Luhut Binsar Pandjaitan (net)
Poster berisi dukungan KNPI terhadap Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Umum Golkar dalam Munaslub Partai Golkar di Ancol pada 24-28 Pebruari 2023 yang viral di media sosial jadi isu hangat pagi ini. Para petinggi Golkar dan Ketum KNPI pun langsung menanggapi poster tersebut. Isu menarik lainnya, Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan akan sikat oknum yang menimbun MinyaKita melalui Satgas Pangan Polri. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko bilang, nasib posisinya ada di tangan Presiden Jokowi. Ia mengklaim, jabatannya tak akan bisa diganti jika tidak ada Keppres. KSAD Jenderal Dudung Abdurachman mengungkapkan, situasi di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan cukup kondusif. Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyampaikan, saat ini TNI berada di bawah kendali polisi dalam melaksanakan operasi di Papua. Walhasil, TNI kerap ragu dalam bertindak, sehingga malah banyak tentara yang meninggal ketika berhadapan dengan KKB. Wapres Ma’ruf Amin meminta Kemenkes dan BPOM mencari tahu sampai ketemu penyebab munculnya kasus gagal ginjal akut pada anak. Berikut isu selengkapnya.
1. Poster berisi dukungan KNPI terhadap Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Umum Golkar dalam Munaslub Partai Golkar yang akan diselenggarakan di Ancol pada 24-28 Pebruari 2023, bikin suhu politik di DPP Golkar memanas. Pasalnya, selebaran gelap atau poster tersebut viral di media sosial. Para petinggi Golkar dan Ketum KNPI langsung menanggapi penyebaran poster tersebut. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto irit bicara dan enggan menjawab saat ditanya soal poster yang menyebut KNPI mendukung musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar dan mendukung Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Umum Golkar. “Jadi kita jelasin, ormas Golkar ada berapa? KNPI ormas Golkar, bukan? Ya sudah,” ujar Airlangga di kawasan Istora Senayan, Jakarta, Jumat (10/2). Ia lalu berpamitan dengan awak media dan meninggalkan lokasi.
Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus menyatakan kader partai beringin solid di bawah pimpinan Airlangga Hartarto. Ia menduga selebaran itu belum tentu disebarkan oleh KNPI, namun, oleh pihak tertentu yang tak bertanggung jawab. “Mungkin saja ada yang memperalat, mengganggu soliditas Partai Golkar,” tutur Lodewijk di Kawasan Istora, Senayan, Jumat (10/2). Ia mengaku tak tahu dari mana asal poster yang tersebar itu, dan dia juga tak ambil pusing soal selebaran tersebut. “Sejauh mana kebenaran (informasi) itu? Siapa yang (menyebarkan)? Kan enggak tahu juga. Ngapain kita jadi resah, apalagi kami di Golkar,” imbuhnya.
Lodewijk F Paulus mengatakan, hubungan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Panjaitan baik-baik saja. “Pak Luhut, saya katakan, sekarang Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar. Mereka (Luhut dan Airlangga) juga sama-sama di kabinet Pak Jokowi, sering kita lihat di televisi barengan,” ujar Lodewijk.
Ia mengatakan, poster yang tersebar itu tidak benar. Bagi Lodewijk, tak mungkin ada perpecahan antara Airlangga dan Luhut. “Beliau lah (Luhut) yang menasehati kami-kami ini, jadi kalau gitu saya pikir ya enggak benar lah itu,” ucapnya. Lodewijk tak mau pusing terhadap kemunculan poster yang dianggapnya tidak jelas itu. “Kok kita jadi ribut dengan selebaran gelap yang enggak jelas ujung pangkalnya. Orang kan buat ini siapa saja bisa,” tuturnya. Di sisi lain, Lodewijk memastikan kader Golkar solid di bawah kepemimpinan Airlangga. “Subuh nanti saya ke Ternate, menkonsolidasikan kader-kader Partai Golkar, dan saya yakini mereka itu solid menghadapi Pemilu 2024,” imbuh dia.
