Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo (net)
Isu hangat pagi ini, sejumlah pengamat politik yakin bubarnya kelompok relawan Ganjar Pranowo (GP) mania tidak akan mempengaruhi elektabilitas Ganjar sebagai Capres 2024. Isu menarik lainnya, Kejagung RI memanggil Menkominfo Johnny G Plate untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G. Menkominfo Johnny G Plate kemungkinan tidak hadir karena hadiri perayaan Hari Pers Nasional 2023. Mensos Tri Rismaharini alias Risma dicecar pertanyaan soal anggaran penanganan kemiskinan Rp 500 triliun yang habis untuk studi banding dan rapat di hotel dalam raker dengan Komisi VIII DPR. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag akan pangkas pelaksanaan haji jadi 30 hari. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan seluruh penumpang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PK-BVY yang dibakar usai mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua sudah diamankan, sudah bisa dievakuasi. Berikut isu selengkapnya.
1. Batalnya Ganjar Pranowo (GP) Mania mendukung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 jadi polemik hingga pagi ini. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, bubarnya kelompok relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania diyakini tidak mempengaruhi elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai kandidat Capres 2024. Ia menjelaskan, tetapi jika kelompok-kelompok relawan Ganjar kompak membubarkan diri dan menarik dukungan, pasti akan berpengaruh terhadap elektabilitas Ganjar.
Sebab, efek penarikan dukungan tersebut akan menciptakan opini publik bahwa ada kemelorotan motivasi para pendukung terhadap Gubernur Jawa Tengah itu. Namun, jika pembubaran relawan hanya dilakukan oleh GP Mania, hal itu tidak memengaruhi elektabilitas Ganjar saat ini. “Kalau sebatas GP Mania yang diinisiasi oleh Immanuel Ebenezer (yang dibubarkan), saya tidak yakin punya efek besar menurunkan elektabilitas Ganjar,” ujar Muhtadi, Rabu (8/2) malam seraya menambahkan, GP Mania tergolong kelompok relawan pendukung Ganjar yang masih baru.
Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, penarikan dukungan Ganjar Pranowo (GP) Mania terhadap Ganjar tak akan mengurangi peluang Gubernur Jawa Tengah itu menjadi kandidat capres PDIP pada Pilpres 2024. Menurut Ari, Ganjar tetap punya kans diusung PDI-P sebagai capres sebagaimana peluang Puan Maharani maupun kader partai banteng lain yang digadang-gadang bakal dijagokan. “Semua kader yang potensial termasuk Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Tri Rismaharini, dan lain-lain pasti masuk radar penilaian Megawati,” kata Ari, Rabu (8/2). “Cuma pada akhirnya akan keluar satu nama sebagai hasil kontemplasi dan kalkulasi semua aspek yang akan diambil oleh Megawati,” tuturnya. Ari mengatakan, ihwal pencapresan PDI-P bukan berada di tangan relawan, tapi di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan tertinggi PDIP.
Ari Junaedi menduga, tidak terakomodirnya kepentingan elite relawan menjadi alasan utama penarikan dukungan Ganjar Pranowo (GP) Mania terhadap Ganjar untuk Pilpres 2024. Boleh jadi, GP Mania merasa tak dirangkul Ganjar maupun oleh PDI Perjuangan sebagai partai yang menaungi Gubernur Jateng ini. “Bagi saya GP Mania bubar bisa jadi karena personal-personalnya merasa tidak diakomodasi, baik oleh calon maupun partai,” kata Ari lagi. Dia menduga, Ganjar tidak rangkul relawan-relawannya karena dia belum mendapat restu pencapresan dari PDI-P.
Namun demikian, kata Ari, PDI-P juga tidak bisa disalahkan karena dianggap tak merangkul relawan Ganjar. Sebab, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu memang belum mengambil keputusan apa pun soal capres, pun belum ada pembentukan tim sukses resmi. Ari menduga, terjadi sumbatan komunikasi antara GP Mania dengan Ganjar maupun PDI-P sehingga relawan berencana menarik dukungan. “Relawan seakan akan tidak sabaran dengan proses politik yang terjadi di partai. Harusnya relawan paham akan hal itu, relawan adalah penguat kerja politik dari partai di lapangan,” ujarnya.
