HOT ISU PAGI INI, AGUNG : PARTAI GOLKAR TINGGAL CARI CAWAPRES PENDAMPING AIRLANGGA

oleh
oleh

Politisi Golkar Agung Laksono (net)

Isu menarik pagi ini, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menegaskan, Golkar tinggal mencari cawapres pendamping Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang akan maju capres pada Pilpres 2024. Isu menarik lainnya, Presiden Jokowi hanya berkomentar singkat soal isu perombakan kabinet pada Rabu Pon, tanggal 1 Pebruari 2023. Penetapan mahasiswa UI, Harsya Attalah Syaputra sebagai tersangka kasus kecelakaan yang menewaskan diri panen kecaman. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto menuding keputusan itu tidak adil dan tidak wajar. Presiden Jokowi mengatakan tidak ikut campur keputusan putra bungsunya Kaesang Pangarep yang tertarik terjun ke dunia politik, di sisi lain Kaesang Pangarep masih bungkam saat ditanya soal langkah politiknya ke depan. Jaksa senior Djasman Mangandar Pandjaitan menilai tuntutan jaksa penuntut umum terhadap lima terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J melempem. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menegaskan, Golkar tinggal mencari cawapres pendamping Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang akan maju capres pada Pilpres 2024. Walau demikian, Golkar harus berbicara dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dalam mencari cawapres pendamping Airlangga. Seperti diketahui, KIB merupakan koalisi Partai Golkar, PAN, dan PPP. “Betul sudah bulat (dorong Airlangga capres). Nanti dengan siapa pasangannya kan tentu harus bicara dengan KIB,” ujar Agung saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (29/1). Agung menjelaskan, Airlangga saat ini sedang menyiapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai kriteria capres-cawapres pilihan KIB.

Untuk capres, Golkar sudah sepakat akan mengusung kader terbaik mereka, yakni Airlangga. “Partai sudah memutuskan bahwa ada yang diusung dari kadernya sendiri, yang terbaik. Tapi tentu tidak bisa sendiri, harus dengan bentuk pasangan, dalam hal ini perlu koalisi. Kami sudah memiliki KIB,” tutur Agung Laksono. Ia meminta semua pihak memberi waktu kepada Airlangga terkait pencapresan 2024. Agung yakin Airlangga sudah tahu persis langkah-langkah yang harus dilakukan, termasuk ke mana harus berkonsultasi dan berkomunikasi. “Beliau tetap melakukan komunikasi yang intens sambil menyerap aspirasi masyarakat,” imbuh Agung.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono yakin Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sebentar lagi akan mendeklarasikan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024. Pasalnya, partai-partai lain seperti PKB hingga Nasdem menyatakan akan mendeklarasikan capres-cawapres koalisi mereka masing-masing sebelum bulan puasa tahun ini. “Oh tentu ada pada waktunya, yang tidak terlalu lama. Saya percaya dalam tahun ini akan ada keputusan, karena memang tahun ini harus ada pendaftaran,” ujar Agung Laksono. Ia kemudian menekankan, internal Partai Golkar sudah sepakat untuk mendorong Airlangga Hartarto menjadi Capres dari KIB. Kini, mereka sedang mencari pasangan yang paling tepat untuk mendampingi Airlangga.

“Betul, sudah bulat (dukung Airlangga). Nanti dengan siapa pasangannya, kan tentu harus bicara dengan KIB,” katanya lagi. Agung mengatakan, Airlangga sendiri sedang menyiapkan langkah-langkah yang tepat demi tercapainya harapan bersama dalam pilihan capres-cawapres. Agung mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sedang mempersiapkan deklarasi capres-cawapres pilihan KIB. Agung Laksono mengungkapkan, Airlangga akan melakukan langkah-langkah yang tepat demi tercapainya harapan bersama KIB. “Beliau sedang mempersiapkan dan melakukan langkah-langkah yang tepat dalam menuju apa yang menjadi harapan kami bersama, yaitu tercapainya sepasang capres-cawapres,” ujar Agung lagi.

