentingan politik sama sekali. Ini murni penegakan hukum,” kata Ali Fikri.

 

6. Massa pendukung Gubernur Papua Lukas Enembe sempat melakukan penyerangan terhadap petugas di Bandara Sentani, Selasa (10/1) saat Lukas Enembe akan dibawa ke Jakarta. Mereka tidak terima penangkapan Lukas. Mereka berdatangan ke Bandara Sentani membawa berbagai jenis senjata tajam termasuk panah dan menyerang petugas. Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri membenarkan terjadinya aksi penyerangan para pendukung Lukas Enembe. Menurutnya, aksi itu terjadi lantaran tidak puas dengan penangkapan yang dilakukan KPK. Sementara itu Polda Papua menangkap dua orang simpatisan Gubernur Papua Lukas Enembe karena diduga memprovokasi penyerangan ke Mako Brimob Kotaraja. “Tadi yang lempar-lempar di Brimob ada dua orang yang kita amankan,” ujar Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhri, Selasa (10/1).

 

Seorang pendukung Gubernur Papua Lukas Enembe dilaporkan tewas tertembak usai terlibat kericuhan di area Bandara Sentani, Selasa (10/1). “Iya benar ada yang tewas tertembak,” ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo. Ia menjelaskan, kejadian tersebut bermula ketika Lukas Enembe masih berada di Bandara Sentani untuk dibawa ke Jakarta. Saat itu, para simpatisan Lukas Enembe mencoba memasuki Landasan Udara Bandara Sentani. Mereka tidak terima Lukas ditangkap. Para pendukung Enembe kemudian mencoba melakukan penyerangan terhadap petugas yang mengamankan lokasi Bandara. “Mereka menyerang petugas yang melakukan penyekatan dalam rangka pengamanan. Maka dilakukan upaya untuk menghentikan perbuatannya karena membahayakan petugas,” jelasnya. Menurut Ignatius, petugas di lapangan sudah melepaskan tembakan peringatan kepada massa aksi namun dihiraukan oleh mereka.

 

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta KPK tak hanya mengusut dugaan korupsi Gubernur Papua itu, namun juga mengusut dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Dikembangkan UU Pencucian Uang untuk menelusuri aktivitas judi, uang dari mana itu untuk judi yang diduga nilainya besar,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada wartawan, Selasa (10/1). Boyamin menuturkan akan mengajukan gugatan praperadilan jika KPK tidak mengusut dugaan pencucian uang dan penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua oleh Lukas Enembe. “Kalau mangkrak dugaan korupsi dan penggunaan Dana Otsus kemudian juga dugaan pencucian uang maka MAKI siap mengajukan gugatan praperadilan,” ujarnya. Boyamin menyampaikan KPK termasuk cerdik karena berhasil menangkap Lukas Enembe meski banyak yang menghalangi. Dia menyebut KPK berada di posisi melemah karena sempat takut menangkap Lukas sebab khawatir akan terjadi konflik horizontal. “Selamat kepada KPK yang akhirnya berhasil menangkap Lukas Enembe meskipun dengan segala halangan dan rintangan termasuk upaya-upaya dari massa untuk menghalangi dan KPK termasuk cerdik untuk bisa menangkap kali ini karena saya mendengar informasibahwa Pak Lukas Enembe akan terbang ke Tolikara. Dan seperti biasanya ketika mau terbang dia sarapan di restoran langganannya. Saya tidak bisa menyebut namanya,” ucapnya.

7. Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, konfigurasi politik di Indonesia terkadang malah menghambat perbaikan tata kelola pemerintahan. Menurut dia, hal itu menunjukkan hubungan demokrasi dan tata kelola pemerintahan saat ini sedang tidak baik-baik saja. “Demokrasi dan tata kelola pemerintahan sekarang ini hubungannya sedang tidak baik-baik saja, dalam arti tidak selalu demokrasi itu mendukung lahirnya tata kelola pemerintahan yang kondusif bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,” ujar Mahfud saat memberikan sambutannya secara virtual pada acara Dies Natalies ke-25 Universitas Paramadina, Selasa (10/1). “Kenapa? Sulitnya di mana? Karena tampaknya kita ini sedang dan sering terjebak pada konfigurasi politik yang dibangun secara demokratis. Konfigurasi politik yang lahir secara demokratis di negara kita ini tidak selalu kondusif untuk pembangunan. Bahkan, dalam hal hal tertentu menghambat transformasi pemerintahan yang baik,” kata Mahfud.

