Presiden Jokowi dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Jokowi meminta agar RUU tentang Perampasan Aset segera disahkan. Presiden juga meminta RUU pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dibahas di DPR. Isu menarik lainnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin minta masyarakat menunggu pemanggilan Menkominfo Johnny G Plate terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G. Ketua Umum Relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania Immanuel Ebenezer alias Noel tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024, ia akan bubarkan GP Mania. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Polri sedang melakukan operasi pencarian terhadap pilot dan penumpang pesawat Susi Air PK-BVY yang hilang kontak di Nduga, Papua. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, Surya Paloh dan jajaran Partai Nasdem tengah dilanda kegalauan politik. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, puja-puji Prabowo Subianto terhadap Presiden Jokowi sarat akan kepentingan politik. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, banyak tokoh dan pemimpin yang takut dan cemas apabila Anies Baswedan terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi meminta agar RUU tentang Perampasan Aset segera disahkan. Selain itu, Presiden juga meminta RUU pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dibahas di DPR. “Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya,” ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Selasa (7/2). Presiden menyampaikan, komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Sejalan dengan hal itu, pemerintah berupaya terus melakukan pencegahan korupsi dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Pemerintah terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian, perizinan online single submission (OSS) dan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Lalu, dalam hal penindakan, pemerintah telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif.
Presiden Jokowi mengatakan, dirinya tidak akan pernah memberikan toleransi kepada pelaku tindak pidana korupsi. “Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi,” ujar Jokowi. Presiden menambahkan, komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Sejalan dengan hal itu, pemerintah berupaya terus melakukan pencegahan korupsi dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Pemerintah pun terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian perizinan online single submission (OSS) dan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.
2. Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan jawaban singkat saat ditanya kapan jajarannya akan memanggil Menkominfo Johnny G Plate terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transciever station (BTS) 4G. Burhanuddin hanya meminta publik menunggu pemanggilan tersebut. “Tunggu saja waktunya,” ujar Burhanuddin di Istana Merdeka, Selasa (7/2). Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo tahun 2020-2022. Tersangka yang ditetapkan itu berasal dari swasta, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan (IH). Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, dengan penambahan ini total tersangka dalam perkara itu menjadi lima orang. “Satu orang Tersangka tersebut yaitu IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy,” ujar Ketut dalam keterangan tertulis, Selasa (7/2).
3. Ketua Umum Relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania Immanuel Ebenezer alias Noel membenarkan, dirinya tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pilpres 2024. “Itu (kabar tak lagi beri dukungan) benar. Betul,” ujar Noel ketika dikonfirmasi, Selasa (7/2). Meski begitu, Noel enggan memberikan alasan mencabut dukungan kepada Ganjar. Noel hanya menjelaskan, pada Kamis (9/2), pihaknya akan menggelar pembubaran secara resmi relawan GP Mania. Dalam pembubaran nanti, dirinya akan menjelaskan alasan tak lagi mendukung Ganjar Pranowo. “Nanti kita ungkapkan. Kita akan bubarkan dulu, setelah bubarkan baru kita kasih penjelasan,” tambah Noel. Sebelumnya, pada 2021 Noel menyatakan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju Pilpres 2024. Jokowi Mania pun telah menamai relawan Ganjar sebagai GP Mania.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo hadir dalam Resepsi 1 Abad NU yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jatim, Selasa (7/2). Seperti di acara HUT PDIP, Ganjar terlihat “nyempil” di barisan ketiga tempat duduk para tamu di panggung utama. Ganjar terlihat duduk di barisan ketiga, kepalanya terlihat di antara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas. Posisi Ganjar terlihat cukup jauh dari para tamu undangan inti lainnya, sementara Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa duduk di sebelah putri sulung Gus Dur, Alissa Wahid. Khofifah duduk satu baris bersama keluarga Gus Dur lainnya, juga bersama Megawati, Presiden Jokowi, dan Wakil Presiden Maruf Ain, serta mantan Wapres Jusuf Kalla.
