Airlangga Hartarto dan Ridwan Kamil (net)
Salah satu isu menarik hari ini, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil mengklaim, banyak influencer seperti selebgram hingga penyanyi yang bergabung ke Golkar bulan depan. Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Harry F Sohar menyebut Golkar mati suri, tidak peka terhadap isu-isu aktual. Isu menarik lainnya, Mabes Polri akan mengusut aliran dana hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp1 triliun yang mengalir ke anggota partai politik jelang Pemilu 2024. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka berharap biaya ibadah haji 2023 bisa ditekan jadi Rp 50 juta, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief belum bisa memastikan angkanya. Di tengah macetnya rencana pembentukan Koalisi Perubahan, sejumlah elit Partai Nasdem malah berkunjung ke kantor Sekber Gerindra-PKB di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/1). Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku dikomplain Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) terkait investasi. Mahasiswa UI yang tewas diduga ditabrak oleh pensiunan polisi di Jaksel malah dijadikan tersangka. Berikut isu selengkapnya.
1. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil klaim, banyak influencer seperti selebgram hingga penyanyi yang bergabung ke Partai Golkar pertengahan bulan depan. “Ada influencer pertengahan Februari banyak influencer yang gabung Golkar. Jadi nanti saya umumkan. Ada penyanyi, selebgram, macam-macam, semua ingin gabung,” kata Ridwan Kamil di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/1). Meski demikian, Ridwan tak membeberkan nama-nama influencer yang bakal gabung ke Golkar. Ridwan hanya mengungkapkan bakal berperan menggarap partisipasi politik dari kalangan Gen Z atau kalangan milenial anak muda di ajang Pemilu 2024. Ridwan Kamil akan memanfaatkan platform digital ketimbang baliho sebagai media untuk menjangkau anak muda. “Mayoritas pemilih Gen Z. Mereka meleknya digital. Mereka meneliti calon pasti digital. Jejak digital penting. Track record itu yang diviralkan,” kata dia.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan sinyal kuat untuk mengusung Airin Rachmi Diany menjadi calon gubernur Banten 2024. Hal itu terungkap dalam pesan politik Airlangga pada Rakornis Pemenangan Pemilu Jawa 1 (DKI, Jawa Barat dan Banten) membahas strategi pemenangan Pileg 2024 di Pecenongan, Jakarta, kemarin.
Dalam sambutannya, Airlangga mengatakan dengan bergabungnya Ridwan Kamil atau Kang Emil, diharapkan dapat menambah kemenangan Golkar. Airlangga menyebut, target kursi di Banten untuk DPR RI dari 3 menjadi 4. “Khusus terhadap yang disampaikan Kang Iswara, ini dengan kehadiran Kang Emil sepertinya harus dihitung ulang, tapi hitung ulangnya enggak usah banyak-banyak, yang penting nambah,” ujarnya. Airlangga mengatakan Andika Hazrumy yang eks Wagub Banten, akan dicalonkan menjadi Bupati Serang, sementara calon gubernur Banten akan diisi oleh Airin.
2. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Harry F Sohar prihatin terhadap partainya. Kata dia, Golkar mati suri, tidak peka terhadap isu-isu aktual. Tokoh-tokoh Golkar yang duduk di DPR maupun di DPP Golkar Slipi tidur semua, tidak tanggap terhadap persoalan-persoalan bangsa yang muncul ke permukaan. Semua ngumpet dan menyelamatkan diri masing-masing. Kondisi seperti ini tak elok dan berbahaya. ‘’Golkar mati suri. Sebagai kader saya prihatin. Saya bertanya dalam hati, pada ke mana pemimpin Golkar, kok tak ada suaranya. Padahal isu-isu aktual banyak sekali, tapi mereka diam seperti takut direcall saja. Saya pikir, Golkar perlu penyegaran. Kita butuh pemimpin baru, yang energik, yang tanggap, dan paham terhadap persoalan bangsa. Kalau senyap terus begini, bahaya,’’ ujar Harry Sohar dalam percakapan dengan reporter.id di Jakarta, Kamis (26/1).
3. Mabes Polri akan mengusut aliran dana hasil kejahatan lingkungan yang mengalir ke anggota partai politik jelang Pemilu 2024. Langkah itu diambil setelah Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut ada uang kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun yang mengalir ke politisi tertentu. “Ya, tentunya kalau misalnya ada laporan dari PPATK dari penyidik Bareskrim tentu akan melakukan koordinasi, komunikasi dengan pihak PPATK,” ucap Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (26/1).
