Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY (NET)
Isu menarik pagi ini adalah perdebatan sengit antara SBY dengan Hasto Kristiyanto soal capres 2024. SBY menganggap pemimpin tak harus disiapkan secara khusus sedangkan Hasto berpendapat negara harus lakukan kaderisasi sistemik guna melahirkan pemimpin selanjutnya. Isu menarik lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta jatuhkan vonis nihil terhadap Benny Tjokrosaputro dalam kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero). Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menyebut, Nasdem dilanda galau tingkat dewa. Seloroh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal nasib Presiden Jokowi akan sangat kasihan bila tanpa PDI-P jadi perbincangan publik. Presiden Jokowi kunjungi Mal Kasablanka, Kuningan, Jakarta untuk cek aktivitas perekonomian usai kebijakan PPKM dicabut. Berikut isu selengkapnya/
1. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal calon presiden pada Pilpres mendatang. “Saya percaya akan lahir pemimpin-pemimpin baru di negeri ini. Saya tidak sependapat pemimpin harus dipersiapkan secara khusus oleh pihak-pihak tertentu,” kata SBY saat makan malam di Rumah Makan Warunge Dewek, Baturraden, Kabupaten Banyumas, kemarin. Menurut SBY, di negara demokrasi akan muncul banyak calon pemimpin yang ingin berkompetisi dengan meningkatkan kapabilitas dan elektabilitas. “Yang penting negara memberikan peluang dan ruang yang sama, yang adil. Tidak boleh negara masuk terlalu jauh sehingga mengganggu fairness, keadilan bagi siapapun yang akan mencalonkan sesuatu,” ujar SBY.
Mantan presiden ini mengatakan, pemilu merupakan hajat rakyat. Sedangkan KPU sebagai penyelanggaranya. “Negara harus memberikan kesempatan kepada yang ingin menggunakan haknya dipilih maupun memilih. Keseluruhan perangkat di negeri ini, penyelenggara, pemerintah, aparat keamanan, semua harus membuat pemilu jujur dan adil,” kata SBY. Ia menceritakan, pada saat akan mengakhiri masa jabatannya dulu, dirinya tidak mempersiapkan calon pemimpin berikutnya. “Kalau ditanya saya misalkan, apakah dulu waktu menjelang mengakhiri masa jabatan sebagai presiden, jatuh tempo, terus saya harus mempersiapkan abcd, tidak. Ini pandangan saya, karena akan muncul (calon pemimpin baru). Biarkan mereka punya peluang yang sama, berkompetisi dengan baik, tentu dengan aturan yang baik,” ujar SBY.
2. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto tak sepaham dengan pernyataan SBY yang mengaku tidak percaya pemimpin harus disiapkan khusus oleh pihak-pihak tertentu dan negara semestinya tidak masuk terlalu jauh menyiapkan pemimpin. Hasto menyatakan sebaliknya. Menurut dia, negara harus melakukan kaderisasi sistemik untuk melahirkan pemimpin-pemimpin selanjutnya. “Jadi sangat aneh kalau Pak SBY tidak percaya bahwa pemimpin itu harus dipersiapkan secara khusus oleh pihak-pihak tertentu,” kata Hasto, Kamis (12/1). Hasto mengatakan, kaderisasi oleh negara diperlukan lantaran pemimpin nasional akan memikul tanggung jawab besar bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemimpin harus lahir melalui proses kaderisasi sistemik, baik oleh negara melalui penyelenggaraan sistem pendidikan dan pemerintahan. “Itu tugas negara yang tidak berkesudahan,” ujar Hasto. Ia juga mengatakan, negara dalam proses itu membangun sistem politik yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat.
3. Hakim tolak hukum mati Benny Tjokro dan jatuhkan vonis nihil. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis nihil terhadap terdakwa Benny Tjokrosaputro dalam kasus korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) (Persero). Vonis ini dijatuhkan lantaran Benny sudah dihukum penjara seumur hidup di kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). “Karena terdakwa sudah dijatuhi pidana seumur hidup dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya, maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara a quo adalah pidana nihil,” kata hakim ketua dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (12/1). Sedianya, Benny dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) karena dinilai merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,788 dalam kasus korupsi PT Asabri (Persero).