2. Ketua Umum DPP Komite Nasional Pengurus Indonesia (KNPI) Haris Pertama menampik kabar pihaknya mendukung musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar. “Viralnya selebaran dukungan Munaslub Partai Golkar pada acara yang akan diselenggarakan di Rakernas KNPI akhir Februari ini merupakan fitnah kejam terhadap organisasi KNPI,” ujar Haris dalam keterangan tertulis, Jumat (10/2). Ia mengatakan KNPI tak bertanggung jawab atas poster yang tersebar itu. Menurut dia, pihak yang tak bertanggung jawab telah mencemari nama baik KNPI. “Sangat dirugikan atas perbuatan fitnah ini,” ucapnya. Haris menyebut, ada pihak yang sengaja mengadu domba KNPI dengan Luhut. “Dan menyeret KNPI dalam praktik politik kotor, sebab KNPI selama ini terbangun sebagai rumah bersama kader muda lintas partai dan golongan,” papar dia. Dihubungi terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menuturkan poster itu merupakan lelucon iseng, dan hoaks. Ia memastikan tak ada kader Golkar yang membelot dari kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. “Enggak ada itu (kader membelot), 10.000 persen hoaks,” ucap dia.
3. Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan akan sikat oknum yang menimbun MinyaKita melalui Satgas Pangan Polri. “Satgas Pangan akan bertindak tegas, itu adalah perintah kita dan nanti kalau ada yang bermain-main kita akan tutup,” tegas Luhut usai menghadiri rapat koordinasi dengan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, kemarin. Hal itu disampaikan Luhut terkait temuan indikasi penimbunan 500 ton minyak goreng siap distribusi yang tersimpan di gudang penyimpanan MinyaKita PT Bina Karya Prima di Jakarta, beberapa waktu lalu. Luhut menuturkan hasil tindakan Satgas Pangan Polri terkait hal tersebut akan dievaluasi per minggu. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menemukan sebanyak 555.000 liter atau kurang lebih 500 ton MinyaKita yang telah dikemas dan siap diedarkan. “Katanya produksi bulan Desember. Tapi tentu nanti ada satgas, satgas yang sudah menangani ini, yang paling penting persoalannya nanti diurus sama satgas, tapi barang ini agar bisa memenuhi pasar dulu di Jawa. Saya kira tiga hari bisa kelar,” ujar Zulkifli.
4. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko angkat bicara terkait desakan anggota Komisi VII DPR yang memintanya mundur dari jabatannya. Menurut Laksana, nasib posisinya ada di tangan Presiden Jokowi. Ia mengklaim, jabatan Kepala BRIN tak akan bisa diganti jika tidak ada keputusan presiden (Keppres). “Namanya juga usulan ya monggo, itu kan ranah dan keputusan ranah politik dari anggota ya, ya boleh boleh saja, ya enggak apa-apa begitu ya,” kata Laksana di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Jumat (10/2). “Kalau saya kan saya ikut saja, tergantung pak presiden toh, kan saya diangkat dengan keppres, ya diberhentikan dengan keppres,” tegasnya menambahkan. Laksana juga mengungkapkan, Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri merespons biasa saja atas adanya desakan mundur tersebut. Laksana mengaku selalu bertemu dan berkomunikasi dengan Megawati untuk membahas berbagai persoalan di BRIN.
Laksana Tri Handoko mengungkapkan, inaTews buoy atau teknologi pendeteksi dini tsunami dan gempa masih dalam tahap riset. Kata dia, teknologi yang diriset oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) saat itu belum pernah dioperasikan. “Apa yang dilakukan di BRIN pada saat itu, (namanya) BPPT, itu adalah riset. Jadi kita belum pernah mengoperasikan yang namanya alat pendeteksi dini tsunami,” tegas Laksana. Ia menjelaskan, jika teknologi itu beroperasi, operator alat pendeteksi tsunami itu bukan BRIN, tetapi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Adapun alat yang dipasang di Perairan Gunung Anak Krakatau itu diriset untuk memperkuat dan mengembangkan sistem informasi gempa bumi dan tsunami di Indonesia.
