HOT ISU PAGI INI, KADER NASDEM YAKIN PERTEMUAN SURYA PALOH – JOKOWI BAHAS PILPRES 2024

oleh
oleh

Presiden Jokowi dan Ketum Nasdem Surya Paloh (net)

Isu menarik pagi ini, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwato yakin pertemuan Ketua Umumnya, Surya Paloh dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta baru-baru ini membahas soal Pilpres 2024. Isu menarik lainnya, KPK memanggil Menag Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah ke Gedung Merah Putih KPK, Jumat (27/1). ICW khawatir perpanjangan masa jabatan kades jadi 9 tahun suburkan praktik oligarki pada pemerintahan desa. Utusan Tim Kecil Anies Baswedan persiapkan deklarasi Koalisi Perubahan. Menhan Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya membangun kekuatan militer di seluruh wilayah Indonesia. KPK menyebut Gubernur Papua Lukas Enembe menolak periksa kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, maunya berobat ke Singapura. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Usai bertemu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di London, dua hari lalu, Kamis (26/1), Ketum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta. “Saya yakin (pilpres) dibahas begitu loh. Itu interpretasi saya,” ujar Sugeng di Pendopo Anies, Lebak Bulus, Jaksel, Jumat (27/1). “Karena memang menyangkut banyak hal dibahas. Waktu cukup lama, satu jam lebih, pertemuan antara Pak Surya, dan Pak Jokowi,” ujarnya. Namun, ia mengaku belum banyak mengulik isi pertemuan tersebut. Ia menceritakan, Surya hanya menuturkan bahwa pertemuan itu bagian dari membangun kebersamaan. Apalagi, Surya dan Jokowi sudah tak berkomunikasi dalam beberapa bulan terakhir. “Bagai kakak-adik yang kurang lebih selama tiga bulan tidak berkomunikasi. Lantas bertemu dengan sangat baik,” kata dia.

Sugeng mengatakan, pertemuan kedua tokoh tersebut cukup lama, lebih dari 1 jam. “Saya mendengar pertemuannya satu jam lebih. Intinya itu intens sekali, tidak sekadar bertemu secara formal,” ujarnya. Namun, ia mengaku belum mengetahui apa saja yang diperbincangkan kedua tokoh tersebut. Di sisi lain, Sugeng menuturkan, pertemuan itu menunjukkan, hubungan Jokowi dan Surya Paloh baik-baik saja. “Pak Surya enggak ada masalah, kan secara politik jelas kan, bahkan saya bilang, saya mewakili sikap Nasdem bahwa kita berkoalisi sampai 2024,” kata Sugeng. Ia menolak pertemuan Jokowi dan Surya Paloh dikaitkan dengan kunjungan elit Nasdem ke kantor Sekber Gerindra-PKB. “Itu interpretasi saja karena prinsip kami partai politik kan harus terbuka, menjalin hubungan secara equal dengan siapa pun,” katanya.

Koordinator Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra tak khawatir pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi bakal menghambat pembentukan Koalisi Perubahan. Ia optimistis Nasdem tetap memegang komitmen pembentukan koalisi itu bersama Demokrat, dan PKS. Ketiga parpol, punya visi dan misi yang sama untuk membawa perubahan dan perbaikan. “Demokrat sampai dengan saat ini tetap teguh, dan konsisten dengan tujuan perjuangan ini bersama teman-teman di Koalisi Perubahan,” ujar Herzaky, Jumat (27/1). “Kami meyakini begitu pula dengan teman-teman Nasdem dan Pak Surya Paloh,” tambahnya. Ia Kembali menegaskan,  pertemuan Surya-Jokowi tak perlu dikhawatirkan. Karena Nasdem bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

 

2. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menduga, dalam pertemuannya dengan Ketum Nasdem Surya Paloh, mungkin Presiden Jokowi menginformasikan terlebih dulu kepada Surya Paloh sebelum mengambil keputusan penting, termasuk ketika hendak melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. “Bagi Pak Jokowi, sebelum mengambil keputusan penting, itu kan melakukan dialog pemberitahuan, misal akan ada reshuffle, Pak Jokowi melakukan pemberitahuan,” kata Hasto ditemui di Kantor DPC PDIP Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1).

