Menkeu Sri Mulyani (net)
Isu menarik hari ini, Menkeu Sri Mulyani meminta Rafael Alun Trisambodo, pejabat pajak Ditjen Pajak Kanwil Jaksel II dicopot dari jabatannya. Pencopotan Rafael sebagai buntut kasus penganiayaan anaknya, Mario Dandy Satrio terhadap Cristalino David Ozora alias David, anak pengurus GP Ansor. Isu menarik lainnya, Kemenkeu tengah melakukan pemeriksaan terhadap Rafael yang hartanya lebih dari tiga kali lipat harta yang dimiliki Dirjen Pajak Suryo Utomo yanh jumlahnya cuma Rp14,45 miliar. Ternyata mayoritas dari 13 ribu pejabat Kemenkeu yang belum laporkan harta kekayaannya ke LHKPN adalah pejabat Dirjen Pajak. Akhirnya PKS deklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024, dalam pidatonya Anies menyatakan, mandat yang diterimanya itu sebagai babak baru dari perjalanan dirinya dengan PKS. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi bermalam di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Kamis (23/2). Para mantan perwira di Divisi Propam Polri yang menanti sidang vonis kasus perintangan penyidikan (obstruction of justice) pembunuhan berencana Brigadir J disarankan bersatu ajukan gugatan ganti rugi kepada Ferdy Sambo. Berikut isu selengkapnya.
1. Menkeu Sri Mulyani meminta Rafael Alun Trisambodo, pejabat pajak Ditjen Pajak Kanwil Jaksel II dicopot dari jabatannya. Pencopotan Rafael sebagai buntut kasus penganiayaan anaknya, Mario Dandy Satrio terhadap Cristalino David Ozora alias David, anak pengurus GP Ansor. “Dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melangsungkan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya,” kata Sri Mulyani, dalam jumpa pers, Jumat (24/2). Sri Mulyani mengatakan dasar pencopotan tersebut yakni pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2001 mengenai disiplin PNS. Sri Mulyani juga meminta seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail untuk memutuskan hukuman terhadap Rafael. “Saya minta seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan,” paparnya.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) geram dan mengecam gaya hidup hedon dan aksi arogan anak pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu yang lakukan penganiayaan terhadap David, anak seorang pengurus GP Ansor. Kata Sri Mulyani, Inspektorat Jenderal Kemenkeu tengah lakukan penyelidikan lebih lanjut terkait persoalan ini. SMI akan mengambil langkah konsisten untuk menjaga integritas seluruh jajaran Kemenkeu. Ia menegaskan, Kemenkeu bakal menerapkan tindakan disiplin bagi pegawainya yang lakukan korupsi dan pelanggaran integritas. “Kepercayaan publik adalah hal esensial dan fondasi yang harus dijaga bersama dan tidak boleh dikompromikan oleh seluruh jajaran Kemenkeu,” tegas Sri Mulyani dalam akun instagramnya (@smindrawati).
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mengatakan pencopotan ini dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan. “Mengenai status dari saudara RAT yang bersangkutan per kemarin kita copot dari jabatannya, tetap ASN, yang berarti tetap terikat dengan seluruh kode etik, seluruh disiplin, seluruh aturan administratif ASN,” kata Suahasil di Kantor Pusat DJP Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Jumat (24/2). Suahasil menjelaskan pencopotan Rafael untuk pemeriksaan. Dia berharap pencopotan ini bisa mempermudah jalannya pemeriksaan. “Pencopotan tersebut dilakukan karena pemeriksaan akan kita lakukan dan ini adalah untuk mempermudah upaya pemeriksaan,” ungkapnya.
2. KPK bakal menelusuri harta kekayaan Kabag Umum Ditjen Pajak Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo yang belum tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan, KPK akan mengecek dugaan adanya harta milik Rafael yang belum terdaftar ke bank hingga bursa efek. “Kita (cek) ke BPN kalau ngeliat aset lain, kita ke bank kalau ada rekening bank dia yang belum dilapor dan ada isinya,” kata “Kita ke asosiasi asuransi kali-kali dia punya polis yang miliaran dia enggak lapor, kita ke bursa efek kali-kali dia punya saham atau obligasi atau apapun yang enggak dilapor,” imbuh dia.
