Surya Paloh dan Airlangga Hartarto (net)
Isu menarik pagi ini, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mulai GR alias gede rasa’. Ia melontarkan pernyataan nylekit yang melukai hati PKS dan Demokrat, calon partnernya dalam Koalisi Perubahan yang akan mereka dirikan. Paloh menyatakan lebih memilih ketemu Golkar daripada ketemu Ketum Demokrat dan Presiden PKS. Isu menarik lainnya, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, manuver Surya Paloh bertandang ke Partai Golkar, sulit dilepaskan dari kehadirannya ke Istana bertemu Presiden Jokowi sebelumnya. DPP Partai Golkar membantah pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membahas wacana menduetkan Airlangga dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal tudingan yang menyebut dirinya komplain ke Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengenai deklarasi Anies Baswedan sebagai capres 2024. Capres Anies Baswedan menemui puluhan dalang wayang kulit di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah. Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk tidak lagi menganggap bahwa PT Freeport Indonesia masih milik Amerika. Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantoso menerima gaji sebesar Rp172,71 juta per bulan. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mulai GR alias gede rasa. Ia melontarkan pernyataan nylekit yang bisa melukai perasaan PKS dan Demokrat, calon partnernya dalam Koalisi Perubahan yang akan mereka bentuk. Usai bertemu Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakbar, Rabu Pon (1/2), tanpa aba-aba, Surya Paloh menyatakan, dirinya lebih memilih ketemu Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto ketimbang ketemu Ketum Demokrat AHY dan Presiden PKS Ahmad. Paloh mengungkapkan alasan kenapa lebih memilih Golkar ketimbang PKS dan Partai Demokrat. Menurut dia, Golkar adalah partai prioritas bagi partainya. Paloh menyebut ada suatu romantisme dan sejarah perjalanan kehidupan pribadinya dengan partai berlambang beringin itu. Selain itu, ia juga menyinggung 43 tahun perjalanan karier politiknya di Partai Golkar.
“Baiklah kenapa harus bertemu dengan Golkar? Ya, prioritas bagi NasDem. Ada satu romantisme, ada satu pegangan, sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini, jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini. Saya harus jujur menyatakan kepada saudara semuanya, 16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar, tambah 43 tahun cukup lama itu, lebih setengah abad rasanya. Baru kemudian ada NasDem kan. Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain. Enggak salah dibilang alumni Golkar, itu memang benar adanya. Jadi prioritas,” ujar Surya Paloh. Surya Paloh juga menyampaikan, kemungkinan NasDem bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). KIB merupakan koalisi yang dibentuk oleh Partai Golkar, PAN, dan PPP menghadapi Pilpres 2024. “Apakah akan mungkin bergabung dengan KIB? ya sama-sama mungkin. Mungkin KIB juga bergabung dengan NasDem kan. Jadi, kemungkinan itu masih terbuka,” kata Paloh.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak dilakukan atas perintah Presiden Jokowi. Ia menyatakan, pertemuan Nasdem dengan Golkar dilakukan atas inisiatifnya sendiri. “Secara lisan enggak ada (perintah Jokowi). Saya enggak tahu suasana kebatinan beliau,” ujar Surya di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (1/2). Surya mengklaim, dirinya, Jokowi, dan Airlangga mempunyai semangat yang sama untuk menjaga kondusivitas antarpartai politik (parpol) koalisi pemerintah. “Ya sejuk kita, begitu. Bagaimana kita memprioritaskan kepentingan publik yang merindukan pemerintahan yang kuat, tapi tetap menjaga empati, nurani, publik yang terjaga,” paparnya. Di sisi lain, ia tak ambil pusing soal wacana reshuffle yang bakal dilakukan presiden. Menurut dia, perombakan Kabinet Indonesia Maju merupakan wewenang penuh Jokowi. “Jadi kalau ada yang menyatakan reshuffle-lah, inilah, kita memang harus bisa pahami ini proses dalam pematangan dan kematangan berpolitik di negeri ini,” imbuhnya.