 

2. Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengklaim, Menteri BUMN Erick Thohir menjadi kandidat terkuat cawapres yang didukung partainya. Ia mengungkapkan hal ini selepas membuka Silaturahmi Akbar Mathlaul Anwar di Gedung MPR, Minggu (29/1), di mana Erick turut hadir dan memberi sambutan dalam acara yang dihadiri Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan beberapa kader lain. “Kalau Bang Zul (Zulkifli Hasan) tentu semua mendukung ya sebagai capres. Tapi di luar ketua umum, untuk posisi cawapres, saya kira Bang Erick Thohir terkuat sekarang di internal partai,” kata Yandri kepada wartawan. Ia mengeklaim hubungan partainya dengan Erick sudah ibarat dua sisi mata uang. “Tidak aneh kalau misalkan Bang Erick Thohir dan PAN itu seperti dua sisi mata uang, kira-kira begitu,” ujar Yandri. “Menurut saya, Bang Erick dengan PAN itu tidak ada jarak ya. Sudah luar dalam sangat nyambung chemistry-nya,” katanya.

Sedangkan Ketum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas tak menampik peluang Menteri BUMN Erick Thohir bergabung ke PAN jelang Pemilu 2024. Nama Erick Thohir disebut-sebut sebagai salah satu capres dalam Rakernas  PAN bulan Agustus 2022 lalu. “Soal Pak Erick, saya kan sama Pak Erick terus,” kata Zulhas. Mendag tidak menepis anggapan bahwa Silaturahmi Akbar Mathlaul Anwar ini merupakan sinyal bergabungnya Erick Thohir ke partai yang dipimpinnya.

3. Presiden Jokowi hanya berkomentar singkat soal isu perombakan kabinet menjelang tanggal 1 Pebruari 2023 yang bertepatan dengan hari Rabu Pon yang kerap dikaitkan dengan reshuffle. Jokowi kembali meminta publik untuk menunggu. “Hmm, masa? Rabu Pon? Benar? Ya, nanti tunggu saja,” jawab Jokowi sembari tersenyum di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1).  Lebih lanjut saat ditanya soal pertemuannya dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Presiden Jokowi enggan mengungkap materi pertemuan tertutup itu. “(Pertemuan) biasa-biasa saja. Mau tahu saja (isi pertemuan),” kata Jokowi. Ia tak mau menjelaskan secara rinci isi pertemuan tersebut, termasuk ketika ditanya apakah pemanggilan itu berkaitan dengan isu reshuffle. Mantan Wali Kota Solo itu juga tidak menjawab tegas soal isu reshuffle pada 1 Februari 2023 lusa.

Seperti diketahui, sejak menjabat Presiden pada 2014 lalu, Jokowi kerap menjadikan hari Rabu Pon sebagai waktu untuk mengumumkan kebijakan reshuffle. Sebagai misal, Jokowi pertama kali melakukan reshuffle pada Rabu, 12 Agustus 2015. Setelah ditelisik dalam kalender Jawa, tanggal tersebut adalah hari Rabu Pon. Nah, tanggal 1 Pebruari 2023 nanti juga bertepatan dengan hari Rabu Pon sehingga isu akan ada reshuffle kabinet makin membuncah.

 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan perombakan kabinet atau reshuffle merupakan kewenangan Presiden Jokowi. “Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak bapak Presiden karena itu merupakan kewenangan bapak Presiden,” kata Hasto di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1). Soal tanggal 1 Februari yang bertepatan dengan hari Rabu Pon, Hasto meminta semua pihak menunggu keputusan presiden. Hasto mengatakan, partainya telah memberikan masukan nama-nama terkait hal tersebut. Namun, ia enggan membeberkan nama yang disetorkan partainya ke Jokowi. “Tentu saja sebagai partai, kami memberikan masukan, tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis, ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan,” ucapnya.

Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono beberapa kali bertemu dengan Presiden Jokowi di tengah isu kocok ulang (reshuffle) kabinet pada Rabu (1/2). Kabar Madiono dipanggil ke Istana dibeberkan oleh Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi yang akrab disapa Awiek. Namun, dia mengaku tak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan. “Beberapa kali Plt Ketum PPP diundang ke Istana. Soal apa yang dibicarakan, kami tak tahu persis,” ujar Awiek, (29/1).