KPK akan menelusuri asal usul harta kekayaan Rafael yang sudah tercatat di LHKPN. Sebab, jumlah harta Rafael sebesar Rp 56,1 miliar yang dilaporkan ke LHKPN tak sesuai dengan profilnya sebagai pegawai eselon III. Pahala menegaskan, sah-sah saja bila seorang pejabat memiliki kekayaan yang besar, yang penting jelas asal-usulnya, karena bisa saja berasal dari warisan peninggalan orangtuanya. “Kalau profilnya match, enggak apa-apa. Misalnya, bapaknya memang sultan di mana tahu yang warisannya segede-gede gaban begitu, ada juga pejabat yang kayak begitu,” ujar Pahala.
Harta Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kanwil Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo tercatat naik Rp35,61 miliar hanya dalam 11 tahun. Ayah pelaku penganiayaan putra petinggi GP Ansor tersebut kini berharta Rp56,10 miliar.
Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan Rafael, hartanya pada 2011 hanya Rp20,49 miliar. Saat itu, ia menjabat sebagai Kepala bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I.
Rincian harta Rafael terdiri dari Rp16,42 miliar dalam bentuk tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai daerah seperti Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Sleman, hingga Manado. Sembilan dari sepuluh asetnya tersebut terdiri dari tanah dengan bangunan di atasnya.
Tanah dan bangunan yang memiliki nilai paling besar berada di Jakarta Selatan berupa tanah seluas 766 meter persegi, dengan luas bangunan mencapai 559 meter persegi. Nilai aset tersebut menyentuh Rp6,44 miliar. Alat transportasi yang dilaporkan Rafael pada 2011 adalah Honda CR-V keluaran 2007 dengan nilai jual Rp200 juta dan Toyota Camry tahun pembuatan 2008 senilai Rp250 juta. Sementara itu, harta bergerak lainnya tercatat di angka Rp420 juta, surat berharga senilai Rp1,51 miliar, serta giro dan setara kas sebesar Rp684 juta. Rafael tercatat tidak memiliki utang.
3. Kemenkeu tengah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jaksel II Rafael Alun Trisambodo. Rafael adalah ayah dari Mario, pelaku penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Rafael tercatat memiliki harta sebesar Rp56 miliar, jauh lebih besar dari harta Dirjen PajakSuryo Utomoyang tercatat Cuma sebesar Rp14,45 miliar. “Kasus tersebut kini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum yang berwenang, dan kami siap bekerja sama, kooperatif, dan suportif,” kata Suryo dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Selain itu, terkait aduan masyarakat tentang harta kekayaan pegawai yang bersangkutan yang belum dilaporkan, DJP memastikan akan melakukan pendalaman sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti diketahui, Jeep Rubicon yang digunakan Mario saat menganiaya belum masuk dalam LHKPN dan menunggak pajak. “Saat ini unit kepatuhan internal DJP yakni Direktorat Kepatuhan Internal dan Transparansi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah memanggil pegawai tersebut dalam rangka pemeriksaan,” ungkap Suryo.
Ia menjelaskan, Kementerian Keuangan punya mekanisme pencegahan dan deteksi terhadap pelanggaran integritas, salah satunya melalui analisis dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan (ALPHA). “Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas harta kekayaan pribadi sebagai penyelenggara negara,” ujarnya. Suryo turut prihatin atas kondisi korban penganiayaan dan mengecam kekerasan yang terjadi, serta mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang.
Suryo juga mengecam gaya hidup mewah dan sikap pamer harta jajarannya. “Gaya hidup mewah tersebut tidak cocok dengan nilai-nilai organisasi dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya DJP,” ucapnya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya, yang menyebut gaya hidup mewah dapat menimbulkan reputasi buruk negatif kepada seluruh jajaran Ditjen Pajak lainnya. Suryo menegaskan, jajaran DJP menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan khususnya integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan DJP.
4. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kasus penganiayaan Mario Dandy Satrio, anak pejabat pajak terhadap David, putra petinggi GP Ansor harus dituntaskan melalui proses hukum. Mahfud menegaskan tidak ada kata damai terkait hukum pidana seperti kasus penganiayaan brutal yang menimpa David tersebut. “Tidak ada perdamaian atau permaafan dalam hukum pidana. Untuk perkara ringan memang ada restorative justice. Penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat ini harus diproses hukum,” cuit Mahfud melalui akun twitter pribadinya, Kamis (23/2). Selain itu, secara hukum administrasi, ia menyebut ayah Mario juga harus turut diperiksa. “Secara hukum administrasi pejabat yang punya anak dalam tanggungan hedonis dan berfoya-foya harus diperiksa,” katanya.
Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Mario terhadap David terjadi di sebuah perumahan di Pesanggarahan, Jakarta Selatan, Senin (20/2) sekitar pukul 20.30 WIB. Peristiwa bermula setelah perempuan berinisial AG, yang diduga mantan pacar korban mengadu kepada Mario. Aduan itu disampaikan kepada Mario beberapa hari sebelum peristiwa penganiayaan. Mario disebut sempat berkomunikasi dengan David sebelum akhirnya berujung pada aksi penganiayaan. Akibat aksi penganiayaan ini korban mengalami koma dan harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU.
Atas perbuatannya, Mario ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ia dijerat dengan Pasal 76c junto Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsider Pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun.
Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo (20), anak pejabat Ditjen Pajak Kanwil Jaksel II menarik perhatian publik. Pasalnya, pelaku penganiayaan tersebut kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosialnya. Di antara barang-barang yang dipamerkan adalah motor Harley Davidson dan mobil Jeep Rubicon yang harganya milyaran rupiah. Jumlah harta kekayaan ayahnya pun kini menjadi sorotan. Merujuk data yang dikutip dari LHKPN KPK, diketahui bahwa harta kekayaan ayahnya, Rafael Alun Trisambodo sebanyak Rp 56,1 miliar. Harta itu dilaporkan pada 31 Desember 2021 silam. Adapun harta yang paling banyak dimiliki Rafael berasal dari tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai daerah, totalnya mencapai Rp 51 Miliar. Sedangkan untuk harta bergerak, Rafael tercatat memiliki dua kendaraan roda empat dari hasil sendiri senilai Rp 425 juta. Dua kendaraan tesebut adalah mobil Toyota Camry 2008 dan mobil Toyota Kijang tahun 2018.
5. Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo meminta maaf atas kelakuan anaknya, Mario Dendy Satriyo (20), yang menganiaya putra pengurus GP Ansor, David (17), di bilangan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Rafael menyadari bahwa perbuatan anaknya tidak bisa dimaafkan begitu saja. Oleh karena itu, Rafael mengaku siap mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Selain itu Rafael juga mengungkapkan bahwa dirinya juga siap diperiksa kapan saja oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan perihal harta kekayaan yang dimilikinya saat ini.
6. Ternyata, hampir 50 persen pejabat di lingkungan Ditjen Pajak Kemenkeu yang wajib lapor (sebanyak 12.174 orang atau 49,63 persen, red) terpantau belum melaporkan perkembangan harta kekayaannya pada Pelaporan LHKPN Tahun 2022. Sementara yang sudah melakukan Pelaporan LHKPN Tahun 2022 di Direktorat Pemungut Pajak itu sebanyak 12.352 orang pejabat atau 50,36 persen. Itu diketahui dari laman elhkpn.kpk.go.id yang diakses pada Kamis (23/2) pukul 13.05.
Dari yang sudan melapor, di laman itu tercantum yang pelaporan belum lengkap 33 orang, antrean 3.147 orang, dan lengkap 9.172 orang. KPK mencatat tingkat kepatuhan Pelaporan LHKPN Tahun 2022 di kalangan Ditjen Pajak Kemenkeu hanya 37,40 persen.
