Mahfud MD dan Luhut Binsar Pandjaitan (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Jokowi soroti ucapan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal OTT KPK dalam rapat mengenai indeks persepsi korupsi (IPK) yang anjlok. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan sektor hukum menjadi sector yang paling lemah sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi. Isu menarik lainnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyinggung soal pentingnya kepercayaan anggota terhadap pimpinannya. Sebagai penumpang kapal, anggota tidak boleh ngrecokin nakhoda yang memimpin arah kapal berlayar. Presiden Jokowi menghadiri peringatan puncak Hari Lahir 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur, pagi ini. Ia menyampaikan ucapan belasungkawa kepada korban gempa bumi yang mengguncang Turki-Suriah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto lakukan pertemuan empat mata dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabumung Raka di Rumah Dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung, Senin (6/2). JPU tuntut Surya Darmadi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Meski dituntut seumur hidup, jaksa meminta majelis hakim juga menghukum Surya membayar denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 73,9 triliun atas kerugian perekonomian negara. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi menyoroti ucapan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengenai operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Pernyataan Luhut itu dibahas dalam rapat mengenai indeks persepsi korupsi (IPK) yang anjlok. “Nanti biar Presiden yang akan menyampaikan apakah itu tepat apa tidak, tetapi memang tadi disampaikan di dalam rapat bahwa ini juga mempengaruhi turunnya indeks, seakan-akan pemerintah itu enggak mau OTT,” kata Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/2).
Dalam rapat tersebut, ujarnya, pemerintah mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemberantasan korupsi. Mahfud menegaskan pemerintah serius memerangi korupsi. Meski demikian, persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi masih rendah seperti yang tercermin dalam IPK. Jokowi akan menyampaikan tanggapan resmi mengenai IPK Indonesia beberapa hari ke depan. “Nanti arahan khusus Presiden itu mungkin dua atau tiga hari ke depan untuk menyikapi ini secara lebih formil, melembaga, dan bernegara,” ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Menko MArves Luhut Binsar Pandjaitan tak ingin Indonesia jadi negara yang terkenal kerap melakukan operasi tangkap tangan (OTT). “Sebenarnya kita tak ingin negara kita masuk negara-negara yang OTT,” kata Luhut dalam acara Green Port Awarding yang disiarkan di kanal YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rabu (28/12).
2. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, Presiden Jokowi telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk sungguh-sungguh memberantas beragam kasus penipuan investasi maupun korupsi. “Sama Presiden (dikatakan) enggak usah menunggu arahan baru dari Presiden, kalau penegakan hukum setegas-tegasnya terhadap Wanaartha, Indosurya, dan yang lain-lain, Asabri dan Garuda yang mungkin masih berlanjut dengan banding,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2). Mahfud menuturkan, Jokowi meminta penegakan hukum terus lakukan dengan tegas demi menunjukkan keseriusan pemerintah memberantas praktik investasi bodong. Akan tetapi, Mahfud mengingatkan, proses penegakan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti melakukan kejahatan lainnya. “Kalau orang melakukan kejahatan itu sebentar saja. Saudara menipu, menulis angka Rp 150 miliar menjadi Rp 15 triliun itu gampang, 1 menit jadi,” katanya. Mahfud menambahkan, proses penegakan hukum harus mematuhi prosedur yang berlaku dengan memanggil para saksi dan memeriksa dokumen-dokumen yang menjadi alat bukti.
3. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan sektor hukum menjadi yang paling lemah sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi. “Pembangunan yang paling lemah pada masa pemerintahan Jokowi adalah sektor hukum. Keadilan dan kepastian hukum seperti makin menjauh. Padahal ini adalah masalah paling fundamental bagi sebuah negara,” kata Yusril lewat akun Twitter-nya, Senin (6/1). “Ketika yang kuat selalu menang dan yang lemah (rakyat kecil) selalu kalah, maka kekecewaan akan semakin menjadi-jadi,” ujarnya. Mantan menteri Sekretaris Negara itu mengatakan demonstrasi dan protes akan terjadi di mana-mana jika pemilik modal dan pengusaha selalu diuntungkan, sedangkan hak-hak buruh makin diabaikan. “Keseimbangan dan keadilan bagi kedua pihak mutlak perlu dalam konsep dan aturan. Pemerintah mengawasi, menjaga dan menegor pihak yang salah,” katanya.
4. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyinggung soal pentingnya kepercayaan anggota terhadap pimpinannya dalam sebuah organisasi. Dia mengibaratkan anggota sebagai penumpang kapal, sedangkan pimpinan sebagai nakhoda yang memimpin arah kapal berlayar. Pesan ini disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara HUT ke-15 Partai Gerindra di kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jaksel, Senin (6/2). “Kalau kau di atas sebuah kapal, kau harus percaya pada nakhodanya. Kalau tidak percaya pada nakhodanya, cepat lompat dari kapal itu,” kata Prabowo. Ibarat sebuah pesawat, kata Prabowo, penumpang harus percaya dengan pilotnya. Jika tak bisa menaruh kepercayaan, seharusnya penumpang itu tak naik pesawat tersebut. Menurut Prabowo, rasa percaya yang demikian harus dipelihara selama penumpang berkendara bersama pilot dan nakhoda sampai perjalanan mencapai tujuan. “Tadi sudah di atas kapal, sudah di atas pesawat, jangan pula nakhoda lagi mau mengarahkan kapalnya kau rongrong dari samping, kau ganggu dari kiri, kau ganggu dari kanan. Itu namanya tidak baik dan tidak benar, itu membahayakan seluruh yang ada di atas kapal,” ujarnya. Dari analogi tersebut, tegas Prabowo, anggota yang tak lagi percaya pada pimpinannya lebih baik mundur.
Prabowo Subianto mengingatkan kader partainya agar berpolitik secara santun dan terhormat. Menurutnya, politik Gerindra harus berjalan di atas jalan yang benar, tidak bersifat mencela, bukan pula politik menipu. “Di bangsa kita ada juga sifat-sifat yang tidak baik yaitu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Iya kan, itu dari nenek moyang kita, menohok kawan seiring, kawan seiring ditohok,” kata Prabowo. Prabowo juga mengingatkan kadernya agar tak berkhianat atau menjadi musuh dalam selimut. “Apalagi menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Bayangkan, ini semua dari nenek moyang kita, mengingatkan kita bahwa itu ada sifat-sifat seperti itu. Gerindra tidak boleh,” tuturnya.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memuji kepemimpinan Presiden Jokowi dalam sambutannya di hari ulang tahun partainya yang ke-15, Senin (6/2). Menurut Prabowo ciri kepemimpinan Jokowi adalah singkat dan ringkas. Namun, ia menyebut Jokowi memiliki tendangan yang lumayan. Prabowo tak menjelaskan lebih jauh maksud tendangan Jokowi tersebut. “Ciri khas Pak Joko Widodo itu selalu singkat. Ringkas tapi tendangannya lumayan,” kata Prabowo di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan. Pernyataan itu disampaikan Prabowo merespons pidato ucapan selamat dari Jokowi atas HUT ke-15 Gerindra. Ucapan selamat itu disampaikan Jokowi lewat sebuah video yang diputar di aula utama acara yang dihadiri langsung Prabowo dan ratusan kader lainnya.
Sementara itu Presiden Jokowi dalam pidatonya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-15 kepada Partai Gerindra. Jokowi mengapresiasi prestasi Gerindra yang luar biasa. “Saya ingin menyampaikan selamat atas prestasi Partai Gerindra yang luar biasa,” kata Jokowi lewat sebuah video yang diputar dalam HUT ke-15 Gerindra di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (6/2). Jokowi mengatakan elektabilitas Gerindra dan Prabowo pun berpotensi menjadi yang teratas jika semua kader bekerja keras jelang Pemilu 2024. “Jika kerja keras dan didongkrak terus, Partai Gerindra potensial menjadi yang teratas dan elektabilitas Pak Prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi,” katanya.
Yang menarik, saat ditanya wartawan perihal perjanjian utang-piutang antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam, Prabowo bungkam. Prabowo tidak menjawab apa pun soal perjanjian Anies-Sandi tersebut. Awalnya, Prabowo menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan mengenai calon wakil presiden yang akan mendampinginya, hingga doa dari Presiden Jokowi. Namun, saat ditanya soal perjanjian Anies-Sandi, Prabowo bungkam. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang berdiri di samping Prabowo tampak membisiki Prabowo agar tidak menjawab pertanyaan tersebut. “Jangan dijawab, Pak. Jangan dijawab,” bisik Dasco ke Prabowo.
5. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali enggan ikut campur soal isu utang piutang yang melibatkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno. Ia menyerahkan penilaian soal isu itu kepada publik. “Karena ini tiba-tiba Erwin Aksa ngomong, Sandi ngomong. Pada akhirnya akan simpang siur, tapi publik akan menilai itu sengaja dibuat untuk pembunuhan karakter terhadap Anies dan lain-lain,” ujar Ali pada wartawan, Senin (6/2) malam. Ia lantas mempertanyakan kebenaran utang Anies pada Sandiaga yang disebut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa mencapai Rp 50 miliar. Dalam pandangannya, tak masalah jika Anies berutang untuk membiayai Pilgub DKI Jakarta 2017. “Kalau dulu pernah berutang dan sudah dibayar apa salahnya,” kata Ali. Namun, menurut Ali, Sandiaga Uno harus mengklarifikasi kebenaran isu tersebut.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengaku belum membaca pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa terkait perjanjian utang piutang antara Anies Baswedan dengan dirinya menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017. Hal tersebut Sandi sampaikan usai menghadiri perayaan HUT ke-15 Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (6/2). “Saya baca dulu,” ujar Sandi saat ditemui di lokasi. Alhasil, Sandi belum bisa memberi jawaban lebih lanjut perihal perjanjian dengan Anies itu. “Belum bisa kasih statement,” katanya sambil pergi.
6. Presiden Jokowi menghadiri peringatan puncak Hari Lahir 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/2). Jokowi dijadwalkan memberikan pidatonya sebagai kepala negara di Harlah 1 Abad NU. Jokowi dan Iriana Jokowi tiba di Stadion Delta Sidoarjo, pukul 07.08 WIB. Jokowi hadir dengan balutan busana muslim warna putih yang dipadu jas abu-abu dan sarung warna hijau. Jokowi didampingi oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf ketika memasuki Stadion Delta Sidoarjo. Para warga NU yang hadir bertepuk tangan meriah ketika Jokowi tiba. Jokowi terlihat turun ke lapangan untuk berfoto bersama ribuan personel Barisan Ansor Serbaguna yang berbaris di dalam stadion. Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga telah hadir di lokasi. Ma’ruf mengenakan baju muslim dengan jas berwarna putih.
Presiden Jokowi menyampaikan ucapan belasungkawa kepada korban gempa bumi yang mengguncang Turki-Suriah pada Senin (6/2). “Belasungkawa terdalam saya kepada orang-orang Suriah dan Türkiye setelah gempa bumi pagi ini di tenggara Türkiye dan Suriah utara,” ujar Jokowi lewat akun Twitter resmi @Jokowi. “Pikiran dan doa kami bersama keluarga dan korban. Indonesia berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Türkiye dan Suriah,” sambungnya. Seperti diberitakan, Gempa bumi dahsyat mengguncang sejumlah wilayah Turki dan Suriah pada pukul 4.17 dini hari, waktu setempat.
Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 itu menewaskan setidaknya 3.452 orang. Jumlahnya diperkirakan terus bertambah seiring upaya pencarian dan penyelamatan korban yang tertimpa puing-puing terus dilakukan. Badan Manajemen Bencana dan Kedaruratan Turki (AFAD) mencatat total korban tewas di Turki terus meningkat menjadi 2.316 orang. Sementara itu, Kantor berita SANA melaporkan total korban tewas di Suriah naik menjadi 1.136 jiwa.
7. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto lakukan pertemuan empat mata dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabumung Raka di Rumah Dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung, Senin (6/2). “Namanya tokoh politik ya pasti kita bicara politik,” kata Airlangga. Ia mengamini ada pembicaraan mengenai kemungkinan kerja sama politik antara Golkar dengan Gibran selaku kader PDIP. Namun Airlangga enggan merinci lebih jauh materi pembicaraan di Loji Gandrung. Tetapi ia menyebut Gibran punya potensi untuk maju sebagai cagub di Pilkada 2024. “Potensi selalu ada apalagi sebagai pimpinan daerah,” katanya.
Sekretaris DPD Golkar Jateng, Juliatmono menyatakan siap mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon gubernur di Pilkada 2024. “Ini bos kita di Solo Raya. Saya siap jadi timsesnya,” kata Juliatmono sambil menjabat tangan Gibran di rumah dinasnya, Solo, Senin (6/2). Namun sejauh ini, belum diketahui Gibran akan menjadi calon gubernur Jawa Tengah atau DKI Jakarta. Meski begitu, Juliatmono mengaku siap membantu di manapun Gibran berkompetisi nanti. “Saya sekretaris Golkar Jateng ya. Tentu saya men-support beliau, ke manapun kita akan support,” katanya.
8. Pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma Surya Darmadi dituntut dengan pidana penjara seumur hidup dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Meski dituntut seumur hidup, jaksa meminta majelis hakim juga menghukum Surya untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. “Menghukum terdakwa Surya Darmadi dengan pidana penjara selama seumur hidup,” ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (6/2).
Selain itu, Surya Darmadi juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 73.920.690.300.000 atau Rp 73,9 triliun atas kerugian perekonomian negara. Menurut JPU, kerugian perekonomian itu timbul akibat dugaan korupsi penyerobotan lahan di Indragiri Hulu (Inhu), Riau. Selain itu, jaksa juga menuntut Surya Darmadi membayar Rp 4.798.706.951.640 atau Rp 4,7 triliun dan 7.885.857,36 dollar Amerika Serikat. “Membebankan kepada terdakwa atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.798.706.951.640 dan 7.885.857,36 dollar Amerika Serikat dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 73.920.690.300.000,” kata JPU.
Jaksa meminta majelis hakim memberikan tenggat waktu terhadap bos perusahaan sawit itu selama satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam waktu tersebut Surya Darmadi tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya akan disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi tagihan tersebut. Selanjutnya, jika Surya Darmadi dinyatakan bersalah dan dihukum selain pidana seumur hidup atau mati dan ia tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka tagihan itu diganti dengan pidana penjara. “Maka akan diganti dengan pidana penjara 10 tahun apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti,” ujar Jaksa.
9. Sementara itu, Surya Darmadi mengaku menjadi setengah gila mendengar surat tuntutan Jaksa terhadap dirinya. Dalam surat tuntutan itu, Jaksa menilai dugaan korupsi penyerobotan lahan Surya Darmadi telah menimbulkan kerugian puluhan triliun. Kerugian tersebut yakni keuangan negara sebesar Rp 4.798.706.951.640 dan 7.885.857,36 dollar Amerika Serikat dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 73.920.690.300.000. Pengakuan ini disampaikan saat sidang diskors oleh majelis hakim. Saat itu, Jaksa masih memaparkan fakta persidangan dan belum memasuki bab analisis yuridis. “Ya saya gilalah, saya setengah gila,” kata Surya Darmadi dengan kesal saat ditemui awak media di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (6/2).
Surya Darmadi memprotes tuntutan JPU dan menyatakan dirinya bukanlah megakoruptor. Pernyataan itu Surya Darmadi sampaikan kepada majelis hakim setelah dinilai bersalah oleh Jaksa melakukan korupsi penyerobotan lahan bersama mantan Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Riau, Raja Thamsir. “Hari ini kalau saya megakoruptor, saya enggak pulang dari Taiwan, menyerahkan diri karena saya bukan megakoruptor, itu saja,” kata Surya Darmadi di ruang sidang. Menanggapi hal ini, Ketua Majelis Hakim Tipikor Fahzal Hendri meminta bantahan tersebut dituangkan dalam pleidoi atau nota keberatan. ‘’Ya unek-unek itu sampaikan itu nanti akan kami pertimbangkan,” kata Fahzal.
Surya Darmadi meminta Kejagung menangkap 100 pengusaha yang perusahaannya bermasalah sehingga utang negara akan lunas. Pernyataan tersebut Surya Darmadi sampaikan di sela-sela pembacaan surat tuntutan oleh JPU dari Kejagung. Saat hakim menghentikan sementara pembacaan surat tuntutan, Surya Darmadi keluar dari ruang sidang. Ia kemudian mengomentari surat dakwaan Jaksa. “Cari 100 pelaku, negara punya utang lunas, Rp 7.700 triliun, betul enggak?” kata Surya Darmadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023). “Cari 100, utang negara lunas 7.700 (triliun),” ejek Darmadi.
10. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengaku sudah mengeluarkan surat perintah untuk menghentikan sementara produksi dan distribusi obat yang dikonsumsi pasien gagal ginjal akut (acute kidney injury/AKI) yang meninggal, menyusul adanya temuan dua kasus baru. Dua kasus baru tersebut ialah satu kasus konfirmasi dan satu kasus suspek. Penghentian sementara produksi dan distribusi obat itu dilakukan hingga investigasi selesai dilaksanakan. BPOM mengatakan, langkah ini merupakan kehati-hatian meski investigasi terhadap penyebab sebenarnya kasus ini masih berlangsung. Adapun salah satu obat sirup yang dikonsumsi pasien gagal ginjal akut yang meninggal adalah merek Praxion. “BPOM sudah mengeluarkan perintah penghentian sementara produksi dan distribusi obat yang dikonsumsi pasien hingga investigasi selesai dilaksanakan,” kata BPOM dalam keterangan pers, Senin (6/2). Terkait perintah penghentian sementara dari BPOM, industri farmasi pemegang izin edar obat tersebut telah melakukan voluntary recall atau penarikan obat secara sukarela.