 

4. Presiden Jokowi menyebut angka pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III tahun 2022 termasuk yang tertinggi di antara negara anggota G20. Menurut Jokowi, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,72 persen, dan inflasi di angka 5,51 persen. “Coba bandingkan dengan negara-negara besar G20. Seingat saya, kalau enggak nomor 1, ya nomor 2 kita di antara negara-negara besar,” ujar Jokowi dalam perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (29/1). Oleh karena itu, Jokowi meminta masyarakat untuk saling membantu satu sama lain. Jokowi mengungkapkan, semangat gotong royong antar warga selama menghadapi pandemi Covid-19 harus dilanjutkan. “Yang gede gandeng yang tengah, yang tengah gandeng yang kecil. Yang besar gandeng yang kecil, semuanya bermitra, kemitraan, bergandengan,” ujarnya.

Presiden menceritakan situasi awal penanganan Covid-19 di Tanah Air. Jokowi mengungkapkan, di masa awal pandemi Covid-19, mayoritas menteri Kabinet Indonesia Maju meminta untuk mengambil kebijakan lockdown. “Pada rapat kabinet hampir 80 persen menteri (mengatakan),’lockdown Pak’. Cek ke masyarakat juga mintanya sama,” ujar Jokowi. Namun, pemerintah tidak mau terburu-buru mengambil kebijakan lockdown saat itu. Jokowi meminta jajarannya untuk menghitung untung rugi dari kebijakan lockdown. Termasuk, memeriksa kekuatan finansial masyarakat. “Pada saat itu kita masih jernih, dan tenang, menghitung kekuatan rakyat di bawah seperti apa,” kata Jokowi. Menurutnya, jika kala itu pemerintah salah mengambil kebijakan maka berpotensi menyebabkan kerusuhan di tengah masyarakat. “Dikalkulasikan kekuatan sampai berapa hari atau berapa minggu. Kalau salah memutuskan, mungkin enggak ada dua minggu kita sudah rusuh saat itu,” ujarnya.

 

5. Penetapan mahasiswa UI M Harsya Attalah Syaputra sebagai tersangka kasus kecelakaan yang menewaskan diri panen kecaman. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto menilai, keputusan itu tidak adil dan tidak wajar. “Hukum tidak boleh berjarak dengan rasa keadilan. Penegakan hukum yang berjarak dengan rasa keadilan, maka akan mengoyak rasa keadilan publik. Itulah paling tidak pandangan sebagian masyarakat terkait dengan penetapan tersangka Mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Muhammad Hasya Attalah Syaputra (18) yang tewas ditabrak oleh purnawirawan polisi inisial ESBW,” kata Didik, Minggu (29/1).

Didik bisa memahami mengapa masyarakat resah dengan penetapan tersangka kepada mahasiswa UI tersebut. Dia mengatakan Hasya merupakan korban dalam kecelakaan tersebut.
“Saya bisa memahami kerisauan masyarakat tersebut, mengingat Almarhum adalah sebagai korban dan sekaligus ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana. Dalam logika dan common sense publik penetapan tersangka oleh penyidik tersebut bisa dianggap tidak adil dan tidak wajar jika tidak bisa dipertanggungjawabkan transparansi dan akuntabilitas pemeriksaan dan keputusannya,” ucapnya. “Jangan sampai ada anggapan penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya tersebut terkesan subyektif, kurang arif dan terburu-buru karena tidak memperhatikan kondisi psikologi keluarga korban,” lanjut dia.

 

Anggota Komisi III DPR Habiburokhman tidak habis pikir Polda Metro Jaya menetapkan mahasiswa Universitas Indonesia (UI), M Hasya Attalah Syaputra (18), sebagai tersangka kasus kecelakaan yang menewaskan dirinya. Habiburokhman meminta polisi mencabut status tersangka terhadap Hasya. “Kami juga mempertanyakan hal ini. Apa urgensinya penetapan tersangka terhadap almarhum Hasya,” kata Habiburokhman, Minggu (29/1). Menurut orang dekat  Prabowo Subianto ini, penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan rangkaian proses pidana yang arahnya adalah persidangan. Sedangkan penetapan tersangka terhadap Hasya tidak perlu. “Karena kasus disetop ya menurut saya penetapan tersangka terhadap Hasya tidak diperlukan,” ujar Habiburokhman. “Harusnya penyidik peka dan bijaksana dalam menjaga perasaan keluarga almarhum. Pasti sedih, si anak sudah meninggal tetapi dijadikan tersangka tanpa adanya hak dan kesempatan membela diri,” ujar Habiburokhman.