Namun, majelis hakim tak sependapat dengan tuntutan jaksa karena sejumlah alasan. Pertama, JPU dinilai melanggar asas penuntutan karena menuntut di luar pasal yang didakwakan. Kedua, JPU dinilai tidak bisa membuktikan kondisi-kondisi tertentu dalam kasus ini. Selain itu, hakim menilai, tindak pidana yang dilakukan Benny terjadi saat negara dalam situasi aman. “Terdakwa tak terbukti melakukan korupsi secara pengulangan,” ucap hakim. Adapun dalam vonis ini, Benny dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang ganti rugi kepada negara senilai Rp 5,733 triliun. “Menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 5.733.250.247.731 (5,733 triliun),” kata hakim.
Seperti diberitakan sebelumnya, Benny Tjokrosaputro sebelumnya sudah divonis penjara seumur hidup dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Majelis hakim menyatakan, mantan Direktur Utama PT Hanson International Tbk itu terbukti bersalah melakukan korupsi hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,807 triliun serta melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama seumur hidup,” kata Ketua Majelis Hakim Rosmina di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/10/2020) lalu.
4. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai Partai Nasdem tengah menunjukkan keraguannya untuk memasangkan Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), atau Ahmad Heryawan atau Aher. Ari mengatakan, hal itu nampak dari sikap Nasdem yang ingin mendeklarasikan Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanya dengan kesepakatan capres. “Sikap tegas Nasdem yang kekeh mempersilahkan Demokrat atau PKS untuk mendeklarasikan Anies sebagai capres tanpa ada embel-embel siapa cawapresnya menguatkan Nasdem menghendaki sosok pendamping Anies bukan AHY atau Aher,” kata Ari, Jumat (13).
Kata dia, selain ragu, Nasdem juga tak ingin tergesa-gesa dan masih memantau pasangan capres-cawapres dari koalisi lain. Sebab, sampai saat ini koalisi Gerindra dengan PKB, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diprakarsai Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta PDI-P belum memastikan siapa capres dan cawapres yang bakal diusung. “Itu membuat Nasdem dilanda galau tingkat dewa,” ujar Ari. Di sisi lain, Ari mengatakan, Nasdem juga masih ingin membuka pintu untuk figur lain yang dinilai potensial mendampingi Anies, yaitu mantan Panglima TNI Andika Perkasa. “Nasdem juga berkalkukasi soal cawapres potensial seperti Andika, apakah akan menjadi sosok free man tanpa partai, atau malah ditarik Jokowi menjadi menteri andai terjadi reshuffle,” katanya.
5. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menangkap sinyal, Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan mengusung Ketua DPR Puan Maharani ketimbang Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Kata dia, sinyal tersebut terlihat ketika Megawati bersikap cuek terhadap sosok Ganjar Pranowo pada peringatan HUT ke-50 PDI-P di JIE Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1) lalu. “Sikap cuek Megawati terhadap Ganjar menegaskan bahwa Ganjar tidak menjadi center of gravity di pusat pengambilan keputusan politik PDIP. Seolah nama Ganjar kian terpinggirkan dalam dinamika pengambilan keputusan internal PDIP,” ujar Umam, kemarin.
Plt Ketua Umum Kornas Ganjarist Kris Tjantra menegaskan, pihaknya tetap optimistis mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Dia yakin Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada akhirnya mengusung Ganjar sebagai capres dari PDI-P. “Kami masih sangat optimis, sangat optimis, Ganjarist bersama seluruh relawan Ganjar Pranowo masih sangat optimis bahwa beliau akan diusung dari PDI-P,” kata Kris, kemarin. Ia berkomentar soal sosok Ganjar yang seolah meredup dalam perayaan HUT Ke-50 PDI-P. Kris menyadari, tak ada perlakuan istimewa terhadap Ganjar dalam acara itu. Kendati demikian, ia menilai Ganjar tetap layak diusung sebagai capres PDI-P. Ganjar, kata dia, memiliki loyalitas tinggi terhadap PDI-P meskipun banyak partai lain yang ingin mengusungnya. “Loyalitas Pak Ganjar kepada PDI-P itu tidak terbatas. Beliau menunjukkan berkali-kali, tawaran dari partai mana pun, tetapi Beliau tetap konsisten bahwa beliau hanya mau dimajukan dari PDI-P,” kata Kris.
