HOT ISU PAGI INI, ELIT PDIP DAN NASDEM SALING SINDIR SOAL KEINGINAN SURYA PALOH TEMUI MEGAWATI

oleh
oleh

Surya Paloh dan Megawati (net)

Isu menarik pagi ini, elit PDIP dan Nasdem saling sindir soal keinginan Surya Paloh menemui Megawati. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku belum menangkap maksud keinginan Ketum Partai Nasdem Surya bertemu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya minta kode yang dimaksud Surya Paloh tidak dimaknai secara sempit. Isu menarik lainnya, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menegaskan, partainya tetap menginginkan kader internal yang diusung sebagai capres 2024, bukan cawapres bila kerjasama politik dengan parpol lain. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengungkapkan, piagam deklarasi Koalisi Perubahan sudah jadi, tinggal ditandatangani. Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman menyebut pembicaraannya dengan Surya Paloh sebagai high politics. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons singkat soal isu duetnya dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Surya Paloh kembali bertemu dengan Luhut Binsar Pandjaitan, namun topik pembicaraannya masih  misterius. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku belum menangkap maksud keinginan Ketum Partai Nasdem Surya bertemu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hasto mempertanyakan tujuan dari pertemuan tersebut. Hasto lalu menyindir perbedaan capres antara partainya dengan Partai NasDem. “Pak Surya Paloh kan bilang ada kode-kodenya. Kodenya harus kita tangkap dulu, kodenya untuk apa? Untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kode elektoral, untuk kode capres-cawapes. Kan, NasDem sudah punya capres, dan ini capresnya berbeda dengan PDIP. Jadi kodenya harus kita tangkap dulu,” ujar Hasto menanggapi keinginan Surya Paloh bertemu Megawati di sekolah PDIP, Jakel, Jumat (3/2).

 

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menanggapi pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang mempertanyakan kode Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk bertemu Megawati Soekarnoputri. Willy meminta kode yang dimaksud Surya Paloh tidak dimaknai secara sempit oleh PDI-P. Pasalnya, Willy tak ingin niat Surya Paloh untuk bertemu Megawati selalu dipandang terkait urusan pencalonan presiden. “Kalau berbeda (capres) enggak apa-apa. Kan gini, toh ketemu konteksnya bukan masalah siapa capresnya. Ini kan pemahamannya terlalu sempit,” ujar Willy ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (3/2). Willy mengungkapkan, Nasdem saat ini telah memiliki capres sendiri, yakni Anies Baswedan. Selain itu, Willy mengaku tak mau ajakan untuk bertemu dengan PDI-P dianggap terlalu serius.

 

2. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menegaskan, partainya tetap menginginkan kader internal yang diusung sebagai capres 2024, bukan cawapres bila kerjasama politik dengan parpol lain. Hal itu disampaikannya ketika ditanya, apakah PDI-P akan berkompromi apabila nantinya berkoalisi dengan partai lain. “Iya dong pingin capres, PDI Perjuangan kan pemenang pemilu, dan kita punya kader yang mumpuni. Nah itu yang akan kita ajukan,” kata Djarot di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (3/2). Djarot mengatakan, PDI-P akan tetap mengajukan kader internalnya sebagai capres ke partai politik lain. Menurutnya, hal itu sudah jelas sebagaimana pidato Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bahwa capres yang akan diusung dari kader internal. “PDI Perjuangan kan sudah jelas Ibu Ketua Umum sudah menyampaikan bahwa akan mengusung kader internal dari PDI Perjuangan, kan begitu. Iya, capresnya kan kader internal PDI Perjuangan,” ujar Djarot.

Djarot menegaskan, partainya enggan sendirian menghadapi Pemilu 2024. Karena, menurutnya, dalam membangun bangsa diperlukan kerja sama antarsemua pihak. “Tapi kan kita tidak mau sendiri. Jangan sendiri. Karena mengurus bangsa ini harus bareng-bareng. Harus sama-sama,” kata Djarot dalam diskusi “Satu Meja”, Jumat (3/2). Meski demikian, dia mengaku PDI-P memang bisa maju sendiri alias tidak berkoalisi dengan partai politik lain dalam pemilu karena PDI-P pemenang pemilu sebelumnya sehingga memungkinkan mengusung calon presiden (capres) sendiri, namun PDIP memandang perlu lakukan Kerjasama dengan partai lain. Oleh karena itu, Djarot menyatakan, partainya terus membuka penjajakan kerja sama politik dengan partai lain.

3. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya tidak takut ketinggalan dengan manuver-manuver partai politik lain terkait Pemilu 2024. Menurut dia, manuver-manuver politik itu adalah hal yang wajar sebagai strategi partai politik menyiapkan Pemilu. “Loh, PDI-P sudah membentuk kerja sama dengan Pak Jokowi, Pak Maruf Amin. Di situ ada Partai Golkar, Nasdem, PKB, PPP, PAN, Gerindra. Itu kan kerja sama yang sudah dibuat oleh PDI-P,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (3/2). “Bahwa setiap partai dalam rangka Pemilu 2024 melakukan berbagai pengerucutan itu hal yang wajar,” sambungnya. Hasto menyatakan, partainya tak khawatir bakal ketinggalan kereta melihat manuver-manuver partai politik lain. PDI-P diklaim tidak takut karena memiliki kekuatan bersama rakyat. “PDI-P kan bersama rakyat,” tegasnya.