Kendati demikian, Hasto tidak menilai bahwa pertemuan tersebut mengisyaratkan akan adanya reshuffle. Ia menegaskan, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, Hasto menilai, pertemuan kedua tokoh politik itu seperti pertemuan Jokowi dengan ketua umum parpol lainnya. “Pak Jokowi selalu membuka pintu Istana untuk dialog demi kepentingan bangsa dan negara,” katanya. Hasto berharap pertemuan itu tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu demi kepentingan politik sesaat. Ia menyarankan Jokowi segera bertindak tegas apabila ada kepentingan politik di balik pertemuan tersebut.

 

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung kinerja Mentan Syahrul Yasin Limpo yang disebut salah kirim data terkait kebijakan impor beras ke Presiden Jokowi. “Ini politik dalam sisi gelap tadi, berikan data yang salah itu sisi gelap politik. Lalu ada yang manfaatkan untuk impor,” kata Hasto menjawab pertanyaan peserta Ngobras atau Ngobrol Bareng di Kantor DPC Kota Bandung, Jumat (27/1). Dalam acara itu Hasto ditanya oleh seorang pemuda tentang politik. Pemuda itu bertanya apakah politik begitu kotor sehingga banyak generasi muda enggan terjun ke politik. Hasto menjawab dengan mencontohkan kinerja Mentan soal kebijakan impor beras itu.

Hasto menyatakan, PDI-P terpaksa menyetujui kebijakan impor itu karena melihat data awal dari Mentan. Namun, rupanya data yang diberikan Mentan kepada Presiden tidak benar. “Menterinya mengambil data berbeda, bulan Agustus laporan ke presiden, kita mengekspor dua juta ton, ternyata bulan Desember kita malah impor 1,2 juta ton. Lah, ini bagaimana menterinya memberikan data ke presiden salah, padahal presiden sudah terlanjur berpidato di MPR, di dalam forum kenegaraan bahwa kita swasembada beras karena dikasih data yang salah,” ujar Hasto. Ia khawatir kebijakan impor beras ini berbanding terbalik dengan pidato presiden soal swasembada beras.

 

3. KPK memanggil Menag Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah ke Gedung Merah Putih KPK, Jumat (27/1). Plt Jubir KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, pemanggilan itu terkait evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2022 dan perbaikan penetapan biaya ibadah haji 2023. “Rapat evaluasi ini merupakan pelaksanaan kewenangan KPK untuk melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara,” ujar Ipi Kuding.

 

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, saat ini nilai manfaat yang disimpan di BPKH hanya sekitar Rp 15 triliun. “Sekarang hanya Rp 15 triliun kurang lebih nilai manfaat yang ada di BPKH,” kata Pahala dalam konferensi pers di KPK, Jumat (27/1). Sementara nilai manfaat semakin menipis, karena hingga saat ini belum ada ketentuan setingkat undang-undang yang mengatur besaran dana yang harus dikucurkan BPKH pada setiap penyelenggaraan ibadah haji.

Sebagai informasi, nilai manfaat menjadi semacam ‘subsidi’ yang digelontorkan BPKH sehingga membuat tanggungan biaya haji oleh jemaah lebih murah. Nilai manfaat diambil dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana haji. Hal itu dilakukan dengan menempatkan dan atau investasi dana haji. Pahala lantas menjelaskan contoh kasus yang bisa menggambarkan nilai manfaat di BPKH bisa segera habis jika sistem pembiayaan haji saat ini tidak dibenahi. Pada tahun 2022, terbit Keppres yang menyatakan besaran beban biaya haji bagi jemaah dari embarkasi Aceh hingga Makassar rata-rata Rp 39,8 juta per orang.

