Presiden Jokosi dan Menpora Zainuddin Amali (net)
Isu menarik hari ini, Presiden Jokowi mengatakan, Zainudin Amali sudah menyatakan mundur dari jabatan sebagai Menpora secara informal, namun belum ajukan permohonan secara resmi. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menekankan, Golkar memiliki banyak kader yang bisa gantikan Amali dan dirinya sudah siapkan kader untuk mengisi kekosongan jabatan Menpora. Isu menarik lainnya, eks petinggi NasDem, Zulfan Lindan menyebut Koalisi Perubahan yang sampai sekarang belum deklarasikan pencapresan Anies Baswedan sebagai Koalisi Berubah-ubah. Ketua Panja RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) Willy Aditya mengancam melaporkan Pimpinan DPR ke MKD karena menelantarkan draf RUU PPRT. Hasil survei Litbang Kompas terbaru menyebutkan, elektabilitas Ganjar Pranowo 25,3 persen, disusul Prabowo Subianto 18,1 persen, dan Anies Baswedan 17,6 persen. Proses evakuasi rombongan helikopter Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono yang mendarat darurat di tengah hutan akhirnya membuahkan hasil. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi mengatakan, Zainudin Amali sudah menyatakan mundur dari jabatan sebagai Menpora secara informal, namun belum ajukan permohonan secara resmi. “Secara resmi belum, (pernyataan) tertulis belum. Informal sudah (menyatakan undur diri),” ujar Jokowi di Jalan Ciliwung, Jakarta Selatan, Selasa (21/2). Jokowi membenarkan bahwa Zainudin menyatakan pengunduran dirinya lewat laporan secara langsung kepadanya. Jokowi menuturkan, Zainudin dan rombongan PSSI telah melakukan pertemuan dengannya, pada Senin (20/1) kemarin. Lebih lanjut, saat disinggung soal pengganti Zainudin Amali sebagai Menpora, Jokowi belum memberi jawaban pasti. “Gantinya nanti kalau sudah ada resminya baru saya bicara ya,” tegas Jokowi.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali bersama pengurus PSSI yang dipimpin Ketum PSSI Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/2). Usai pertemuan, Zainudin mengaku mendapat izin dari Presiden Jokowi untuk fokus mengurusi dunia sepak bola. “Beliau menyampaikan kepada saya, saya diizinkan untuk konsentrasi dan fokus kepada sepakbola. Sudah, jangan dijelasin panjang-panjang lagi itu,” kata Zainudin. Ia menuturkan, dalam pertemuan tersebut, dirinya melapor kepada Jokowi bahwa telah terpilih sebagai salah satu Wakil Ketua Umum PSSI dan dia meminta izin kepada Jokowi untuk berkonsentrasi mengurus sepak bola sebagai pengurus PSSI. Amali menyebut, Jokowi memberi izin. “Jadi beliau sudah mengizinkan saya untuk fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola, mendampingi Pak Erick Thohir, Bu Ratu Tisha, dan teman-teman Exco (Komite Eksekutif PSSI),” kata Amali.
2. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons statemen Presiden Jokowi soal mundurnya Zainudin Amali sebagai Menpora. Menurut Airlangga, pengganti Amali tergantung Presiden Jokowi. “Tergantung Bapak Presiden, karena itu kan hak prerogratif presiden,” ujar Airlangga saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (21/2). Airlangga menekankan, Golkar memiliki banyak kader yang bisa menggantikan Amali di kursi Menpora. Menurutnya, dirinya bisa menyiapkan siapa saja untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. “Tentu kalau Golkar kadernya banyak. Untuk yang mana pun kita bisa siapin,” kata Airlangga.