Sementara itu, jumlah pejabat dan pegawai Kemenkeu yang belum melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN sebanyak 13.885 atau 43,13 persen. Dari 32.191 orang pejabat yang wajib melaporkan harta kekayaannya ke KPK, sebanyak 18.306 (56,87 persen) sudah melapor, sedangkan yang belum lapor sebanyak 13.885 orang. Ini menjadi tanggung jawab Menkeu untuk menertibkan dan menjatuhkan sanksi. Jika mengacu padapasal 4 huruf e Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang diteken Presiden Jokowi tanggal 31 Agustus 2021, PNS yang tidak mengikuti ketentuan tersebut bisa mendapat hukuman disiplin, mulai dari sedang hingga berat alias dipecat.
Polisi mendalami aduan yang disampaikan sosok perempuan berinisial AG kepada Mario Dandy Satrio hingga berujung pada aksi penganiayaan terhadap David. “Masih kami lakukan pendalaman (aduan yang disampaikan oleh AG),” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam unggahan video di akun Instagram, dilihat pada Jumat (24/2). Ader Ary mengatakan penyidik masih mengumpulkan fakta-fakta dan bukti. Ia pun tak mau berandai-andai soal kemungkinan A ditetapkan sebagai tersangka. “Dalam penyidikan kami tidak boleh berandai-andai, faktanya akan kumpulkan dan kami dalami,” ucap Ade Ary. “Masih didalami, masih dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pendalaman,” sambungnya.
7. Ketua LBH Ansor Abdul Qodir mengungkapkan Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas telah menginstruksikan LBH Ansor untuk mengawal kasus tindak penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak bernama Mario Dandy Satrio terhadap anak pengurus pusat GP Ansor, David sampai semua pihak yang terlibat diproses hukum. “Ketua Umum PP GP Ansor Gus Yaqut menginstruksikan kepada LBH Ansor agar terus mengawal proses hukum kasus ini, sampai semua pihak yang terlibat diproses secara hukum,” kata Abdul, Jumat (24/2).
Abdul menilai proses hukum bertujuan untuk menimbulkan efek jera sekaligus menjadi pembelajaran kepada semua pihak. Ia menilai tindak kekerasan tak seharusnya dilakukan, terlebih bagi anak di bawah umur. “Agar dapat terwujud keadilan untuk ananda David. Bahwa kekerasan, apalagi terhadap anak sebagai korbannya, tidak dapat dibenarkan,” katanya. Abdul mengatakan kondisi David masih belum sadarkan diri. Ia memastikan David telah dipindah dari RS Medika Permata Hijau ke RS Mayapada pada Rabu (22/2) malam lalu untuk mendapat perawatan terbaik. “Dipindahkan pada hari Rabu malam untuk mendapatkan perawatan terbaik, yang lebih intensif,” kata Abdul.
Polda Metro Jaya memastikan bakal menindak Mario Dendy Satrio yang merupakan anak pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu dalam kasus penganiayaan terhadap anak Pengurus Pusat (PP) GP Ansor Jonathan Latumahina bernama David. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memastikan proses hukum terhadap Mario saat ini terus berjalan. Ia mengatakan Mario juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. “Kan sudah ditahan, sudah ditahan pokoknya kita luruskan semua, tidak usah khawatir kalau soal itu kita pasti akan tidak melihat latar belakang,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/2).
8. Akhirnya PKS mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres 2024 di kantor DPP PKS, Jalan Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (23/2). Dalam pidatonya, Anies menyatakan, mandat itu menjadi babak baru dari perjalanan dirinya dengan PKS. “Kini, kita memulai babak baru. Hari ini izinkan dengan kerendahan hati dan mengharap ridha dan pertolongan Allah, kami merasa sangat terhormat untuk secara resmi menerima pencalonan sebagai capres RI 2024 dari PKS,” ujar Anies. Ia mengatakan, deklarasi tersebut menjadi amanah besar yang akan diemban teguh bersama partai-partai pengusung. “Bersama partai-partai pengusung yang sudah iktiar dan bergabung dalam membawa perubahan bagi perbaikan. Bismillah perjalanan ini perjalanan dapat ridha,” tuturnya.