Hasto menepis isu soal PDI-P tengah menyeleksi lima kader sebagai capres. Hasto menanyakan,  dari mana isu tersebut berasal. “Lima itu info dari mana? Enggak benar itu kabar,” kata Hasto. Ia  menegaskan, terkait pencapresan itu ranah kewenangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Hasto menyinggung kembali pernyataan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani bahwa nama capres sudah di kantong Megawati. “Sudah dan Mbak Puan pun juga sudah tegaskan pada 9 Januari, di pengarahan bimtek. Mbak Puan tegaskan nama sudah dikantongi Bu Mega,” katanya. Berkelakar, Hasto menambahkan bahwa kabar yang beredar soal nama-nama capres diseleksi itu sudah lampau.

4. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengungkapkan, piagam deklarasi Koalisi Perubahan sudah jadi, tinggal ditandatangani pimpinan PKS, Partai Demokrat, dan Nasdem. “(Poin deklarasi) sudah semua, itu kan fungsinya tim kecil. Kami yang menyiapkan, tinggal kita cari momentum hari, bulan, tanggal yang baik saja,” ujar Sugeng di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (3/2). Sugeng mengatakan tak hanya poin, tapi substansi dari nota kesepakatan juga telah rampung dibahas. Namun, Sugeng belum dapat memastikan kapan deklarasi Koalisi Perubahan terlaksana. “Hari baik, (bisa) hari ramadhan, diumumkan. Itu bagian dari yang sudah kita pertimbangkan, sejujurnya iya. Tapi bukan (lantas) oh pasti sebelum ramadhan,” katanya. Ia mengungkapkan, salah satu yang menjadi pertimbangan momentum deklarasi adalah penentuan cawapres. “Betul, apakah akan mencalonkan, mengumumkan sekaligus cawapres, itu bagian pertimbangan,” ujarnya.

 

5. Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman mengungkapkan isi pembicaraannya selama 2 jam dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Menurutnya, perbincangan elite PKS dengan Nasdem tak sekedar membahas soal dinamika di internal Koalisi Perubahan. “Obrolan kami dengan Bang Surya betul-betul ini obrolan yang saya sebut high politic ya, hal-hal yang menyangkut kehidupan bernegara kita,” ujar Sohibul di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (3/2). Ia menyampaikan turut memperbincangkan soal tensi politik yang mulai meningkat jelang Pemilu 2024. Sohibul menuturkan, PKS, dan Nasdem bersepakat untuk menjaga kondusivitas stabilitas politik Tanah Air. “Sehingga perhelatan demokrasi kita ke depan ini adalah merupakan persyaratan demokrasi yang rasinal, dan konstitusional,” paparnya.

 

6. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons singkat soal isu duetnya dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. “Kita belum bahas itu. Nanti lihat saja,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor DPD Partai Golkar Bali, Jumat (3/1). Pria yang akrab disapa AH itu menekankan Golkar terbuka dengan partai manapun jika ingin bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Saat ini, di dalam KIB sudah ada Golkar, PAN dan PPP. “Partai Golkar terbuka, (Siapa saja bisa diterima),” ujarnya.

 

7. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kembali bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, namun pokok bahasannya masih misterius. Pertemuan itu diunggah lewat Instagram Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Peter F Gontha, Jumat (3/2). Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengaku terus terang tidak tahu apa yang dibicarakan. “Saya tidak tahu (topik pembicaraannya) karena saya tidak bersama beliau (Surya),” ujarnya di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta. Ia cuma mengatakan, kali ini Luhut yang mengajak Surya Paloh untuk makan siang. “Saya dengar memang demikian, diundang makan siang bersama,” katanya.

 

8. Partai Nasdem meminta penegak hukum bersikap adil terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo tahun 2020-2022. Nasdem tak ingin berprasangka buruk pada Menkominfo Johnny G Plate sebelum ada keputusan hukum. “Disalahkan itu hukum dulu yang menentukan. Kalau memang ada (keterlibatan), keputusan (pengadilan) yang menyatakan,” ujar Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (3/2). Sugeng mengatakan, Nasdem tengah memantau jalannya penanganan kasus dugaan korupsi tersebut. Sugeng mengklaim tahu ada banyak pihak yang terlibat dalam persoalan tersebut. “Tahu juga siapa saja yang terlibat, banyak sekali yang terlibat, ini mudah-mudahan hukum juga fair,” katanya.