Akankah relawan Jokowi Mania alias mendukung tokoh lain selain Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024? Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, sepertinya JoMan sudah lelah jadi relawan dan mencoba dunia baru untuk terjun ke politik praktis. Misalnya bergabung dengan parpol tertentu dan jadi caleg 2024. Sebab, daya magis politik relawan perlahan sudah mulai lentur. Kekuatan politik relawan sudah dianggap masa lalu yang tak lagi bisa mengintervensi keputusan partai politik. Adi menuturkan kemungkinan lain bisa jadi karena JoMan ingin merubah dukungan. Menurutnya segala kemungkinan bisa terjadi termasuk putar setir dukungan yang dinilai sebagai hal biasa dalam demokrasi. “Mungkin juga JoMan ingin ganti suasana dengan usung capres lain. Misalnya usung Prabowo atau Anies. Di berbagai kesempatan mantan ketum JoMan sangat mungkin mendukung siapapun di pilpres perkara biasa dalam demokrasi,” kata Adi Prayitno kepada wartawan, Rabu (8/2).
2. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai pembubaran GP Mania tidak ada hubungannya dengan PDI-P. Menurutnya, keberadaan relawan tidak berkaitan dengan struktur kepartaian. “Enggak ada hubungan ya, relawan Ganjar bubarin, Ganjar Mania, atau Ganjarist itu kan enggak ada hubungan sama partai,” kata Said Abdullah di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2). Justru, kata Said, relawan itu justru membutuhkan PDI-P untuk dapat mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.
Said Abdullah mengatakan, semua keputusan terkait Pilpres maupun Pileg berada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Megawati bakal menentukan setiap kader yang potensial diusung sebagai capres maupun caleg, termasuk dalam hal ini Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. “Kalau kata Ibu Ketum (Puan) jadi caleg ya caleg. Kalau kata ketum jadi capres ya capres, kan gitu saja,” kata Said di Gedung DPR, Rabu (8/2). Di sisi lain, Said menyebut, Puan dan seluruh kader PDI-P memiliki hak yang sama untuk maju sebagai capres maupun caleg. Ia juga meyakini, Puan akan mematuhi keputusan Megawati nantinya terkait peluang langkah politik itu. “Bagi Mbak Puan, sesungguhnya mau di manapun selagi itu kehendak Ketum pasti dijalani oleh Mbak Puan,” jelasnya.
Ketua Banggar DPR ini mengungkapkan, kemungkinan partainya akan mengumumkan koalisi menghadapi Pemilu 2024 pada Juni 2023 mendatang. Termasuk, dalam hal ini mengumumkan calon presiden yang akan diusung PDIP pada Pilpres 2024. “Kalau soal pengumuman itu di tangan ibu ketum, sebagaimana disampaikan Sekjen bulan Juni. Ya, mudah-mudahan lah,” kata Said. Ia berharap pengumuman koalisi itu dibarengi dengan pengumuman capres PDI-P. “Kalau saya katakan, insya Allah, takut terpeleset, takut salah, tapi kalau Pak Sekjen menyampaikan di bulan Juni ya saya percaya pak sekjen, sudah dapat arahan bu ketum,” ujarnya.
3. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umumnya Prabowo Subianto akan bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk memutuskan sosok capres Koalisi Indonesia Raya. Namun, Muzani belum mengungkap kapan pertemuan akan dilakukan. “Pak Prabowo dan Pak Muhaimin nanti akan bertemu pada waktunya untuk memutuskan tentang nama calon presiden dan nama calon wakil presiden,” ucap Muzani di kompleks parlemen, Rabu (8/2). Menurut Muzani, meski partainya telah memberi mandat kepada Prabowo sebagai capres Gerindra, pembahasan soal capres koalisi tetap harus diputuskan bersama.
4. Kejagung RI memanggil Menkominfo Johnny G Plate untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo 2020-2022. Hal itu disampaikan Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menjawab pertanyaan apakah betul Jhonny Plate dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi pada Kamis (9/2). “Saya dapat info ada pemanggilan dari penyidik,” kata Ketut, Rabu (8/2). Ketut menerangkan, pihaknya mendapat info dari penyidik bahwa Plate akan diperiksa pada Kamis (9/2). Namun Ketut belum mengetahui apakah Plate akan hadir atau tidak dalam pemeriksaan tersebut. “Mengenai kehadiran yang bersangkutan saya belum tahu,” kata Ketut.