Mahfud juga mengatakan, korupsi lahir dari banyak politisi yang dipilih lewat proses secara demokratis. Menurutnya, hal ini menjadi contoh bahwa demokrasi tak selalu mendukung lahirnya tata kelola yang baik. “Korupsi itu lahir dari banyak politisi yang dipilih secara demokratis. Dan jalan untuk membuat korupsi terkadang diperoleh secara demokratis. Kaget? Ya enggak apa-apa kaget,” ujar Mahfud lagi. Menurut Mahfud, kondisi seperti itu yang harus dicarikan solusinya. “Bahwa demokrasi dan tata kelola pemerintahan sekarang ini hubungannya sedang tidak baik-baik saja, dalam arti tidak selalu demokrasi itu mendukung lahirnya tata kelola pemerintahan yang kondusif bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,” jelasnya.

 

8. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) menyoroti maraknya amplop-amplop dari calon legislatif (caleg) untuk masyarakat saat pemilu. Oleh karena itu, Jusuf Kalla menilai pentingnya mengembalikan sistem pemilu yang lebih baik. “Pemilih kita perlu dikembalikan kepada sistem pemilu yang baik. Karena masyarakat juga mulai menikmati, katakanlah amplop-amplop para calon,” kata pria yang karib disapa JK ini di Kampus Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Selasa (10/1). Menurut JK, pemberian amplop itu membuat masyarakat tidak objektif saat memilih calon legislatif. “Jadi itu kadang-kadang tidak objektif,” ujar JK. Dalam kesempatan itu, JK menjelaskan istilah ‘jeruk makan jeruk’ dalam sistem pemilu proporsional terbuka yang sebelumnya disebutnya. Ia mengatakan, dalam sistem pemilu terbuka, calon anggota legislatif berkampanye sendiri. “Jika tertutup, calon tidak ikut turun. Misalnya, calon yang menempati nomor urut 1 atau 2, bisa saja tidak turun (kampanye). Karena sudah pasti terpilih. Jadi biasanya tidak ada kegiatannya si calon itu,” kata JK. JK juga menyoroti soal biaya para calon legislatif yang terkadang membutuhkan biaya besar. Ia menilai, apabila calon legislatif mempunyai pengabdian di masyarakat sebelumnya, calon tersebut akan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit. “Apalagi di sistem dapil kan. Jika orang itu mengabdi di dapilnya jauh-jauh hari sebelumnya, dia tidak perlu uang banyak,” ujar JK.

 

9. Pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi menangkap kode yang disampaikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam peringatan HUT Ke-50 PDIP. Hasan mengatakan, Megawati berbicara panjang soal pemimpin perempuan.  “Dari dua kali pidato Ibu Mega dalam acara partai, Ibu Mega selalu punya waktu yang panjang untuk bicara soal perempuan,” ujar Hasan dalam acara GASPOL, Kompas.com, Selasa (10/1). “Tadi (HUT Ke-50 PDI-P) bicara soal perempuan, pidato acara sebelumnya juga bicara soal perempuan kenapa tidak boleh,” kata dia. Hasan menangkap pesan darikode itu bahwa Megawati ingin menyampaikan, jangan sampai calon presiden perempuan dari PDI-P diremehkan.

“Itu juga bahasa bahwa, ‘kalian jangan meremehkan calon perempuan dari PDIP”. Karena sejauh ini, berdasarkan berbagai koalisi, untuk capres yang ada perempuannya baru PDI-P,” ujar Hasan. Ia menambahkan, Megawati kemungkinan memiliki trauma pada 1999. Saat itu, PDI-P memang menang dalam pemilu. Namun, PDI-P gagal mengantarkan Megawati menjadi presiden di era sebelum pemilihan presiden secara langsung. “Ibu Mega kayaknya punya trauma pribadi tahun 1999 itu. Ketika harusnya dia yang jadi presiden, tapi karena statusnya sebagai perempuan, kemudian ada pergerakan politik lain sehingga dia tidak jadi presiden,” kata Hasan.