6. Jajak pendapat Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, pemilih Jokowi dan Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 paling dominan memberikan dukungannya pada Ganjar Pranowo. Berdasarkan survei yang dilakukannya, Ganjar memperoleh 44 persen suara pemilih Jokowi-Ma’ruf. Sedangkan 22 persen lainnya mendukung Prabowo Subianto, dan 20 persen sisanya menjatuhkan pilihan pada Anies Baswedan. “(Sebaran pemilih Jokowi-Ma’ruf) cukup terdistribusi, tapi paling besar adalah ke Ganjar,” kata pendiri SMRC Saiful Mujani dalam tayangan YouTube SMRCTV, Kamis (12/1). Di sisi lain, pendukung Prabowo dan Sandiaga Uno pada Pemilu 2019 lebih banyak beralih ke Anies, dengan jumlah 44 persen. Sebanyak 37 persen menyatakan tetap mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024. Sedangkan Ganjar hanya memperoleh 13 persen suara pemilih Prabowo-Sandi. “Ternyata Anies mengambil paling banyak dari suara Prabowo-Sandi di Pilpres 2019,” ujar Saiful Mujani.
7. Seloroh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal nasib Presiden Jokowi akan sangat kasihan bila tidak ada PDI-P, menjadi perbincangan publik. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, Megawati tengah unjuk kekuatan besarnya di hadapan Presiden Jokowi. Hal itu tersirat dari pernyataan Megawati yang menyinggung jasa besar partai banteng buat Jokowi pada peringatan HUT ke-50 PDI-P, Selasa (10/1) lalu. Lewat pernyataannya, Megawati seakan hendak menegaskan, di internal PDI-P, dirinyalah yang paling berkuasa. Kekuatan mantan presiden itu melampaui seluruh elite partai, tak terkecuali Jokowi.
“Megawati ingin menunjukkan bahwa dirinya punya power yang lebih besar dibanding Jokowi,” kata Khoirul Umam, kemarin. Menurut Khoirul Umam, pernyataan Megawati seolah juga dimaksudkan sebagai peringatan agar Jokowi tak melupakan jasa-jasanya yang telah mengantarkan dia ke tampuk tertinggi kekuasaan. Megawati seperti hendak mengultimatum Jokowi agar tidak melewati batas-batas kewenangan yang seharusnya dikendalikan Megawati sebagai pimpinan tertinggi PDI-P. Ia mengatakan, kerasnya sentilan Megawati itu merupakan reaksi atas manuver politik Jokowi yang belakangan seolah hendak menggiring, tidak menghiraukan, atau melangkahi keputusan politik ketua umum partai.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menjelaskan, pernyataan itu merupakan penanda bahwa PDI-P akan selalu berada di belakang Jokowi. “Ya ini kan forum kangen-kangenan, ibu ini kan digerakan oleh mata hati, sehingga ketika lihat Pak Jokowi dikritik itu kan Bu Mega langsung membela, semua kader langsung membela,” kata Hasto usai acara peringatan HUT ke-50 PDI-P di JI-Expo Kemayoran, Jakarta. Hasto menekankan, ucapan itu justru menandakan bahwa Megawati akan terus memberikan dukungan pada Pak Jokowi. Ia lalu membeberkan hubungan antara Megawati dengan Jokowi akan terus berlanjut, meski nantinya mantan Gubernur DKI Jakarta itu purna tugas sebagai presiden pada 2024. “Bahkan hubungan dengan Pak Jokowi ini kan hubungan yang sudah sangat dalam,” imbuh Hasto. Bukan tanpa alasan, Hasto meyakini hubungan yang dalam itu karena kepemimpinan Jokowi dinilai melanjutkan kepemimpinan Presiden Pertama RI Soekarno dan Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri. “Terlebih, Pak Jokowi dalam berbagai kebijakannya itu juga melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Bung Karno dan Bu Mega, seperti pemindahan ibu kota tadi,” tutur Hasto.