 

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti curiga Polda Metro Jaya berpihak kepada pensiunan Polri berinisial AKBP (Purn) ESBW yang menabrak mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Muhammad Hasya Atallah Saputra hingga tewas. Pasalnya, polisi malah menetapkan Hasya yang tewas tertabrak itu menjadi tersangka. “Hal ini memunculkan tanda tanya keluarga korban dan masyarakat. Apalagi orang yang menabrak adalah purnawirawan Polri, sehingga memunculkan dugaan keberpihakan,” ujar Poengky saat dimintai konfirmasi, Minggu (29/1). Poengky menjelaskan, kasus ini terus menjadi perhatian publik sejak awal hingga kasusnya dihentikan baru-baru ini. Dia mengatakan, Kompolnas akan mengklarifikasi Polda Metro Jaya perihal dugaan keberpihakan tersebut. “Kami ingin mendapatkan paparan yang detil tentang proses lidik, sidik, apakah sudah dilakukan secara profesional dan mandiri dengan didukung saksi-saksi, bukti-bukti, serta dilakukan secara scientific criminal investigation atau tidak,” tuturnya.

 

6. Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto mengaku sudah melakukan  klarifikasi penyidik Polda Metro Jaya yang menangani kasus kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Hasya Atallah Saputra. Menurut Benny, dari hasil klarifikasi disampaikan AKBP (Purn) Eko Setia BW yang menabrak Hasya sampai tewas tidak terbukti melakukan kelalaian. Benny mengatakan, hasil klarifikasi itu berdasarkan penyidikan yang didukung keterangan ahli. “Hasil klarifikasi Kompolnas bahwa penyidikan dengan didukung keterangan ahli menyimpulkan terharap Purnawirawan Polri tidak terbukti melakukan kelalaian,” kata Benny saat dimintai konfirmasi, Minggu (29/1). “Di sisi lain, korban mahasiswa UI memenuhi unsur kelalaian sehingga ditetapkan sebagai tersangka,” katanya lagi. Benny Mamoto mengatakan, dia sudah membaca hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hasil penyidikan tersebut, terdapat 12 orang yang diperiksa, termasuk ahli pidana. Selain itu, ada juga saksi di TKP tewasnya Hasya yang menjelaskan mengenai peristiwa kecelakaan tersebut.

BEM UI mengecam Polri atas penetapan tersangka terhadap Muhammad Hasya Atallah Saputra,   mahasiswa UI yang tewas usai ditabrak Eko Setia BW, pensiunan polisi dengan pangkat AKBP, di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Oktober 2022. “BEM UI dengan tegas mendesak aparat penegak hukum segera menyelesaikan kasus ini dengan terbuka dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang dalam keterangannya, Sabtu (28/1). Melki mengatakan, BEM UI menuntut Polri bersikap adil dalam menangani kasus kecelakaan yang dialami Hasya tanpa merekayasa penyelidikan maupun penyidikan. Pasalnya, penetapan tersangka kepada Hasya yang telah meninggal dunia itu menggambarkan bagaimana institusi polri kembali merobohkan sistem hukum yang ada melalui kewenangannya.

 

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso prihatin dengan nasib mahasiswa UI, Muhammad Hasya Atallah Saputra yang tewas karena ditabrak pensiunan polisi bernama AKBP (Purn) Eko Setia BW. Sugeng menyebut Hasya sebagai korban ganda atau double victim. Sebab, ia meninggal dalam kecelakaan itu tapi malah dijadikan tersangka oleh kepolisian. “Dia menjadi korban ganda (double victim). Setelah mati, dilabel tersangka pula, hanya untuk sekadar memberi rasa aman mantap pada purnawirawan Polri pangkat AKBP agar tidak dituntut,” ujar Sugeng saat dimintai konfirmasi, Minggu (29/1). Sugeng mengatakan, keluarga korban ataupun kuasa hukumnya punya hak untuk tahu kenapa polisi menjadikan Hasya sebagai double victim. Sugeng mendorong polisi agar membuka gelar perkara bersama keluarga korban dan kuasa hukum. “Polisi harus transparan untuk menegakkan Presisi. Jangan karena pelaku adalah polisi, korban sulit mendapat keadilan,” kata Sugeng.

