Didik J. Rachbini (net)
Isu menarik pagi ini, Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menyebut buzzer dan relawan tokoh politik tertentu yang minta perpanjangan masa jabatan presiden sebagai kecoak dan hama demokrasi. Isu menarik lainnya, Cak Imin menyebut warga Nahdatul Ulama (NU) masih banyak yang hidup berdampingan dengan kemiskinan. Mensesneg Pratikno mengungkapkan, Presiden Jokowi kemungkinan melakukan reshuffle beberapa menteri dalam waktu dekat. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tak mau buru-buru deklarasikan Capres 2024 karena takut jadi sasaran tembak sebagaimana yang dialami Anies Baswedan. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, sistem pemilu proporsional terbuka berpotensi melahirkan anggota-anggota legislatif yang keliru dalam mengelola politik anggaran.
1. Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menyebut buzzer-buzzer hingga relawan tokoh politik tertentu sebagai kecoak dan merupakan hama demokrasi. Hal ini tak lepas dari rongrongan mereka agar ada perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode. Didik mengatakan, dalam demokrasi hanya terdapat empat pilar, yakni eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga pers. Menurutnya kehadiran buzzer dan relawan ini belum ada di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan baru muncul di era kepemimpinan Jokowi. “Zaman SBY enggak ada, hanya periode ini kecoak-kecoak ini muncul, hama-hama demokrasi muncul dan hidup, dikasih genderang sama media juga,” kata Didik dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (5/2).
Menurut Didik, para buzzer dan relawan itu menjadi alat untuk membentuk opini publik. Mereka hama demokrasi ini yang membuat rumah demokrasi Indonesia keropos. Didik mengatakan, keberadaan buzzer dan relawan tak ada dalam pilar demokrasi. Ia lantas menyebut, mereka hanya berada di bawah karpet kekuasaan. “Coba bayangkan, demokrasi itu kan trias politika dasarnya. Kuasa kehakiman, pemerintah, DPR. Ada civil society, ada media. Relawan tuh di mana? Enggak ada, dia tuh di bawah karpet, di sela-sela, lubang-lubang tikus itu. Itu yang meramaikan tunda pemilu, (jabatan presiden) tiga periode,” paparnya. Ia menjelaskan keberadaan relawan, buzzer, atau tim sukses sebetulnya bukan hal yang salah. Mereka dibutuhkan, namun hanya untuk masa pemilu bukan saat-saat normal seperti sekarang. Menurut Didik, perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode berpotensi menggiring demokrasi Indonesia ke jurang.
2. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan peluang terwujudnya penundaan pemilu tergantung pada sikap partai politik di DPR. Menurut Bamsoet, dirinya sebagai Ketua MPR hanya memegang palu Sidang Istimewa. “Sangat tergantung pada parpol-parpol yang ada di parlemen ini. Kalau saya kan cuma pegang palu saja,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (5/2). Saat ditanya sikap parpol-parpol di parlemen untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau menunda pemilu, politisi Golkar itu menolak menjawab. “Ya tanya ketum parpolnya dong,” ujarnya lagi. Wakil Ketua MPR dari PKB Jazilul Fawaid menilai saat ini tak ada lagi alasan untuk menunda pemilihan umum (pemilu). “Atas dasar apa ditunda hari ini? Kalau dulu kan ada Covid. sekarang mau ditunda atas nama apa?” ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (5/2).
3. Wakil Ketua MPR yang juga Waketum PPP Arsul Sani mengungkapkan masih ada kelompok masyarakat yang terus berusaha menunda Pemilu 2024. Namun Arsul tidak menerangkan identitas kelompok yang memperjuangkan penundaan pemilu. “Sebagaimana juga informasi yang saya dapatkan, di tengah masyarakat kan juga ada ikhtiar dari kelompok tertentu yang masih mengupayakan penundaan Pemilu,” ujarnya di DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/2). Menurut Arsul usul penundaan pemilu otomatis terkait dengan perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Jika wacana ini terealisasi praktis perpanjangan masa jabatan juga akan berlaku bagi anggota DPR, DPD dan DPRD. “Itu saya lebih melihat keinginan seperti itu dari sebagian kelompok masyarakat kita itu ada,” tuturnya.
4. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut warga Nahdatul Ulama (NU) masih banyak yang hidup berdampingan dengan kemiskinan. “Masih banyak nahdiyin dan nahdiyat yang masih hidup di kemiskinan dan tingkat pendidikan rendah dan kerja keras,” kata Cak Imin dalam tasyakuran Satu Abad Naudhlatul Ulama (NU) di DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (5/2). Wakil Ketua DPR ini berjanji akan memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat NU itu melalui jalur eksekutif dan legislatif. Ia berharap, masukan abad kedua NU bisa meningkatkan SDM dan kondisi ekonomi. Cak Imin mengaku akan menemui Pimpinan Golkar untuk ajak koalisi. “Saya akan melakukan pertemuan dengan partai Golkar untuk membicarakan berbagai hal,” ujarnya.
