Seskab Pramono Anung (net)
Isu hangat pagi ini, soal pergantian Menpora. Seskab, Pramono Anung meminta publik menunggu soal kepastian penggantian Zainudin Amali sebagai Menpora, sementara Jubir Partai Golkar Tantowi Yahya mengklaim politisi Golkar Zainudin Amali siap melepas jabatan Menpora usai terpilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Sedangkan Zainudin Amali yang kini juga menjabat Wakil Ketua Umum PSSI terkesan tidak lugas soal jabatan Menpora yang diembannya, kalimat yang diucapkannya pun sering rancu. Isu menarik lainnya, Presiden Jokowi memperkenalkan Menhan Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024 di hadapan para pengusaha Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer oleh Noel menyebut PDIP tidak mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pemilu 2024. Hal inilah yang membuat dirinya batal mendukung Ganjar dan berpaling mendukung Prabowo Subianto. Bantuan logistik telah tiba di lokasi kecelakaan helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono beserta rombongan, namun evakuasi belum bisa dilakukan karena lokasi titik jatuhnya helikopter merupakan hutan lebat dan perbukitan dengan kemiringannya 30 sampai 40 derajat sehingga sulit dijangkau. Menko Polhukam Mahfud MD mengajak masyarakat terus mengawal perkembangan kasus Ferdy Sambo dan terdakwa lainnya. Apalagi, di tingkat banding tidak jarang hakim suka memotong masa hukuman para terdakwa. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada Januari menunjukkan, elektabilitas Partai Nasdem naik 3 persen, dari 4,3 persen menjadi 7,3 persen. Kenaikan itu efek ekor jas yang didapat usai Nasdem deklarasi dukung Anies Baswedan jadi bakal capres. Berdasarkan tingkat elektabilitas, PDI-P, Partai Gerindra dan Partai Golkar berada di papan atas klasemen, sementara popularitas Golkar menempati posisi tertinggi, disusul PDI-P, dan Demokrat. Berikut isu selengkapnya.
1. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung meminta publik menunggu soal kepastian penggantian Zainudin Amali sebagai Menpora usai yang bersangkutan terpilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. “Tunggu saja,” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/3). Pramono menjelaskan, semua menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju jika mencalonkan diri sebagai ketua sebuah organisasi di luar pemerintahan pasti sudah mendapat izin dari Presiden Jokowi. Hal tersebut, juga berlaku untuk Menteri BUMN Erick Thohir yang terpilih sebagai Ketua Umum PSSI dan Menpora Zainudin Amali selaku Wakil Ketua Umum. “Nah Kalau Pak Zainuddin Amali sudah menyampaikan itu (mendapat persetujuan Presiden mengurus PSSI) maka ya tafsirnya seperti yang disampaikan Pak Zainudin Amali. Jadi tinggal ditunggu saja,” tegas Pramono. Saat disinggung apakah sudah ada surat pengunduran diri dari Zainudin Amali dari jabatan Menpora, Pramono tidak menjawab tegas. “Itu pasti pembicaraan secara langsung antara Pak Zainudin Amali dengan Bapak Presiden,” kata Pramono yang mantan Sekjen PDIP itu.