Menurutnya, PKS telah melewati banyak tantangan, tekanan dan ancaman yang cukup berat saat mendeklarasikan dirinya sebagai capres. “PKS melewati jalan perjuangan yang tak mudah. Banyak rayuan, tekanan, mungkin juga ada ancaman. Tapi PKS tetap berpegang pada prinisp ini adalah perjuangan untuk kemajuan bangsa perbaikan insya allah akan mendapat kemudahan dalam perjalanan nanti,” kata Anies. “Insya Allah kita bersama berjuang menuju jalan keadilan, allah akan iringi perjalanan kita. Semoga perjalanan ini tuntas sampai tujuan,” ujarnya lagi.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam sambutannya menganggap wajar ada rayuan hingga ancaman terkait keputusan capres yang diusungnya. “Wajar tiap parpol hal-hal seperti itu sangat mungkin terjadi. Bahwa semuanya itu dikembalikan pada Majelis Syuro. dan alhamdulillah masih on the track menjalani keputusan Majelis Syuro,” kata Syaikhu.
Ia menyematkan peci hitam ke kepala Anies Baswedan sebagai simbol resmi deklarasi dukungan PKS terhadap Anies sebagai bacapres 2024.
Penyematan peci itu dilakukan usai Syaikhu berpidato pengumuman dukungan resmi kepada Anies.
Anies dalam acara deklarasi itu mengenakan kemeja putih dan jas berwarna hitam tanpa peci. Anies dan Syaikhu terlihat semringah ketika disematkan peci tersebut. Mereka kemudian bersalaman dan berfoto. Tak hanya itu, PKS juga meresmikan baliho raksasa bergambar wajah Anies mengenakan baju koko putih dan peci hitam di depan Kantor DPP PKS Jakarta. Baliho itu bertuliskan “Anies Baswedan untuk Presiden di 2024”.
Sebelumnya, ratusan kader PKS mengarak Anies naik delman dari kediamannya di Lebak Bulus hingga kantor DPP PKS di Jaksel, kemarin. PKS sejauh ini masih menjajaki koalisi dengan Partai NasDem dan Demokrat. Ketiganya sudah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan. Meski begitu, ketiga partai belum mendeklarasikan koalisi secara resmi. Mengenai cawapres yang akan mendampingi Anies mencapai kata sepakat.
9. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dirinya akan membahas sosok calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya ketika urusan koalisi telah selesai. Adapun Anies telah diusung menjadi Capres 2024 oleh Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, koalisi yang mengusung nama Koalisi Perubahan belum resmi dideklarasikan. “Sesudah koalisinya selesai, kita akan bersama-sama membahas mengenai siapa pasangannya,” ujar Anies di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Kamis (23/2). Anies menjelaskan, saat ini mereka masih dalam tahap fase penyusunan konsolidasi koalisi. Walau belum menentukan siapa cawapres nya, Anies mengindikasikan bahwa mereka terus membahas sosok-sosok yang berpotensi mendampinginya. “Berjalan dulu proses konsolidasi untuk koalisi dan sambil kita pikirkan nama pasangannya,” ucapnya. Adapun Anies telah dideklarasikan oleh PKS dan Nasdem sebagai bakal Capres 2024. Dengan dukungan tersebut, Anies digadang-gadang akan mendapat tiket maju Pilpres 2024 dari Koalisi Perubahan.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) punya kans besar menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, memasangkan keduanya bisa menjadi solusi bagi Koalisi Perubahan yang selama ini masih alot dalam menentukan cawapres. “Selama ini alotnya proses negosiasi di Koalisi Perubahan tampaknya terletak di penentuan nama cawapres serta skema kompensasi yang dinegosiasikan,” kata Umam, Kamis (23/2). Mengutip hasil survei lintas lembaga, Umam menyebutkan, elektabilitas Anies bakal terdongkrak signifikan jika disandingkan dengan AHY. Ia menuturkan, AHY berpeluang memberikan insentif elektoral kepada Anies, lantaran putra sulung SBY itu punya kendaraan politik besar, yakni Partai Demokrat. Menyandingkan Anies dengan AHY yang datang dari partai bercorak nasionalis juga dinilai mampu menggeser citra mantan Gubernur DKI Jakarta itu dari sayap “kanan konservatif” ke “poros tengah”. Oleh karenanya, seandainya Anies-AHY benar-benar berlayar, karakter politik moderat dan nasionalis-religius bakal lebih kuat.
