Wapres Ma’ruf Amin *net)
Isu menarik pagi ini, Wapres Ma’ruf Amin berharap, jangan sampai masyarakat tidak percaya untuk membayar pajak karena kasus pejabat Kanwil Pajak Jaksel II, Rafael Alun Trisambodo. Ma’ruf Amin khawatir, kasus tersebut menimbulkan anggapan di tengah masyarakat bahwa pajak yang mereka bayar justru digunakan untuk kepentingan pegawai pajak. Isu menarik lainnya, Pimpinan KPK perintahkan aparatnya untuk memeriksa harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang melonjak tidak wajar. KPK ultimatum, 13 ribu pegawai Kementerian Keuangan melaporkan harta kekayaannya paling lambat 31 Maret 2023. Ketum PAN Zulkifli Hasan mengancam akan mengerahkan setidaknya 5.000 orang untuk demo tiap hari jika MK kabulkan gugatan sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai. Jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) Februari 2023 menyebut Anies Baswedan menunjukkan elektabilitas tertinggi sebagai Capres 2024. Hasil survei LSI juga menyebut, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memiliki elektabilitas tertinggi sebagai Cawapres 2024. Masih ada perselisihan kecil antara Nasdem dan Demokrat menjelang deklarasi pembentukan Koalisi Perubahan mengusung Anies Baswedfan sebagai Capres 2024. Nasdem anggap deklarasi Koalisi Perubahan masih nunggu sikap resmi dari Demokrat yang belum deklarasikan Anies secara resmi, sementara Demokrat mengaku sudah deklarasikan Anies sebagai capres sejak Januari lalu. Berikut isu selengkapnya.
1. Wapres Ma’ruf Amin mengingatkan, jangan sampai masyarakat tidak percaya untuk membayar pajak karena kasus pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo. Ma’ruf Amin khawatir, kasus tersebut menimbulkan anggapan di tengah masyarakat bahwa pajak yang mereka bayar justru digunakan untuk kepentingan pegawai-pegawai DJP. Wapres juga mengingatkan, jangan sampai gaya hidup bermewah-mewahan pegawai Direktorat Jenderal Pajak membuat masyarakat umum enggan membayar pajak. “Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat, terutama mereka yang membayar pajak, kemudian mereka menjadi ada ketidakpercayaan, pajaknya digunakan untuk kepentingan orang per orang’,” kata Ma’ruf Amin dalam keterangan pers di Mamuju, Jumat (24/2).
Ma’ruf mengatakan, pajak yang dibayar oleh publik harus dipastikan kegunaannya untuk melayani masyarakat, baik itu di sektor pendidikan, infrastruktur, maupun bantuan sosial. Di sisi lain, ia juga mendukung sikap Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang mengecam gaya hidup mewah pegawai-pegawainya guna menjaga kepercayaan publik. “Kepercayaan itu penting. Karena itu, kalau ada (pejabat bermewah-mewahan), saya kira tindakan Bu Menteri tepat sekali,” ujar Ma’ruf Amin sembari menekankan agar semua pejabat publik dari tingkat teratas hingga ke bawah menunjukkan gaya hidup yang sederhana. “Saya kira tindakan Bu Menteri itu sudah benar ya. Kalau ada pejabat yang memamerkan, hidup hedonis, itu perlu diingatkan ya,” kata Ma’ruf Amin.
Menkeu Sri Mulyani mempertanyakan sumber kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang baru saja dicopotnya dari jabatan Kabag Umum Kanwil Pajak Jaksel II. Publik mempertanyakan jumlah harta kekayaan Rafael senilai Rp 56,1 miliar. Ia mengingatkan, pegawai dan pejabat Kemenkeu yang bergaya hidup mewah telah menimbulkan persepsi negatif dan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kemenkeu dan Ditjen Pajak. “Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius, legitimate dari masyarakat mengenai dari mana sumber kemewahan itu diperoleh?” kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Ditjen Pajak , Jumat (24/2).
Lebih lanjut, Menkeu mengatakan, gaya hidup mewah yang dilakukan anak buahnya tersebut mengkhianati dan mencederai keseluruhan jajaran Kemenkeu. Meski begitu, Sri Mulyani yakin sebagian besar jajarannya telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional. “Tindakan-tindakan yang mengkhianati dan mencederai reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada Kemenkeu dan Ditjen Pajak tidak dapat dibenarkan,” pungkas Sri Mulyani.