2. Jubir Partai Golkar Tantowi Yahya mengklaim politisi Golkar Zainudin Amali siap melepas jabatan Menpora usai terpilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Sebab, dinamika yang berkembang di masyarakat mempertanyakan apakah Zainudin Amali bisa bekerja secara efektif di dua jabatan sekaligus. Menurut Tantowi, Zainudin Amali perlu fokus ketika bekerja sebagai Waketum PSSI. “Dalam kondisi seperti itu, Pak Amali membuat statement bahwa dia siap mundur dari posisi menteri, karena lebih memilih jabatan sebagai Wakil Ketua Umum PSSI, yang menurut dia perlu perhatian dan perlu konsentrasi,” ujar Tantowi, Senin (20/2). Tantowi menjelaskan, Presiden Jokowi sendiri tidak mempersoalkan Zainudin Amali jika rangkap jabatan. Hanya, kata dia, Zainudin sendiri ingin mundur dari kursi Menpora. Namun, kembali lagi kepada Jokowi selaku pengambil keputusan. “Ya kita kalau bicara jabatan menteri itu kan prerogatif presiden. Jadi presiden punya hak sepenuhnya untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri. Setelah keterpilihan beliau dalam paket Ketum dan Waketum PSSI, presiden memberikan pernyataan bahwa keduanya tidak pqerlu mundur. Artinya bisa dirangkap pekerjaannya jadi menteri, wakil menteri, dan pada saat yang sama menjadi Ketum dan Waketum PSSI,” sambung Tantowi. Menurut Tantowi, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tidak sukar dalam mencari pengganti Zainudin Amali di kursi Menpora. Sebab, Golkar memiliki banyak kader berkualitas. “Jadi ketum dalam hal ini tidak terlalu gusar dan mencari siapa pengganti. Karena Golkar itu partai kader, dan partainya sudah disiapkan untuk posisi-posisi apa pun,” imbuhnya.
3. Di sisi lain, Menpora Zainudin Amali yang kini merangkap jabatan sebagai Wakil Ketua Umum PSSI terkesan tidak lugas soal jabatan Menpora yang diembannya. Kalimat yang diucapkannya pun sering rancu. Amali tidak secara tegas menyatakan mundur dari jabatan Menpora, ia hanya mengatakan sudah mengantongi izin dari Presiden Jokowi untuk fokus mengurus sepak bola. “Tadi saya secara pribadi sudah melapor ke Pak Presiden. Tentu beliau tahu tentang saya terpilih sebagai Waketum PSSI. Beliau serahkan ke saya karena saya sampaikan ke teman-teman harus memilih,” ujar Amali dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/2).
“Saya sampaikan ke Presiden, saya ingin fokus dan konsentrasi mengurus sepak bila menjadi Waketum PSSI dan itu dipahami beliau. Beliau sampaikan ke saya dan saya diizinkan konsentrasi dan fokus kepada sepak bola. Jadi beliau sudah mengizinkan saya utk fokus dan konsentrasi mengurus sepakbola mendampingi Pak ET (Erick Thohir), Bu Ratu Tisha, dan teman-teman exco. Masa saya harus jelaskan lagi. Pokoknya saya sudah dapat izin dari bapak Presiden untuk konsentrasi dan fokus ngurus sepak bola,” kata Amali lagi. Seperti diberitakan, Zainudin Amali terpilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI menggantikan Yunus Nusi yang mengundurkan diri di Kongres Luar Biasa PSSI. Dengan demikian Amali akan bekerja sama dengan Wakil Ketua Umum PSSI lainnya, Ratu Tisha Destria.
Sumber di Senayan mengatakan, keengganan Zainudin Amali menyatakan mundur dari posisi Menpora seolah demi menjaga perasaan Menteri BUMN Errick Thohir yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI. Karena kalau Amali mundur dari kabinet, maka Errick jadi rikuh kalau tidak mundur. Makanya, Amali tidak mau menyatakan secara tegas mundur dari jabatan Menpora. Biar Presiden Jokowi sendiri yang memberhentikannya, meskipun Amali telah menyatakan akan mundur dari Menpora bila dirinya terpilih jadi Wakeum PSSI pada KLB PSSI baru-baru ini.