5. Jubir KPK Ali Fikri mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan penyelewengan anggaran di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hal itu menanggapi anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Nasdem, Rudi Hartono Bangun yang beberapa waktu lalu menyatakan bakal melaporkan pengelolaan anggaran BRIN ke KPK. “Silakan segera laporkan pada KPK, tentu disertai dengan identitas dan data awal dari pelapor tanpa mengekspos diri di ruang publik,” kata Ali, Jumat (10/2). Ali mengatakan, KPK akan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi tersebut dengan melakukan verifikasi, telaah, dan berkoordinasi dengan pelapor. Menurut dia, lembaga antirasuah akan bertindak proaktif setelah mendapatkan informasi permulaan mengenai dugaan suatu tindak pidana korupsi. “Apakah benar ada peristiwa pidana, pertama. Kedua, apakah pidana korupsi. Ketiga, apakah itu jadi kewenangan KPK. Jadi analisisnya di situ,” ujar Ali.
6. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mengungkapkan, situasi di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan kondusif setelah insiden pilot dan penumpang pesawat Susi Air hilang kontak. “Tidak seperti segenting apa yang kita dengar sebetulnya. Di situ, komando kewilayahan di sana, kodim (komando distrik militer) maupun koramil (komando rayon militer) masih kondusif,” ujar Dudung usai Rapim TNI AD di Markas Besar AD, Jakarta, Jumat (10/2). Dudung menyebutkan, TNI AD menambah pasukan untuk mencari keberadaan pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens (37), yang merupakan warga negara Selandia Baru. “Tinggal pasukan yang nanti akan dikirim, bagaimana untuk mengantisipasi. Ya mudah-mudahan pilot ini segera ditemukan,” kata Dudung. Namun demikian, Dudung merahasiakan satuan mana yang akan diberangkatkan, termasuk jumlah personelnya. “Wah, itu rahasia. Tidak boleh,” kata Dudung.
7. Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengatakan belum ada perintah jelas dari Presiden Jokowi terkait pelibatan TNI untuk mengatasi gejolak keamanan di Papua. Terkait hal itu Hasanuddin meminta agar TNI tidak melulu disalahkan terkait serangan teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. “Sampai hari ini belum ada perintah yang jelas dari Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk mengatasi gejolak di Papua. Jadi, jangan apa-apa menanyakan dan menyalahkan tentara, TNI,” ujar TB Hasanuddin, Jumat (10/2). Ia mengungkapkan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan TNI disepakati bahwa dasar hukum operasi militer di Papua tidak jelas.
Menurut Hasanuddin, sejak 2 tahun lalu, akan diterbitkan peraturan presiden (perpres) sebagai dasar hukum operasi oleh TNI, namun hingga saat ini, perpres tersebut tak kunjung dikeluarkan. “Kalau perpres diturunkan, jelas nanti bagaimana pelibatan TNI di sana. Selama perpres itu tidak ada, sulit untuk menentukan bentuk-bentuk operasinya seperti apa. Apakah operasi intelijen, operasi teritorial, atau operasi tempur. Kan macam-macamnya ada,” tegasnya.
Hasanuddin menyampaikan, saat ini TNI berada di bawah kendali polisi dalam melaksanakan operasi di Papua. Walhasil, TNI kerap ragu dalam bertindak, sehingga malah banyak tentara yang meninggal ketika berhadapan dengan KKB. “Sekarang ini TNI operasi di sana penuh dengan keraguan. Akhirnya banyak yang meninggal. Ini saya kejar apa bagaimana? Kalau saya kejar, saya kan di bawah perintah polisi,” ujar Hasanuddin. Dia menilai TNI dalam posisi serba salah apabila ikut menembak, karena KKB akan berpikir bahwa TNI juga ikut melakukan fungsi penegakan hukum.
