Erick Thohir dan Ganjar Pranowo (net)
Isu menarik siang ini, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mint elit parpol sering berkomunikasi agar tak mudah baper jelang Pemilu 2024. Ganjar dan Erick Thohir saling puji dalam acara Porseni NU di Solo. Isu menarik lainnya, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Hasan Basri Umar menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait kebijakan jalan berbayar elektronik yang tengah digodok di DPRD DKI. Ketua Bappilu Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi menilai Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa lebih berpengalaman dibanding Ketum Partai Demokrat AHY. KPK menduga ada pihak lain di internal Mahkamah Agung (MA) yang turut diduga menerima uang suap terkait penanganan perkara di MA. KPK sedang mendalami penggunaan dana otonomi khusus (otsus) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe. Berikut isu selengkapnya.
1. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyarankan partai politik untuk sering berkomunikasi agar tak mudah baper (terbawa perasaan) menjelang Pemilu 2024.Pernyataan itu Ganjar sampaikan saat membahas stabilitas politik di Jawa Tengah menjelang 2024. Dia berharap komunikasi yang cukup dapat menjaga stabilitas pada tahun politik. “Kemudian partai-partai saya kira perlu menjaga juga, sering-sering ngobrol, sering-sering ngopi sehingga tidak baperan nanti sehingga menuju 2024 harapannya semua sudah siap,” kata Ganjar saat ditemui di Sentul, Bogor, Selasa (17/1). Ganjar mengatakan situasi politik di Jawa Tengah saat ini cukup baik. Ia optimistis stabilitas akan terjaga selama tahun politik. “Kan kita sudah memainkan peran masing-masing peran berpolitik sudah lama pascareformasi. Mestinya kita sudah naik kelaslah, sudah dewasa,” ujarnya.
Politisi PDIP Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dalam acara Porseni Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Gedung Olahraga (GOR) Sritex Arena, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (16/1) malam. Keduanya terlihat memakai peci berwarna hitam dan duduk di antara Rais Aam Pengurus Besar NU KH Miftachul Akhyar. Baik Ganjar maupun Erick sama-sama saling memuji saat memberikan sambutan di hadapan para hadirin. Dalam sambutannya, Ganjar memuji Erick dengan memperkenalkan sebagai sosok yang telah melambungkan nama Indonesia lewat pesta olahraga internasional Asian Games pada 2018. “Indonesia terangkat karena Asian Games yang sukses luar biasa,” kata Ganjar. Sementara dalam sambutannya, Erick Thohir menyinggung fitrah manusia yang memiliki keunikan sendiri-sendiri saat membicarakan bahwa dirinya dan Ganjar memiliki klub favorit yang berbeda. “Namun, Alhamdulillah, walaupun (pilihan klub sepakbola) berbeda, namun hatinya tetap sama, yaitu sama-sama buat NU,” kata Erick.
2. Nasdem tolak jalan berbayar. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Hasan Basri Umar mengkritik langkah Pemprov DKI Jakarta terkait kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Rencana kebijakan jalan berbayar itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik yang masih dibahas di DPRD DKI. “Jadi saya atas nama Fraksi NasDem menolak, karena apa? Kalau jalan tol, itu kan dibangun oleh swasta. Jalan tol ambil pembayaran ya wajar aja, lah ini, 25 ruas jalan di Jakarta, ini kan pakai uang rakyat membangunnya, kenapa mereka harus bayar saat lewat situ?” kata Hasan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/1). Ia tidak sependapat jika kebijakan itu disebut bisa mengurangi kemacetan. Menurutnya, kebijakan itu hanya memindahkan kemacetan dari satu titik ke titik lain. “Contoh Jalan Pramuka yang kena ganjil genap, kalau Jalan Pramuka pas jam-jam ganjil genap, itu sepi. Tapi Jalan Jenderal Suprapto yang justru macet sampai Underpass Senen, karena orang menghindari ganjil genap,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) berpotensi menimbulkan masalah baru, yaitu perpindahan kemacetan ke jalan tak berbayar. Seharusnya mendorong masyarakat pindah ke transportasi publik agar kemacetan berkurang. Menurut dia, angkutan umum dibenahi agar lebih nyaman. Ia mengatakan jika ERP diterapkan tetapi tak disertai perubahan prilaku masyarakat tentang mobilitas maka hasilnya akan memindahkan titik kemacetan. “Jika akhirnya masyarakat tetap bawa kendaraan pribadi, titik macetnya hanya akan pindah ke jalan yang tidak berbayar. Maka tetapkan saja komitmen untuk kita pakai pendapatan dari ERP untuk bikin transportasi publik agar lebih bagus,” ucap Anggara.
3. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpotensi memperoleh pemasukan sebesar Rp60 miliar per hari jika kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar jadi diterapkan. Rencana kebijakan jalan berbayar itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik yang masih dibahas di DPRD DKI. Dalam Raperda itu disebutkan bahwa ERP akan diterapkan di 25 jalan di Jakarta. Selain itu ada wacana tarifnya mulai dari Rp5 ribu sampai Rp19 ribu. “Kalau itu benar diterapkan, tadi juga kita dapatkan info, itu tidak kurang per hari sekitar Rp30 miliar sampai Rp60 miliar dana yang masuk, satu trip itu Rp30 miliar, berarti dua kali sekitar Rp60 miliar,” kata Ismail di Gedung DPRD DKI, Senin (16/1). Ismail akan meminta penjelasan dari Pemprov DKI Jakarta soal dasar dari tarif Rp5 ribu hingga Rp19 ribu yang diusulkan.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberi sinyal kebijakan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) belum akan diterapkan dalam waktu dekat, karena ada tujuh tahapan hingga diterapkan. “Ya masih proses, lama kan prosesnya ada tujuh tahapan,” kata Heru di Balai Kota Jakarta, Senin (16/1). Kendati begitu, Heru tak merinci tahapan-tahapan yang akan dilewati sebelum akhirnya ERP diterapkan di Jakarta. Ia hanya mengatakan saat ini prosesnya masih berada di DPRD dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE).
4. Ketua Bappilu Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi menilai Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa lebih punya pengalaman dibanding Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pernyataan itu ia sampaikan merespons munculnya nama Khofifah dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan. Gus Choi menyebut publik sudah tahu rekam jejak Khofifah di berbagai sektor. “Publik sudah tahu Khofifah punya pengalaman menteri, punya pengalaman memimpin untuk jadi Gubernur Jawa Timur, punya pengalaman di DPR, orang sudah tahu,” kata Gus Choi dalam Political Show CNNIndonesia TV, Senin (16/1). Ia menyampaikan Khofifah juga mewakili suara kaum perempuan. Selain itu, ia juga punya basis massa di Jawa Timur, daerah yang digadang-gadang menjadi penentu Pilpres 2024.
5. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui pihaknya mempertimbangkan nama lain selain Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Namun, nama Cak Imin lah yang sejauh ini berpotensi menjadi Cawapres Prabowo. “Ya Pak Muhaimin mendominasi pembicaraan,” ujar Muzani saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (16/1). Muzani menjelaskan, munculnya nama-nama lain sebagai cawapres Prabowo adalah hal yang wajar karena itu merupakan dinamika politik. Muzani enggan membeberkan siapa saja nama selain Cak Imin yang sedang Gerindra bicarakan. “Ya semua nama yang beredar diomongin. Kita tidak punya kewenangan untuk menyebut nama,” ucapnya. Muzani menegaskan keputusan siapa yang akan dicalonkan oleh koalisi Gerindra-PKB adalah kewenangan Prabowo dan Cak Imin. Pasalnya, kedua belah pihak sudah menandatangani kerja sama.
6. KPK menduga ada pihak lain di internal Mahkamah Agung (MA) yang turut diduga menerima uang suap terkait penanganan perkara di MA. Tim penyidik KPK mendalami dugaan tersebut lewat pemeriksaan enam saksi pada Senin (16/1) ini. “Para saksi didalami pula adanya aliran uang yang diterima oleh pihak terkait lainnya,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (16/1). Saksi yang diperiksa yaitu Riris Riska Diana (wiraswasta); Hardianko (karyawan swasta); Naila Fitri (karyawan swasta); Tri Mulyani (Staf Sekretariat MA); Fenny Lunardi (swasta); dan Teguh Sukarno (pensiunan).