Sebelumnya diberitakan, Jaksa Agung ST Burhanuddin hanya memberikan jawaban singkat saat ditanya kapan jajarannya akan memanggil Menkominfo Johnny G Plate terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transciever station (BTS) 4G. Burhanuddin hanya meminta publik menunggu pemanggilan tersebut. “Tunggu saja waktunya,” ujar Burhanuddin di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2) kemarin.
5. Menkominfo Johnny G Plate tidak menjawab tegas akan hadir atau tidak terkait pemanggilan Kejagung, Kamis (9/2). Dia mengaku punya agenda di Medan mengikuti Hari Pers Nasional 2023. “Saya sedang di Medan mengikuti Hari Pers Nasional 2023 (hari ini dan besok),” kata Johnny ketika dihubungi, Rabu (8/2). Johnny mengatakan dirinya akan hadir dalam pemanggilan jika jadwalnya sesuai. “Jika dibutuhkan keterangan, maka akan hadir pada jadwal yang sesuai,” ujar Sekjen Partai Nasdem ini.
6. Mensos Tri Rismaharini alias Risma dicecar oleh Komisi VIII DPR terkait anggaran penanganan kemiskinan Rp 500 triliun yang habis untuk studi banding dan rapat di hotel. Salah satu anggota DPR yang mencecar Risma adalah Jhon Kenedy Azis. “Yang viral sekarang adalah tentang dana bansos sebesar Rp 500 triliun ini mungkin kesempatan ibu untuk mengklarifikasi. Setahu saya anggarannya enggak sebanyak itu, seperlimanya pun tidak ada anggarannya. Dari mana itu?” tanya Jhon dalam raker Komisi VIII DPR dengan Mensos di Gedung DPR, Rabu (8/2). “Saya pikir ini tempat ibu untuk klarifikasi tentang konteks itu supaya clear. Dari mana sumber-sumber dana itu, atau informasi itu didapat? Saya juga enggak tahu,” sambung Jhon. Anggota Komisi VIII DPR lainnya, Abdul Wachid juga mendesak Risma untuk mengklarifikasi kabar yang beredar tersebut. Dia khawatir apabila kabar tersebut salah dan tidak diklarifikasi, maka kabar yang salah itu dianggap benar. Abdul mengaku kebakaran jenggot begitu dengar anggaran kemiskinan habis untuk rapat.
Mensos Tri Rismaharini menampik jika Kementeriannya dianggap turut menghabiskan anggaran kemiskinan yang disebut mencapai Rp 500 triliun. Karena selama ini dirinya selalu berhemat dalam menjalankan berbagai pekerjaan. “Boleh ditanya seluruh stafku, sejak aku jadi Mensos itu tidak boleh acara di hotel,” ujar Risma ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2). Bahkan, Kemensos menerima tamu yang merupakan utusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di kantor. “Karena saya tahu, kami harus menghemat supaya kita bisa memberikan bantuan pada masyarakat sebanyak-banyaknya,” ujarnya. Risma menuturkan, penghematan itu juga dilakukan dalam perjalanan dinasnya ke berbagai daerah. Risma mengaku kerap memilih jalur darat dan menghabiskan banyak waktu perjalanan agar dana Kemensos tak banyak terbuang. Bahkan, acara-acara pegawai Kemensos pun dilakukan di berbagai balai yang dimiliki di daerah, bukan di hotel.
Mensos jelaskan anggaran penanganan kemiskinan sebesar Rp 500 triliun yang habis untuk rapat dan studi banding. Risma menjelaskan, anggaran Rp 500 triliun itu sebenarnya untuk perlindungan sosial, bukan sekadar bantuan sosial (bansos). “Jadi begini, Pak. Yang saya tahu itu anggaran Rp 500 triliun itu perlindungan sosial, itu yang disampaikan Ibu Sri Mulyani saat di Malang. Itu di dalamnya ada PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang Rp 74 triliun. Ada subsidi gas, subsidi listrik, subsidi BBM yang totalnya Rp 500 T. Namanya perlindungan sosial, bukan untuk bantuan sosial,” ujar Risma.