Pendiri Cyrus Network, Hasan Nasbi pesimistis “koalisi perubahan” yang dijajaki Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat bisa terbentuk. Ia menilai, hingga kini ketiganya belum sampai pada kesepakatan siapa partai politik (parpol) yang menjadi pemimpin koalisi. “Coba saya tanya Nasdem, Demokrat, PKS siapa ketua kelasnya? Itu akan sulit untuk mendiskusikan siapa ketua kelasnya, enggak selesai dengan makan malam sekian kali itu, karena itu ego, ego partai,” ujarnya. Ia mencontohkan, proses negosiasi sangat mungkin berjalan alot antara Nasdem dan Demokrat. Menurut dia, kedua parpol itu punya selisih perolehan suara dan kursi DPR RI yang tipis. “Misalnya dengan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Pak SBY walaupun partainya 54 kursi, Nasdem 59 kursi (di Parlemen) itu kan tipis,” ujar dia.  “Nasdem bilang (perolehan kursi DPR RI) saya besar lho, Pak SBY bilang, saya (pernah menjadi) presiden, masa Anda jadi ketua kelas? Perkara siapa datang ke siapa saja jadi masalah,” kata dia.

 

10. Waketum Partai NasDem Ahmad Ali mengungkapkan partainya akan mendeklarasikan bacawapres pendamping Anies Baswedan pada Februari mendatang. “(Deklarasi) Februari, jadi NasDem akan deklarasi Anies dengan pasangannya. Entah dengan partai apa itu saya nggak tahu. Februari, tapi saya tidak tahu dengan partai apa,” kata Ali, Selasa (10/1). Ali mengaku belum dapat memastikan apakah NasDem akan menggelar deklarasi bersama Koalisi Perubahan. Ia mengatakan bisa saja deklarasi tersebut dilakukan dengan parpol di luar Koalisi Perubahan. “(Deklarasi cawapres pendamping Anies) bisa jadi Koalisi Perubahan, bisa jadi NasDem dengan partai lain,” lanjutnya. Ali menuturkan NasDem tidak ingin saling ‘mengunci’. Meski intens berkomunikasi dengan Demokrat dan PKS, Ali mengaku belum ada kesepakatan yang dibuat terkait sosok cawapres pendamping Anies. Saat ditanya kemungkinan ada tidaknya partai lain yang akan bergabung dengan Koalisi Perubahan, Ali meminta semuanya menunggu. Ali berbicara kemungkinan adanya koalisi baru.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan calon presiden dan wakil presiden terbaik pilihan partainya. Syarief berharap pendeklarasian koalisi dan capes-cawapres bisa dilakukan Februari 2023. “Bisa dua minggu lagi, bisa sebulan lagi. Mudah-mudahan doakan saja Februari ya,” kata Syarief, Selasa (10/1). Syarief berharap di bulan Februari itu akan ada pendeklarasian koalisi Partai Demokrat, PKS dan NasDem. Ia berkeinginan di bulan tersebut juga sudah sekaligus pendeklarasian capres dan cawapres. “Mudah-mudahan koalisinya terbentuk, mudah-mudahan berbarengan (paket capres-cawapres),” ujarnya. Syarief berharap Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Perubahan. AHY diharapkan bisa mendampingi Anies Baswedan untuk maju. “Nggak (disampaikan di tim kecil), inikan perkiraan kita, harapan kita. Ya harapannya begitu, AHY cawapres Anies. Mudah-mudahan ya,” katanya.

 

Merespon statemen Syarief Hasan, Waketum NasDem, Ahmad Ali menyampaikan harapan itu belum dibicarakan di internal dan juga dengan Anies. “Kita berharap bahwa Koalisi Perubahan yang akan diusung ini membicarakan untuk hal yang lebih besar. Sejak awal kita bersepakat koalisi ini untuk membentuk koalisi yang setara, tidak ada orang yang memaksakan kehendaknya dalam koalisi ini,” kata Ali, Selasa (10/1). “Kalau kemudian ada partai yang membuat syarat kadernya harus menjadi calon wakil presiden misalnya, dan itu menjadi suatu aturan maka saya pastikan koalisi ini akan bubar. Jadi karena sampai hari ini kita belum membicarakan itu. Anies belum membicarakan itu,” lanjutnya.