8. Wapres Ma’ruf Amin menegaskan, pemerintah akan terus menelusuri asal muasal terjadinya gagal ginjal akut pada anak. Ia meminta Kemenkes dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencari tahu sampai ketemu penyebab munculnya kasus gagal ginjal akut pada anak. “Selain obat, kalau bukan obat sirup, cari lagi sumbernya sampai ketemu,” kata Ma’ruf dalam keterangan pers di Lombok Tengah, Jumat (10/2). Ma’ruf juga memerintahkan Kemenkes dan BPOM memperketat pengawasan peredaran obat setelah kembali munculnya kasus gagal ginjal akut pada anak. Dua instansi tersebut juga diminta untuk menyantuni dan menemui para korban agar menguatkan mereka. “(Kita minta) upaya mereka datang dan memberikan semangat kepada mereka (untuk) menyantuni orang-orang yang terkena penyakit itu,” ujar Ma’ruf.
9. Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan mengaku mendapatkan info soal tidak adanya upaya dari KPK untuk memburu buron Harun Masiku setelah dirinya dan rekan-rekannya dipecat. “Informasi yang saya peroleh bahwa setelah itu tidak ada upaya untuk mencari Harun Masiku yang DPO (daftar pencarian orang),” kata Novel, Jumat (10/2). Atas dasar itu, Novel yakin, mantan kader PDIP tersebut tidak akan ditangkap selama Firli Bahuri masih duduk sebagai Ketua KPK. Novel mengatakan, pada tahun 2020, Firli berupaya menyingkirkan penyidik dan penuntut di KPK yang terlibat dalam penyelidikan kasus dugaan suap Harun Masiku. Novel masih ingat saat Firli menyingkirkan dirinya dan sejumlah penyidik lain yang dinyatakan tidak lulus TWK. “Kemudian sebagian besar penyidik yang tangani kasus Harun Masiku disingkirkan dengan alasan TWK tahun 2021. Dari hal-hal tersebut maka saya bisa yakini bahwa selama Firli menjadi pimpinan KPK, Harun Masiku tidak akan ditangkap,” ujar Novel.
10. KPK menyebut, laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai dugaan aliran uang Rp 1 triliun ke anggota partai politik (parpol) merupakan petunjuk. Sebelumnya PPATK menyebut uang tersebut merupakan hasil kejahatan lingkungan yang mengalir ke anggota parpol untuk pembiayaan Pemilu 2024. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, laporan tersebut bersifat intelijen dan belum menjadi bukti, serta masih sebuah petunjuk. “Laporan intelijen itu belum menjadi alat bukti, tapi petunjuk awal agar bisa dikembangkan lebih lanjut dalam laporan hasil analisis dari PPATK,” kata Ali, Jumat (10/2). Menurut Ali, PPATK selalu mengoordinasikan laporan hasil analisis (LHA) mereka dengan aparat penegak hukum (APH) lain, termasuk KPK. Ia mengungkapkan, KPK kerap mendapatkan LHA dari PPATK.
11. Gubernur Papua Lukas Enembe membantah dugaan adanya aliran dana dari dirinya ke Organisasi Papua Merdeka (OPM). Lukas juga membantah pihaknya memiliki hubungan dengan organisasi tersebut. “Enggak ada, hubungan apa,” kata Lukas saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (10/2). Lukas jug mengaku tidak memiliki hubungan dengan Anton Gobay, WNI yang ditangkap di Filipina karena kasus jual beli senjata api ilegal. Berdasarkan informasi dari KBRI di Manila, Anton Gobay mengaku, senjata ilegal yang dibeli di Filipina dikirim ke Papua untuk mendukung aktivitas kelompok bersenjata di Papua. Lukas menegaskan, dirinya menempatkan Indonesia sebagai harga mati. “NKRI harga mati saya. Tidak ada (hubungan dengan Anton Gobay). Kau catat, NKRI harga mati,” tegasnya. Lebih lanjut, Lukas juga mengaku tidak mengenal tokoh OPM, Benny Wenda. Adapun Benny Wenda memiliki marga yang sama dengan istri Lukas Enembe, Yulce Wenda. “Enggak ada. Tidak kenal,” tuturnya.
12. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali menuding Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menahan diri untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Ali membalas pernyataan Airlangga yang berbincang dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menyebut Nasdem masih menahan diri terkait Koalisi Perubahan. “Enggak lah, itu kan pernyataan Airlangga. Bukan pernyataannya Ahmad Ali atau Surya Paloh. Menahan diri kayak gimana? Yang menahan diri itu Airlangga kali ya untuk mendukung Anies,” ujar Ali saat dihubungi, Jumat (10/2). Ali menegaskan keputusan Nasdem untuk mendukung Anies di Pilpres 2024 sudah final. Menurut dia, keputusan tersebut sudah tidak bisa dianulir lagi, kecuali oleh forum Partai Nasdem. “Apa urusan Airlangga bikin pernyataan itu. Itu kan hanya menurut saya sih hanya upaya untuk membuat pendukung Anies menjadi galau,” tutur Ali.
13. Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia, Yohan Suryanto membantah membuat kajian fiktif dalam pengadaan proyek di Kemenkominfo. Yohan merupakan tersangka kasus pengadaan proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kominfo 2020-2022. Infrastruktur pendukung tersebut mencakup paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI. Bantahan tersebut disampaikan Yohan melalui kuasa hukumnya, Beny Daga. “Atas semua berita dan informasi yang telah beredar luas dan telah dipublis di berbagai media cetak, elektronik, dan media daring soal peran klien kami YS (Yohan) yang diduga membuat kajian fiktif, kajian manipulatif atau kajian pesanan pihak tertentu dengan memanfaatkan Lembaga Hudev UI sangatlah tidak tepat, tendensius dan tidak berdasar,” kata Beny dalam keterangan tertulis, Jumat (10/2).
14. Presiden Jokowi mengatakan, kebutuhan pupuk di Indonesia saat ini sebanyak 13,5 juta ton. Namun, kebutuhan tersebut baru bisa terpenuhi sekitar 3,5 juta ton. “Kebutuhan pupuk di Indonesia ini 13,5 juta ton. (Baru) terpenuhi 3,5 juta ton,” ujar Jokowi saat meresmikan pabrik NPK Pupuk Iskandar Muda yang berada di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Jumat (10/2) sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden. Jokowi mengatakan, akhir-akhir ini dia kerap menerima keluhan soal kelangkaan pupuk dari para petani. Persoalan ini, harus segera diatasi. “Itu saya rasakan akhir-akhir ini setiap saya ke desa, setiap saya masuk ke sawah ketemu petani selalu yang disampaikan adalah “Pak pupuk enggak ada, Pak pupuk harganya tinggi” ,” ujar dia. “Kalau enggak ada, kalau suplainya turun artinya harga pasti naik otomatis. Apalagi yang bersubsidi. Inilah problem besar kita yang harus kita atasi,” kata Jokowi.
15. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap, para tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus bekerja ke Kamboja mendapatkan untung puluhan juta rupiah. Hal ini berdasarkan keterangan para tersangka yang sudah ditangkap. Jaringan tersebut juga telah beroperasi sejak 2019. “Jaringan ini telah melakukan aktivitas perekrutan dan pengiriman pekerja migran ilegal sejak tahun 2019 dan pendapatannya mereka peroleh berkisar puluhan miliar rupiah,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (10/2).
Disebutkan, Polri menangkap tujuh tersangka sindikat kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jaringan internasional. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan kasus itu terungkap menyusul informasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja.
Rahardjo mengatakan pihaknya kemudian menangkap tiga orang pelaku berinisial SJ, CR, dan MR terlebih dahulu pada 24 dan 26 September 2022 di Indramayu, Jawa Barat dan Tangerang, Banten. “Yang bersangkutan berperan memproses keberangkatan (korban), termasuk membantu mengurus paspor dan menyediakan tiket perjalanan,” ujarnya. Penyidik kembali menangkap dua tersangka lainnya yakni NJ dan AN pada 27 Januari 2023 di Jakarta Selatan. (HPS)