8. Presiden Jokowi cek aktivitas perekonomian usai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Indonesia dicabut. Presiden mengunjungi pusat perbelanjaan atau mal Kota Kasablanka (Kokas), Jakarta, pada Kamis (12/1) malam. Presiden Jokowi tiba di Kokas sekitar pukul 19.20 WIB. Di sana, Jokowi mengelilingi mal sembari melihat produk-produk yang dipajang di etalase toko. Saat melewati toko produk lokal dari Bandung, Jawa Barat, Eiger, Presiden tampak tertarik dengan produk yang dipajang. Kepala Negara kemudian membeli sebuah rompi berwarna hitam dan sejumlah produk lain. “Beliau ke sini belanja di toko kita. Belanjanya juga lumayan banyak ya. Ada dari jaket, dari sweater, topi, dan tas, seperti itu,” ungkap Ogi, salah satu staf Eiger di Kokas sebagaimana dilansir siaran pers Sekretariat Presiden. Ogi juga mengaku terkejut dengan kehadiran Presiden Jokowi yang mampir malam itu membeli sejumlah produk yang dijualnya.
9. Ketua Bappilu Partai Nasdem Effendi Choirie alias Gus Choi menampik anggapan pihaknya sudah tak sejalan lagi dengan Presiden Jokowi. Gus Choi mengklaim, perbedaan pandangan itu hanya terkait calon presiden (capres) untuk kontestasi elektoral mendatang. “Kita ini sejalan, hanya beda pandangan soal calon presiden. Jokowi maunya Ganjar, Nasdem maunya Anies, ya itu,” kata Gus Choi kepada wartawan, Kamis (12/1). Gus Choi menilai, pernyataan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat soal Nasdem tak lagi satu misi dengan Jokowi sangat mengada-ada dan tendensius. Gus Choi menuturkan, Nasdem tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin hingga masa jabatannya berakhir. “Tapi untuk kaitannya dengan pemerintahan sampai 2024, ya Jokowi tetap kita dukung. Ya, Djarot itu dengki dan sirik aja terhadap Nasdem,” tegas Gus Choi.
Waketum PPP Arsul Sani menilai, hubungan antara PDI-P dan Partai Nasdem di internal partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi tak ada masalah. “Gini yang kelihatan kemarin di permukaan karena kita semua juga membacanya, melihatnya dari media, itu antara katakanlah teman-teman Nasdem dengan PDI Perjuangan, saya kira kalau dengan anggota koalisi yang lain itu kita biasa-biasa saja,” kata Arsul saat ditanya soal dinamika kedua partai yang belakangan terkesan berseberangan terkait Pemilu 2024, di Gedung DPR, Kamis (12/1). “Komunikasi kita, silaturahmi kita itu berjalan biasa-biasa saja,” sambungnya.
10. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, pihaknya akan mendeklarasikan Koalisi Perubahan bersama-sama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat hanya untuk kesepakatan calon presiden (capres). Ia tak sepaham jika deklarasi bersama dilakukan sepaket dengan pengusungan calon wakil presiden (cawapres). “Sejauh ini Nasdem masih berpegang pada deklarasi bersama hanya untuk capres,” ujar Willy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Sebab, yang terpenting adalah memberi kepastian bahwa Anies Baswedan memiliki tiket untuk melenggang ke Pilpres 2024. Soal figur cawapres, lanjut Willy, Nasdem masih perlu waktu untuk mempertimbangkannya. “Karena yang menjadi solidarity maker, yang menjadi lem perekat utamanya Mas Anies. Di proses itulah yang kemudian kita matangkan. Kalau bicara cawapres, kita punya cukup waktu untuk menjadikan politik kita ini harus punya elemen of surprise, jangan kemudian dibuka semua di depan,” tuturnya.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, membangun koalisi tidak boleh memaksakan kehendak. Hal itu disampaikannya merespons pernyataan Waketum NasDem Ahmad Ali soal rencana membangun ‘Koalisi Perubahan’ bisa gagal jika ada pihak yang memaksakan kehendak. “Yang jelas kami setuju, tak boleh dalam ikhtiar bangun koalisi saling paksakan kehendak atau memaksakan diri,” kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (12/1). AHY ingin tokoh yang nantinya diusung sebagai capres dan cawapres tidak dipilih berdasarkan faktor suka atau tidak suka, kandidasi capres harus diputuskan berdasar parameter yang objektif. “Kami ingin membangun komunikasi politik yang rasional, objektif, aktual dan faktual dengan mendengar dan jangan hanya percaya pada statistik yang belum tentu bisa dikonfirmasi,” kata AHY. Ia juga merespons kemungkinan cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan dirinya. Baginya, semua kemungkinan bisa didiskusikan dan ruang dialog masih terbuka lebar.