 

9. Terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan berencana Brigadir J, AKBP Arif Rachman Arifin membongkar budaya di institusi Polri yang membuat bawahan sulit untuk menolak perintah atasan. Arif menyebut ada batasan yang tegas antara bawahan dan atasan di Korps Bhayangkara tersebut. Kata dia, ada sebuah budaya di organisasi Polri yang mengakar pada rantai komando. Arif katakan, menolak perintah atasannya, Ferdy Sambo, tidak semudah seperti yang diatur dalam peraturan. Sebab, antara logika, nurani, dan ketakutan Arif sudah bercampur buntut sikap Ferdy Sambo yang kerap bersikap kasar sejak kematian Brigadir J. “Sungguh, tidak semudah membaca kalimat dalam peraturan tentang ‘menolak perintah atasan’. Tidak semudah melontarkan pendapat, ‘kalau saja begini, jika saja begitu, mengapa tidak melakukan ini, mengapa tidak bersikap begitu’,” katanya saat menyampaikan pleidoi atau nota pembelaan dalam persidangan kasus obstruction of justice pembunuhan berencana Brigadir J di PB Jaksel, Jumat (3/2).

 

10. KPK memprotes pernyataan kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyebut seakan-akan kliennya menagih janji pribadi Keua KPK Firli Bahuri. Lukas sebelumnya menulis surat untuk Ketua KPK, Firli Bahuri. Ia menagih janji Firli yang disampaikan saat pemeriksaan di rumahnya, di Jayapura, Papua. “Seolah-olah Lukas ini akan menagih janji pribadi dari ketua KPK, ini perlu kami luruskan,” kata Ali dalam keterangannya, Jumat (3/2). Ali mengatakan, pertemuan Firli Bahuri dengan Lukas saat pemeriksaan di rumahnya itu dilakukan secara terbuka. Sejumlah pejabat satuan keamanan dari Polda Papua, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah, dan awak media saat itu menyaksikan pemeriksaan tersebut. “Sehingga kami juga tidak paham kemudian pengacara menarasikan menagih janji pribadi dengan ketua KPK,” ujar Ali.

11. Kabiro Komunikasi Publik Umum dan Kesekretariatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Driszal Friyantoni mengatakan, desakan mundur dari DPR RI tak mengganggu kinerja Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Menurut Driszal, Laksana Tri Handoko tetap beraktivitas kerja seperti biasa. “Enggak, enggak (desakan tidak berpengaruh). Bapak Kepala tadi pagi masih rapat sama saya. Kemudian, siang tadi sepertinya menghadiri acara di Kemenko Marves,” ujar Driszal di Gedung BJ Habibie, Jakarta, Jumat (3/2). Driszal lantas menganggap desakan dari DPR RI merupakan bagian dari risiko. Sebab, BRIN saat ini sedang melakukan perubahan mendasar. “Kalau orang mau lakukan perubahan, kalau enggak ada reaksi kan enggak ada yang berubah ya. Ini BRIN melakukan perubahan yang mendasar, ternyata ada itu ya berarti berhasil perubahannya. Kalau adem ayem aja berarti sama seperti sebelumnya,” kata Driszal.

Menanggapi kritik DPR RI soal penyerapan anggaran lembaganya yang masih sangat minim, Driszal mengatakan, publik sebaiknya menanti hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait anggaran tersebut. “Itu kan nanti kayaknya yang melakukan penelitian kan ada ya. Kayaknya lebih tepat nanyanya ke sana. “Kita menunggu hasil pemeriksaan badan, ya BPK dulu. Lebih tepat tanya ke sana sih menurut saya,” ujar Driszal. Iaq juga  membantah sejumlah proyek dan riset lembaganya yang dikabarkan terhenti. Menurut dia,  tidak ada proyek yang mangkrak, semua proyek BRIN masih berjalan. “Tidak ada yang mangkrak. Kita masih lakukan,” ujar Driszal.

 

12. Komisi Yudisial (KY) ajukan 9 nama calon hakim agung dan hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) Mahkamah Agung (MA) ke DPR. Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, Siti Nurdjanah mengatakan, 6 dari 9 orang tersebut merupakan calon hakim agung. Sementara tiga orang lainnya merupakan calon hakim ad hoc HAM di MA. Sembilan nama itu dinyatakan lolos seleksi di KY setelah melalui tahapan seleksi sejak Agustus 2022 hingga Februari 2023. “Setelah proses wawancara, KY kemudian menetapkan sebanyak 6 orang calon hakim agung dan 3 orang calon hakim ad hoc HAM di MA dinyatakan lulus yang selanjutya diusulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan,” kata Nurdjanah dalam keterangan resminya, Jumat (3/2).

Calon Hakim Agung Kamar Pidana : Annas Mustaqim (Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA) dan Sukri Sulumin (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda). Calon Hakim Agung Kamar Perdata : Lucas Prakoso (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Ditjen Badan Peradilan Umum MA). Hakim Agung Kamar Agama : Imron Rosyadi Kamar (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda). Calon Hakim Agung Tata Usaha Negara : Lulik Tri Cahyaningrum (Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA). Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak : Triyono Martanto (Wakil Ketua II Pengadilan Pajak). Sedangkan Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA : AKBP Harnoto, Heppy Wajongkere, dan M. Fatan Riyadh. (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id