KPK sedang mendalami penggunaan dana otonomi khusus (otsus) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe. “Terkait dengan hal itu kami pastikan KPK tidak juga berhenti pada informasi dugaan suap dan gratifikasi terkait infrastruktur ketika dia [Lukas Enembe] menjabat sebagai gubernur. Kami pastikan juga terus kembangkan informasi dan data lainnya,” ujar Jubir KPK Ali Fikri di kantornya, Jakarta, Senin (16/1). Ali Fikri menyatakan tim penyidik juga akan mengkaji penerapan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Lukas. “Kemungkinan-kemungkinan penerapan Pasal-pasal lain, apakah Pasal-pasal yang berhubungan dengan Pasal 2 atau Pasal 3 ataupun Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang terus kami kembangkan,” ujarnya. Ali menjelaskan pendalaman terhadap hal tersebut akan mulai dilakukan tim penyidik saat memeriksa Lukas pada pekan ini.
7. Hakim agung nonaktif Gazalba Saleh pernah mengganti nomor teleponnya saat KPK mengusut kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Hal itu diketahui dari salinan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. PN Jakarta Selatan menyatakan tidak menerima permohonan Gazalba tersebut. Mulanya, Redhy Novarisza yang merupakan staf Gazalba diperiksa oleh KPK pada pertengahan tahun 2022. Setelah menjalani pemeriksaan, Redhy dihampiri oleh hakim yustisial sekaligus asisten Gazalba, Prasetio Nugroho. “Pada hari Senin, 26 September 2022, Redhy Novarisza langsung menuju ruangan kerjanya di Mahkamah Agung kemudian Prasetio Nugroho menghampiri Redhy dan menanyakan ‘gimana mas di sana?’ kemudian Redhy menjawab ‘tidak ada apa-apa Pak’, di mana Redhy hanya dimintai keterangan sebagai saksi dan Redhy menyampaikan pernah menerima sejumlah uang dari perkara kasasi Budiman Gandi Suparman,” dikutip dari salinan putusan Praperadilan, Senin (16/1).
8. Komisi IV DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawasi program food estate karena ditemukan banyak data palsu dalam proyek itu. Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakan food estate menjadi salah satu program Kementerian Pertanian (Kementan) yang tidak mencapai target, bahkan gagal. “Kami komisi IV sudah menyiapkan panja food estate, bahkan beberapa teman-teman mengusulkan dibikin pansus karena di situ banyak data yang palsu,” ujar Sudin dalam rapat kerja Komisi IV DPR, Senin (16/1).
Sudin menyebut data produksi yang disampaikan Kementan tidak sinkron dengan keadaan stok beras di lapangan. Maka dari itu, Komisi IV meminta Kementan memperbaiki data produksi pangan. Pasalnya, produksi beras dan pangan lainnya di lapangan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan untuk impor. “Komisi IV DPR meminta pembenahan data produksi dan stok beras. Untuk kepentingan kebijakan pangan nasional,” ujar Sudin.
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengkritik profesionalisme media massa di Indonesia. Kritikan tersebut tak lepas dari momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI-P pada Selasa (10/1) lalu. Sejumlah pemberitaan media massa dinilai Megawati seolah hendak menunjukkan kekuasaannya di depan Presiden Jokowi. “Kalau kemarin saya seperti dicap oleh media, yang ngomong wah Ibu Megawati mengeluarkan sepertinya menunjukkan kekuatannya. Saya memang kuat lho,” kata Megawati dalam keterangannya, Senin (16/1). Hal itu disampaikan Megawati di Bali ketika memberikan pengarahan dalam acara peresmian Renovasi dan Revitalisasi Grand Inna Bali Beach serta Penjelasan dan Presentasi Pembangunan “Rumah Sakit Mayo” dan “Kebun Tanaman Obat”. Dalam keterangan tertulis, disebutkan bahwa Megawati menyatakan hal itu sembari tersenyum yang lantas diiringi riuh tawa hadirin mendengar candaan tersebut. Megawati mengaku, dirinya kerap membaca pemberitaan media massa. Ia juga menyadari sejak awal ingin menyatakan hal tersebut karena diliput oleh wartawan. “Karena banyak wartawan, saya mau ngomong dong, masa saya dibilang (mau menujukkan kekuatan),” ucap dia. Ia kemudian meminta awak media agar memahami politik itu sendiri.
9. Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 terkait gugatan atas sistem proporsional terbuka di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam sidang hari ini, MK dijadwalkan mendengarkan keterangan DPR, pemerintah, dan pihak terkait dalam hal ini KPU. Dipanggilnya KPU sebagai pihak terkait karena pengujian pasal sistem proporsional terbuka ini akan menentukan kerja penyelenggaraan pemilu. Wacana terkait sistem pemilihan legislatif ini menjadi ramai setelah Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengomentari adanya gugatan di MK ini, dalam pidato Catatan Akhir Tahun KPU pada 29 Desember 2022 lalu. Komentar ini lalu ditafsirkan sebagai dukungan dari lembaga penyelenggara pemilu itu terhadap salah satu sistem tertentu. Mayoritas partai politik menolak sistem proporsional tertutup ini, di mana pemilih hanya akan mencoblos gambar partai.
10. KSAL Laksamana Muhammad Ali menyebutkan, kapal-kapal vietnam masih gemar mencuri ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Laut Natura Utara. Hal itu disampaikannya merespons pemberitaan kapal coast guard atau penjaga pantai dari China yang wara-wiri di Laut Natuna Utara. “Jadi yang sering kita tangkap justru kapal ikan Vietnam, karena mereka menangkap ikan secara ilegal. Nah itu yang dilarang,” ujar Ali di Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (16/1). Ali menyebut, kapal Vietnam dan China sering lalu-lalang di ZEE Laut Natuna Utara. “Di sana ada kapal-kapal perikanannya Vietman, dan ada kapal coast guard-nya Vietnam juga,” kata dia. Ali mengatakan, kapal asing memang diperbolehkan lalu-lalang di ZEE Laut Natuna Utara berdasarkan hukum laut internasional. “Jadi itu ada freedom of navigation di sana,” ujarnya. Ali menambahkan, Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber daya laut di ZEE tersebut. Maka dari itu, meski bisa berlalu lalang, kapal asing dilarang mengambil sumber daya laut di ZEE Indonesia. “Jadi kalau mereka menangkap ikan atau melaksanakan eksplorasi atau eksploitasi laut, itu yang dilarang. Itu harus seizin pemerintah Indonesia. Kalau hanya lalu lintas itu diperbolehkan,” kata Ali.
11. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi sudah memberikan izin kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Menurut dia, Erick tidak mungkin mendaftarkan diri tanpa seizin Presiden. “Tentunya Pak Erick maju pasti sudah minta izin kepada Presiden. Enggak mungkin Pak Erick maju tanpa izin Presiden. Sehingga beliau secara resmi sudah mengajukan diri sebagai calon,” ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (16/1). “Ya (presiden) mengizinkan Pak Erick maju sebagai calon, jelas ya,” ungkap bekas Sekjen PDIP in i. Pramono menyerahkan pencalonan itu kepada peserta kongres luar biasa (KLB) yang digelar untuk memilih Ketua Umum PSSI. Sebab ada satu tokoh pemerintahan lain, yakni Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mattalitti yang juga mendaftar untuk posisi yang sama.
12. Komite Pemilihan (KP) Kongres Luar Biasa PSSI 2023 mengatakan Menpora Zainudin Amali mencalonkan diri sebagai calon Wakil Ketua Umum PSSI. Menurut Amir, Menpora mendaftar melalui anggota stafnya pada Senin, (16/1) pukul 12.00 WIB. “Beliau menyampaikan kesediaanya mencalonkan diri sebagai calon wakil ketua umum,” ujar Amir. KP Kongres Luar Biasa PSSI 2023 telah mengumumkan daftar nama calon ketua, wakil ketua, dan Komite Eksekutif PSSI. Pengumuman dilakukan di Kantor PSSI, GBK Arena, Jakarta, pada Senin (16/1). Masa pendaftaran bakal calon ketua umum, wakil ketua umum, dan Exco PSSI ditutup pada pukul 18.00 WIB. Ketua KP, Amir Burhanuddin, mengatakan data yang diumumkan belum diverifikasi. “Data yang masuk masih mentah, ini hanya listnama yang masuk dari tahapan penyampaian dukungan dari anggota atau kesediaan dari calon. Untuk calon ketua umum ada lima nama, wakil ketua umum 17 nama, dan calon Exco 78 nama,” katanya saat konferensi pers. (HPS)