Dedi menjelaskan, pada prinsipnya setiap tindak pidana yang ditangani Bareskrim harus mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Setiap tahapan dalam suatu proses penyidikan tindak pidana, mulai dari asesmen laporan yang masuk, gelar perkara, penyelidikan, hingga penyidikan dan penetapan tersangka. “Jadi mekanisme tentang penyidikan sudah sangat jelas dan itu menjadi pedoman dari penyidik sebelum proses pidananya dilimpahkan ke JPU,” imbuhnya.
Mentri LHK Siti Nurbaya akan menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana Rp1 triliun dari hasil kejahatan lingkungan ke anggota partai politik. Ia sudah menugaskan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) untuk mengecek lebih jauh temuan PPATK tersebut. “Saya lagi minta Pak Dirjen cek, karena di dalam uraiannya kan tambang ya, jadi saya lagi minta Pak Dirjen Gakkum cek,” kata Siti di Gedung KLHK, Jakarta. Waketum FKPPI ini mengatakan, perusahaan yang terlibat belum diketahui hingga saat ini. Namun, jika mengacu pada temuan PPATK, perusahaan yang terlibat bergerak di tambang. Siti memastikan proses hukum terkait kejahatan lingkungan akan tetap berjalan.
Sebelumnya diberitakan, PPATK menemukan transaksi mencapai Rp1 triliun dari satu kasus Green Financial Crime (GFC) atau kejahatan keuangan terkait lingkungan hidup. Uang tersebut di antaranya mengalir ke anggota parpol. “Nilai transaksinya luar biasa terkait GFC ini. Ada yang Rp1 triliun satu kasus. Dan itu alirannya kemana-mana, ada yang ke anggota partai politik,” kata Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (19/1).
Mahkamah Agung (MA) ternyata masih mengalami krisis hakim bersertifikat untuk menangani perkara lingkungan. Ketua MA M Syarifuddin mengakui hakim yang bersertifikasi lingkungan masih sedikit. Namun demikian, dia mengklaim akan terus berupaya memperbanyak hakim yang bersertifikasi lingkungan. “Ini memang perlu lanjutan sertifikasi hakim seperti itu. Karena hukum kan selalu berkembang. Mungkin kita perlu sertifikasi dasar,” ucap Syarifuddin dalam diskusi publik bertema Pengaruh Putusan Pengadilan terhadap Pembaruan Hukum Lingkungan Hidup lingkungan, di Jakarta, Kamis (26/1). Di tempat yang sama, Hakim Agung Nani Indrawati mengatakan perkara lingkungan seharusnya diadili oleh hakim yang bersertifikat lingkungan. Namun, ia memaparkan setidaknya ada hampir sekitar 3.000 hakim belum mendapat sertifikasi di sektor lingkungan. “Kita baru menyertifikasi 1.417 dari 4.000 hakim peradilan umum dan hukum. Jadi masih sekitar 3.000 yang belum kita sertifikasi,” kata Nani.
4. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka berharap biaya ibadah haji 2023 berkurang menjadi Rp 50 juta per jemaah sedangkan pemerintah mengusulkan biaya haji naik menjadi Rp 69 juta. “Angka psikologisnya kami berharap jemaah Rp 50 juta. Berarti harus turun kurang lebih Rp 19 juta,” ujar Diah saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/1). Diah menjelaskan, komponen dalam penyelenggaraan haji harus dipertimbangkan lagi. Menurut dia, nominal biaya haji harus ditekan, tapi tanpa perlu mengurangi pelayanan terhadap jemaah haji. “Ini bagaimana nanti komponennya, kami upayakan turun tanpa mengurangi pelayanan,” ucap Diah.
Apa tanggapan Kemenag? Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief menegaskan dirinya belum bisa memastikan angka yang diharapkan Diah Pitaloka. Hilman tak mau menyebut angka biaya haji baru sebelum berkunjung ke Arab Saudi. “Ah belum bisa. Bukan belum bisa, belum menyepakati nyebut angka. Karena kita tidak mau, ‘Pak, ini Kemenag sudah menyebutkan angka dan argumen begini’. Kita tidak mau menyebut angka baru sebelum semua fix, sebelum kunjungan ke Arab Saudi,” ujar Hilman ditemui terpisah. Hilman menjelaskan, Kemenag masih mencari angka rasional sebelum penetapan biaya haji 2023. Pasalnya, ada sejumlah faktor yang dapat memengaruhi biaya haji.
