Jenderal Dudung Abdurachman (net)
Isu menarik pagi ini, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman lagi-lagi jadi omongan anggota DPR lantara kembali tak hadir dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Panglima TNI pada Kamis (2/2). Isu menarik lainnya, manuver Ketum Nasdem ketemu Airlangga Hartarto cuma trik untuk menggolkan Anies Baswedan jadi presiden. Komitmen Nasdem terhadap Anies tidak pernah berkurang secuilpun. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memprediksi, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan melaju ke putaran kedua Pilpres 2024 bila pilpres diikuti Ganjar, Anies, dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo Subianto mengesampingkan egonya demi menjaga persatuan bangsa Indonesia. Guru besar filsafat moral, Franz Magnis Suseno menyatakan, Richard Eliezer hanya orang kecil yang tak bisa mengelak saat diperintah Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. Berikut isu selengkapnya.
1. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman lagi-lagi jadi sasaran kemarahan para anggota DPR lantara kembali tak hadir dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Panglima TNI pada Kamis (2/2). Sejumlah anggota hingga Ketua di Komisi I DPR mempersoalkan ketidakhadiran Dudung yang absen rapat tanpa pemberitahuan. Peristiwa serupa pernah terjadi pada 5 September 2022 lalu, di mana Dudung tidak hadir dalam rapat sehingga membuat anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Effendi Simbolon curiga ada ketidakpatuhan di tubuh TNI. Ketidakhadiran Dudung saat itu memancing Effendi mengatakan kalau TNI sekarang seperti gerombolan atau organisasi masyarakat (ormas) lantaran tidak adanya kepatuhan. Kini, di awal tahun 2023, Dudung lagi-lagi kena semprot anggota DPR karena hal yang sama. Padahal, para kepala staf Angkatan lainnya, yakni Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo hadir mendampingi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono lakukan rapat perdana di DPR. Dudung tidak hadir namun diwakili Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menekankan, dirinya tidak masalah dengan rapat perdananya bersama Komisi I DPR tanpa ditemani Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Sebab, Yudo menyebut, ada Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto yang mewakili Dudung di dalam rapat. “Kita kesannya ya semua yang tadi ditanyakan sudah kita jawab, kan kan ada mewakili, tidak ada masalah,” ujar Yudo saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2). Yudo menjelaskan, Dudung sudah memberitahunya bahwa tidak bisa hadir rapat hari ini dan diwakilkan. Asisten Dudung juga banyak yang hadir dalam rapat kali ini. “Toh tadi ada para asisten di belakang kan banyak sekali. Masa segitu banyak enggak bisa jawab (pertanyaan Komisi I DPR). Kan bisa jawab,” katanya.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjawab teguran Komisi I DPR soal Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang tak hadir dalam rapat perdana Yudo dengan DPR. Yudo diminta Komisi I DPR untuk menyampaikan kepada Dudung agar KSAD tersebut memperbaiki cara kerjanya. “Ya nanti kita sampaikan (ke Dudung),” ujar Yudo saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/2). Yudo memastikan, akan menyampaikan pesan Komisi I DPR ke Dudung. “Kan perintahnya nanti supaya disampaikan. Nanti saya sampaikan,” ucap dia.
Komisi I DPR menggelar rapat tertutup dengan TNI terkait situasi Papua dan alat utama sistem senjata (alutsista). Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang meminta agar rapat digelar tertutup. Adapun rapat dilakukan tanpa kehadiran Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. “Izin ibu ketua dan para anggota, kalau diizinkan tertutup. Nanti biar kami yang menjelaskan pada media di luar,” ujar Yudo di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2). Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid pun memutuskan rapat digelar tertutup. “Tertutup ya? Kita dengarkan dari mitra karena beliau yang paling tahu isi yang akan dipaparkan,” kata Meutya.
Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono menyentil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang tidak hadir dalam raker Komisi I DPR dengan Panglima TNI, Kamis (2/2). Dave mengingatkan, Dudung harus menghormati Komisi I DPR apabila ingin dihormati juga oleh DPR. Awalnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mempersoalkan ketidakhadiran Dudung yang diwakili Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subiyanto. Meutya mengaku baru tahu Dudung tidak hadir sebelum rapat. “Biasanya selalu ada komunikasi lebih awal, tapi ini Pak KSAD tidak hadir,” ujar Meutya saat memimpin rapat. Meutya menjelaskan, rapat hari itu membahas soal isu Papua. Dia merasa perlu kehadiran Dudung dalam rapat ini, walaupun dirinya yakin Letjen Agus bisa menjawab pertanyaan anggota dewan secara benar.
2. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menampik anggapan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh lebih memprioritaskan pertemuan dengan Partai Golkar ketimbang calon mitranya di Koalisi Perubahan. Ia mengungkapkan, Surya sudah lebih dulu bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelum bertemu Airlangga Hartarto dkk. “Iya, sebelumnya ketemu Mas AHY. Makan siang. Mas AHY update (dinamika politik terkini) dan segala macam,” ujar Willy. Ia menuturkan, pertemuan dengan AHY dilakukan pada Selasa (31/1). Sementara itu, Surya menemui Ketua Umum Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (1/2). Bagi Willy, yang terpenting adalah Nasdem terus berkomitmen untuk menjajaki Koalisi Perubahan. Ia mengungkapkan, pertemuan Nasdem dengan sejumlah partai di luar Koalisi Perubahan tidak terkait dengan penjajakan koalisi jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. “Yang paling penting sebenarnya kunjungan Surya Paloh ke Golkar itu untuk menegaskan komitmen terhadap demokrasi terbuka,” ujar Willy. Salah seorang sumber terpercaya menuturkan, manuver Ketum Nasdem Surya Paloh temui Airlangga hanya trik untuk menggolkan Anies Baswedan menjadi presiden. Komitmen Nasdem pada Anies tidak pernah berkurang secuilpun.
Tim Kecil bakal Koalisi Perubahan yang diinisiasi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lakukan pertemuan di kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (2/2). Pertemuan itu dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Anies Baswedan, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, dan Presiden PKS Sohibul Iman. Namun Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya mengungkapkan materi yang dibahas dalam pertemuan itu, salah satunya soal pertemuan Nasdem dengan parpol di luar parpol Koalisi Perubahan, seperti Golkar. “Kalau toh ada silaturahmi ke beberapa partai lain, itu dalam rangka biar demokrasi kita tidak mundur ke zaman kegelapan,” sebut Willy dalam konferensi pers di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (2/2). “Di mana ada upaya orang-orang tertentu untuk mengembalikan pada sistem proporsional tertutup. Oleh karena itu, Pak Surya terpanggil untuk bersilaturahmi ke beberapa partai,” ujarnya.
Di depan Anies, AHY, dan perwakilan tim kecil dari PKS, Willy menyampaikan sikap tegas Nasdem untuk terus bersama menjajaki Koalisi Perubahan. Ia menyatakan, Ketua Umum Surya Paloh terus mengingatkan komitmen Nasdem sebagai parpol pertama yang mendeklarasikan Anies sebagai capres. “Kami di tim kecil, sekali layar terkembang, surut kami berpantang. Itu adalah moralitas politik yang selama ini kami kedepankan,” ucapnya. ‘’Alih-alih berpaling ke koalisi lain, Nasdem ingin mengajak parpol lain untuk bergabung dengan Koalisi Perubahan. Karena apa karena ini lah arus besar perubahan, dan perbaikan,” tambah Willy menegaskan.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ketiga parpol Koalisi Perubahan tetap solid. Hal itu ditegaskannya usai menerima Anies Baswedan dan perwakilan tim kecil bakal Koalisi Perubahan dari PKS dan Partai Nasdem. “Acara berjalan dengan sangat baik, cair, penuh dengan semangat kebersamaan. Insya Allah kami, tiga parpol solid,” tegas AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (2/2). “Insya Allah akan terus menjalankan misi bersama untuk menyukseskan bersama, dengan Bapak Anies kami juga senang mendapat berbagai cerita,” sambung AHY. Sementara Anies Baswedan menambahkan, pertemuan tim kecil ini membahas rencana bakal Koalisi Perubahan ke depan. Ia mengeklaim diskusi kian mengerucut, dan progres semakin mendekati akhir. “Makin solid, makin teknis persiapan untuk perjalanan ke depan. Jadi pertemuan sore ini bagian dari perjalanan kita ke depan,” ujarnya.
3. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, Koalisi Perubahan akan memberikan kejutan pekan depan. “Insya Allah minggu depan ada progres yang lebih maju, yang akan kami susun,” ujar Willy. Ia menyampaikan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu beserta sejumlah jajarannya bakal bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (3/2). “Belum deklarasi, tapi ini steping stone (batu loncatan) deklarasi Jadi ada proses pematangan-pematangan langkah yang kami lakukan,” kata dia. Namun, Willy enggan memberitahukan apa kejutan yang tengah dipersiapkan. “Ada pokoknya kita akan berikan surprise,” ujarnya.
Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya memastikan Nasdem tetap komit membentuk Koalisi Perubahan bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Willy mengatakan, pertemuan jajaran elit Nasdem dengan partai politik di luar koalisi hanya membicarakan soal dorongan pihak tertentu yang ngotot pemilu berlangsung dengan sistem proporsional tertutup. “Kalau toh ada silaturahmi ke beberapa partai lain, itu dalam rangka biar demokrasi kita tidak mundur ke zaman kegelapan, di mana ada upaya orang-orang tertentu untuk mengembalikan pada sistem proporsional tertutup,” tegas Willy. Ia menekankan, pihaknya tak punya niat untuk mundur dari penjajakan koalisi tersebut.
Presiden Jokowi memberikan tanggapan singkat soal pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu Pon (1/2). Menurut Jokowi, pertemuan Surya Paloh dan Airlangga, urusan partai. “Ah itu urusan partai. Itu urusan partai. Urusan politik, urusan partai,” ujar Jokowi usai mengunjungi sentra tenun di Jembrana, Bali, Kamis (2/2), sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, sulit untuk membayangkan Partai Nasdem akan terus mengusung Anies Baswedan sebagai capres hingga Pilpres 2024. Hal tersebut berkaitan dengan manuver yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke Kantor Partai Golkar. Bahkan, Surya Paloh juga berkunjung ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. “Kalau melihat, rasa-rasanya sepertinya sulit kita membayangkan 100 persen Nasdem itu akan terus usung Anies hingga tuntas,” ujar Adi, Kamis (2/2). Adi menyampaikan, dalam berbagai kesempatan, khususnya ketika bertemu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Paloh terus menegaskan bahwa Nasdem solid dan ingin tetap menjadi koalisi pemerintah. Sementara itu, pada saat yang sama, Anies Baswedan terus lakukan safari politik ke berbagai daerah. “Di sinilah sebenarnya ke depan akan diuji apakah kekuatan lobi kubu pemerintah akan bisa mempengaruhi Nasdem supaya Nasdem kembali ke barisan politik pemerintah, tentu dengan catatan tidak mendukung Anies,” ujar dia. “Atau sebaliknya, Nasdem akan terus ngotot melawan politik pemerintah dan pisah jalan di 2024,” kata Adi. Oleh karena itu, Adi memprediksi, bisa saja Nasdem tidak akan ngotot lagi untuk membentuk Koalisi Perubahan bersama PKS dan Demokrat. Dia menduga, Nasdem bisa saja masuk ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) atau koalisi Gerindra-PKB.
Wakil Sekjen PDI-P Sadarestuwati mengatakan, partainya menyambut baik niat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beserta jajarannya ingin bertemu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. “Kami welcome kok, kami welcome dengan siapa pun. Jadi PDI-P dengan siapa pun, kami sangat welcome,” kata Sadarestuwati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2). “Dengan Nasdem, dengan siapa pun, dengan PKS kami welcome,” ujarnya. Anggota Komisi V DPR ini menegaskan, partainya menjaga silaturahim dengan siapa pun.
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memprediksi, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan melaju ke putaran kedua Pilpres 2024 bila pilpres diikuti Ganjar, Anies, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Alasannya, kata pendiri SMRC Saiful Mujani, survei menunjukkan elektabilitas Ganjar konsisten menjadi yang terkuat, Anies terus meningkat, sedangkan Prabowo cenderung melemah. “Kalau melihat tren ini, maka Anies kemungkinan akan berhadapan dengan Ganjar di putaran kedua. Ini seperti pilpres pertama kita 2004. Calonnya lebih dari dua, sehingga terjadi dua putaran,” kata Saiful dalam siaran pers, Kamis (2/2). Survei SMRC menunjukkan, elektabilitas Anies merangkak naik dari 23,5 persen pada Maret 2021 menjadi 26,1 persen pada Desember 2022. Setali tiga uang, elektabilitas Ganjar juga terus meningkat, bahkan penambahannya lebih besar dibandingkan Anies, yakni dari 25,5 persen pada Maret 2021 menjadi 33,7 persen pada Desember 2022. Sementara itu, tingkat keterpilihan Prabowo yang sempat menempati posisi teratas dengan 34,1 persen pada Maret 2021 melorot hingga berada di angka 26,1 persen pada Desember 2022. Saiful mengatakan, bila Anies dan Ganjar melaju ke putaran kedua, ronde kedua pilpres diprediksi bakal berjalan ketat karena selisih elektabilitas mereka terpaut tipis.
4. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo Subianto mengesampingkan egonya demi menjaga persatuan bangsa Indonesia. “Meskipun keputusan Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi banyak disalahpahami, disalahmengerti, bahkan di-bully, dimaki, kita enggak ada urusan, karena beliau meyakini keputusan itu untuk kebaikan bangsa dan negara,” ujar Muzani saat menghadiri rangkaian HUT ke-15 Partai Gerindra dan Konsolidasi DPD Gerindra Kalimantan Selatan, Kamis (2/2). Muzani mengatakan, Partai Gerindra menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Wakil Ketua MPR itu menyampaikan, pembelahan yang terjadi setelah Pemilu 2019 begitu terasa di masyarakat, bahkan di lingkungan keluarga.
Muzani meyakinkan dan memastikan, Prabowo Subianto bakal melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan bila terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024. “Apabila Prabowo diberikan kesempatan untuk memimpin Indonesia pada 2024, kebijakan pembangunan akan dilanjutkan, termasuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” kata Muzani. Ia mengatakan, meskipun IKN dibangun di Kalimantan Timur, namun itu adalah cita-cita lama yang telah menjadi wacana Presiden Soekarno atau Bung Karno. “Pahlawan nasional kita Tjlik Riwut pernah menyampaikan ide untuk memindahkan ibu kota kepada Bung Karno ke Kalimantan dan Bung Karno setuju. Tapi karena kondisi dinamika politik ketika itu tidak memungkinkan, sehingga pembahasan tidak berlanjut. Tapi artinya apa? Bahwa masa depan Indonesia ada di bumi Kalimantan,” ujarnya.
5. Guru besar filsafat moral Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Franz Magnis Suseno, menyatakan terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana, Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E), hanya orang kecil yang tak bisa mengelak saat diperintah Ferdy Sambo buat menembak Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). Romo Magnis, yang beberapa waktu lalu dihadirkan dalam persidangan sebagai ahli yang meringankan, menilai posisi Richard ketika peristiwa berdarah pada 8 Juli 2022 itu tak punya pilihan selain menaati perintah.
Sebab, perbedaan pangkat dan jabatan yang terlalu jauh dengan Ferdy Sambo dinilai menjadi faktor yang membuat Richard tak bisa mengelak. “Jadi belum masalahnya dia sendiri diancam atau tidak. Itu dalam waktu yang sangat singkat, barangkali hanya 10 detik yang tersedia. Situasi dia harus memutuskan laksanakan atau tidak. Dia orang kecil. Dia juga dalam situasi perintah itu apakah betul-betul jahat,” kata Romo Magnis, Kamis (2/2). Menurut Romo Magnis, faktor itulah yang membuat Richard tidak bisa menolak perintah Ferdy Sambo untuk menembak Yosua.
6. Pemerintah berencana memangkas bandara (aiport) internasional di Indonesia jadi 15 saja. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, pembatasan 15 bandara internasional itu sudah disepakati dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi dengan Menhub Budi Karya Sumadi dan Menparekraf Sandiaga Uno pada Senin (30/1). “Di situ ada kesepakatan, silakan Pak Menhub kita akan membuka international airport 14-15 saja,” ujar Erick di Hotel Fairmont, Jakarta, kemarin. Erick menyebutkan, kesepakatan itu dilakukan untuk mendukung peningkatan wisata dalam negeri. Tujuannya, agar masyarakat berlibur di tempat-tempat wisata dalam negeri dan mengurangi WNI yang berlibur ke luar negeri. Untuk itu, konektivitas penerbangan lokal akan diperbaiki.