11. Presiden Jokowi akan mengumpulkan sejumlah menteri untuk memastikan penanganan nonyudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat berjalan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut rapat kabinet mengenai pelanggaran HAM berat akan dilaksanakan dalam waktu dekat. “Dalam waktu dekat ini, Presiden atau kabinet akan melakukan rapat khusus bicara tentang ini. Nanti akan dibagi tugas oleh Presiden,” kata Mahfud melalui video di kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis (12/1). Jokowi, ucap Mahfud, akan menjelaskan tugas rinci para menteri terkait penanganan nonyudisial pelanggaran HAM berat. Jokowi juga akan memberi target waktu penyelesaian tugas-tugas itu.
Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (PPHAM) yang dibentuk Presiden Jokowi menyatakan ada tiga faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM berat. Dalam laporan analisis Tim PPHAM, tiga faktor itu antara lain tindakan aktif aktor negara (state actor by commission), tindakan pengabaian aktor negara (state actor by omission), dan tindakan saling pengaruh antara keduanya. Tim PPHAM menyatakan faktor penyebab pelanggaran HAM berat terjadi didasari berbagai faktor yang berkaitan, bukan faktor tunggal.
Orang tua korban Peristiwa Semanggi I Bernardinus Realino Norma Irmawan alias Wawan, Maria Katarina Sumarsih menganggap pernyataan Presiden Jokowi soal pelanggaran HAM berat masa lalu hanya sekedar pencitraan. Sumarsih menduga pernyataan Jokowi itu hanya sekedar syarat Jokowi dalam melunasi janjinya saat berkampanye. “Ini hanya untuk pencitraan, bahwa saya sudah melunasi janji kampanye,” ujar Sumarsih di Aksi Kamisan ke-759, Jakarta, Kamis (12/1).
Komnas HAM meminta enko Polhukam Mahfud MD memfasilitasi proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat secara yudisial dengan Kejagung. Saat ini, lebih dari 10 kasus pelanggaran HAM berat belum dibawa ke pengadilan. Prosesnya mandek, Kejagung kerap mengembalikan berkas dari Komnas HAM dengan alasan belum lengkap. “Meminta Menkopolhukam untuk memfasilitasi koordinasi antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung terkait tugas dan kewenangan dalam menjalankan penyelidikan dan penyidikan guna menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial,” kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam keterangan tertulis, Kamis (12/1).
11. PKB melalui Ijtima Ulama Nusantara akan keluarkan kriteria capres yang ideal untuk menggantikan Presiden Jokowi pada Pilpres 2024. Kriteria tersebut akan dikeluarkan PKB setelah mendengarkan masukan dari para ulama pada Ijtima Ulama Nusantara yang digelar 13-14 Januari 2023. Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB, KH Maman Imanul Haq menyampaikan, hal itu dilakukan karena PKB tidak ingin terjebak dalam pengkultusan seorang figur. “Soal kepemimpinan nasional di 2024, biasanya kita terjebak pada sosok atau personal, tapi di Ijtima ini kita bicara soal kriteria, kriteria apa yang dibutuhkan oleh negeri ini pasca Jokowi,” kata Maman di Jakarta, Kamis (12/1).
12. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahudin Uno bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, kemarin. Dalam pertemuan tersebut Sandiaga memberikan sebuah buku berjudul ‘1500 Inspirasi: Jelajah Perjalanan Sandiaga Uno’. Menparekraf itu mengabadikan pertemuannya tersebut dalam unggahan foto di media sosial Instagram miliknya @Sandiuno. Buku tersebut merupakan catatan perjalanan semasa kampanye Pilpres 2019. “Terima kasih Pak @prabowo telah berkenan menerima buku 1500 Inspirasi: Jelajah Perjalanan Sandiaga Uno. Buku ini adalah catatan perjalanan semasa kampanye pilpres tahun 2019.