Ketum Partai Nasdem Surya Paloh sowan ke Ketum Golkar Airlangga Hartarto di markas Golkar, Slipi, Jakbar membahas koalisi jelang Pilpres 2024. Rombongan elite NasDem tiba di kantor DPP Partai Golkar, sekitar pukul 11.14 WIB. Surya Paloh didampingi Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate, Wakil Ketua DPR dari NasDem Rachmat Gobel. Rombongan Paloh disambut Airlangga dan beberapa pengurus DPP Partai Golkar lain seperti Sekjen Golkar Lodewijk Paulus, Waketum Golkar Hetifah Sjaifudin, Waketum Meutya Hafid, hingga Bendahara Umum Dito Ganinduto. Setiba di lokasi, mereka langsung memasuki gedung utama kantor Golkar dan lakukan pertemuan secara tertutup. Kepada awak media, Airlangga menyebut pertemuan itu membahas posisi kedua partai. Selain itu Airlangga Hartarto tak menampik pertemuan itu membahas soal koalisi kedua partai. “Pertama tentu terkait dengan posisi dari partai Golkar dan nasdem. Kedua silaturahmi kan berkelanjutan Partai NasDem tentu sebagian besar juga alumni partai Golkar. Koalisi nanti kita bahas,” kata Airlangga.
Paloh menceriterakan pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Kamis (26/2) lalu. Ketum Nasdem itu mengaku dirinya masih diterima baik oleh Presiden Jokowi. Paloh mengaku, pertemuan dengan Jokowi berlangsung selama 1 jam 20 menit. Menurut dia, jumlah waktu tersebut adalah waktu yang lama bagi seorang Presiden. Paloh mengaku, selama pertemuan, tidak ada perubahan sikap Presiden Jokowi terhadap dirinya. Dia mengaku dirinya masih diterima dengan baik oleh Jokowi dan tak ada perubahan, sikap Jokowi masih seperti dulu. “Saya tidak melihat ada perubahan, suasana penerimaan baik dalam apa saja yang saya pahami,” kata Paloh. Soal reshuffle kabinet, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan reshuffle atau kocok ulang kabinet merupakan hak sepenuhnya Presiden Jokowi. Dirinya tak akan mempermasalahkan kebijakan Jokowi. “Masalah reshuffle sederhana untuk saya ulangi, sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jadi kalau ada yang menyatakan reshuffle lah, ini lah, ya kita memang harus bisa pahami ini proses dalam pematangan dan kematangan dalam berpolitik,” kata Paloh di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Pusat, Rabu (1/2).
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku ingin sowan ke Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Paloh pun melempar kode agar Megawati bersedia meluangkan waktu. “Saya pikir keinginan untuk itu sih ada, tinggal atur aja. Kita kasih kode dulu, barangkali kapan Ibu Mega [Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP] ada waktu yang baik, mudah-mudahan suasana kebatinan baik, harapan penerimaan sama, jadi jelas ada dong,” kata Paloh usai berkunjung ke DPP Partai Golkar, di Jakarta, Rabu (1/2). Paloh menjelaskan masing-masing partai mempunyai kepentingan bersama demi kemajuan bangsa Indonesia. Ia menegaskan tujuan itu lah yang senantiasa menjadi poin dalam setiap pertemuan NasDem dengan partai lain. “Semuanya kita mempunyai kepentingan untuk membawa misi bagaimana membangun kesadaran masyarakat, kematangan mereka dalam menyerap informasi, mengolah informasi, dan menjaga common sense sekaligus menjaga stabilitas nasional untuk bersama-sama membangun kemajuan bangsa ini,” ujarnya.
2. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, manuver Surya Paloh dan jajaran Nasdem ke Partai Golkar, Rabu (1/2) sulit dilepaskan dari kehadiran Paloh ke Istana bertemu Presiden Jokowi sebelumnya. “Karena setelah itu manuver-manuver zig-zag mengemuka dan perlahan wacana reshuffle untuk sementara mengendur,” kata Agung dalam keterangan tertulis. Ia menilai, Nasdem dan Istana tetap ingin bersama dalam satu perahu politik demi menjaga stabilitas nasional sekaligus mengokohkan pondasi politik Presiden Jokowi setelah tak lagi menjabat. Ia menganggap hal ini wajar sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap PDI-P. Dengan begini, Anies Baswedan selaku bakal capres yang didukung Nasdem yang telah dicitrakan sebagai sosok perubahan masih dapat “dikendalikan” eksesnya bagi pemerintahan Jokowi. “Sehingga arahan Nasdem bersafari politik ke partai koalisi pemerintah saat ini untuk Pilpres 2024 dalam beberapa waktu terakhir menjadi logis. Ini demi menjaga keseimbangan politik agar Nasdem tak terlalu intensif dengan kubu oposan yang digalang oleh Demokrat-PKS,” kata Agung Baskoro.
Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai ada beberapa pesan yang ingin disampaikan Paloh saat menemui Airlangga. Pertama, mengirim pesan pada Presiden Jokowi bahwa Nasdem tak hanya bergantung pada Koalisi Perubahan yang tengah dijajaki bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Selain itu, Surya juga ingin menunjukkan bahwa Anies Baswedan bukan antitesa Jokowi. “Dengan merangkul Golkar, image Nasdem yang mendukung Anies sebagai antitesis Jokowi jadi terbantahkan,” sebut Ari, Kamis (2/2). Kedua, Nasdem ingin menyampaikan pada PKS dan Demokrat tentang kekuatan politiknya yang mumpuni. “Secara positioning politik, mengajak Golkar lebih nyaman daripada berkoalisi dengan PKS apalagi dengan Demokrat yang ‘banyak maunya’,” ucap Junaedi. Terakhir, Nasdem mungkin tengah berupaya menjajaki langkah untuk mencari pendamping Anies sebagai cawapres.
3. DPP Partai Golkar membantah pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membahas wacana menduetkan Airlangga dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Bantahan itu disampaikan Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (1/2). “Enggak ada. Saya tidak bisa katakan peluangnya seperti apa,” kata Lodewijk. Wakil Ketua DPR ini mengungkapkan, pihaknya hingga saat ini masih melakukan komunikasi intensif dengan mitra Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dalam hal ini PPP dan PAN terkait capres-cawapres yang akan diusung. “Kita masih berbicara di internal (Golkar) ya Pak Airlangga. Tapi namanya politik ya manuver itu ada aja, misal ada yang mendekati PPP, PAN ya itulah proses yang namanya pengen matching. Tapi kita Golkar tetap konsisten dengan calon (Presiden) yang diusung, yaitu Airlangga,” kata Lodewijk.
Koordinator Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan, pihaknya membuka kemungkinan untuk berkomunikasi dengan Partai Golkar ataupun partai lainnya demi memperkuat Koalisi Perubahan. “Kami ke depannya juga mungkin saja bersilaturahmi, dan berkunjung ke teman-teman Golkar, atau parpol-parpol lainnya,” tutur Herzaky, Rabu (1/2). Ia menganggap pertemuan antara Nasdem dan Golkar tak mengganggu soliditas bakal Koalisi Perubahan. Menurut dia, langkah Demokrat ke depan, yakni membangun komunikasi dengan parpol lain juga demi memperkuat koalisi tersebut. “Yang terpenting, kita memiliki cara pandang, dan komitmen yang sama, agar saling menguatkan, bukan saling melemahkan,” ujar dia.