Sementara itu, kendati Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut AHY layak jadi Cawapresnya Anies, namun putra sulung SBY ini tidak keberatan jika dirinya tidak dipilih jadi cawapresnya Anies. Menurut Surya, komitmen itu telah dipegang oleh SBY. “Ketika apa yang saya pahami bagi seorang AHY, cawapres boleh, enggak cawapres juga boleh. Itu pemahaman saya, mudah-mudahan saya yakin tidak salah,” ujar Surya pasca bertemu AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, kemarin. Namun dalam pandangannya, AHY memiliki kapasitas untuk mendampingi Anies. “Tapi kalau ditanya pantas? Sekali lagi saya katakan, lebih dari pantas,” ujar Surya. Di sisi lain, Surya meminta semua pihak untuk menunggu keputusan itu. Sebab, proses politik pembentukan Koalisi Perubahan masih berlangsung. Ia pun kembali menyinggung komitmen awal Nasdem saat mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden (capres).
10. Presiden Jokowi merespons demonstrasi warga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menuntut ganti rugi lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Jokowi telah mendengar keluhan warga dan meminta Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono untuk menangani urusan itu. “Kemarin sore sudah saya bicarakan dengan Pak Bambang bahwa jangan sampai masyarakat dirugikan,” kata Jokowi di KIPP IKN Nusantara, Kamis (23/2). Jokowi menyebut, ada beberapa opsi penggantian lahan warga. Selain penggantian materi, ada opsi penggantian dengan lahan di lokasi lain. “Saya kira ada beberapa opsi, pilihan lain sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Warga Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur memprotes harga ganti rugi lahan di IKN Nusantara. Mereka mempermasalahkan besaran ganti rugi yang berkisar di angka Rp150.000 sampai Rp300.000 per meter persegi. Mereka meminta bertemu dengan Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono untuk membicarakan hal ini. “Kami pasang spanduk sebagai aspirasi terkait ganti rugi lahan, kami anggap nilai ganti rugi dari pemerintah terlalu murah” ucap salah satu warga Kelurahan Pemaluan Paulus Duma di Penajam, Sabtu (18/2) lalu.
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi bermalam di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Kamis (23/2). Jokowi membagikan momen itu di akun resmi Instagram dan Twitternya. “Malam ini, saya dan Ibu Negara menginap di lokasi yang akan menjadi kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara,” tulis Jokowi di akun resmi Twitter-nya, Kamis (23/2). Di media sosial, Jokowi mengunggah foto tengah duduk di depan rumah semi permanen yang desainnya mirip rumah panggung. Terdapat pula foto Jokowi dan Iriana sedang asyik memandangi sekitar kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Dalam meninjau kawasan intiIKN,Jokowi didampingi Menteri BUMN ErickThohir dan MenteriLHK SitiNurbaya Bakar. Jokowi juga singgah untuk melihat persemaian Mentawir, Kalimantan Timur.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku ingin paling dulu pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut diungkapkan Basuki kepada Presiden Jokowi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Awalnya, Presiden Jokowi mengatakan satu per satu menteri akan dipindahkan ke IKN. Utamanya para menteri yang memimpin sejumlah kementerian strategis. Penjelasan itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan soal menteri siapa saja yang paling awal pindah ke IKN. “(Begitu pembangunan kementerian dan rumah dinas) selesai, satu per satu akan kita geser,” ujar Jokowi di Sepaku, Kalimantan Timur, Kamis (23/2).