Risma lalu curhat kepada Komisi VIII DPR terkait anggaran yang tak dicairkan oleh Kemenkeu. Dikatakan, Kemensos memiliki pagu anggaran 2023 sebesar Rp 78,1 triliun yang telah disetujui oleh Kemenkeu, namun sekitar Rp 400 miliar di antaranya diblokir. “Anggaran 2023 ini (sudah) turun sekitar Rp 300 miliar. Kemudian ini diblokir Rp 412 miliar di awal,” ujar Risma. Mantan Walkot Surabaya itu mengaku sudah menyampaikan keluh kesahnya itu kepada Menkeu Sri Mulyani. Sebab, anggaran yang tak kunjung dicairkan Kemenkeu itu, termasuk ke dalam dana bantuan sosial (bansos). “Ini termasuk bansos lho Pak, (anggaran) kami diblokir Rp 400 miliar ini,” katanya. Risma ingin dana yang dibutuhkan Kemensos bisa segera dicairkan agar dapat segera dapat disalurkan ke masyarakat dengan baik.
7. Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menanggung 50 persen biaya haji setiap calon jemaah. “Usulan kami sebenarnya kalau bisa win-win solution, 50-50 persen. Jadi jamaah menanggung 50 persen, BPKH juga harus menanggung 50 persen,” kata Kahfi saat konferensi pers di Gedung DPR, Rabu (8/2). Menurut dia, proporsi biaya haji yang diusulkan pemerintah sangat memberatkan karena besaran kenaikan yang signifikan dan waktu pelunasan yang singkat.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag menurunkan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau biaya haji 2023 sebesar Rp2,4 juta dari usulan awal. Sehingga total biaya haji 2023 kini menjadi Rp96,4 juta dari semula Rp98,8 juta. Namun, pemerintah belum merinci apakah penurunan itu akan diambil dari biaya yang dibebankan kepada jemaah atau dari nilai manfaat dana haji. ‘’Kami sampaikan bahwa dari keseluruhan kajian kami sementara ini, untuk direct dan indirect cost, usulan per jemaah yang sebelumnya masih Rp98,8 juta, menjadi Rp96,4 juta, jadi berkurang Rp2,4 juta,” ujar Hilman Latief dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR, Rabu (8/2).
Hilman Latief mengatakan, berdasarkan aturan General Authority of Civil Aviation (GACA), pelaksanaan haji untuk negara yang menyetor jemaah haji lebih dari 30.000 selama 30 hari. “Operasional haji saat ini bagi jemaah, bagi negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30.000 orang adalah 30 hari,” ujar Hilman. Dalam raker tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mendorong pemerintah untuk mempersingkat durasi pelaksanaan haji. Ia meminta pemerintah berkomunikasi dengan berbagai pihak agar pelaksanaan ibadah haji selama 30 hari dapat berjalan. “Maka karena itu, sejak sekarang memulai pembicaraan dengan berbagai pihak untuk pelaksanaan 30 hari (ibadah haji),” ujar Marwan. Menurut dia, dengan dipangkasnya durasi pelaksanaan haji menjadi 30 hari, anggaran yang dihemat bisa mencapai Rp 1,2 triliun. “Kami dapat menghitung bahwa akan terjadi penghematan anggaran dari sisi anggaran itu bisa kita hemat sekitar Rp 1,2 triliun,” katanya lagi.
8. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberi sinyal untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) ketimbang kontestasi Pilpres 2024. Alasannya, sebagai kader baru Partai Golkar, ia mengikuti arahan partai yakni mendukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi capres atau cawapres. “Saya mendukung Pak Airlangga karena sesuai dengan keputusannya, kan Golkar (mengusung) ketum. (Posisi) saya berada di situ,” kata Emil di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta, Rabu (8/2). Seperti diketahui, Emil masih punya kesempatan untuk kembali menjajaki Pilgub Jawa Barat. Ia mengaku lebih ingin menjajaki kontestasi tersebut. “Kalau pilkada, saya punya hak satu periode lagi. Dari hak satu periode lagi itu, yang paling bagus melanjutkan Jawa Barat,” ujar Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil ingin mengajak istrinya Atalia Praratya mengikuti jejaknya, bergabung ke Partai Golkar, namun ia tak ingin memaksakan keinginannya itu secara berlebihan. “Iya lah (ingin Atalia bergabung dengan Golkar). Biar paket hemat. Pasti ikut. Tapi saya enggak memaksa. Urusan begini harus dari hati yang paling nyaman,” ujarnya. Menurut Kamil, Atalia salah satu figur yang berpotensi menjadi calon Wali Kota Bandung. Sebab, Atalia punya pengalaman di banyak organisasi. “Apakah Ibu Atalia punya kapasitas? Punya. Organisasinya saja lebih dari 10, gelarnya saja doktor, kebetulan istri Ridwan Kamil kan begitu,” imbuhnya. Namun, Emil menyerahkan keputusan itu pada istrinya. “Masalah nanti maju tidaknya, bukan sekarang. Kalau ditanya sekarang, ya kalau ada ketertarikan sebagai suami saya dukung,” ujar Ridwan Kamil.