Ketua DPD Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, pihaknya tak hanya menawarkan Airlangga Hartarto sebagai capres ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) saja, tetapi juga kepada Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Sebagai partai yang telah memiliki keputusan, itu pun juga kita tawarkan begitu kan,” kata Ace di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (7/2). Menurutnya, sah-sah saja Golkar menawarkan ketua umumnya sebagai capres pada partai politik (parpol) mana pun. “Kita harus sampaikan dong. Masa kita harus sembunyi-sembunyi soal sikap politik kita,” ujar Syadzily.
4. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan operasi pencarian terhadap pilot dan penumpang pesawat Susi Air PK-BVY yang hilang kontak di Nduga, Papua. “Terkait dengan perkembangan dari pilot dan penumpang yang diamankan oleh KKB, saat ini memang sedang dalam pencarian. Kami tim gabungan saat ini sedang melakukan operasi pencarian. Untuk hasilnya akan kita infokan,” ujar Sigit di Istana Merdeka, Selasa (7/2).
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel (Kav) Herman Taryaman dalam keterangannya, mengatakan, global positioning system (GPS) pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PK-BVY yang hilang kontak seusai mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, diduga dibawa lari oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) ke hutan. “GPS pesawat dibawa lari yang diduga dilakukan oleh kelompok separatis teroris pimpinan Egianus Kogoya menuju hutan,” ujar Herman Taryaman.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya sedang melakukan kerja sama dengan kepolisian negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk mencari para buron KPK melalui sistem police to police. “Polri saat ini juga membuat kerja sama dengan beberapa negara di ASEAN untuk mempermudah pencarian para pelaku (korupsi) dengan skema police to police. Saat ini kami sedang keliling ke beberapa negara ASEAN untuk tangkap buron KPK,” ujar Listyo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2). Menurut Sigit, kerja sama yang sudah dilakukan dapat membantu menangkap pelaku atau para buron yang saat ini berada di luar Indoensia, khususnya di negara-negara yang telah melakukan kerja sama police to police dengan Indonesia.
Sementara itu, Presiden Jokowi memberikan tanggapan saat ditanya soal buron KPK, Harun Masiku yang masih diburu oleh KPK. Menurut Presiden, persoalan pencarian buron KPK merupakan hal sangat teknis. Oleh karena itu, waktu yang diperlukan untuk menangkap buron pun berbeda-beda. “Bahwa ada yang belum ketemu setahun, tapi baru enam bulan ketemu juga ada, tapi ada juga yang belum ketemu. “Ya kalau barangnya ada, ya pasti ditemukan dong,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
5. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, Surya Paloh dan jajaran Partai Nasdem tengah dilanda kegalauan politik. Ini terlihat dari manuver Surya dan jajarannya yang beberapa waktu terakhir rajin mengunjungi partai-partai politik pendukung pemerintah. Malahan, Surya terang-terangan menyatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarnoputri, pimpinan PDI Perjuangan yang merupakan partai penguasa pemerintahan saat ini. “Manuver Paloh dan elite Nasdem untuk berkeliling ke Gerindra-PKB, Golkar, dan berencana menemui Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri merupakan wujud kegalauan politik,” kata Umam, Selasa (7/2). Menurut Umam, di bawah kepemimpinan Surya Paloh, Nasdem tengah memainkan politik dua kaki. Di satu sisi terus berupaya mematangkan rencana koalisi bersama dua partai oposisi, yakni Demokrat dan PKS. Di sisi lain, Nasdem tetap ingin bertahan sebagai partai pendukung pemerintah hingga kepemimpinan Presiden Jokowi hingga tuntas 2024 mendatang. Umam menilai, strategi standar ganda itu tak lepas dari besarnya konsekuensi yang ditanggung Nasdem sejak mengumumkan rencana mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024.
6. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, puja-puji Prabowo Subianto terhadap Presiden Jokowi dalam momen hari ulang tahun (HUT) ke-15 Partai Gerindra sarat akan kepentingan politik. Menurut Ari, Prabowo ingin mengamankan dukungan dari Jokowi pada Pilpres 2024. Oleh karenanya, tak heran jika Ketua Umum Partai Gerindra itu berupaya menunjukkan loyalitasnya kepada Presiden. “Prabowo melalui pidatonya ini ingin meminta endorse dari Jokowi,” kata Ari, Selasa (7/2). Lewat pidatonya, Prabowo seakan hendak memperlihatkan, perbedaan politik dengan Jokowi pada Pemilu 2019 tak menjadi penghalang bagi keduanya untuk bersatu di pemerintahan. Bahkan, Menteri Pertahanan itu tak segan mengakui kehebatan Jokowi dalam memimpin pemerintahan dan merangkul jajarannya. Belakangan, Prabowo juga dinilai berupaya menunjukkan kedekatan dengan keluarga Jokowi yang turut berkiprah di politik. Misalnya, lewat pertemuannya dengan putra sulung Jokowi yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, serta menantu presiden yang juga Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Menurut Ari, manuver-manuver Prabowo itu tak lepas dari misinya menggaet massa pendukung Jokowi sebagai bekal pemenangannya pada Pemilu Presiden 2024.
7. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membantah puja-pujinya terhadap Presiden Jokowi untuk menjilat. “Saya jenderal, saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau (Jokowi) adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani, kadang-kadang melawan tekanan dari mana-mana. Ini harus kita akui dan saya minta kader partai Gerindra mengerti itu, saya bukan menjilat,” tegasnya.
Dia mengatakan, sesuatu yang baik memang harus diakui. Jangan sampai, kesuksesan seorang pemimpin dihargai dengan cemoohan. Prabowo justru menyayangkan pihak-pihak yang menurutnya kurang menghargai keberhasilan pemimpinnya sendiri. “Saya lihat ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang kurang menghargai pemimpin-pemimpinnya sendiri. Ada sifat bangsa yang kadang-kadang tidak mau mengakui kehebatan bangsa kita sendiri,” katanya saat berpidato pada HUT ke-15 Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (6/2) lalu.
Prabowo mengatakan, sejak bergabung dengan pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan, ia menjadi saksi betapa presiden bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal itu Prabowo sampaikan saat berpidato dalam acara HUT ke-15 Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, kemarin. “Setelah saya gabung dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, saya menjadi saksi, saya melihat betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita dan karena itulah saya mendukung beliau dan saya membela beliau sampai berhasil,” kata Prabowo.
8. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, banyak tokoh dan pemimpin yang cemas apabila Anies Baswedan terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Benny mengeklaim, para tokoh tersebut ketakutan dan sangat was-was dengan diusungnya Anies jadi capres 2024. “Menurut saya dari segi psikologi politik, itu ada gambaran kekhawatiran, gambaran ketakutan, gambaran kecemasan. Banyak tokoh, banyak pemimpin yang cemas, bahkan sangat cemas apabila Anies jadi presiden,” ujar Benny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2). Benny kemudian memaparkan kenapa ia menyebut banyak pemimpin yang cemas terhadap potensi terpilihnya Anies sebagai Presiden. Salah satunya karena Anies merupakan tokoh yang memiliki integritas bagus. Selain itu, memiliki komitmen yang kuat tentang pluralisme, demokrasi, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan perlawanan terhadap oligarki yang merusak tatanan demokrasi dan negara hukum Indonesia “Mereka tahu. Karena itu mereka yang tidak menginginkan ini terjadi mulai cemas, dan mulai menjagokan boneka-bonekanya,” kata dia.
Waketum Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan,pengungkapan utang piutang Rp 50 miliar yang melibatkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno hanya untuk membuat citra Anies jadi buruk. “Ini bagian dari agenda untuk membangun citra buruk tentang Anies. Dan ini bukan hanya satu saja, masih banyak lagi. Politik selanjutnya akan diwarnai dengan politik produksi narasi yang dibangun oleh pesaing-pesaing atau lawan-lawan politik,” ujar Benny di Gedung DPR, Selasa (7/2). Benny mengatakan, adanya narasi yang berupaya untuk mendiskreditkan Anies dengan cara membangun isu adalah hal yang biasa. Ia lantas membeberkan contoh-contoh narasi yang mendiskreditkan Anies, seperti membangun narasi korupsi, gagal di DKI Jakarta, orang Arab hingga punya utang. “Saya pribadi melihat ini semua bagian dari agenda-agenda politik kontestasi, persaingan-persaingan yang tentu saja menjadi suatu keniscayaan dalam demokrasi electoral,’’ ujar Benny Harman.