Di tempat terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, Golkar memiliki segudang kader mumpuni yang bisa ditugaskan untuk mengisi Kabinet Indonesia Maju, termasuk untuk posisi Menpora. “Golkar itu gudangnya kader-kader yang dapat ditugaskan di macam-macam sektor dan industri. Jadi pengganti Zainudin Amali tergantung kehendak Presiden saja,” ujar Dave Laksono, Selasa (21/2). Putra mantan Menpora Agung Laksono ini menyerahkan semua keputusan di tangan Jokowi. Sebab, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. “Keputusan akhir ada pada Presiden selaku user untuk menteri-menteri di kabinetnya,” kata Dave Laksono.
Sementara itu sejumlah sumber di Slipi menyebutkan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah menyiapkan sejumlah nama untuk menggantikan Zainudin Amali sebagai Menpora, diantaranya Dito, Dave Laksono yang kini memimpin Kosgoro 1957, dan Puteri Komaruddin yang duduk di Komisi XI DPR.
3. Politisi NasDem, Zulfan Lindan mengkritik Koalisi Perubahan yang sampai sekarang belum ada deklarasi bersama untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2014. Kritik tersebut disampaikannya dalam diskusi Adu Perspektif dengan topik ‘Anies Vs Prabowo, Siapa Bisa Rebut Suara Umat?, Selasa (21/2). Awalnya Zulfan ditanya soal deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. “Banyak orang bicara me-WA saya merasa melihat karena partai ini belum juga mendeklarasikan secara konkret. Tidak hanya lewat rilis atau lewat meja-meja yang ada ada yang disusun di bandara,” kata Zulfan. Ia mengatakan banyak yang meragukan kelanjutan dari Koalisi Perubahan. Dia juga menyebut ada pihak yang mulai bertanya soal keseriusan mengusung Anies sebagai capres. “Mereka mulai ragu ini siapa pengkhianatnya? NasDem atau dua partai ini. Mulai kita melihat, mulai ada ragu-ragu. Nah, mereka mengatakan Anies itu benar tapi partai-partai ini seperti apa?” ucapnya. Zulfan lalumenganalogikan nama koalisi pendukung Anies bukan Koalisi Perubahan tetapi Koalisi yang Berubah-ubah. “Kita bilang artinya, ini kita melihat bahwa seandainya Anies jadi presiden, ini kita bicara Koalisi Perubahan, ini jadi nggak? Saya katakan ini bukan Koalisi Perubahan, tapi Koalisi Berubah-ubah,” ujar Zulfan.
Zulfan Lindan yang eks kader PDIP itu menyebut embrio politik identitas muncul sekitar 2004. Menurut Zulfan, politik identitas dimainkan SBY untuk menang Pemilu 2004. “Politik identitas ini tercium pada tahun 2004, ketika SBY itu didukung oleh partai-partai, hampir mayoritas didukung partai-partai Islam yang kita lihat,” kata Zulfan dalam diskusi Adu Perspektif dengan topik ‘Anies Vs Prabowo, Siapa Bisa Rebut Suara ‘Umat’?’ Selasa (21/2). Dikatakan, pada Pilpres 2004, SBY harus melawan petahana Megawati Soekarnoputri. SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan, dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Dari lima pasangan calon, SBY dan Megawati, lolos ke putaran kedua. SBY kemudian mendapat tambahan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). “Di situ, SBY tahu memainkan permainan ini, karena dia akan bersaing dengan Megawati di dalam Pilpres. Baik 2004, ataupun 2009, maka dia harus memanfaatkan kelompok Islam kanan ini untuk memang berhadapan dengan kelompok PDIP yang dianggap nasionalis,” kata Zulfan.
4. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyangkal pernyataan dari Zulfan. Ia menyebut pernyataan Zulfan perlu diuji. “Pernyataan Bang Zulfan harus diuji validitasnya dan diperhadapkan dengan konteks pada masa itu agar mendapatkan pemahaman yang utuh dan tak bias,” kata Kamhar saat dihubungi terpisah. “Jangan sampai terjadi over generalisasi atau mensimplifikasi sehingga penarikan kesimpulannya menjadi tak tepat alias bias,” katanya.