Jubir PKS M Kholid merespons ucapan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang membuka peluang Nasdem bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) usai mengunjungi kantor DPP Golkar, Rabu (1/2). Menurut Kholid, justru peluang Golkar merapat ke Koalisi Perubahan lebih besar. “Kalau bicara peluang dan situasi yang berkembang saat ini, peluang Golkar bergabung ke koalisi perubahan lebih besar dibandingkan Nasdem bergabung ke KIB,” kata Kholid, Rabu (1/2). Kholid kemudian mengungkapkan alasan mengapa Golkar berpeluang gabung koalisi perubahan. Hal ini karena koalisi perubahan sudah memastikan tiket calon presiden (capres) kepada Anies Baswedan. “Anies sudah clear diusung oleh 3 partai, Nasdem, PKS dan Demokrat. Jadi, secara fondasi, koalisi perubahan lebih maju dan solid,” ujar Kholid. Kholid mengatakan, Koalisi Perubahan bahkan sudah jelas memiliki bakal capres 2024. Hal ini yang dinilai bakal menjadi pertimbangan Golkar bergabung ke koalisi perubahan. “Betul enggak?” tanya Kholid.
4. Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal tudingan yang menyebut dirinya komplain ke Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengenai deklarasi Anies Baswedan sebagai capres 2024.
Jokowi mengatakan keputusan mendeklarasikan seseorang sebagai capres merupakan urusan partai atau koalisi. Ia mengklaim tak mengurus masalah tersebut. “Itu urusannya partai, urusan koalisi, urusan kandidat capres, cawapres itu urusannya partai, atau gabungan partai. Apa urusannya presiden,” kata Jokowi di Jakarta Pusat, Selasa (31/1) malam. Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar sejumlah persoalan tak dikait-kaitkan dengan Istana. Ia mengklaim pemerintah punya pekerjaan yang banyak ketimbang urusan partai politik. “Jangan sering dihubung-dihubungkan dengan istana. Dikit-dikit dengan istana, istana pekerjaannya banyak,” katanya.
5. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons secara diplomatis terhadap gagasan dirinya menjadi cawapresnya Anies Baswedan pada Pilpres 2024. “Saya tidak bisa memutuskan, pertanyaan itu saya nggak bisa jawab sekarang, kecuali partai,” kata Ridwan Kamil saat berkunjung ke Pemkot Medan, Rabu (1/2). Dijelaskan, saat ini dirinya menjadi kader dari Partai Golkar. Kamil menegaskan dirinya hanya mengikuti apapun keputusan partai. “Saya tidak bisa menjawab, keputusan itu kewenangan dari Partai Golkar,” tambahnya
Menurutnya saat ini apapun yang disampaikannya harus sesuai dengan arahan Partai Golkar. Sedangkan untuk urusan Pilpres 2024, itu merupakan kewenangan dari Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. “Ngomongin politik, politik mah sederhana aja semua dijalanin ya. Apalagi saya sudah memutuskan gabung di partai. Karena itulah sikap, saya narasi saya sekarang harus terbangun searah dengan Partai Golkar. Untuk urusan pilpres sudah jelas Pak Airlangga,” urainya.
Tiga kelompok relawan mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Mereka membentuk Sekretariat Bersama Kuning Ijo Biru (Sekber KIB).”Kami tiga simpul relawan Go Anies, Forum Ka’bah Membangun, Anies Amanat Indonesia di seluruh Indonesia dengan ini menyatakan membentuk Sekretariat bersama dengan nama Kuning, Ijo, Biru (Sekber KIB),” ujar Ketua Umum Kornas Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab di Hotel Century Jakarta, Rabu (1/2). Sirajudin mengatakan KIB bentukan relawan pendukung Anies berbeda dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Partai Golkar, PPP, dan PAN. “Nah KIB ini memang kadang-kadang dikenali banyak orang sebagai Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi namanya saja yang sama tapi spiritnya berbeda,” ujarnya. Menurutnya, Sekber KIB bentukan relawan pendukung Anies ini merupakan gerakan akar rumput. Sedangkan Koalisi Indonesia Bersatu adalah gerakan kaum elite.