Sementara itu sumber di DPP Partai Golkar menuturkan, bilamana Zainudin Amali mundur dari Kemenpora, konon petinggi Golkar telah menyiapkan Wakil Mendag Jerry Sambuaga sebagai pengganti Amali selaku Menpora. Sementara calon yang akan menggantikan posisi Jerry sebagai Wamendag, juga telah disiapkan yakni Erwin Aksa.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak mau gegabah soal kursi Menpora. Airlangga menunggu arahan Presiden Jokowi mengenai pergantian Menpora Zainudin Amali usai terpilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Airlangga enggan bicara siapa pengganti Amali di kabinet, ia menyerahkan pergantian itu sepenuhnya kepada Jokowi. “Kita tunggu arahan Bapak Presiden,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/2). Airlangga mengaku belum mendapat informasi mengenai rencana Amali mengundurkan diri. Dia mengatakan belum bertemu dengan Amali sejak pertemuan PSSI dengan Presiden Jokowi tadi pagi. Airlangga menolak berkomentar soal pergantian Menpora, ia menyebut itu wewenang presiden.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendorong Presiden Jokowi segera memberi kepastian soal status Zainudin Amali sebagai Menpora. Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Zainudin Amali yang mengaku sudah mengantongi izin Jokowi untuk fokus mengurus sepak bola sebagai Waketum PSSI. Ia mengatakan, status Amali segera diperjelas supaya dapat segera fokus membenahi sepakbola di Tanah Air. “Menurut saya enggak ada salahnya, menurut saya secepatnya mengambil langkah atas permintaan pak ZA yang meminta ingin fokus di Waketum PSSI,” kata Huda di gedung DPR, Senin (20/2).
Legislator PKB itu menangkap isyarat Jokowi telah mengizinkan Zainudin untuk mundur dari kursi Menpora dan berfokus menjadi Waketum PSSI. “Secara implisit menurut saya, Istana saya kira mengabulkan atau memberikan jalan kepada Pak Zainuddin Amali untuk melepaskan jabatannya sebagai Menpora dan fokus sebagai Waketum PSSI,” ujar Syaiful Huda. Menurtnya, kepastian ini penting lantaran publik dan Erick Thohir selaku Ketum PSSI yang baru menginginkan transformasi sepak bola yang lebih baik.
4. Presiden Jokowi memperkenalkan Menhan Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024 di hadapan para pengusaha Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Jokowi mengatakan hal itu saat berpidato pada pelantikan pengurus baru HIPMI di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (20/2). Selain Prabowo, Jokowi juga menyebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Errick Thohir sebagai capres mendatang. “Biasanya saya kalau pas datang di forum-forum partai, yang saya lakukan pertama itu mengabsen calon capres dan cawapres. Oleh karena hari ini forumnya forum ekonomi, saya tidak ingin mengabsen meskipun saya tahu hadir di sini ada Pak Prabowo. Ada juga Pak Airlangga, ada juga Pak Erick, tapi saya ini enggak ngabsen,” ujar Jokowi.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang kerap meng-endorse sosok-sosok tertentu menjadi capres-cawapres. Hal tersebut berkaitan dengan Jokowi yang menyebut nama sejumlah menteri dan pimpinan partai sebagai capres-cawapres, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). “Kita juga menyayangkan Pak Jokowi yang terlalu sering meng-endorse figur-figur tertentu sebagai capres dan cawapres yang bisa mempengaruhi netralitas dan profesionalitas aparat,” ujar Kamhar, Senin (20/2). Kamhar lantas meminta Jokowi untuk menghindari pernyataan yang mempromosikan tokoh-tokoh tertentu itu. Kamhar menyebut mantan Presiden SBY sebagai contoh yang bisa menahan diri, tidak meng-endorse siapapun saat Pilpres 2014. “Ada baiknya belajar pada pengalaman Pilpres 2014, ketika dulu Pak SBY mampu menahan dan menjaga diri dari untuk tidak meng-endorse pasangan tertentu, baik itu Jokowi-JK maupun pasangan Prabowo-Hatta. Sehingga, elemen kekuasaan bisa benar-benar netral. Dan pemilu bisa terselenggara dengan demokratis dan transisi serta peralihan kekuasaan berjalan secara lancar,” ujar Kamhar. Meski demikian, Kamhar mengapresiasi Jokowi yang menyebut AHY sebagai salah satu capres-cawapres.
Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, Presiden Jokowi menginginkan politik damai dengan turut menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai kandidat capres. Padahal, Demokrat merupakan partai politik (parpol) oposisi pemerintahan Jokowi sejak 2014. “Jokowi kerap menunjukan politik itu berwajah humanis, bukan kekuasaan semata,” ujarnya, Senin (20/2). “Jokowi telah menunjukan rivalitas tidak selamanya harus terus dikorbankan,” sambungnya. Ari memandang, Jokowi berupaya untuk menghilangkan keterbelahan atau polarisasi di masyarakat dengan menyinggung nama AHY sebagai capres. Mantan Wali Kota Solo itu, lanjut Ari, tak ingin pembelahan kembali berlangsung dalam Pilpres 2024. “Perbedaan politik dalam kampanye seharusnya tidak dibawa baperan, dan Jokowi memberi pelajaran kepada publik, politik adalah persahabatan,” kata Ari Junaedi.
5. Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer oleh Noel menyebut PDIP tidak mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pemilu 2024. Hal inilah yang membuat dirinya batal mendukung Ganjar dan berpaling mendukung Prabowo Subianto. Noel menyebut tidak akan berpaling ke Prabowo jika pun Ganjar diumumkan sebagai capres oleh PDIP. Pandangan itu disampaikan Noel merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut sikap Joman berubah-ubah. “Pertama, Mas Ganjar tidak nyapres, kedua juga PDIP tidak mencapreskan Ganjar gitu karena memang faktanya sampai detik ini itu, kecuali Mas Ganjar nyapres lantas saya ke Mas Ganjar,” kata Noel, Senin (20/2). Noel menyebut dirinya telah lama mengingatkan PDIP soal itu. Ia menyatakan jika Ganjar tidak kunjung diumumkan sebagai capres dirinya akan menarik dukungannya. “Sudah berkali-kali saya ultimatum kalau tidak, ya sudah, saya memilih Pak Prabowo kan sudah lama di media, sikap saya itu,” ucapnya. Noel mengaku heran dengan Hasto. Ia menjadi merasa serba salah baik saat ia mendukung Ganjar maupun tidak.
6. Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyentil balik PDIP yang ngotot mendorong sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024. Herzaky khawatir akan banyak sosok seperti Harun Masiku jika sistem proporsional tertutup kembali diterapkan pada kontestasi politik lima tahunan. “Kalau dipaksakan sistem proporsional tertutup, kami ini khawatir makin banyak Harun Masiku-Harun Masiku bermunculan,” kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin (20/2). Herzaki membantah PDIP yang menuding partainya curang pada Pemilu 2009.
Herzaki justru menuding PDIP melakukan kecurangan pada Pemilu 2019 lalu. “Hasto selalu menuduh Pemilu 2009 di era Pak SBY curang. Padahal, fakta kecurangan pemilu jelas-jelas terjadi di Pemilu 2019. Pelakunya kadernya Hasto, bernama Harun Masiku,” ujarnya. Herzaky menyebut pernyataan Hasto tidak berdasarkan fakta dan data. Menurutnya, PDIP seakan tidak terima atas kekalahan yang mereka terima pada Pemilu 2009. “Saran kami, terimalah dengan lapang dada dan ikhlas kalau pernah kalah besar di Pemilu 2009,” ujarnya.
Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY yang mempertanyakan soal kegentingan mengganti sistem Pemilu. Hasto menyebut SBY lupa dirinya pernah mengganti sistem Pemilu pada 2008 silam. “Pak SBY kan tidak memahami jas merah. Pak SBY lupa bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review,” kata Hasto kepada wartawan di Kabupaten Lebak, Banten, Minggu (19/2).
Hasto mengatakan saat itu SBY mengganti sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup hanya 4 bulan sebelum Pemilu. Dia menyebut saat itu SBY mengubah sistem pemilu demi meraup keuntungan jangka pendek. “Itu hanya beberapa bulan, sekitar 4 bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan, ternyata itu kan ditempatkan sebagai bagian dari suatu strategi kemenangan jangka pendek, sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen,” tegas Hasto. ”
7. Bantuan logistik telah tiba di lokasi kecelakaan helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi beserta rombongannya di Bukit Tamia, Muara Emat, Kerinci, Jambi. Namun evakuasi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dan rombongannya belum dilakukan, karena lokasi titik helikopter merupakan hutan lebat dan perbukitan dengan kemiringannya 30 sampai 40 derajat sehingga sulit dijangkau, selain itu juga faktor cuaca yang ekstrim.