Hilman Latief dengan enaknya mengatakan kementeriannya tidak pernah bermaksud memberatkan jemaah haji dengan mematok biaya Rp69 juta. “Kemenag tidak ada konteks untuk memberatkan jamaah. Tapi kami berbicara juga, ini loh indikasi harga di luar negeri saat ini seperti ini,” ujar Hilman di Kompleks Parlemen, Kamis (26/1). Menurutnya, Kemenag sedang mencari biaya rasional dan proporsional dengan kondisi yang tidak memberatkan jemaah haji 2023. “Yang ingin saya sampaikan dalam diskusi tadi bahwa ada beberapa faktor dan aspek komponen dalam menetapkan biaya,” tuturnya. “Biaya untuk penerbangan transportasi udara tinggi, kami ajukan sekian. Tapi nanti akan dikonfirmasi dengan mitra kami dari maskapai dari Arab Saudi,” imbuhnya.
5. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengungkapkan alasan pihaknya ingin pemilihan umum (pemilu) menggunakan sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Hal itu diungkapkannya saat memberikan keterangan dalam sidang uji materi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di MK pada Kamis (26/1). Arteria menyampaikan, partainya ingin pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup karena Pasal 22E ayat 3 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota legislatif adalah partai politik (parpol). Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Supriansa sebagai wakil DPR yang memberi keterangan dalam sidang itu mengatakan sistem proporsional terbuka merupakan yang terbaik untuk diterapkan di Indonesia bagi pemilih parpol, dan para caleg. Pihaknya memandang, sistem proporsional tertutup di mana caleg yang berhak duduk di kursi legislatif ditentukan parpol justru berpotensi merusak internal partai itu sendiri. “Akan menimbulkan konflik antara para kader parpol di internal, khususnya dengan para ketua partai karena semua kader pastinya akan merasa patut dan layak dipilih untuk memiliki kursi anggota DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota,” kata Supriansa. “DPR RI berpandangan tidak benar jika peran partai politik menjadi terdistorsi, sebagaimana didalilkan para pemohon,” imbuhnya.
Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengajak tujuh fraksi di DPR bertemu di kantor Sekber Gerindra-PKB untuk membahas langkah-langkah strategis yang akan dilakukan terkait sistem pemilu proporsional terbuka atau coblos partai yang sekarang sedang digugat PDIP di Mahkamah Konstitusi (MK). “Ini delapan partai, akan membicarakan teknis detailnya di sini [Sekber Gerindra-PKB] untuk a merumuskan langkah-langkah berikutnya,” kata Dasco, Kamis (26/1).
6. Di tengah macetnya rencana pembentukan Koalisi Perubahan, sejumlah elit Partai Nasdem malah berkunjung ke kantor Sekber Gerindra-PKB di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/1). Di antara elit Nasdem yang hadir adalah Waketum Ahmad Ali dan Ketua DPP Willy Aditya. Kedatangan mereka disambut petinggi PKB dan Gerindra yakni Wasekjen PKB Syaiful Huda, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Waketum Gerindra Sugiono.
Dalam paparannya, Waketum Partai NasDem, Ahmad Ali menegaskan kunjungannya itu tidak bermaksud untuk mencari alternatif koalisi lain. Ia menyatakan hubungannya dengan Demokrat dan PKS baik-baik saja meskipun dirinya mengunjungi markas koalisi Gerindra-PKB. “Kita berkunjung ke sini pasti banyak pertanyaan, terus bagaimana dengan NasDem, PKS, Demokrat, kita berjalan baik-baik saja,” ucap Ali dalam jumpa pers usai pertemuan. Ali ucapkan selamat kepada Gerindra dan PKB yang telah mendirikan rumah perjuangan koalisi. “Doakan juga seperti Gerindra dan PKB, kami segera untuk membuat Sekretariat Bersama juga,” kata Ahmad Ali.
Jubir PKS Mabruri santai saja menanggapi kunjungan elite NasDem ke kantor Sekber Gerindra dan PKB. Menurut dia, tidak ada masalah dengan kunjungan itu. Tiap partai politik punya hak untuk bertemu parpol lainnya. “Santai sajalah,” kata Mabruri di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (26/1). Namun ia mengatakan NasDem tak komunikasi dengan PKS soal rencana kunjungan itu. “Itu haknya masing-masing partai. Masa kalau NasDem mau datang harus izin ke PKS, kan enggak mungkin. Kita kan bebas mau ketemu atau gimana, dan sebagainya,” ujarnya.