 

4. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menolak usulan kenaikan biaya haji menjadi sebesar Rp69 juta. “Usulan Kemenag untuk menaikkan porsi pembiayaan yang ditanggung jamaah haji dalam besaran lebih dari 73 persen dibandingkan biaya tahun lalu sangatlah tak bijaksana dan menyalahi prinsip tata kelola penyelenggaraan haji sebagaimana yang diamanatkan undang-undang,” kata Fadli, Jumat (27/1). Fadli merujuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Aturan itu, kata dia, menyebutkan urusan haji bukan semata-mata soal ekonomi, tapi menyangkut hak warga negara dalam beribadah.

Menurutnya, negara seharusnya hadir memberikan perlindungan dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin beribadah haji. “Mengubah komposisi biaya yang harus ditanggung jamaah dalam porsi yang drastis sangatlah tak bisa dibenarkan,” ujarnya. Fadli menyebut pemerintah Arab Saudi justru telah menurunkan harga akomodasi haji sekitar 30 persen lebih murah dibanding tahun lalu. Menurutnya, ada persoalan bila pemerintah justru masih menaikkan biaya haji tahun ini seiring penurunan biaya tersebut. “Di tengah semua penurunan tersebut, jelas ada masalah tata kelola yang serius jika pemerintah justru menaikkan porsi biaya yang harus dibayarkan oleh jamaah haji Indonesia. Bahkan jika besaran kenaikannya lebih dari 73 persen,” katanya.

 

5. Ibunda mahasiswa Universitas Indonesia (UI) berinisial HAS, Dwi Syafiera Putri kecewa berat almarhum anaknya yang merupakan korban tewas tabrakan malah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu, pihak keluarga memastikan akan melakukan upaya hukum terkait kecelakaan yang merenggut nyawa HAS. “Kecewa, udah pasti. Marah, mau marah sama siapa? Kami cuma ingin prosesnya berjalan transparan. Jikalau proses itu harus dimulai dari awal lagi, kami siap. Asal transparan dan semuanya terlihat jelas. Jadi kami tahu siapa sih sebenarnya tersangka itu,” ujar perempuan yang karib disapa Ira itu di Sekretariat Ikatan Alumni UI, Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (27/1). Ira menyebut pihaknya menginginkan perkara yang merenggut nyawa anak sulungnya ini sampai ke tahap pengadilan. “Kalau harus dibuktikan di pengadilan, ayo kita maju di pengadilan. Apapun keputusannya di pengadilan,” katanya.

 

6. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana khawatir wacana perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun akan menyuburkan praktik oligarki pada pemerintahan desa. “Akomodasi atas usulan tersebut akan menyuburkan oligarki di desa dan politisasi desa,” kata Kurnia Ramadhana, Jumat (27/1). Ia juga memperingatkan jika wacana itu disetujui maka akan muncul fenomena dinasti politik dalam setiap pemilihan kepala desa. “Akibatnya, potensi sebuah desa dipimpin oleh kelompok yang sama selama puluhan tahun semakin terbuka lebar,” ujar Kurnia. Ia menilai, wacana perpanjangan masa jabatan kades tidak sejalan dengan semangat Reformasi 1998 dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pembatasan terhadap kekuasaan eksekutif.

Menurut Kurnia, wacana itu patut ditolak karena sangat berbau politis dan tidak ada hubungannya dengan kebutuhan masyarakat desa. “Usulan tersebut sama sekali tidak relevan dengan urgensi kebutuhan pembenahan desa,” katanya. Kurnia mengatakan, pemerintahan desa masih dilingkupi sejumlah masalah. Mulai dari tata kelola keuangan yang masih eksklusif dari partisipasi bermakna masyarakat hingga korupsi dana desa. Akibatnya, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa belum optimal. “Oleh karena itu, pengambil kebijakan, baik itu eksekutif maupun legislatif, seharusnya fokus urun rembuk membenahi regulasi dan sistem yang efektif meningkatkan kemajuan pembangunan desa, termasuk didalamnya mereduksi potensi korupsi. Bukan menyambut usulan yang justru akan memperburuk masalah di desa. Atas dasar itu, ICW mendesak pembentuk UU secara tegas menolak usulan ganjil ini,’’ pintanya.