Jubir Kemenkes, Mohammad Syahril mengonfirmasi adanya penambahan kasus baru gagal ginjal (acute kidney injury/AKI), satu kasus konfirmasi dan satu kasus suspek. Kasus baru ini dikonfirmasi setelah tidak adanya kasus baru sejak awal Desember tahun 2022. Dengan dilaporkannya tambahan kasus baru gagal ginjal, hingga 5 Februari 2023 tercatat 326 kasus gagal ginjal dan satu suspek yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia. “Penambahan kasus tercatat pada tahun ini, satu kasus konfirmasi GGAPA dan satu kasus suspek,” ujar Syahril dalam keterangan resmi, Senin (6/2). Syahril mengungkapkan, dua kasus anyar dilaporkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta. Dalam kronologi yang dipaparkan, satu kasus konfirmasi gagal ginjal merupakan anak berusia 1 tahun. Balita ini mengalami demam pada tanggal 25 Januari 2023, dan diberikan obat sirup penurun demam yang dibeli di apotek dengan merek Praxion.
11. Presiden Jokowi segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang media sustainability. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu setelah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin (6/2). Menurut Ninik, insan pers menyambut baik komitmen dari Kepala Negara tersebut. “Kami semua bergembira Bapak Presiden berkomitmen untuk mengeluarkan regulasi yang menimbulkan rasa keadilan bagi media,” ujar Ninik dalam unggahan YouTube Sekretariat Presiden. Ninik menuturkan, perpres ini diharapkan menjadi solusi untuk banyaknya platform algoritma yang selama ini banyak dirasakan merugikan bagi pekerja media. Dengan perpres, diharapkan ada aturan yang lebih rinci dan adil untuk pekerja media. “Dengan perpres itu mudah-mudahan ada aturan yang lebih clear, lebih adil bagi teman-teman media yang selama ini memang banyak komplain ya. (Keluhan) siapa yang bikin tapi siapa yang menikmati hasilnya. Kira-kira begitu,” katanya lagi.
12. Menko Perekonomian Airlangg Hartarto mengatakan, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 5,31 persen merupakan tertinggi sepanjang masa pemerintahan Presiden Jokowi. Berdasarkan data BPS, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 merupakan angka tertinggi dalam 8 tahun terakhir atau sejak 2013 yang kala itu tercatat tumbuh sebesar 5,56 persen. “Secara kumulatif di tahun 2022 ekonomi mampu tumbuh di angka 5,31 persen, dan ini merupakan angka yang tertinggi sejak masa pemerintahan Bapak Presiden Jokowi,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (6/2). Seperti diketahui, Jokowi mulai menjabat sebagai Presiden RI pada Oktober 2014. Secara rinci pertumbuhan ekonomi di era Jokowi, tahun 2014 sebesar 5,01 persen, 2015 sebesar 4,88 persen, 2016 sebesar 5,03 persen, 2017 sebesar 5,07 persen, 2018 sebesar 5,17 persen, 2019 sebesar 5,02 persen, 2022 sebesar -2,07 persen, dan 2021 sebesar 3,70 persen. Selain itu, lanjut Airlangga, kinerja ekonomi tahun lalu juga sudah melampaui level sebelum pandemi Covid-19. Pada tahun 2019, tercatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02 persen.
13. Kejagung RI periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu RI Isa Rachmatarwata (IR) dan 5 saksi lainnya soal kasus korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo tahun 2020-2022. “Pertama, IR selaku Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI,” ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Senin (6/2). Ketut mengatakan, lima saksi lainnya yang diperiksa berasal dari pihak swasta, yakni karyawan PT Astel Sistem Teknologi, Florentina Yunita (FY). Lalu, Huang Liang (HL) selaku Direktur PT FiberHome Technologies Indonesia; Sales Director PT FiberHome Technologies Indonesia, Deng Mingsong (DM). Kemudian, Chen Min (CM) selaku CEO PT Huawei Tech Investment, dan Liang Weiqi (LW) selaku Direktur Utama PT ZTE Indonesia. “CM selaku CEO PT Huawei Tech Investment. LW selaku Direktur Utama PT ZTE Indonesia,” ucap Ketut. (HPS)