Menurut Kamhar, kemenangan SBY-JK pada 2004 tak berhubungan dengan politik identitas. Menurutnya, kemenangan SBY-JK didorong oleh aspirasi soal perubahan. “Tak ada eksploitasi politik identitas pada masa itu, kemenangan SBY-JK karena besar dan kuatnya aspirasi perubahan dan perbaikan yang mengemuka pada masa itu,” ucap Kamhar.
Bagi Kamhar, selama dua periode atau 10 tahun SBY memerintah, tidak pernah terdengan konflik atau sentimen berbau politik identitas. “Ini juga semakin diperkuat selama 2 periode Pemerintahan Pak SBY tak pernah ada isu-isu politik identitas. Jadi tesis yang disampaikan yang menghubungkan Pak SBY dengan politik identitas, jauh panggang dari api,” kata Kamhar.
5. Ketua Panja RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) Willy Aditya mengancam melaporkan Pimpinan DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lantaran menelantarkan draf RUU PPRT. “Semoga pimpinan mendengarkan ini ya kalau tidak, ya terpaksa kita bawa ke cara yang lebih jauh, menggunakan mekanisme juga, terpaksa pimpinan kita laporkan ke MKD karena ini tidak pernah diproses,” ucap Willy dalam diskusi ‘RUU PPRT Komitmen DPR dan Pemerintah Lindungi Pekerja Rumah Tangga’ secara virtual, Selasa (21/2). Willy mempertimbangkan akan mengambil langkah itu setelah surat-suratnya tidak kunjung digubris Pimpinan DPR. “Saya bersurat udah lima kali meminta untuk diberikan waktu menjelaskan ini. Sudah beberapa kali tapi tidak pernah digubris,” katanya.
6. Hasil survei Litbang Kompas terbaru menyebutkan, elektabilitas Ganjar Pranowo 25,3 persen, disusul Prabowo Subianto 18,1 persen, dan Anies Baswedan 17,6 persen. Survei Litbang Kompas juga menyebutkan, Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum parpol terpopuler, disusul Prabowo Suanto dan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Hasil survei tersebut juga menunjukkan pemilih PKS paling aktif bermain media sosial (medsos), disusul Demokrat dan Perindo. Survei Litbang Kompas juga menyatakan, Ridwan Kamil sebagai figur capres alternatif paling diminati, diikut Sandiaga Uno dan AHY. Hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi meningkat dan citra TNI dinilai paling baik. Hasil survei juga menyatakan elektabilitas Sandiaga Uno teratas sebagai Cawapres, sementara Ridwan Kamil, dan Anies Baswedan menyusul di belakangnya.
7. Proses evakuasi rombongan helikopter Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono yang mendarat darurat di tengah hutan akhirnya membuahkan hasil. Setelah Irjen Rusdi dan tujuh anggotanya terpaksa tidur di tengah hutan sekitar Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Jambi, selama tiga hari dua malam, pada sore hari kemarin, semua rombongan berhasil dievakuasi. “Alhamdullilah, semua bisa dievakuasi hari ini,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dihubungi, Selasa (21/2/) kemarin. Kejadian ini berawal saat Rusdi dan rombongan terbang menggunakan helikopter dalam rangka kunjungan kerja di Polres Kerinci pada Minggu (19/2) pukul 09.25 WIB. Namun, cuaca buruk membuat rombongan itu terpaksa mendarat darurat sekitar pukul 11.02 WIB di kawasan hutan sekitar Desa Tamiai. Dalam helikopter itu terdapat delapan orang, yakni Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono, Dirreskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, Dirpolair Polda Jambi Kombes Pol Michael Mumbunan, Koorspripim Kompol Ayani, ADC Kapolda, Briptu Muhardi Aditya, dan tiga awak helikopter yaitu pilot bernama AKP Ali Nurdin S Harahap, kopilot AKP Amos Freddy P Sitompul, serta mekanik bernama Aipda Susilo.