Menurut ICW, persoalan korupsi pada pemerintahan desa lebih mendesak dicarikan jalan keluar yang tepat sasaran ketimbang wacana perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun. Kurnia mengatakan, korupsi pada level desa menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak ditindak atas kasus korupsi oleh aparat penegak hukum sejak 2015 hingga 2021. Tren penindakan korupsi yang diinventarisir ICW setiap tahun menunjukkan fenomena mengkhawatirkan terkait dengan korupsi dana desa. “Sepanjang tujuh tahun tersebut, terdapat 592 kasus korupsi di desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 433,8 miliar,” kata Kurnia.

 

7. Utusan Tim Kecil Anies Baswedan, Sudirman Said mengatakan pertemuan yang telah dilaksanakan bersama wakil dari NasDem, Demokrat, dan PKS pada Jumat (27/1) untuk mempersiapkan deklarasi Koalisi Perubahan. “Jadi, salah satu keputusan hari ini adalah teman-teman yang selama ini berkumpul dan disebut tim kecil tadi bersepakat untuk bersiap-siap secara paralel menyiapkan deklarasi bersama,” ujar Sudirman Said di pendopo rumah Anies, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (27/1). Menurutnya, seluruh tahapan dan persiapan deklarasi berjalan dengan baik. Saat ini, kata Sudirman, tim kecil sedang menunggu PKS sebagai upaya untuk menghormati masing-masing internal parpol. “Kami berdelapan ini akan menyiapkan diri untuk bersiap-siap melakukan deklarasi bersama pada waktunya,” tuturnya.

Capres Nasdem Anies Baswedan menggelar pertemuan dengan tim kecil bakal Koalisi Perubahan di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (27/1). Anies menyatakan hubungan antara Partai Demokrat, NasDem dan PKS sejauh ini dalam keadaan baik-baik saja dalam persiapan membentuk koalisi menghadapi Pilpres 2024. “Guyub. Suasananya solid. Suasana untuk bergerak bersama,” kata Anies usai berkumpul bersama tim kecil dari Partai Demokrat, NasDem dan PKS di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (27/1). Anies menjelaskan, pertemuan dirinya dengan tim kecil itu sudah agenda rutin. Dia memastikan hubungan antara ketiga partai kian solid. “Ini adalah obrolan rutin yang sebenarnya berlangsung terus menerus selama ini. Banyak hal yang dibicarakan,” kata dia.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan hubungan dan komunikasi dengan NasDem dan PKS membentuk Koalisi Perubahan tetap solid  meskipun Partai Nasdem diisukan akan hengkang dan bergabung ke koalisi PKB-Gerindra. Isu tersebut mucul usai sejumlah elite NasDem berkunjung ke kantor Sekber Gerindra-PKB baru-baru ini. “Tidak ada [wacana] itu, kita solid kok,” tegas Herzaky, Jumat (27/1).

 

8. Menhan Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya membangun kekuatan militer di seluruh wilayah Indonesia, seperti Kodam ada di tiap provinsi, tiap kabupaten harus ada satuan kodim dan tiap kecamatan memiliki satu koramil. “Sebagai Menhan, saya berencana membangun kekuatan, kami merancang Kodam harus diperkuat. Saya sedang usulkan. Kodam itu nanti harus satu provinsi satu Kodam, berarti nanti ada 34 Kodam,” kata Prabowo saat memberikan pengarahan kepada 2.000 anggota Babinsa Kodam I Bukit Barisan di Medan, Sumut, Jumat (27/1). “Tiap kabupaten harus punya satu Kodim. Satu kecamatan satu Koramil. Tidak bisa satu kodim menguasai dua atau tiga kabupaten. Tiap kodim itu yang akan mengendalikan batalion nanti,” ujarnya.