9. Ratusan guru besar dan dosen universitas terkemuka di Tanah Air yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia menyatakan diri sebagai sahabat Pengadilan atau amicus curiae untuk terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E. Seperti diketahui, Richard Eliezer mendapatakan status justice collaborator (JC) dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) lantaran telah membongkar skenario pembunuhan yang dibuat oleh Ferdy Sambo untuk menutupi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. “Sebagai sahabat pengadilan, kami yakin kasus pembunuhan yang melibatkan Eliezer ditangani dengan adil dan penuh pemahaman hukum yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual,” ujar Guru Besar Fakultas Hukum UI, Prof. Dr. Sulistyowati Irianto dalam press release, Rabu (8/2). “Kami yakin bahwa untuk memastikan keadilan, hukuman yang diberikan kepada Eliezer sebagai justice collaborator, seharusnya tidak berat,” ujarnya lagi.
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo menyambut baik adanya amicus curiae atau sahabat pengadilan yang dikirimkan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Hasto, amicus curiae satu nafas dengan perjuangan LPSK melindungi terdakwa kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, yaitu Richard Eliezer atau Bharada E agar mendapatkan hukuman paling ringan di antara terdakwa lainnya. Apalagi Bharada E berstatus justice collaborator dalam kasus ini.
10. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan seluruh penumpang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PK-BVY yang dibakar usai mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, sudah bisa dievakuasi. “Untuk penumpang saat ini semuanya sudah bisa diamankan, sudah dievakuasi,” kata Sigit di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2). Sigit juga menegaskan, tidak ada orang dalam pesawat itu yang disandera. Kapolri mengatakan 15 pekerja bangunan yang membangun Puskesmas Paro, Nduga, sejak Sabtu (4/2), sudah berhasil dievakuasi. “Sudah berhasil dievakuasi,” ucap Sigit. Diberitakan sebelumnya, seorang pilot dan 5 penumpang pesawat Susi Air belum diketahui keberadaannya usai pesawat tersebut dilaporkan dibakar di Bandara Paro, Selasa (7/2).
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membantah ada insiden penyanderaan dalam kasus pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PK-BVY yang hilang kontak usai mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Yudo Margono mengatakan, pilot dan penumpang pesawat yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya itu menyelamatkan diri. “Enggak ada penyanderaan, mereka kan ini menyelamatkan diri,” ujar Yudo Margono di sela-sela Rapim TNI-Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2). Yudo Margono juga membantah adanya penyanderaan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). “Dari mana itu infonya? Saya malah enggak dapat infonya. Saya belum ada informasi kalau yang dibawa itu,” kata Yudo. Ia mengeaskan, TNI-Polri segera mengevakuasi pilot dan penumpang Susi Air tersebut. “Nanti akan kita usahakan bisa evakuasi hari ini,” ujarnya.
11. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebutkan, pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens (37), yang hilang kontak sesaat setelah mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, telah terdeteksi. “Belum (ditemukan), tapi sudah terdeteksi. Makanya tadi sudah kami evakuasi 15 (pekerja bangunan puskemas), prioritasnya sekarang ini untuk mencari pilotnya,” ujar Yudo Margono usai Rapim TNI-Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2). Adapun 15 pekerja yang dimaksud Yudo itu awalnya membangun Puskesmas di Paro. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) mencurigai mereka sebagai anggota TNI dan BIN, para pekerja lalu kabur. Kemudian, pada Selasa (7/2), datang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PK-BVY yang dipiloti Philips dan ditumpangi lima orang, tiba di Bandara Paro. KKB kemudian membakar pesawat itu. Sedangkan pilot dan lima penumpang kabur menyelamatkan diri ke arah yang berbeda. “Iya, lain (pilot dan penumpang terpisah),” kata Yudo.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PK-BVY yang hilang kontak sesaat setelah mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, sebenarnya telah dilarang mendarat di bandara tersebut. Namun, pihak Susi Air memaksa mendarat di bandara tersebut. “Saya enggak tahu di situ rute-nya Susi Air yang dipiloti oleh pilot dari Selandia Baru itu ya. Mungkin itu udah rute penerbangan mereka,” kata Yudo. “Sebenarnya dari awal udah kami larang waktu itu untuk melaksanakan terbang, ternyata mereka memaksakan, ternyata daerah situ banyak rawannya,” ujar Yudo lagi. Ia mengakui, Paro awalnya merupakan daerah yang aman. Itu sebabnya, aparat TNI-Polri yang berjaga di situ jumlahnya sedikit. Dengan adanya kasus Susi Air ini, Yudo mengatakan, ada penebalan personel di sana. “Sudah kami kirim pasukan untuk penebalan, sekalian evakuasi tadi juga, untuk mengamankan khususnya di distrik Paro,” ujar Yudo.