Desas-desus soal perjanjian politik antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno menjelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu dinilai sebagai upaya delegitimasi terhadap Anies. Sebab, dalam isu ini, Anies menjadi pihak tertuding yang disebut-sebut terlibat utang piutang senilai Rp 50 miliar kepada Sandi. “Boleh jadi hal itu merupakan bagian dari cara untuk mendelegitimasi Anies Baswedan secara etik di mata publik,” kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, Selasa (7/2). Bawono heran dalam dua minggu terakhir banyak pihak ramai-ramai mengungkap rahasia perjanjian politik menyangkut Anies. Padahal, perjanjian itu dibuat jelang Pilkada DKI 2017 yang artinya sudah lewat lima tahun lalu.
Partai Nasdem tantang Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno menempuh jalur hukum jika memang merasa dirugikan terkait perjanjian utang-piutang senilai Rp 50 miliar dengan Anies Baswedan pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. “Supaya kita tidak terjebak pada hal-hal yang pada akhirnya tidak selesai. Karena pada akhirnya nanti menghadapi kontestasi ini jangan ada upaya saling membusukkan, saling menjelekkan, dan sebagainya,” kata Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali, kemarin. Ali menyatakan, Partai Nasdem enggan ikut campur soal isu utang piutang yang melibatkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno. Ia menyerahkan penilaian soal isu yang diembuskan sejumlah pihak tersebut kepada publik.
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pernah meneken perjanjian dengan Sandiaga Uno untuk memulangkan pinjaman uang seandainya kalah dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Hal itu diungkapkan perwakilan tim kecil Anies, Hendri Satrio alias Hensat di kawasan Cikini, Selasa (7/2). “Di perjanjian itu tertulis, kalau kalah, Anies harus mengembalikan semuanya, semua biaya pada saat pilgub, tetapi bila menang, selesai. Jadi pokoknya beres deh, enggak usah dibalikin,” ujarnya. Hensat menegaskan, perjanjian itu bukan bersifat sudah “lunas”, tetapi “selesai”. Sebab, Anies tak usah membayar apa-apa kepada Sandiaga lantaran berhasil menundukkan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat dalam kontestasi. Ia pun menyebut bentuk perjanjian Anies-Sandi itu sebagai “budaya baru” dalam pilkada. “Biasanya kalau menang gue balikin, kalau kalah rugi bareng. Ini Anies enggak, kalau kalah gue ganti duit lo, kalau menang kita selesai,” ujarnya lagi.
9. Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno angkat bicara soal utang Rp 50 miliar yang belum dibayar m Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia mengatakan sudah berkonsultasi dengan keluarga besar dan memutuskan tidak akan membahas hal itu lagi di muka umum. “Setelah saya shalat istiqharah, setelah saya menimbang, berkoordinasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini dan lebih baik nanti para pihak yang mengetahui untuk bisa menyampaikan,” ujar Sandi saat ditemui di acara Resepsi 1 Abad NU di Stadion Delta Sidoarjo, Selasa (7/2). Sandi menyebut sudah menyerahkan sepenuhnya proses utang-piutang kepada orang yang mengetahui saja. “Tapi bagi saya sekian (berhenti untuk membicarakan) dan saya fokus menatap masa depan. Kontestasi demokrasi sebentar lagi, mari kita tatap masa depan dengan penuh suka cita dan gembira,” pintanya. Sandi lalu mengungkapkan bagaimana hubungannya dengan Anies pasca isu piutang tersebut terungkap ke publik. Sandi menyebut Anies masih sebagai seorang sahabat dan dirinya merasa harus fokus mengerjakan tugas sebagai Menteri Parekraf.