 

9. KPK menyebut Gubernur Papua Lukas Enembe menolak periksa kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, maunya berobat ke Singapura. Sesuai jadwal, Lukas Enembe menjalani kontrol kesehatan di RSPAD, Kamis (26/1) kemarin, tapi menolak. “Ini sebenarnya kemarin (Kamis, 26/1) jadwal kontrol rutin kesehatan di RSPAD, tapi kemudian yang bersangkutan menolak untuk kontrol kesehatan di RSPAD,” kata Ali Fikri saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (27/1). Ali mengatakan, Lukas Enembe menolak dibawa ke RSPAD dengan alasan hanya mau menjalani pengobatan di Singapura. Namun demikian, KPK tidak memenuhi keinginan Lukas Enembe tersebut. Sebab, fasilitas layanan kesehatan di dalam negeri dinilai masih cukup untuk merawat penyakit Lukas Enembe.

 

10. Jaksa penuntut umum (JPU) memastikan terdakwa Ferdy Sambo ikut menembak eks ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas Sambo, Duren Tiga, Jakarta Selatan. Hal tersebut disampaikan jaksa dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J di PN Jaksel, Jumat (27/1). Awalnya, jaksa menyoroti tim kuasa hukum Sambo yang menyebut Sambo tidak ikut menembak Brigadir J. Pihak Sambo ngotot yang menembak Brigadir J hanyalah Bharada Richard Eliezer atau Bharada E. Jaksa menilai tim kuasa hukum Ferdy Sambo sangat tidak profesional. “Penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo benar-benar tidak profesional, tidak berpikir konstruktif. Logika berpikirnya terkalahkan, yang berusaha mengaburkan fakta hukum yang sudah terang benderang di hadapan persidangan,” ujar jaksa di ruang sidang.

JPU mengatakan tim kuasa hukum terdakwa Ferdy Sambo ingin melimpahkan seluruh perbuatan pembunuhan berencana Brigadir J ke Bharada Richard Eliezer. “Penasihat hukum berusaha melindungi terdakwa Ferdy Sambo dan seolah-olah melimpahkan perbuatan pembunuhan berencana tersebut kepada saksi Richard Eliezer,” kata jaksa. Salah satu contoh, kuasa hukum Sambo meminta agar keterangan Bharada E yang mengaku disuruh ‘menembak’ oleh Sambo diabaikan saja. Kuasa hukum Sambo menyebut perintah kliennya itu adalah ‘hajar, Chad’ bukan ‘woi kau tembak, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak’. Maka dari itu, jaksa menilai pihak Sambo terus berusaha untuk mengaburkan fakta hukum di persidangan. “Penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo benar-benar tidak profesional dan berusaha mengaburkan fakta hukum yang sudah terbuka secara terang benderang di hadapan persidangan,” tuturnya.

JPU menilai, terdakwa Kuat Ma’ruf tak punya motif pribadi untuk merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Namun, karena loyalitasnya tinggi, asisten rumah tangga Ferdy Sambo itu akhirnya mengikuti rencana majikannya menghabisi nyawa Yosua. Penilaian itu disampaikan jaksa dalam sidang replik dengan terdakwa Kuat Ma’ruf yang digelar di PN Jaksel, Jumat (27/1). “Memang terdakwa tidak memiliki motivasi pribadi terhadap terampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang direncanakan terlebih dahulu dan hanya mengikuti kehendak jahat pelaku lain,” kata jaksa. Berdasarkan fakta persidangan, kata jaksa, terungkap bahwa Kuat Ma’ruf memiliki karakter yang loyal dengan tingkat kepatuhan tinggi dan Kuat merupakan pribadi yang tidak mau berkhianat.

 

11. Polisi menangkap mantan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar karena diduga terlibat aksi perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso. Kapolda Jatim Irjen Toni Harmanto memastikan, Samanhudi sudah ditangkap dan ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut berdasarkan bukti dan fakta yang ada. “Sudah ditetapkan tersangka dan saat ini sedang diperiksa di Polda Jatim,” katanya kepada wartawan, Jumat (27/1). Samanhudi, kata dia, ditangkap di sebuah pusat olahraga di Blitar. “Ditangkap tadi siang pukul 11.00 WIB di sebuah tempat olahraga,” jelas dia. Sebelumnya, dalam kasus perampokan tersebut, polisi sudah menangkap tiga pelaku pada pertengahan Januari 2023. (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id