8. Bawaslu bersama TNI dan Polri sedang menyusun rencana pengawasan netralitas aparat TNI dan Polri jelang Pemilu 2024. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu RI Puadi mengatakan, lembaganya tidak hanya bertugas mengawasi netralitas ASN, namun juga TNI/Polri. Hal itu diatur dalam Pasal 93 huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penyusunan rencana pengawasan secara bersama ini dilakukan karena Bawaslu tidak bisa melakukan penindakan sendirian. “Untuk menjalankan tugas ini, Bawaslu perlu membangun kesepahaman dengan pihak Mabes TNI dan Mabes Polri terkait tata cara dan mekanisme penanganan ketidaknetralan TNI/Polri,” kata Puadi, Selasa (21/2).
9. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, aparat TNI-Polri sebenarnya ingin mengepung markas kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk mengevakuasi pilot maskapai Susi Air, Philips Mark Methrtens (37) karena mereka telah mengetahui titik koordinat Philips. Namun, hal itu urung dilakukan karena Selandia Baru meminta agar tidak ada tindakan kekerasan. Hal itu diungkapkan Mahfud saat mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh, di antaranya Alwi Shihab, Fachry Ali, Asep Saifuddin, Komaruddin Hidayat, Makarim Wibisono, Lukman Hakim Saifuddin, hingga Dahlan Iskan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/2). “Tadi dari Pak Dahlan itu soal penculikan itu karena penahanan Lukas Enembe atau karena pembuatan Daerah Otonomi Baru (DOB)? Tidak, Pak,” kata Mahfud lewat keterangan video yang dikirimkan staf Kemenko Polhukam, Selasa (21/2) petang. Mahfud mengatakan, KKB pimpinan Egianus Kogoya, penyandera Philips, sudah memberontak sebelum penahanan Lukas Enembe dan pembentukan DOB. Mahfud juga menyebutkan, KKB tidak akan melepas Philips hingga Indonesia mengakui kemerdekaan Papua. “Ini masalahnya yang disandera orang asing dan begini pokoknya sandera ini “akan kami lepas kalau Papua dilepas. Itu ancamannya. Saya katakanlah, loh kita sudah tahu itu tempatnya, di koordinat berapa sudah kita kepung. Tetapi begitu kita bergerak kan pemerintah Selandia Baru datang ke sini dan memohon tidak ada tindakan kekerasan karena itu warga kami (Selandia Baru) agar masalah ini tidak menjadi (masalah) internasional,” ujar Mahfud.
10. TNI Angkatan Darat (AD) akan memberikan sanksi kepada prajuritnya jika terbukti membantu pelarian Bupati nonaktif Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak. Kadispenad Brigjen Hamim Thohari mengatakan, TNI AD masih menyelidiki dugaan keterlibatan oknum prajurit tersebut. “Masih dalam penyelidikan, kami pasti akan menindaklanjutinya dan memberikan sanki jika terbukti,” kata Hamim saat dikonfirmasi, Selasa (21/2). TNI AD masih mengidentifikasi prajurit yang diduga membantu pelarihan Ricky Ham itu, termasuk jumlahnya. “Nanti akan kami sampaikan jika sudah ada perkembangan,” ujar Hamim. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, dugaan keterlibatan oknum prajurit AD yang membantu Ricky Ham Pagawak melarikan diri merupakan wewenang pihak TNI. Ketua KPK Firli Bahuri mengaku KPK telah berkoordinasi dengan pihak TNI terkait perbuatan oknum tersebut. Selain itu, KPK juga telah menyampaikan persoalan ini kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurrachman.
11. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengaku darahnya mendidih melihat aksi debt collector yang membentak anggota polisi DKI Jakarta Bhabinkamtibmas saat menarik kendaraan milik Seleb TikTok, Clara Shinta. Pernyataan itu disampaikan Fadil dalam rapat evaluasi yang videonya diunggah di akun Instagramnya @kapoldametrojaya, Rabu (22/2).