“Nah kalau bahasa lucu-lucunya itu, kalau KIB yang satu itu kan kabel, koalisi elite, jadi kalo KIB kita itu kibar, yaitu kuning ijo biru arus rakyat. Itulah yang menjadi semangat kita untuk mengadakan KIB ini,” katanya.
6. Bakal Capres Anies Baswedan menemui puluhan dalang wayang kulit di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah, Rabu (1/2). Usai pertemuan, para dalang wayang kulit yang tergabung dalam Komunitas Peduli Seni Budaya Nusantara (KPSBN) menyatakan dukungan terhadap Anies. Salah satu dalang asal Sragen yang menghadiri pertemuan itu, Ki Mudo Wibowo menyebut Anies sebagai sosok yang sangat peduli kesenian wayang kulit. “Jadi mau enggak mau, seperti saya dan teman-teman, nanti suatu saat kan ada pilihan-pilihan. Sebagai ucapan terima kasih kepada beliau kan seperti itu. Ada dukungan-dukungan dan sebagainya, itu pasti. Paling tidak 80 persen lah,” katanya. Selama ini, kata Wibowo, KPSBN sering mendanai pentas-pentas kesenian tradisional terutama wayang kulit. Dukungan dari organisasi binaan Anies itu sangat terasa selama Pandemi Covid-19 lalu.
7. Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk tidak lagi menganggap bahwa PT Freeport Indonesia masih milik Amerika. Jokowi menegaskan, sekarang ini mayoritas saham Freeport sudah menjadi milik Indonesia. “Freeport sudah mayoritas milik kita. Jangan terbayang-bayang lagi Freeport masih milik Amerika. Sudah mayoritas kita miliki,” katanya dalam Mandiri Investment Forum Rabu (1/2). Atas dasar itulah, Jokowi mengatakan akan memanfaatkan Freeport sepenuhnya untuk kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia. Salah satunya, untuk menggenjot program hilirisasi yang sedang dilaksanakan, salah satunya tembaga.
Jokowi mengatakan kini Freeport sedang membangun smelter untuk hilirisasi tembaga. Saat ini, pembangunan smelter sudah mencapai 50 persen. “Nanti sebentar mau saya umumkan, tembaga setop (ekspor) tahun ini karena saya cek kemaren smelternya Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50 persen jadi,” katanya. Ia meyakini hilirisasi, termasuk tembaga tersebut akan memberikan manfaat besar kepada ekonomi dan masyarakat Indonesia. Keyakinan itu didasari hilirisasi nikel yang mulai dijalankan pemerintah. Jokowi menyebut, sebelum hilirisasi dilakukan, Indonesia hanya dapat US$1,1 miliar atau Rp17 triliun dari ekspor nikel mentah.Tapi setelah nikel diolah di dalam negeri, nilai ekonominya melesat jadi US$20 miliar-US$30 miliar atau Rp450 triliun. “Jadi bayangkan dari Rp17 triliun lompat jadi Rp 450 triliun,” katanya.
Presiden Jokowi mengungkapkan, sekarang ini hampir semua negara luar berebut untuk investasi di Indonesia. Jokowi menyebut dua data yang membuat negara lain rebutan investasi di RI. Pertama, berdasarkan data investasi 2022, nilai investasinya mencapai Rp1.207 triliun, melebihi target Rp 1.200 triliun. Kedua, Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 53 persen. Angka tersebut muncul dari luar Pulau Jawa. Sementara itu, sisanya 47 persen dari Pulau Jawa. “Artinya, kita sudah tidak Jawa sentris lagi, tapi Indonesia sentris. Di Sulawesi baik, Maluku Utara baik, Sumatera tumbuh. Ini sangat-sangat baik karena hampir semua negara saat ini rebutan yang namanya investasi,” katanya dalam Mandiri Investment Forum 2023 di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (1/2).