Ali menilai harapan Demokrat sah-sah saja ingin AHY menjadi cawapres Anies. Menurutnya hal itu masih terlalu prematur. “Yah itu sah-sah aja sebagai harapan, tapi di kertas kita belum pernah bicarakan dan Pak Anies belum pernah bicarakan itu kepada Partai NasDem. Jadi saya pikir ini masih hal yang terlalu prematur,” jelasnya. Lebih lanjut Ali tidak mau dalam Koalisi Perubahan terjadi ‘penguncian’ hanya karena memaksakan kehendak. Dia memastikan apabila ada ‘penguncian’ terhadap cawapres Anies, Koalisi Perubahan bisa saja bubar.

11. Hakim Tunggal PN Jaksel, Haryadi menyatakan, tidak menerima atau niet ontvankelijke verklaard (NO) gugatan praperadilan Hakim Agung nonaktif MA melawan KPK. “Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Hakim Haryadi dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Selasa (10/1). Haryadi menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima perihal formil gugatan. Dalam petitumnya, Gazalba Saleh meminta hakim tunggal praperadilan memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan harkat dan juga martabatnya. Adapun permintaan rehabilitasi diatur dalam Pasal 97 Ayat 3 KUHAP. “Adapun rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam memampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana Pasal 97 ayat (3) KUHAP tersebut yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri dan diputus oleh hakim praperadilan. Oleh karena perkara pemohon tersebut masih dalam tahap penyidikan oleh termohon dan perkaranya belum dihentikan maka petitum dalil angka 5 tersebut tidak berdasar hukum,” papar Haryadi.

 

12. Presiden Jokowi meyakini, hilirisasi akan menjadi lompatan besar untuk Indonesia. Saat ini, Indonesia sudah melakukan hilirisasi nikel dengan menghentikan ekspor bahan mentah tersebut ke luar negeri. Meski digugat di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Presiden mendorong agar pemerintah Indonesia tetap berani menghadapi gugatan tersebut. “Kita harus berani seperti itu, kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut karena kekayaan alam itu ada di Indonesia. Ini kedaulatan kita dan kita ingin dinikmati oleh rakyat kita, dinikmati oleh masyarakat kita,” ujar Jokowi dalam sambutannya pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI Perjuangan yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1). Jokowi lalu mengutip pernyataan Presiden RI pertama, Soekano pada 1965. Saat itu Soekarno menegaskan, Indonesia harus mampu berdikari dan tidak menggantungkan diri kepada negara mana pun. Selain itu, Presiden Soekarno juga mendorong pemerintah untuk memperluas kerja sama yang sederajat dan saling menguntungkan dengan negara lain. “Bung Karno tahun 1965 sudah menyampaikan itu, supaya kita tidak bisa didikte dan tidak menggantungkan diri kepada negara mana pun. Inilah yang ingin kita lakukan, berdikari, berdikari, berdikari,” tegasnya.

 

13. KPK merilis, 28 anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 ditetapkan sebagai tersangka terkait suap ‘ketok palu’ RAPBD Provinsi Jambi 2017 dan 2018. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, penetapan 28 tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus suap anggota DPRD Jambi 2014-2019 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara itu, KPK menetapkan 24 orang tersangka termasuk Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli. Adapun perkara 24 tersangka ini diputus oleh pengadilan. Johanis mengatakan, KPK telah melakukan penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan 28 mantan anggota dewan itu sebagai tersangka. “KPK kemudian memulai penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan 28 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 sampai dengan 2019 sebagai tersangka,” kata Johanis dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (10/1).

 

14. Mabes Polri mengaku belum bisa memulangkan tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama Saifuddin Ibrahim dari Amerika Serikat. Karo Penmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan salah satu kendala pemulangan tersangka itu dikarenakan perbedaan sistem penegakan hukum antara Indonesia dengan Amerika Serikat. “Tentu ada kendala, salah satu kendalanya adalah sistem yang ada di Amerika dan di Indonesia itu berbeda,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (10/1). Ramadhan menjelaskan saat ini Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri masih terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat untuk melakukan sinkronisasi proses hukum tersebut. Ia berharap proses itu dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat dan Saifuddin dapat segera dipulangkan untuk segera disidang. “Tentu yang telah kita lakukan adalah sinkronisasi, termasuk sinkronisasi hukum antara otoritas Amerika dan Indonesia. Nanti proses ini masih berjalan, nanti akan kita sampaikan,” tuturnya. (HPS)

 

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id