 

7. Presiden Jokowi mengatakan tidak ikut campur keputusan putra bungsunya Kaesang Pangarep yang tertarik terjun ke dunia politik. Jokowi membebaskan anak-anaknya mengambil keputusan karena mereka punya hak. “(Kaesang) sudah ngomong ke saya, tapi saya selalu memberikan kebebasan pada mereka,” katanya di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1). Jokowi menegaskan dirinya tidak akan mempengaruhi arah pilihan politik putra bungsunya tersebut. Ia mengatakan, Kaesang sudah berkeluarga dan bisa memutuskan sendiri.

Di sisi lain, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep masih bungkam saat ditanya soal langkah politiknya ke depan. Padahal, sang kakak, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut Kaesang akan mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Saat ditanya soal partai politik (parpol) yang bakal dipilihnya, Kaesang tak menjawab. “Permisi, permisi. Mau makan malam dulu,” ujar Kaesang saat ditemui di acara Imlek Nasional di Taman Banteng, Jakarta, Minggu (29/1).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan, partainya akan menerima jika Kaesang Pangarep bergabung ke PDIP. Hasto mengatakan, di PDIP tak boleh ada satu keluarga inti berada dalam partai politik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Hasto menilai akan lebih baik bila Kaesang masuk ke PDIP lantaran ayah dan kakaknya adalah kader partai berlambang banteng itu. “Ya sekiranya Kaesang mau masuk ke PDIP, karena kami ini punya aturan bahwa dalam satu keluarga tidak bisa masuk dalam pilihan partai-partai yang berbeda,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, kemarin.

 

8. Jaksa senior Djasman Mangandar Pandjaitan menilai tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap lima terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J melempem. Djasman mengatakan jaksa yang bertugas di persidangan kurang memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Seperti diketahui, Ferdy Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup, Bharada Richard Eliezer atau Bharada E dituntut 12 tahun penjara, sementara Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf dituntut masing-masing 8 tahun penjara. “Melempem. Kuranglah, kurang. Jadi artinya kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ujar Djasman dalam program Rosi, seperti dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (29/1). Djasman menjelaskan, rasa ketidakadilan yang paling mencolok adalah perbedaan tuntutan yang didapat Putri dan Bharada E. Menurut dia, seharusnya Putri Candrawathi dituntut hukuman penjara tidak jauh-jauh dari masa hukuman Ferdy Sambo. “Pelaku utama yang disebut dalam Pasal 55 ayat 1 kedua, pembujuk. Karena terjadinya pidana ini adalah karena pemberitahuan dia (Putri) bahwa dia disebut diperkosa. Maka terbakarlah emosi daripada Ferdy Sambo,” tutur Djasman.

Jaksa senior Jasman Mangandar Pandjaitan menyindir jaksa penuntut umum (JPU) yang menahan tangis saat membacakan tuntutan hukuman 12 tahun penjara terhadap terdakwa Bharada Richard Eliezer atau Bharada E. Pria yang pernah menjabat Plt Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut mengatakan hal tersebut tidak biasa dilakukan oleh jaksa yang bertugas. “Enggak (biasa). Itu menunjukkan jaksa seperti ini, jaksa apa… Di percintaan yang seperti itu. Masa… Jaksa itu (harusnya) berintegritas, profesional, berani,” ujar Djasman dalam tayangan YouTube Kompas TV pada Minggu (29/1). Djasman mengatakan, kejadian jaksa menahan tangis dan bahkan dikuatkan oleh jaksa lainnya itu menjadi perbincangan. Dia heran apa yang ada di pikiran jaksa ketika menangis membaca tuntutan Bharada E di kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. “Susah saya mengatakan itu (yang bisa membuat jaksa menangis). Karena saya jarang nangis, saya orangnya keras. Jadi saya sulit membayangkan, ada apa di benak jaksa ini? Kok sampai dia mau menitikkan air mata,” tuturnya.

 

9. Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menduga, pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga membahas rencana pencapresan Anies Baswedan. Boleh jadi, lewat pertemuan tersebut Paloh meminta Jokowi merestui Partai Nasdem untuk mengusung Anies pada Pilpres 2024. “Dalam konteks ini, restu presiden tentunya dibutuhkan, setidaknya agar presiden bersedia menjadi orang tua yang adil bagi semua anak bangsa yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024,” kata Umam, kemarin. Umam yakin, jika Paloh mampu menyampaikan keinginannya untuk mengusung Anies dengan baik, Jokowi bakal menyambut baik pula. Lebih-lebih jika Paloh bisa meyakinkan kepala negara agar bersikap adil dengan berdiri sama tinggi di antara para capres yang kelak berlaga pada Pemilu 2024 “Sehingga Presiden Jokowi berkenan menjadi negarawan sekaligus ‘orang tua’ yang siap mengayomi semua anak-anak bangsa untuk berkompetisi secara adil dan terbuka,” ujar Umam.