10. Komisi IX DPR akan panggil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kemenkes terkait kemunculan lagi kasus gagal ginjal akut di wilayah Jakarta. “Minggu ini kami, Komisi IX akan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM,” kata vokalis Komisi IX DPR Irma Chaniago, Selasa (7/2). Irma mengatakan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan BPOM terkait kasus ini. Dia menyebut BPOM dan Kemenkes sedang menginvestigasi penyebab gagal ginjal akut muncul lagi di DKI. “Saya sudah komunikasi dengan kawan-kawan BPOM dan menurut mereka, mereka sedang berkoordinasi dengan Kemenkes untuk melakukan investigasi terhadap kasus kedua ini. Karena obat sirup yang diminum ini kan sudah dinyatakan aman dari EG (etilen glikol) dan DG (detilen glikol),” tegasnya.
Mantan Direktur Penyakit Menular Badan Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara Tjandra Yoga Aditama menilai munculnya kasus gagal ginjal akut pada anak atau Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada awal Februari 2023 merupakan hal yang tragis dan menyedihkan. Menurut dia, Indonesia seharusnya memetik pelajaran dari peristiwa serupa yang pernah terjadi pada 2022 lalu. “Tentu amatlah tragis dan menyedihkan bahwa anak Indonesia harus meninggal karena meminum obat yang resmi beredar, apalagi ini peristiwa berulang di mana seharusnya kita belajar dari pengalaman pahit yang lalu dan melakukan upaya habis-habisan agar jangan terulang kembali,” kata Tjandra dalam keterangannya, Selasa (7/2).
Tim advokasi kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) mendesak DPR panggil Menkes dan BPOM terkait temuan baru kasus gagal ginjal akut. Hal itu disampaikan anggota tim advokasi GGAPA Al Araf usai sidang di Gedung PN Jakarta Pusat, Selasa (7/2). Al Araf berharap DPR cepat bersikap agar tidak ada lagi korban baru terkait kasus ini.
Anggota tim advokasi GGAPA Awan Puryadi menyebut, munculnya temuan penyakit tersebut karena kebebalan pemerintah. Ia mengatakan penemuan kasus tersebut menandakan tidak adanya standar untuk Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) terkait pemeriksaan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Menurut Awan, jatuhnya korban meninggal dalam kasus baru ini karena Kemenkes tidak mempunyai protokol untuk mengatasi keracunan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG).
Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto mengatakan ada pihak yang masih tertutup saat dilakukan pendalaman terkait anak yang meninggal akibat kasus gagal ginjal di wilayah Jakarta. Dari keterangan keluarga, kata Pipit, anak yang meninggal dunia akibat gagal ginjal akut memang sempat menjalani imunisasi. “Kita sedang telusuri imunisasi apa, kemudian yang dikonsumsi seperti apa. Nanti kita akan informasikan karena ini dari beberapa pihak ini masih agak sedikit tertutup sehingga kami harus melakukan investigasi agak mendalam,” ujar Pipit, Selasa (7/2). Pipit mengatakan, pihak yang masih tertutup itu bukan pihak keluarga, tetapi di antaranya pihak puskesmas tempat anak tersebut sempat diimunisasi dan mendapat perawatan.
Sekretaris Umum Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) dr. Erfen Gustiawan Suwangto meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terbuka dan mau dievaluasi menyeluruh terkait temuan kasus baru gagal ginjal akut (accute kidney injury/AKI) pada anak. “Perlu keterbukaan dari BPOM untuk dievaluasi menyeluruh untuk tahu titik lemahnya di mana,” kata Erfen, Selasa (7/2). Menurut Erfen, BPOM harus bertanggung jawab atas terjadinya kasus gagal ginjal akut yang dialami ratusan anak-anak, jika terbukti penyebabnya adalah obat sirop yang tercemar etilen glikol dan dietilen glikol non-farmasi di atas batas aman. “Apa karena kurang sumber daya manusia, kurang alat atau bagaimana? Saya rasa BPOM selama ini cukup eksklusif sehingga kita belum pernah perbaikan berbasis evaluasi menyeluruh,” ucap Erfen. Menurut Erfen, jika nanti terbukti ada kesalahan dari produsen dalam memproduksi obat dengan bahan baku non farmasi, serta BPOM terbukti lalai dalam pengawasan, maka pemerintah dan produsen harus memberikan ganti rugi kepada ahli waris korban.