7. Partai NasDem buka suara soal isu keretakan yang terjadi dalam Koalisi Perubahan yang beranggotakan Partai NasDem, Demokrat, dan PKS. Isu tersebut muncul karena hingga saat ini belum ada deklarasi resmi dari ketiga partai politik itu. Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menyebut komunikasi antarpartai masih baik. Namun ia mempertanyakan apakah Demokrat masih berminat gabung dalam Koalisi Perubahan apabila Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak diusung sebagai cawapres.
“Sampai hari ini kan belum ada koalisi, belum ada partai yang mendukung Anies selain NasDem. Jadi saya balik pertanyaannya, apakah kalau kemudian ternyata tidak sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Anies, apakah dia [Demokrat] masih mau bergabung Koalisi Perubahan?” kata Ahmad Ali, Kamis (26/1). Mantan Ketua Fraksi Nasdem di DPR itu mengatakan NasDem menyerahkan keputusan sosok cawapres sepenuhnya kepada capres yang diusung, yakni Anies Baswedan. Ali khawatir apabila Anies tak menghendaki AHY, Demokrat akan keluar dari Koalisi Perubahan.
Sikap Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY lebih dewasa. Ia mengajak Partai Nasdem dan PKS untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan, sebagai bukti keseriusan dan komitmen. “Jangan sampai faktor penentuan bakal cawapres ini menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan,” kata AHY melalui keterangan tertulis, Kamis (26/1). AHY menilai sejauh ini NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres mereka. Keputusan itu juga telah disepakati partai-partai yang akan bergabung dalam Koalisi Perubahan. Ia mengakui, Demokrat dan PKS masing-masing memang memiliki aspirasi kader utamanya sebagai Bacawapres. “Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, itu wajar,” jelas AHY. Ia wanti-wanti agar diskusi soal Bacawapres tidak menghambat finalisasi Koalisi Perubahan. Ia pun mengajak Nasdem dan PKS segera bentuk Sekretariat Perubahan, sebagai bukti keseriusan dan komitmen.
DPP PKS mendukung usulan Demokrat untuk segera membentuk Sekber Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan bersama NasDem. Jubir PKS, Muhammad Kholid menilai pembentukan Sekber penting guna mempercepat deklarasi ketiga partai demi pencalonan Anies di Pilpres 2024. “Kami menyambut baik usulan Partai Demokrat terkait usulan pembentukan Sekretariat Perubahan sebagai bentuk persiapan menuju deklarasi bersama tiga partai,” ucap Kholid dalam keterangannya, Kamis (26/1). Menurutnya rencana koalisi NasDem, PKS, dan Demokrat memang telah membentuk tim kecil yang terus berkomunikasi intens. Namun, dia ingin agar komunikasi itu segera ditransformasikan dalam Sekretariat Bersama.
8. Menkeu Sri Mulyani Indrawati optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,4 persen. Hal ini seiring dengan momentum pemulihan ekonomi yang terus terjadi. Hingga tiga kuartal di tahun lalu, tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga di atas 5 persen, dan kinerja positif itu diperkirakan berlanjut pula di kuartal IV-2022. “Sehingga secara overall year (keseluruhan tahun) pertumbuhan ekonomi Indonesia mungkin akan di 5,3 persen, atau bahkan 5,4 persen,” ujar Sri Mulyani dalam BRI Micro Finance Outlook 2023, Kamis (26/1).
Sri Mulyani Indrawati berharap Indonesia bisa segera mendeklarasikan berakhirnya pandemi Covid-19 pada tahun ini. Lantaran, penyebaran virus Corona di dalam negeri sudah cukup terkendali dan vakasinasi terus gencar dilakukan. “Kita berhadapan dengan pandemi 3 tahun, ada negara yang masih struggle (berjuang), tapi kita relatif stabil dan kita akan tetap fokus memberikan vaksinasi booster pada tahun ini, sehingga diharapkan pada tahun ini kita bisa mendeklarasikan pandemi sudah over (selesai),” ujarnya. Bendahara negara itu mengatakan, langkah awal pemerintah untuk mengakhiri pandemi yakni dengan mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Desember 2022 lalu.
9. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku dikomplain Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) terkait investasi. Hal itu lantaran perusahaan minyak raksasa Arab Saudi, Aramco gagal negosiasi dengan Pertamina terkait valuasi kilang dalam proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Cilacap, Jawa Tengah. Karena alasan itu, Arab Saudi enggan menambah investasi di Indonesia. Luhut lantas meminta penjelasan langsung terkait hal tersebut kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati. “Ini Bu Nicke, saya baru dikomplain sama MBS, komplain. Saya tanya, kenapa kalian belum investasi di Indonesia? Karena katanya, Aramco enggak masuk di kilang minyak (Indonesia),” ucapnya dalam Saratoga Investment Summit, Kamis (26/1). “Saya tanya Ibu Nicke langsung, kenapa begini? Sekarang enggak ada yang tersembunyi, semua data terbuka. MBS saya teks (kirim pesan) kemarin, nanti saya forward ke Anda (Dirut Pertamina). Saya teks MBS panjang lebar, saya jelaskan,” ujarnya.
10. Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Muhammad Hasya Atallah Saputra yang tewas karena diduga ditabrak oleh pensiunan polisi di Jagakarsa, Jakarta Selatan, justru ditetapkan sebagai tersangka. Tim Advokasi keluarga Hasya, Indira Rezkisari, mengonfirmasi kabar tersebut. “Iya, saya anggota tim advokasi kasus ini mengonfirmasi almarhum Hasya ditetapkan sebagai tersangka,” kata Indira, Kamis (26/1) malam. Namun, Indira tak menjelaskan alasan Hasya ditetapkan sebagai tersangka. “Kalau soal ini kami tidak bisa jawab. Yang bisa jawab polisi ya,” ujar Indira. Kuasa hukum dan keluarga Hasya menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) perkara kecelakaan lalu lintas dengan nomor B/42/I/2023/LLJS tanggal 16 Januari 2023. Dalam SP2HP itu terlampir surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan nomor B/17/2023/LLJS tanggal 16 Januari 2023. “SP3 karena tim kuasa hukum mendapat informasi LP 585 dihentikan. Alasannya, Hasya yang ditetapkan sebagai tersangka sudah meninggal,” ujar Indira.
11. Kejagung lakukan perlawanan setelah dua terdakwa perkara dugaan investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya divonis bebas. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis lepas Ketua KSP Indosurya Henry Surya. Sementara, Direktur Keuangan KSP Indosurya Cipta June Indria, divonis bebas karena dianggap tidak bersalah atas dugaan penipuan terhadap para nasabah. Atas putusan tersebut, Kejagung menilai putusan ini sangat mencederai rasa keadilan para nasabah yang menjadi korban penipuan. Terlebih, korban penipuan KSP Indosurya tidaklah sedikit, yakni mencapai 23.000 nasabah dengan total kerugian sebesar Rp 106 triliun. Kasus ini disebut menjadi kasus penipuan terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Atas hal itu, Kejagung akan mengambil langkah perlawanan dengan mengajukan kasasi.
12. Indonesia Police Watch (IPW) menyampaikan, internal Polri tidak menghendakimantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo mendapatkan vonis hukuman maksimal dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Hal ini disampaikan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam acara Satu Meja Kompas TV yang tayang, Rabu (25/1) kemarin. “Di dalam yang saya dengar, internal (Polri) tidak menghendaki Sambo itu juga mendapatkan hukuman maksimal,” ujar Sugeng. Sebab, menurut Sugeng, jika Sambo mendapat hukuman maksimal maka ia dapat membuka sumber daya informasi atau kebobrokan anggota Polri lainnya. Salah satunya, ia mencontohkan soal Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) Divisi Propam Polri terkait dugaan kasus suap tambang batu bara ilegal di Kaltim yang terkait anggota Polres Samarinda, Kaltim, Ismail Bolong. “Kalau misalnya terjadi dia mendapatkan hukuman maksimal dan merasa dia ‘ditinggalkan”, dia bisa kemudian kecewa, kemudian dia bisa membuka sumber daya informasi yang dia miliki,” ucapnya. Ia mencium ada hal yang mencurigakan terkait pernyataan Sambo soal LHP tersebut.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan belum mengetahui soal isu yang disampaikan Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa. Dedi mengatakan, isu seperti itu biasanya akan didalami oleh Itwasum atau Propam Polri. “Biasanya isu-isu seperti itu ada pengawas internal dalam hal ini Pak Irwasum, maupun dari Propam juga pasti akan menindaklanjuti,” ucap Dedi di Hotel Ambara, Jakarta, Kamis (26/1). Dedi mengatakan akan menanyakan soal klaim IPW tersebut ke Irwasum dan Propam. Nantinya, kata Dedi, apabila sudah ada informasi akan disampaikan. “Sampai hari ini kami belum dapat informasi itu,” ujarnya.