8. Presiden Jokowi memberikan gaji Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantoso sebesar Rp172,71 juta per bulan. Besaran gaji tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara. Penghasilan Rp172,71 juta per bulan itu berasal dari 5 komponen. Yakni, gaji pokok Rp5,04 juta, tunjangan melekat (keluarga dan beras) Rp648.480 ribu, tunjangan jabatan Rp13,60 juta, dan tunjangan kinerja Rp153,4 juta.
Sementara gaji Wakil Kepala Badan Otorita IKN sebesar Rp155,18 juta, terdiri dari gaji pokok Rp4,89 juta, tunjangan melekat (Keluarga dan beras) Rp634.770, tunjangan jabatan Rp11,56 juta, tunjangan kinerja Rp138,07 juta. Selain penghasilan itu, Jokowi masih memberikan dana operasional yang cukup besar bagi baik kepala otoritas maupun wakilnya. Untuk kepala otoritas, besaran dana operasional yang diberikan mencapai Rp1p78 juta, sementara untuk wakil kepala otoritas sebesar Rp145 juta. “Fasilitas lainnya bagi Kepala Otorita lbu Kota Nusantara diberikan setingkat menteri dan fasilitas lainnya bagi Wakil Kepala Otorita lbu Kota Nusantara diberikan setingkat wakil menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Jokowi.
9. Pakar otonomi daerah (Otda) Djohermansyah Djohan menyentil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait usulan agar jabatan gubernur lebih baik dihapus. Djohan curiga Muhaimin Iskandar sebenarnya tidak paham dengan kewenangan gubernur. “Cak Imin mungkin belum paham atau enggak baca undang-undang (UU),” ujar Djohan saat dihubungi, Rabu (1/2). Djohan mengatakan, ketika sudah memasuki tahun politik, lebih baik untuk tidak membuat kebijakan yang aneh-aneh. Jika ingin membuat kebijakan yang berbau kontroversial seperti itu, ia menyarankan lebih baik diterapkan di masa pemerintahan yang akan datang. Walau begitu, Djohan mengingatkan bahwa jabatan gubernur sudah ada sejak dulu. Di mana, Indonesia yang memiliki daerah besar dan daerah kecil, perlu memiliki perwakilan di masing-masing daerah.
Fraksi PKB di DPR mengusulkan empat opsi pemilihan dan penunjukan gubernur menyusul usulan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin agar pemilihan gubernur secara langsung lewat pemilu dihapus. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB Yanuar Prihatin, pemilihan gubernur secara langsung menyebabkan pragmatisme politik di kalangan elite dan masyarakat. PKB menilai tugas dan wewenang gubernur terbatas. Sebab, sistem pemerintahan di daerah kini lebih banyak bertumpu ke kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. “Bila tugas dan kewenangannya terbatas, kenapa harus dipilih langsung? Kasihan calon-calon gubernur/wakil gubernur harus merogoh kocek yang besar untuk sebuah jabatan yang tidak otonom,” kata Yanuar, Rabu (1/2).
Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan Muchlis Hamdi menampung usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin agar jabatan gubernur di Indonesia dihapuskan. “Itu kita tampung, artinya itu untuk dikaji. Kan usulan mesti direspons,” kata Muchlis usai acara Rapim Lemhannas RI 2023 di Kantor Lemhannas, Jakarta, Rabu (1/2). Muchlis tak mempersoalkan usulan yang dilontarkan Cak Imin tersebut. Ia mengatakan bakal mengkaji usulan penghapusan jabatan gubernur dengan mengacu pada konstitusi yang berlaku. Ia mengatakan pembahasan soal usulan itu nantinya tak hanya bahas oleh Kemendagri semata, melainkan oleh banyak pihak. “Dalam negara demokrasi boleh aja usul. Tapi lihat regulasinya, itu kan diatur di konstitusi,” kata dia.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus menyatakan tak setuju dengan usul Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang mau menghapus jabatan gubernur dalam sistem pemerintahan. Menurut Guspardi, jabatan gubernur tidak hanya sebagai kepala daerah yang menjalankan otonomi di tingkat provinsi, tetapi juga sebagai wakil pemerintah pusat di masing-masing provinsi. Ia mengatakan tak ada provinsi di negara lain yang tidak memiliki sosok gubernur. “Ditambah lagi di negara luar, tidak ada provinsi yang tidak memiliki seorang gubernur. Jadi referensi Cak Imin itu dari mana?” kata Guspardi dalam keterangan tertulis, Rabu (1/2).