Bantuan logistik itu disalurkan dengan menggunakan helikopter dari Polda Sumatera Selatan. Setelah menyalurkan logistik, heli tersebut kembali ke Jambi untuk mengambil perlengkapan.”Ada makanan, obat-obatan, selimut dan power bank. Namun belum evakuasi, karena helikopter ini harus kembali ke Jambi untuk mengambil perlengkapan,” ujar Kabid Humas Polda Jambi Kombes Mulia Prianto, Senin (20/2) pagi.
Mulia mengatakan seluruh korban selamat dan dalam kondisi sadar. Mereka saat ini masih menunggu tim SAR gabungan. “Tadi sudah berkomunikasi lewat handphone, kondisi mereka masih sadar,” kata Mulia. Helikopter Polda Sumsel akan kembali ke Jambi untuk bergabung dengan helikopter Polairud Bharkam Polri. “Helikopter tersebut kembali ke sana untuk mengevakuasi Kapolda Jambi dan rombongan,” katanya.
Tim SAR gabungan berhasil mencapai titik lokasi jatuhnya helikopter yang ditumpangi rombongan Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono dengan metode turun secara vertikal dengan bantuan tambang (rappelling). Tim yang turun terdiri dari 2 personel Basarnas Jambi, 2 anggota Brimob Polda Jambi, dan 2 Biddokkes Polda Jambi. Mereka menuju area menggunakan helikopter dari PT WKS. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Mulia Prianto mengatakan, tim sedang memberikan penanganan medis atau pengobatan kepada 8 korban kecelakaan.”Kondisi fisiknya menurun. Makanya tim Biddokkes Polda Jambi memberikan pertolongan atau pengobatan,” ujarnya, Senin (20/2). Ia mengatakan sejumlah anggota rombongan Polda Jambi tersebut mengalami cedera dan luka-luka. Kapolda Jambi Irjen Rusdi Harotono, dilaporkan mengalami patah tangan.
8. Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan, desas-desus soal “gerakan bawah tanah” yang hendak mempengaruhi vonis Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J tak terbukti. Bisa dibilang upaya gerilya itu gagal lantaran Ferdy Sambo divonis maksimal oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) berupa hukuman mati. “Ya hakimnya mandiri, (gerakan bawah tanah) tidak berhasil,” kata Mahfud dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Senin (20/2). Meski demikian, ia meminta publik tetap waspada. Sebab, ada kemungkinan “gerakan bawah tanah” itu berlanjut di tingkat banding. Bukan tidak mungkin ada pihak yang berupaya memengaruhi hakim di pengadilan tinggi supaya menerima banding yang diajukan Ferdy Sambo dan kawan-kawan. “Ya bisa saja (ada gerakan bawah tanah di tingkat banding),” ujar Mahfud. Ia mengajak masyarakat terus mengawal perkembangan kasus Ferdy Sambo dan terdakwa lainnya. Apalagi, di tingkat banding tidak jarang hakim memotong masa hukuman para terdakwa.
Tim Advokat Penegak Hukum dan Keadilan (Tampak) mendatangi Gedung Propam, Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/2) guna mencabut laporannya terhadap Bharada E alias Richard Eliezer. “Kami minta supaya laporan kami soal Eliezer segera dicabut atau tidak diteruskan seperti itu urgensi kami,” kata anggota Tampak, Darman Saidi di Mabes Polri, Jakarta, kemarin siang. Darman mengatakan, pada 18 Juli 2022, pihaknya sempat mengajukan pengaduan terhadap Bharada E serta Ferdy Sambo atas pelanggaran etik terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Selain mencabut laporannya, Tampak juga berharap Polri tidak memecat Bharada E. “Dan kami berharap Polri lebih bijak lagi menyikapi putusan pengadilan terkait Eliezer yang masih memungkinkan aktif sebagai anggota Polri,” ujar Darman. Tampak mencabut laporannya di Propam Polri setelah Richard Eliezer divonis ringan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri PN) Jakarta Selatan.