12. Transparency International Indonesia (TII) tantang Presiden Jokowi membuktikan pernyataannya akan mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK). Tantangan tersebut dilontarkan Deputi TII Wawan Suyatmiko menanggapi pernyataan Jokowi di Istana yang mengatakan hal demikian sebagai komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. “Presiden harus memerintahkan jajarannya untuk mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal,” ujar Wawan, kemarin.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan akan mengajukan pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset untuk memberantas upaya-upaya tindak pidana korupsi (tipikor).
“Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan, dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya,” ujar Jokowi saat memberi keterangan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).
13. Ratusan pengemudi ojek online (Ojol) menggelar demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2), menolak penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Mereka juga mendesak Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mencopot Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo karena dianggap sebagai biang kerok jalan berbayar. Mereka kepung Balai Kota sambal membawa sejumlah poster penolakan ERP. Mereka menolak penerapan ERP karena sudah bayar pajak tetapi masih diminta bayar Ketika melewati jalan di ibukota. Mereka meminta untuk bertemu Heru untuk menyampaikan penolakan ERP dan mendesak Syafrin Liputo. “Tolak ERP dan pecat Syafrin. Bayangkan kami bayar pajak, tapi kenapa saat mau lewat jalan disuruh bayar juga,” kata perwakilan pendemo.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan penerapan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) butuh waktu panjang. Ia mempersilakan masyarakat untuk memberi masukan terkait rencana kebijakan itu. “Rencana implementasinya masih butuh waktu panjang, aturannya pun masih dalam proses kajian. Silakan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasinya,” kilah Heru dalam keterangan tertulis, Rabu (8/2). Sedangkan Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya masih mengkaji penerapan ERP khususnya untuk melihat kesiapan fasilitas transportasi publik di Jakarta. Selain itu juga mempertimbangkan masukan, aspirasi dari komunitas transportasi dan masyarakat.
Pemprov DKI Jakarta bakal menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik yang telah diajukan ke DPRD DKI Jakarta. Raperda tersebut salah satunya mengatur soal penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan akan berkoordinasi dengan DPRD soal pencabutan Raperda tersebut.
14. Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menduga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno maupun Gerindra sedang putus asa melihat Anies Baswedan memiliki tiket maju capres pada Pilpres 2024. Keputusasaan itu yang kemudian membuat Sandiaga maupun Gerindra mengungkit perjanjian antara Anies, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017. “Mengemukanya isu ini bisa karena keputusasaan Sandiaga, atau Gerindra, karena Anies yang mereka harapkan menjadi pendorong Prabowo, justru melejit sendiri dan telah dideklarasikan oleh Nasdem,” kata Dedi, Rabu (8/2).
15. Tiga orang saksi perkara dugaan kecurangan verifikasi faktual partai politik di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, urung bersaksi dalam sidang perdana di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Rabu (8/2). Ketua majelis hakim, Heddy Lugito, dalam persidangan yang memasuki proses pembuktian memutuskan untuk menunda sidang pada Selasa (14/2) pekan depan dengan alasan keterbatasan waktu. Padahal, salah satu saksi yakni anggota KPU Kabupaten Sangihe, Sri Mulyani sudah disumpah di bawah kitab suci. “Ini sudah pukul 16.00, waktunya shalat Ashar, kami menyarankan sidang lanjutan pada tanggal 14 (Februari),” kata Heddy di hadapan sidang. Dua saksi lainnya, yaitu anggota KPU Sulawesi Utara Yessy Momongan dan ASN KPU Kabupaten Sangihe Adolf sempat hampir disumpah sebelum Heddy memutuskan menunda sidang. Namun demikian, pembacaan sumpah keduanya ditunda karena terjadi perdebatan antara kuasa hukum pengadu dengan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik sebagai teradu kesepuluh. (HPS)