Forum Masyarakat Peduli Kesehatan (FMPK) mendesak BPOM jelaskan proses pengawasan obat sirup setelah ditemukannya dua kasus baru gagal ginjal akut (acute kidney injury/AKI) di DKI Jakarta. Ketua FMPK Muhammad Joni menyebut, penjelasan diperlukan supaya masyarakat tahu tata cara pengawasan obat yang dilakukan BPOM, utamanya ketika adanya kasus gagal ginjal akut yang memakan ratusan korban jiwa. “BPOM harus menjelaskan. Selain menjelaskan, BPOM juga mempunyai tanggung jawab mengapa ini kejadian,” kata Muhammad Joni di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (7/2). Joni menuturkan, BPOM harusnya bisa mencegah kasus-kasus yang berkaitan dengan keracunan obat terjadi. Dia meminta BPOM lebih teliti untuk melihat celah kosong dari pengawasan, alih-alih sibuk melakukan klarifikasi.
11. PP Muhammadiyah bersama tujuh organisasi profesi dan masyarakat menolak RUU Kesehatan dan mendesak DPR meninjau ulang rancangan regulasi yang memuat aturan dari berbagai UU yang ada. Adapun tujuh organisasi profesi dan masyarakat tersebut adalah Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), serta Forum Masyarakat Peduli Kesehatan. Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan bahwa RUU Kesehatan perlu ditinjau ulang karena tidak sesuai dengan nilai-nilai UUD 1945.
12. Mantan Ketua KPU Ramlan Surbakti menilai, KPU telah melanggar etika sekaligus tidak menaruh hormat terhadap hukum karena enggan menata ulang daerah pemilihan (dapil) DPR RI dan DPRD provinsi. Ramlan yang sebelumnya dilibatkan KPU RI sebagai tim pakar untuk mengkaji penyusunan dan penataan ulang dapil selepas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XX/2022 itu menganggap tak perlu tafsir-tafsir tertentu untuk melihat pembangkangan tersebut. “Ini (keengganan menata ulang dapil) harus diadukan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), karena tidak menghormati hukum, tidak melaksanakan hukum, terang-terangan tidak perlu pakai interpretasi,” ujar guru besar ilmu politik Universitas Airlangga itu dalam diskusi virtual bertajuk “Jelang Sidang Kecurangan Pemilu: DKPP Harus Tindak Penyelenggara Bermasalah” yang dihelat ICW, Selasa (7/2). “Saya melihat ada pasal dalam UU Pemilu yang tidak dilaksanakan ketika KPU menetapkan alokasi kursi dan dapil DPR serta DPRD provinsi,” kata dia.
Perludem menilai, dapil DPR dan DPRD provinsi yang tak ditata ulang oleh KPU berpotensi menjadi sumber sengketa pada Pileg 2024. Penyebabnya, Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusan nomor 80/PUU-XX/2022 sudah menyinggung aneka masalah dari dapil DPR RI dan DPRD provinsi yang disusun DPR dalam Lampiran III dan IV UU Pemilu. MK kemudian menyerahkan wewenang kepada KPU untuk menata ulang dapil itu melalui Peraturan KPU (PKPU). Akan tetapi, PKPU Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur soal dapil Pemilu 2024 tak mengubah komposisi dan alokasi kursi DPR RI dan DPRD provinsi, kecuali menambah dapil untuk empat provinsi baru di Pulau Papua. “Kalau nanti misalnya ada peserta pemilu yang merasa dirugikan dengan dapil ini, bisa jadi ini kemudian dipermasalahkan setelah pemilu nanti,” kata Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, Selasa (7/2).
Sebelumnya Komisi II DPR menyetujui rancangan Peraturan KPU tentang daerah pemilihan (dapil) untuk Pileg 2024 dalam raker yang dihadiri perwakilan Kemendagri dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, Senin (6/2). Dalam kesimpulan rapat yang hanya berlangsung 17 menit, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyebut persetujuan ini “dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dan amanat keputusan Mahkamah Nomor 80/PUU-XX/2022”. “DPR, KPU, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, dan DKPP menyetujui Rancangan Peraturan KPU tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu 2024 beserta lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKPU,” sebut kesimpulan rapat. (HPS)