9. Ditjen Pas Kemenkumham siap memberikan remisi tambahan bagi Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E. “Berdasarkan regulasi yang berlaku, Pemasyarakatan sudah siap tentang remisi tambahan bagi justice collaborator, termasuk kemungkinan pengajuan rekomendasi dari Ketua LPSK untuk terpidana Eliezer dalam kasus FS (Ferdy Sambo),” ujar Kepala Bagian (Kabag) Humas Ditjen Pas Kemenkumham, Rika Apriliani, Senin (20/2). Rika menyampaikan, remisi bagi seorang justice collaborator (JC) telah diatur dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Seluruh Warga binaan. Dalam Pasal 35a Ayat 1, 2, 3, dan 4 dijelaskan, remisi bagi seorang justice collaborator adalah jenis remisi tambahan besaranya diberikan 1/2 dari besaran remisi umum tahun berjalan. “Dalam Pasal 37 pelaksanaan remisi tambahan diberikan pada saat diberikannya remisi umum,” ujar dia.
10. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jon Saragih menegur salah satu kuasa hukum mantan Kapolda Sumatra Barat Teddy Minahasa. Jon mengancam akan mengusir yang bersangkutan jika tak tertib dalam persidangan. Teguran itu terjadi ketika jaksa penuntut umum hendak bertanya kepada Janto P Situmorang yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Teddy Minahasa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Senin (20/2).
Mulanya jaksa tengah menggali keterangan saksi perihal asal muasal sabu yang diterimanya dari mantan Kapolsek Kalibaru Kasranto. Janto menyebut hanya tahu asal sabu itu dari jenderal bintang dua. Jaksa lalu bertanya apakah sabu itu berasal dari daerah Bukittinggi, Sumatera Barat. Namun, Janto tidak tahu dari daerah mana sabu itu berasal. Tiba-tiba pihak kuasa hukum Teddy mengajukan keberatan. Namun, hakim Jon mengingatkan agar kuasa hukum Teddy mematuhi aturan sidang. “Kalau Anda keberatan, sampaikan nanti di keberatannya. Banyak tempatnya, bukan di sini. Paham itu? Kalau enggak, saya terapkan pasal KUHAP kita ini yang tidak tertib saya suruh keluar. Saya ingatkan. Saya ingatkan sekali lagi. Pengadilan ini adalah pengadilan yang luhur. Paham kan?” ujar hakim Jon.
Penasihat hukum mantan Kapolda Sumatra Barat Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea mengkritisi kehadiran jaksa kasus Ferdy Sambo yang menjadi penuntut umum dalam sidang kliennya tersebut. Mulanya Hotman bertanya apakah ada pergantian tim di pihak penuntut umum. Hotman mengaku mendengar terjadi penggantian jaksa-jaksa yang diturunkan oleh Kejaksaan Agung. “Tolong majelis, kami berhak tahu, hanya pengen tahu aja surat tugasnya apakah benar itu, sebagian saya lihat ini jaksa dari kasus Sambo. Kami hanya pengen tahu aja Pak, ini timnya dari mana, Kejaksaan Agung semua ini diterjunkan,” ujar Hotman di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (20/2).
Kejagung RI menjelaskan keberadaan jaksa kasus Ferdy Sambo yang menjadi penuntut umum perkara mantan Kapolda Sumatra Barat Teddy Minahasa karena ada permintaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. “Pergantian Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut dilakukan karena adanya permintaan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam rangka penambahan personel untuk penguatan proses pembuktian di persidangan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana lewat keterangan tertulis, Senin (20/2).