“Saya lihat ini preman ini sudah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 03.00, darah saya mendidih itu saya lihat anggota dimaki-maki itu,” kata Fadil Imran. Dalam kesempatan itu, Fadil menegaskan tak ada tempat bagi aksi premanisme di Jakarta. Ia pun meminta jajarannya untuk menindak tegas debt collector yang bertindak semena-mena. “Jangan mundur, sedih hati saya itu. Yang debt collector-debt collector macam itu, jangan biarkan, lawan, tangkap, jangan pakai lama,” ujarnya.
12. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, partainya ingin Ketumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin maju sebagai capres 2024. Pendampingnya bisa Prabowo Subianto ataupun Anies Baswedan. “Mudah-mudahan Gus Muhaimin presiden. Nanti wakilnya mau Pak Prabowo boleh, Pak Anies juga boleh, terserah,” ujarnya dalam pembukaan uji kelayakan dan kepatutan bakal calon legislatif DPR RI di kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (21/2). Menurut dia, saat ini PKB sudah berkoalisi dengan Partai Gerindra, namun hingga saat ini belum diputuskan siapa figur capres maupun cawapres yang bakal diusung. Ia berharap, sebelum bulan puasa, keputusan capres-cawapres dari koalisi Gerindra-PKB sudah ditetapkan. “Mudah-mudahan sebelum Ramadhan sudah diputuskan, agar para kiai, dan konstituen kita sudah bisa melakukan sosialisasi, dan berdoa di malam lailatul qodar, agar pasangan ini adalah pasangan yang menang,” kata Jazilul.
13. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin optimistis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bakal memutuskan sistem proporsional terbuka. “Saya optimis para hakim akan wise memutuskan sesuai dengan keputusan yang sudah ada, yaitu terbuka,” kata Cak Imin di kantor DPP PKB, Jakpus, Selasa (21/2). Cak Imin menyebut hakim MK memiliki kapabilitas dalam membaca fakta-fakta yang telah terjadi, seperti Pemilu 2024 akan digelar dalam waktu dekat hingga KPU dan partai politik telah melalui tahapan pemilu.”Fakta yang lain adalah bahwa politik pemilu atau pilihan sistem pemilu adalah pilihan dari keputusan politik bersama semua komponen bangsa. Tidak aspek hukum. Bukan aspek hukum,” ujarnya.
14. Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe dinyatakan mampu menjalani proses hukum. Berdasarkan pemantauan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), lukas sehat. “KPK intens berkoordinasi dengan Kemenkes dan IDI dalam melakukan pemantauan dan telah memastikan kondisi kesehatan Enembe dinyatakan baik dan sehat. Hasil pemeriksaan Kesehatan pun menyatakan Enembe fit for interview dan fit for stand to trial dalam melaksanakan upaya paksa penahanan pada proses penanganan,” ujar Jubir KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (21/2). Menurutnya, KPK telah menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan di Rutan secara memadai dan sesuai ketentuan perundang-undangan Permenkumham Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
15. Partai Ummat ingin berdialog dengan Bawaslu yang pernah menyinggung soal bahaya menggunakan politik identitas serta masjid sebagai sarana aktivitas politik praktis. Ketua DPP Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya menganggap pernyataan Bawaslu itu dipicu oleh informasi yang menurut mereka tidak benar. “Kalau saya baca pernyataan Bawaslu, tampaknya itu tidak nyambung dengan pernyataan Ketum Partai Ummat saat Rakernas,” kata Mustofa dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (21/2). “Bisa jadi sumber informasi Bawaslu yang keliru. Dari mana sumber Bawaslu bahwa kami akan berkampanye di masjid,” lanjut dia. Mustofa menganggap, dialog langsung antara kedua belah pihak dapat menjembatani maksud masing-masing dengan lebih baik. Ia mengaku, Partai Ummat siap datang ke Bawaslu seandainya Bawaslu memerlukan. “Kami akan dengan senang hati datang ke Bawaslu untuk menjelaskan secara langsung, apa yang telah kami sampaikan dalam Rakernas terkait politik identitas dan perjuangan politik dari masjid,” kata Mustofa. (HPS)