10. Ketua IM57+ Institute Mochamad Praswad Nugraha menilai penurunan skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 menjadi bukti Presiden Jokowi belum menepati janji kampanye untuk memperkuat upaya KPK memerangi rasuah. Mantan penyidik KPK ini menilai, sikap Jokowi yang tidak menepati janji dalam pemberantasan korupsi berdampak terhadap penurunan skor IPK terburuk Indonesia pasca reformasi. Padahal, kata Praswad, Presiden Jokowi pernah menyatakan akan menambah 1.000 orang penyidik KPK untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Namun, kenyataannya malah berbanding terbalik. “Alih-alih memperkuat, pelemahan terhadap sendi-sendi antikorupsi terus dilakukan, termasuk malah mengurangi jumlah pegawai KPK melalui pemecatan. Hasilnya, saat ini janji penguatan hanya sekedar menjadi basa-basi belaka,” kata Praswad dalam keterangan pers, Rabu (1/2). Menurut Praswad, alasan Presiden Jokowi melakukan revisi Undang-Undang KPK dengan dalih memperkuat pemberantasan korupsi tidak berdampak. Bahkan menurut dia pasca revisi beleid itu, ternyata upaya pemberantasan korupsi tidak membaik. “Dan hari ini faktanya pemberantasan korupsi kita melemah dan terpuruk pada titik terendah,” ucap Praswad.
Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menyebut Presiden Jokowi tidak memiliki kontribusi dalam pemberantasan korupsi sejak 2014 hingga sekarang. Zaenur mengatakan, pada masa awal menjabat sebagai presiden pada 2014 silam, skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia 34. Namun, pada 2022, skor IPK Indonesia merosot dan kembali berada di angka 34. “Skor 34 itu sama dengan situasi di tahun 2014. Artinya, Presiden Jokowi belum punya kontribusi dalam pemberantasan korupsi,” kata Zaenur. Sebagai informasi, IPK atau corruption perceptions index (CPI) mengukur persepsi korupsi di sektor publik. CPI dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) dengan mengurutkan 180 negara tingkat korupsi di dunia. Negara dengan skor 0 berarti sangat rawan korupsi sementara 100 bebas korupsi. Zaenur mengatakan, selama Jokowi menjabat hingga saat ini, skor IPK Indonesia memang sempat naik. Namun, skor itu kembali merosot empat poin dari 38 pada 2021 menjadi 34 pada tahun 2022.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhan menilai, merosotnya indeks persepsi korupsi (IPK) 2022 menjadi 34/100, dan berada di peringkat 110 dari 180 negara, membuat Indonesia pantas disebut sebagai negara korup. Dia menambahkan, dengan penilaian ini, narasi penguatan pemberantasan korupsi yang disuarakan Presiden Jokowi tidak terbukti. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi justru berjalan mundur dalam beberapa waktu terakhir. Adapun IKP atau corruption perceptions index (CPI) mengukur persepsi korupsi di sektor publik. CPI dirilis oleh Transparency International Indonesia (TI) dengan mengurutkan 180 negara tingkat korupsi di dunia. Negara dengan skor 0 berarti sangat rawan korupsi, sedangkan skor 100 berarti bebas korupsi. “Merujuk pada temuan TII, tak salah jika kemudian disimpulkan bahwa Indonesia layak dan pantas dikategorikan sebagai negara korup,” kata Kurnia dalam keterangan resminya, Rabu (1/2). Kurnia mengatakan, salah satu sorotan TII adalah korupsi politik yang merajalela di Indonesia. Menurutnya, temuan tersebut sesuai dengan kondisi saat ini. Mengacu pada data KPK, kata Kurnia, sejak 2004 hingga 2022 pelaku tindak pidana korupsi dari sektor politik, mulai legislatif hingga kepala daerah berada di posisi tertinggi dengan jumlah 521 orang.