Di sela-sela penjelasan Jokowi, Seskab Pramono Anung berbisik sembari bercanda. Pramono mengatakan, Menteri PUPR yang akan pindah duluan ke IKN. “Menteri PUPR paling duluan,” kata Pramono. Presiden Jokowi pun menimpali dengan penjelasan bahwa Menteri Basuki sudah menyatakan kementeriannya siap pindah paling dulu ke IKN. “Menteri PUPR tadi menyampaikan kepada saya nanti Kementerian PUPR paling duluan (pindah ke IKN),” jelas Jokowi.
11. Para mantan perwira di Divisi Propam Polri yang menanti sidang vonis kasus perintangan penyidikan (obstruction of justice) pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat disarankan bersatu mengajukan gugatan ganti rugi kepada mantan atasan mereka yakni Ferdy Sambo. Sebab para mantan perwira yang dipecat atau pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) dan terancam dipenjara itu dinilai menjadi korban skenario Ferdy Sambo buat menutupi pembunuhan Yosua. “Para personel yang dijatuhi sanksi etik serta personel yang dipidana dan di-PTDH itu sebaiknya berhimpun bikin semacam Paguyuban Korban Manipulasi Sambo. Lalu, semua orang di paguyuban itu mengajukan gugatan ganti rugi kepada Sambo,” kata peneliti ASA Indonesia Institute Reza Indragiri Amriel, dalam keterangannya, Kamis (23/2). Menurut Reza, gugatan ganti rugi patut dan layak diajukan oleh para mantan polisi itu karena Sambo dalam persidangan sebelumnya sudah berjanji bakal bertanggung jawab atas perbuatannya.
12. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengaku ingin meminta pandangan dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi terkait keinginan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk meminang dirinya jelang Pemilu 2024. Hal itu ia ungkapkan dalam program talk show GASPOL, kemarin. “Saya juga baru mendengar dari Pak Mar (Mardiono). Ini poin yang nanti saya ingin dapatkan arahan juga dari Pak Prabowo. Karena kalau Pak Mar menyampaikan itu tentunya harus kita apresiasi,” ujar Sandiaga. Ia mengatakan, pembicaraan dengan Prabowo perlu dilakukan karena bagaimanapun Menhan itu adalah pimpinan partainya. Sandiaga juga mengaku bakal berkoordinasi dengan Presiden Jokowi karena dirinya pembantu presiden dalam Kabinet Indonesia Maju. “Jadi harus tentunya dikoordinasikan memastikan ini sesuai dengan apa yang diharapkan dan diarahkan oleh pimpinan,” kata Sandiaga.
13. KPK mengungkapkan, ada 11 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang belum melunasi pembayaran dana bergulir pengadaan tanah jalan tol kepada pemerintah. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan, hal ini berpotensi menyebabkan kerugian negara senilai kurang lebih Rp 4,5 triliun. “Masih sisa Rp 4,2 triliun yang belum dikembalikan sama investor-investor yang sekarang sedang mengoperasikan yang kita bilang, karena skemanya Rp 4,2 triliun, masih lagi harusnya pakai bunga Rp 394 miliar,” kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/2). Pahala menjelaskan, pemerintah awalnya menyiapkan uang melalui Badan Layanan Umum (BLU) untuk mempercepat pembangunan jalan tol.
Dana yang disiapkan itu sifatnya dana bergulir sehingga pemerintah akan membebaskan lahan jalan tol lalu pembangunan tol akan dilakukan investor. Setelah proyek selesai dan beroperasi, investor nantinya wajib mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk membebaskan lahan. Harapannya, uang yang dikembalikan itu akan dimanfaatkan lagi oleh pemerintah untuk membaskan lahan di ruas jalan tol lainnya “Nah kejadiannya, sudah dibebasin tanahnya, dia sudah kerja di situ, ternyata enggak efektif BLU ini, BLU-nya sekarang sudah enggak ada tapi masih sisa Rp 4,2 triliun,” kata Pahala. KPK pun mendorong pemerintah untuk segera mempersiapkan skema pengembalian dana tersebut beserta bunganya. “Kalau dari KPK maunya secepatanya, kalau enggak cepat juga bunganya jangan lupa,” kata dia. (HPS)