Pernyataan Sandiaga Uno masih loyal pada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra dinilai sebagai upaya untuk mengamankan jabatannya sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menduga posisi Sandiaga sebagai Menparekraf terancam jika dia hengkang dari Gerindra saat ini. “Jika Sandi menyatakan hijrah dari Gerindra ke PPP sekarang, maka nama Sandi akan masuk dalam daftar urutan pertama yang diajukan Gerindra untuk di-reshuffle dari kabinet,” kata Umam pada Kompas.com, Jumat (13/1). Ia mengungkapkan, Gerindra punya pilihan untuk mengganti Sandiaga Uno dengan kadernya yang lain. Sebab, Sandiaga Uno sudah hengkang dan menjadi kader dari partai politik (parpol) lain. Situasi itu, nampaknya dihindari oleh Sandi. Terlebih PPP juga tengah menghadapi dinamika soliditas internal. “Artinya, jika salah kelola, PPP bisa menghilang dari Senayan. Di sisi lain, (soliditas) Gerindra relatif jauh lebih mapan,” ujarnya. “Sandi akan merasa lebih aman, nyaman, dan kepentingan ekonomi-politiknya bisa terselamatkan jika ia tetap berada di gerbong besar partai politik,” kata Umam lagi.
Waketum PPP Arsul Sani menyatakan partainya sangat senang dan siap menyambut apabila Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahudin Uno berlabuh ke PPP. Namun ia tidak ingin berandai-andai lebih jauh. Kata dia, PPP membuka kemungkinan untuk Sandi bergabung dengan partainya. Ia mengaku tak mau membajak Sandiaga dari Gerindra. “Yang jelas kalau Pak Sandi jadi ke PPP, kami ya senang banget gitu. Tapi itu kan berandai-andai, berharap, ngarep.com. Kan gitu lho,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Kamis (12/1). Arsul mengakui, PPP memang sering mengundang Sandi ke beberapa acara mereka lantaran Sandi dan Erick Thohir merupakan sosok yang sedang mendapatkan banyak atensi dari partainya. “Memang kedua menteri ini ya, di internal PPP lagi ngetop gitu lho. Ada growing support, ya dukungan-dukungan yang meningkat,” kata dia.
13. Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet meminta Kemenkes segera mengeluarkan aturan soal larangan penjualan dan konsumsi jajanan pangan berasap nitrogen cair atau Ciki ngebul di Indonesia. ‘’Meminta pemerintah dalam hal ini Kemenkes untuk menanggapi secara serius kasus keracunan pada anak tersebut. Ya, dengan segera mengeluarkan aturan terkait larangan penjualan jajanan yang mengandung nitrogen cair maupun jajanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya lainnya,” kata Bamsoet, Kamis (12/1). Seperti diberitakan, Dinkes Jabar menetapkan status darurat medis merespons kasus keracunan makanan akibat jajanan yang mengandung nitrogen cair yang lebih dikenal dengan ciki ngebul. Ketua Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi Dinkes Jabar Dewi Ambarwati menjelaskan dengan status tersebut pengawasan terhadap kasus ciki ngebul di Jabar ditingkatkan.
14. KPU tIDak menggunakan sepenuhnya wewenang pemberian Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menata ulang daerah pemilihan (dapil) DPR dan DPRD provinsi. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, yang berlangsung 7 jam, KPU sempat dicecar hampir seluruh fraksi dengan bermacam topik politis yang berkelindan dengan kepentingan Senayan. Yang menarik, ketika rapat diakhiri dengan pembacaan kesimpulan, KPU di luar dugaan menyepakati draf kesimpulan yang disodorkan Komisi II. Kesimpulan itu menyatakan, dapil Pemilu 2024 dalam Peraturan KPU kelak tetap menggunakan dapil Pemilu 2019 yang bersumber dari Lampiran UU Pemilu, ditambah dengan Perppu Pemilu yang mengatur dapil di 4 provinsi baru. Padahal, berdasarkan informasi yang dihimpun, KPU sebetulnya sudah menyiapkan 3 model simulasi alokasi kursi DPR sebagai tahap awal penentuan dapil berbasis kajian. Namun, tawaran berbasis akademik ini tak berdaya menghadapi intervensi politik yang lebih digdaya. (HPS)