Kurnia menyebut pernyataan Presiden Jokowi mengenai pemberantasan korupsi tak ubahnya hanya pemanis belaka. Pasalnya, skor indeks persepsi korupsi (IPK) merosot ke angka 34 pada 2022. Dengan kata lain, turun empat poin dari tahun 2021. Ia menilai, anjloknya IPK tersebut disebabkan sejumlah kebijakan pemerintahan Jokowi yang justru menyuburkan korupsi, sikap permisif terhadap korupsi, dan lainnya. “Mencermati IPK Indonesia, dapat disimpulkan bahwa untaian kalimat Presiden terkait pemberantasan korupsi hanya sekadar pemanis pidato semata,” kata Kurnia lagi.
Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan ada fenomena para pejabat yang berani terhadap koruptor justru dibuang dan dipindah dari posisinya. “Saya kira banyak yang tahu, orang yang baik-baik itu yang ngejar koruptor, berani benar sama koruptor itu, besoknya dipindah, dia dibuang,” kata Mahfud dalam pidatonya di acara Rapim Lemhannas RI 2023 di Kantor Lemhannas, Jakarta, Rabu (1/2). “Kasusnya enggak ada, mulai lagi dari awal. Tahu, Pak? Tahu saya,” tambahnya. Mahfud bercerita timnya sempat turun tangan untuk mengusut sebuah kasus yang kejadiannya mirip seperti demikian. Namun, ia enggan mengungkapkan kasus tersebut.
11. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto meminta agar Presiden Jokowi mencopot dan mengganti Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko, karena gagal mengkonsolidasikan lembaga, SDM, maupun anggaran BRIN. Kata dia, selama kepemimpinan Laksana, muncul berbagai kejadian kurang baik terkait BRIN. Desakan Mulyanto itu sejalan dengan kesimpulan rapat Komisi VII DPR dengan Kepala BRIN yang mendesak pemerintah untuk segera mengganti Laksana Tri Handaka, Senin (30/1) lalu. “Saya menganggap pimpinan BRIN yang sekarang ini tidak dapat mengkonsolidasikan lembaga-lembaga di bawah kewenangannya. Karena itu saya mengusulkan agar Kepala BRIN diganti saja,” kata Mulyanto dikutip dari situs resmi PKS, Rabu (1/2).
12. Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menduga, Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya kegaduhan yang timbul akibat reshuffle atau perombakan kabinet. Oleh karena itu, hingga saat ini, reshuffle masih belum dilakukannya. Padahal, isu reshuffle kabinet pada Rabu Pon telah berembus, sejak beberapa waktu belakangan. “Sampai saat ini tidak ada reshuffle, walau ramai di media. Tapi Presiden masih tidak ingin ada kegaduhan yang bikin ketidakstabilan, sehingga berpotensi mengganggu pemerintahan sehingga berdampak pada objektivitas pembangunan,” ujar Dave saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2). Dave menjelaskan, di sisa masa jabatan pemerintahan periode ini, Jokowi masih harus fokus terhadap banyak hal. Antara lain, pembangunan-pembangunan strategis nasional, penyelesaian Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, hingga pemulihan dari dampak Covid-19. “Dan bilamana ada menteri yang tak sesuai sejalan dengan target pemerintahan, nah itu mungkin ada pertimbangan sendiri,” tuturnya. Kemudian, terkait PDI-P yang terus gencar mendorong agar menteri dari Nasdem mundur dan dievaluasi, Dave menyebut bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Sehingga, menurut dia, kurang elok apabila menekan Presiden hanya untuk memenuhi persepsi politik segelintir partai. (HPS)