7. Presiden Jokowi merespons usulan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghapus jabatan Gubernur karena dinilai tidak efektif. Menurut Jokowi, ide menghapus jabatan kepala daerah tingkat provinsi tersebut perlu kajian yang mendalam. Menurut Jokowi usulan Cak Imin sah-sah saja di negara demokrasi. “Semua memerlukan kajian mendalam. Ini negara demokrasi boleh-boleh aja namanya usulan,” kata Jokowi saat mengunjungi Pasar Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis (2/2). “Tapi perlu semuanya kajian, perlu perhitungan, perlu kalkulasi, apakah bisa menjadi lebih efisien atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung misalnya bupati, walikota juga terlalu jauh. Time of control-nya harus dihitung,” tambah Jokowi.
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa mengaku, Komisi II DPR akan mengkaji usulan PKB menghapus jabatan gubernur dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang disampaikan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dia menilai posisi gubernur tak terlalu fungsional sebab sistem pemerintahan di daerah lebih banyak bertumpu di kabupaten/kota. “Nanti kita kaji kan tentang posisi gubernur ini dalam konteks pemerintahan kita,” kata Saan, Kamis (2/2).
8. Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X bersikukuh tak melepas Tanah Kasultanan atau Sultan Ground (SG) untuk proyek tol. “Ya kalau dilepas kan hilang, keraton punya tanah itu kan juga bagian dari (UU) Keistimewaan. Lha nek tanahe keraton entek kepiye (kalau tanahnya keraton habis bagaimana),” kata Sultan ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Kamis (3/2). Dia menerima apabila tanah itu dipakai atau dilewati proyek tol menggunakan sistem sewa dengan harga rendah atau tak dibayar sekalipun. Intinya, keraton selaku pemilik SG tak akan melepaskan asetnya. “Sakjane disewo ora diregani yo orapopo (sebetulnya disewa tidak dibayar juga tidak masalah). Itu untuk fasilitas umum, tapi yang penting bagi saya status tanah itu tidak hilang,” tegasnya.
9. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden bersama Gerindra masih menunggu petunjuk Tuhan. “Nunggu ilham (petunjuk),” kata Cak Imin di Novotel Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (2/2). Dalam kesempatan yang sama, Sekjen PKB Hasanudin Wahid mengatakan Cak Imin telah berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto soal calon wakil presiden yang akan diusung kedua parpol. Ia menyebut bakal ada kejutan pada Maret mendatang.
10. Deklarasi relawan Kuning, Ijo, Biru (KIB) dukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 panen kecaman. Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menganggap deklarasi relawan Kuning, Ijo, Biru (‘KIB’) mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 hanya cari perhatian alias caper saja. Dave mengatakan relawan ‘KIB’ tak ada kaitannya dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN, dan PPP. “Tidak usah dibesar-besarkan lah, namanya juga orang caper (cari perhatian). Mereka bukan pengurus Partai Golkar dan tidak merepresentasikan sikap dan kebijakan Golkar,” kata Dave, Kamis (2/2). Ketua DPP PPP Avchmad Baidowi menyebut tidak kreatif, hanya ikut-ikutan alias niru saja. Deklarasi itu tidak mewakili Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk Golkar, PPP, dan PAN.
11. Jeruk makan jeruk. Polda Metro Jaya (PMJ) buka suara terkait pengakuan Bripka Madih yang mengaku pernah diminta uang pelicin saat melaporkan kasus penyerobotan lahan.
Pengakuan Madih ini viral di media sosial. Dalam pengakuannya, ia menyampaikan diminta uang sebesar Rp100 juta agar laporan itu bisa diselidiki. Tak hanya uang ratusan juta, Madih juga mengaku penyidik tersebut juga meminta sebidang tanah seluas 1.000 meter. “Benar ada pernyataan yang disampaikan oleh yang bersangkutan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Kamis (2/2).
Kehadiran baliho Erick Thohir yang menghiasi perayaan hari lahir (Harlah) 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) menuai perdebatan setelah pengurus NU Jatim menilainya sarat kepentingan politik.
Wakil Sekjen PBNU Sulaeman Tanjung menyesalkan pernyataan Wakil Ketua PWNU Jawa Timur Abdussalam Shohib yang menilai perayaan Harlah 1 Abad NU ditunggangi kepentingan politik. “Salam Shohib (Abdussalam Shohib) itu pengurus wilayah NU Jatim. Harusnya ikut mengayubagyo, cancut taliwondo bergotong royong membantu kepanitiaan Harlah, bukan malah nyerang kiri kanan,” kata Sulaeman dalam keterangan resminya, Kamis (2/2). (HPS)