Wapres Ma’ruf Amin ingatkan, penyaluran anggaran penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran, bukan malah dihabiskan untuk kegiatan rapat dan perjalanan dinas. “Memang kita selalu (jaga) jangan sampai terlalu (besar untuk rapat dan perjalanan dinas), tapi justru tepat sasaran pada kemudian koordinasi programnya yang benar kemudian konvergensi anggarannya,” kata Ma’ruf dalam siaran pers. Ma’ruf menjelaskan, anggaran penanggulangan kemiskinan pada dasarnya digunakan untuk dua program, yakni perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ma’ruf mengatakan, wajar apabila anggaran penanggulangan kemiskinan jumlahnya besar, oleh sebab itu penggunaannya harus tepat sasaran dan terintegrasi dalam program kementerian dan lembaga.
5. Mensesneg Pratikno mengungkapkan, Presiden Jokowi kemungkinan melakukan reshuffle beberapa menteri dalam waktu dekat, namun dia tidak menyebutkan waktunya sehingga membuat masyarakat bingung. “Bisa bulan ini bisa bulan depan,” katanya saat ditanya soal isu reshuffle, usai berkunjung ke Kompleks Solo Technopark (STP), Minggu (5/2). Pratikno menegaskan keputusan untuk menunjuk dan memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Hingga saat ini, Presiden Jokowi belum mengambil keputusan terkait reshuffle Kabinet Indonesia Maju jilid dua. “Belum ada, belum ada,” katanya.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam memprediksi, reshuffle atau perombakan kabinet akan tetap dilaksanakan dalam waktu dekat. Alasannya, komunikasi politik antara Partai Nasdem dan PDI-P selaku elemen utama di pemerintahan telah rusak. Ini berkaca dari serangan yang dilancarkan PDI-P ke Nasdem. “Mengingat sudah terjadinya kerusakan komunikasi politik yang cukup serius antara Nasdem dengan elemen utama di pemerintahan, yang terlihat dari serangan vulgar dari PDIP kepada Nasdem, maka reshuffle kabinet tampaknya akan tetap terjadi,” kata Umam, Minggu (5/2). Umam berpandangan, langkah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Presiden Jokowi dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tak cukup untuk bendung serangan PDI-P. Oleh karena itu, kata Umam, Surya Paloh kini berusaha menyelamatkan kader-kadernya di kabinet dengan bersafari ke partai-partai politik koalisi pemerintah seperti Gerindra, PKB, dan Golkar.
6. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tak mau terburu-buru mendeklarasikan Capres 2024. Arsul menyebutkan, pendeklarasian capres terlalu awal bisa menjadi ‘sasaran tembak’ atau serangan politik seperti Anies Baswedan yang dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem. “Kita juga menyaksikan, misalnya begitu Mas Anies dideklarasikan menjadi capres kan kemudian ruang tembaknya jadi bermunculan. Itu menjadi salah satu sisi negatif kalau capres terlalu awal diumumkan,” ujar Arsul di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/2). Arsul menambahkan, koalisi-koalisi yang ada sekarang masih bersifat dinamis, belum fix.
7. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, sistem pemilu proporsional terbuka berpotensi melahirkan anggota-anggota legislatif yang keliru dalam mengelola politik anggaran. Sebab, banyak anggota legislatif yang memakai politik anggaran untuk kepentingan elektoral. “Teman-teman pers bisa membandingkan berapa produktivitas undang-undang kita, kehadiran anggota legislatif politik di dalam menggunakan alokasi anggaran untuk menyelesaikan masalah bangsa,” kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. “Banyak kasus-kasus korupsi karena kepentingan elektoral, itu yang kemudian terjadi,” lanjut Hasto. Itulah mengapa partainya kekeh mendorong sistem pemilu legislatif dengan proporsional tertutup. Menurutnya, sistem tertutup meletakkan tanggung jawab kepemimpinan kolektif di tangan partai politik. “Sehingga ketika kinerja positif atau kemudian ada kritik, itu kepada organisasi kepartaian,” tuturnya.
Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) atau Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas, Hadar Nafis Gumay membantah, yang disampaikan Hasto Kristiyanto tidak benar. Sebab, dulu sistem proporsional tertutup diubah menjadi terbuka untuk menghindari atau meminimalisir korupsi. “Proporsional tertutup pada waktu itu diubah untuk menjadi proporsional terbuka salah satunya ada persoalan politik uang atau permainan uang di dalam sistem yang tertutup. Saya kira tidak tepat kalau sistem proporsional terbuka itu lebih besar (potensi korupsi) daripada yang tertutup,” kata Hadar yang eks komisioner KPU itu, Minggu (5/2).
8. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengaku sepakat jika gubernur tidak dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu, tetapi ditunjuk pemerintah pusat. Bamsoet mengatakan, pandangan tersebut merupakan hasil kajian yang telah lama dia diskusikan dengan sejumlah koleganya. Ia menerangkan, pandangan bahwa gubernur lebih baik tidak dipilih melalui pemilu tersebut tidak terkait dengan kelembagaan baik MPR maupun DPR. “Saya pribadi dan kawan-kawan (berpendapat), enggak terkait dengan kelembagaan, enggak terkait MPR, enggak terkait DPR, sebaiknya memang gubernur ditunjuk mewakili pemerintah pusat,” kata Bamsoet di gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (5/2). Menurut Bamsoet, apa yang telah dipikirkan pihaknya adalah penunjukan gubernur oleh pemerintah pusat, bukan penghapusan jabatan gubernur. Adapun kepala daerah yang dipilih melalui pemilu, kata Bamsoet, adalah bupati dan wali kota. “Yang dipilih langsung oleh masyarakat adalah bupati dan wali kota,” ucapnya.
9. Ketua Banggar DPR yang juga DPP PDI-P Bidang Ekonomi Said Abdullah ditunjuk menjadi Plt Ketua DPD PDI-P Jawa Timur menggantikan Kusnadi yang mengundurkan diri dari jabatannya di kantor DPD PDI-P Jatim di Surabaya, Sabtu (4/2) malam. Ketua DPP PDI-P Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Said dipilih karena mempunyai kapasitas yang mumpuni. “Pak Said punya kapasitas yang mumpuni dan sangat paham tentang kondisi Jawa Timur,” kata Djarot, Minggu (5/2). Pertimbangan lainnya, Said pernah menjadi pengurus DPD PDI-P Jawa Timur dan merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur. Adapun Kusnadi memutuskan mengundurkan diri dari jabatan ketua DPD PDI-P Jawa Timur karena ingin fokus pada proses hukum terkait dugaan korupsi dana hibah. “Pak Kusnadi mengajukan pengunduran diri karena ingin fokus pada penegakan hukum KPK terkait dana hibah di Jatim. Beliau sudah dua kali diperiksa tim KPK,” kata Djarot.
10. Anies Baswedan dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) duduk berdampingan saat menonton konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium, Sabtu (4/2) malam. AHY mengabadikan momen tersebut dengan membuat video selfie bersama Anies saat Dewa 19 sedang tampil. Dalam video yang dibagikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra itu, Anies terlihat mengenakan kaus bertuliskan Baladewa Jaksel. Sedangkan AHY mengenakan kaus hitam dengan luaran warna hijau. Sementara itu, akun Instagram Anies, @aniesbaswedan, terlihat me-repost beberapa stories yang diunggah warganet terkait kehadiran Anies dan AHY di konser tersebut. Selain Anies dan AHY, sejumlah tokoh turut menyaksikan pagelaran Dewa 19 di JIS semalam, di antaranya Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
11. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka beralasan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Solo lantaran mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solo. Target PAD Solo menjadi Rp820 miliar di 2023 atau naik Rp80 miliar dari Rp740 miliar di 2022. Karena itu ia menaikkan tarif PBB tiga kali lipat. “Kene mumet, target duwur (Kita yang pusing, targetnya tinggi),” kata Gibran di Kantor DPRD Kota Solo, Jumat (3/2) kemarin. Menurutnya, kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tersebut sebagai hal wajar. Pasalnya, Kota Solo telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Namun masyarakat bisa mengajukan keringanan PBB kepada Wali Kota. “Solo ini kota lho. Nilai tanah pasti naik. Naiknya (NJOP) tinggi, stimulasi juga tinggi. Nanti kalau pengurangan atau diskon, bisa,” katanya.
12. PP tolak biaya haji naik jadi Rp69 juta. Menurutnya, jika pemerintah mau menaikkan biaya haji harus dilakukan secara bertahap. “Memang hari ini tidak tepat ketika langsung dinaikkan 60 sekian juta. Harus dievaluasi, tidak boleh tiba-tiba. Kan semua serba penyesuaian. Kalau orang tiba-tiba naik 60 juta ya kaget,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek itu di DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/2). (HPS)