13. Dirjen Imigrasi, Kemenkumham Silmy Karim mengaku mengetahui data perlintasan sejumlah buron kasus korupsi. Pernyataan itu Silmy sampaikan saat dimintai tanggapan terkait sejumlah daftar pencarian orang (DPO) kasus korupsi yang berada di luar negeri. Sebagai informasi, sebelumnya KPK menyebut buron Paulus Tannos sempat terdeteksi di Thailand, Harun Masiku di luar negeri, sedangkan Ricky Ham Pagawak diduga kabur ke Papua Nugini. Meski demikian, ia enggan membeberkan sejumlah data mengenai buron yang dikantongi Imigrasi. “Datanya banyak bisa dicek, tapi saya tidak bisa berikan,” kata Silmy saat ditemui awak media di Hotel Westin, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/1). Silmy tidak menjawab saat ditanya apakah Imigrasi telah mencabut paspor Harun Masiku, Paulus Tannos, dan Ricky Ham Pagawak. Menurut Silmy, penegakan hukum merupakan tugas dan fungsi aparat terkait. Ditjen Imigrasi hanya memberikan sejumlah dukungan baik kepada KPK, Polri, dan lainnya. “Jadi yang mengenai hal itu (paspor diblokir atau belum) saya tidak bisa jawab,” ujar Silmy.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengingatkan kepada Dirjen Imigrasi yang baru, Silmy Karim, bahwa gajinya kecil. Yasonna mengakui, total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang didapatkan Imigrasi memang mencapai triliunan rupiah. Namun, tidak dengan gaji dirjennya. Pernyataan tersebut Yasonna sampaikan saat memberikan sambutan dalam Puncak Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-73 di Hotel Westin, Kuningan, Jaksel, Kamis (26/1). “Sekarang memimpin Dirjen Imigrasi, PNBP-nya memang triliun, tapi gajinya Pak Dirjen kecil,” kata Yasonna kepada Silmy dari atas panggung. Silmy, kata Yasonna, memiliki jejak sebagai pemimpin BUMN (Dirut PT Krakatau Steel) dengan nilai besar dan asetnya mencapai triliunan rupiah. Yasonna mengatakan, meski gajinya kecil jika dibanding jabatan sebelumnya, kedudukannya saat ini menjadi tempat pengabdian. “Jadi ini menjadi ladang pengabdian buat Saudara Dirjen Imigrasi yang baru,” ujarnya.
14. Ketua KPU Hasyim Asy’ari kembali diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni, Kamis (26/1). Melalui keterangan tertulis, kuasa hukum Hasnaeni sekaligus Sekjen Partai Republik Satu, Ihsan Primanegara, mengaku membawa sejumlah dokumen dan bukti percakapan serta foto dan video dalam aduan ini. “Laporan tersebut telah diterima DKPP dengan nomor 01-26/SET-02/I/2023,” kata Ihsan dalam keterangannya. Ini merupakan kali kedua kuasa hukum Hasnaeni melaporkan Hasyim atas tuduhan pelecehan seksual. Sebelumnya, Hasnaeni pernah mengadukan Hasyim ke DKPP lewat Farhat Abbas sebagai kuasa hukum, namun aduan ini dicabut Farhat pada 22 Desember 2022. Ihsan mengeklaim, pencabutan aduan itu sepihak tanpa persetujuan Hasnaeni. “Dengan ini kami mewakili pelapor untuk melaporkan kembali pengaduan pelanggaran etik penyelenggara pemilu,” ujarnya. Hasyim diadukan melanggar Pasal 2 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. “Ini untuk menjaga penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesional, jujur dan adil,” kata Ihsan.
Sebaliknya, Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni yang dijuluki Wanita Emas, diadukan ke Bareskrim Polri atas tuduhan menyebarkan hoaks dan berita bohong terkait isu pelecehan seksual yang melibatkan Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Hasnaeni diadukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD), Kamis (26/1). “Jadi, kami dengan tim, setelah melakukan analisis dan diskusi dengan tim, kami menduga ada beberapa hal yang timpang terhadap usaha-usaha yang dilakukan untuk menurunkan partisipasi masyarakat terhadap kepercayaannya kepada penyelenggara pemilu baik itu di KPU maupun di Bawaslu,” kata Ketua AMPD, Ghulam Dhofir, kepada wartawan. (HPS)