 

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin mengatakan, ada potensi Nasdem meninggalkan Anies Baswedan usai pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi, Kamis (26/1) lalu. Sebab, pada hari yang sama, sejumlah elite Nasdem juga melakukan pertemuan dengan elite Gerindra dan PKB di Sekretariat Bersama (Sekber). “Khawatir Nasdem ini balik badan, balik arah suatu saat nanti akan tinggalkan Anies,” kata Ujang saat dikonfirmasi, kemarin. Ia menjelaskan, selama ini terlihat ketidaksukaan Presiden Jokowi setelah Nasdem mendeklarasikan dukungan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden (capres). “Di situlah titik pangkal masalahnya. Nah Nasdem tahu dan paham itu,” ujarnya. Ia berpandangan, kalau Nasdem masih ngotot mendukung Anies, maka pertemuan dan komunikasi antara Surya Paloh dengan Jokowi tak akan terjadi.

 

10. Wakil Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan, deklarasi Koalisi Perubahan ditargetkan sebelum bulan puasa. “Kita berharap sebelum memasuki bulan ramadhan ini sudah kelar semua. Kita berharap begitu, itu harapan kami, dan kami optimis untuk itu,” ujar Taslim ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Minggu (29/1). Ia berharap PKS segera memutuskan pengusungan Anies Baswedan sebagai capres. Pasalnya, Nasdem dan Partai Demokrat telah resmi memberikan dukungan tersebut. “Kita harapkan dalam waktu yang segera PKS melakukan hal yang sama supaya kita segera deklarasi,” tuturnya. Taslim mengungkapkan, kemungkinan Nasdem, Demokrat, dan PKS bakal mendeklarasikan Koalisi Perubahan bersama. “Kalau dengar omongan mereka (tim kecil penjajakan Koalisi Perubahan) mereka di luar, kelihatannya mau (deklarasi) sekaligus. Oke, kita tunggu,” imbuhnya.

 

Jubir PKS, Muhammad Kholid mengatakan deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal capres tinggal menunggu momentum. Kholid menegaskan, keputusan bacapres PKS ada di Majelis Syuro. Soal deklarasi masih menunggu arahan dari Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri. “Masalah deklarasi hanya masalah taktis timing dan momentum saja,” ujar Kholid, kemarin. Menurut Kholid, proses mekanisme deklarasi bacapres di internal PKS saat ini sedang berjalan. Ia menjelaskan, Majelis Syuro sudah memberikan mandat kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) yang merupakan Badan Pekerja Majelis Syuro. Secara umum, aspirasi Majelis Syuro PKS telah disampaikan. Kemudian, mandat soal keputusan kapan dan di mana deklarasi bacapres diberikan kepada Ketua Majelis Syuro PKS.

 

11. Menpan-RB Abdullah Azwar Anas memaparkan terdapat kelemahan dalam pengelolaan anggaran penanganan kemiskinan yang disebut mencapai Rp 500 triliun di tangan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (KLPD). Menurut Azwar, kelemahan pengelolaan anggaran penanganan kemiskinan itu karena digunakan untuk sosialisasi. “Sebagian KLPD ini masih sibuk sosialisasi, mestinya langsung turun ke lapangan,” kata Azwar, Sabtu (28/1). Menurut Azwar, anggaran penanganan kemiskinan sebesar itu tersebar di 17 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Supaya penanganan kemiskinan di Indonesia lebih optimal, kata Azwar, Presiden Jokowi meminta supaya birokrasi bekerja sama. Buat memastikan tujuan program itu tercapai, kata Azwar, Kemenpan-RB bertugas untuk mengawasi tata kelola anggaran dari kementerian/lembaga untuk menciptakan program yang lebih berdampak terhadap penanganan kemiskinan. “Kita intervensi dari depan, mulai perencanaannya bersama-sama dengan kementerian lain, sehingga target pencapaian stunting dan kemiskinan lebih terukur,” ujar Azwar. (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id