Ketut mengatakan penambahan, pengurangan, dan pergantian terhadap tim JPU dalam proses persidangan merupakan hal yang biasa. Menurutnya, kondisi itu juga terjadi dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J yang menjerat Ferdy Sambo. Ketut menyebut pergantian tim JPU telah disampaikan pada saat pertama kali sidang. Surat pergantian atau penambahan tim JPU disampaikan kepada majelis hakim. Ketut pun mengkritik tindakan tim penasihat hukum Teddy yang meminta identitas tim jaksa penuntut umum. “Lalu kemudian, seharusnya Tim Penasihat Hukum tidak sepatutnya meminta identitas dari anggota Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang telah diganti,” ujarnya.
11. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada Januari menunjukkan, elektabilitas Partai Nasdem meningkat dari 4,3 persen menjadi 7,3 persen. Menurut tim Litbang Kompas, kenaikan tingkat keterpilihan Partai Nasdem merupakan efek ekor jas yang didapat setelah deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. “Nasdem mendapat efek ekor jas Anies sehingga mengalami lompatan elektabilitas menjadi 7,3 persen dari 4,3 persen pada survei periodik Kompas Oktober 2022,” tulis tim Litbang Kompas, Selasa (21/2).
Litbang Kompas menyebutkan, pertambahan elektabilitas sebesar 3 persen yang diperoleh Nasdem belum pernah terjadi sejak survei dilakukan. Elektabilitas partai politik (parpol) yang dipimpin Surya Paloh itu sebelumnya berfluktuasi landai di kisaran 2-4 persen. Lebih lanjut, Litbang Kompas menuliskan, langkah Nasdem dalam pencalonan Anies sebagai bakal calon presiden, telah cukup berhasil mengonsolidasikan simpatisan Anies yang tersebar di sejumlah parpol “Pada Oktober 2022, proporsi responden pemilih Anies di Nasdem hanya 4,6 persen kini melonjak jadi 22,6 persen,” tulis Litbang Kompas. Survei Litbang Kompas menyebut, Partai Nonparlemen Perindo meraih 4,1 persen sedangkan elektabilitas PAN dan PPP di bawah parliamentary threshold.
Berdasarkan tingkat elektabilitas, PDI-P, Partai Gerindra dan Partai Golkar berada di papan atas klasemen. Sementara popularitas Golkar menempati posisi tertinggi, disusul PDI-P, dan Demokrat. Berikut urutan 10 besar tingkat elektablitas partai politik berdasarkan hasil jajak pendapat Litbang Kompas per Januari 2023: 1. PDI-P: 22,9 persen 2. Partai Gerindra: 14,3 persen 3. Partai Golkar: 9 persen 4. Partai Demokrat: 8,7 persen 5. Partai Nasdem: 7,3 persen 6. PKB: 6,1 persen 7. PKS: 4,8 persen 8. Perindo: 4,1 persen 9. PPP: 2,3 persen 10. PAN: 1,6 persen.
12. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) harusnya dicabut dan tidak bisa diberlakukan lagi. Sebab, Perppu tersebut dinilai tidak berhasil memenuhi ketentuan UUD.
Adapun ketentuan itu adalah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui forum akhir di rapat paripurna pada masa sidang setelah Perppu itu diterbitkan. HNW, sapaan akrabnya mengatakan hal tersebut merujuk kepada aturan konstitusi yang berlaku yakni Pasal 22 UUD NRI 1945. Ketentuan itu menyatakan Perppu ditetapkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, lalu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya.
“Faktanya, hingga tutup masa sidang ke 3 sesudah Perppu dikeluarkan Presiden dan disampaikan ke DPR pada 9 Januari 2023, hingga Rapat Paripurna terakhir, pada 16 Februari 2023, tidak ada agenda rapat paripurna persetujuan Perppu, apalagi keputusan DPR menyetujui Perppu. Artinya, Perppu Ciptaker ini gagal mendapat persetujuan dari DPR bukan hanya pada sidang berikut sesudah dikeluarkannya Perppu, sesuai ketentuan UUD, tapi bahkan pada 2 rapat paripurna berikutnya lagi juga tidak mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR,” ujar HNW dalam keterangan tertulis, Selasa (21/2). (HPS)