2. Pimpinan KPK perintahkan Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Isnaini untuk lakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan pejabat Kanwil Pajak Jaksel II, Rafael Alun Trisambodo yang melonjak tidak wajar. Rafael merupakan ayah dari Mario Dandy Satrio, penganiaya anak pengurus GP Ansor hingga tak sadarkan diri. Rafael baru saja dicopot dari jabatan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Kantor Wilayah Jakarta Selatan II. “Kita sudah minta Direktur LHKPN Pak Isnaini untuk lakukan klarifikasi dan menyusun rencana pemeriksaan terhadap pelaporan LHKPN yang bersangkutan. Tidak sekadar memanggil tapi jika perlu didatangi,” ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Jumat (24/2). “Kami juga sudah minta kepada Direktorat LHKPN untuk meneruskan temuan itu ke Direktorat Penyelidikan,” tegas Nawawi.
KPK mengusut lonjakan harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo dan akan mengecek dari mana sumbernya. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan profil dan harta kekayaan Rafael tidak cocok. Dia ingin mencari tahu apakah harta kekayaan Rafael ada yang berasal dari warisan dan hibah atau tidak. “Kalau warisan kita agak tenang kalau kita cek bahwa memang aslinya orang tuanya punya harta banyak misalnya gitu, tapi kalau dia bilang hibah tidak pakai akta, itu sudah pasti kita undang. Jadi, kalau entar kita undang ada dua yang belum dilapor, sama yang akta tidak pakai hibah dari siapa nih, hubungannya apa,” ujarnya, kemarin.
Pahala menuturkan KPK akan bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk menelusuri kepemilikan aset yang belum dilaporkan Rafael. “Jadi, yang pertama target kita, mencari tahu ada lagi tidak aset dia yang tidak dilapor, makanya kita ke BPN. Kalau lihat aset lain, kita ke bank kalau ada rekening bank dia yang belum dilapor dan belum ada isinya, kita ke asosiasi asuransi kali-kali dia punya polis yang miliaran dia tidak lapor. “Kita ke bursa efek kali-kali dia punya saham atau obligasi atau apa pun yang tidak dilapor itu yang pertama yang kita lakukan,” katanya.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo diduga memerintahkan orang untuk membuka rekening dan melakukan transaksi. Kekayaan tak wajar Rafael belakangan terungkap ke publik setelah anaknya, Mario Dandy Satrio, pelaku penganiayaan anak anggota GP Ansor memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya menemukan transaksi mencurigakan Rafael sejak lama. Ivan menduga Rafael menggunakan orang lain sebagai perantara. “Signifikan tidak sesuai profile yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yang patut diduga sebagai nominee atau perantaranya,” kata Ivan kepada awak media, Jumat (24/2). Ivan mencontohkan, perantara tersebut diduga menjadi tangan panjang Rafael dalam bertransaksi. “Nyuruh orang buka rekening dan transaksi,” lanjut Ivan. Meski demikian, Ivan enggan menjawab berapa jumlah nominal mencurigakan nominal transaksi tak wajar Rafael. Ia hanya meminta persoalan tersebut ditanyakan kepada penyidik KPK.
KPK segera memanggil pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Rafael Alun Trisambodo, untuk dimintai keterangan mengenai kepemilikan harta yang sangat fantastis. Harta kekayaan Rafael jadi sorotan setelah anaknya, Mario Dandy Satrio yang menganiaya anak pengurus GP Ansor memamerkan gaya hidup glamor di media sosial. Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan mengklarifikasi Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Rafael. “KPK akan segera melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, untuk klarifikasi LHKPN yang telah dilaporkan dengan faktual harta yang dimilikinya,” kata Ali di gedung Merah Putih KPK, Jumat (24/2). Ali mengungkapkan, KPK telah memeriksa Rafael untuk dimintai klarifikasi terkait LHKPN tahun 2012 sampai dengan 2019. Hasil klarifikasi tersebut kemudian diserahkan kepada Inspektorat Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti. Menurut Ali, tindakan ini dilakukan sebagai bentuk fungsi LHJPN yang tidak hanya memantau kepatuhan para pejabat untuk melaporkan harta kekayaan mereka. “Tetapi juga pemeriksaan LHKPN dari para Penyelenggara Negara,” ujarnya.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan laporan kekayaan Rafael Alun Trisambodo telah diserahkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada KPK sejak 2012. Mahfud menyebut ada yang aneh dengan transaksi keuangan dari ayah Mario Dandy Satrio, tersangka penganiayaan David, putra petinggi GP Ansor ini. Dalam LHKPN yang dilaporkan per 2021, harta kekayaan Rafael mencapai Rp56 miliar.
“Biar diaudit. Laporan kekayaan yang bersangkutan di PPATK itu sudah dikirimkan oleh PPATK sejak tahun 2012, tentang transaksi keuangannya yang agak aneh. Tapi oleh KPK belum ditindaklanjuti. Jadi itu saja. Biar sekarang dibuka oleh KPK,” kata Mahfud di Jakarta, Jumat (24/2).
KPK ultimatum, 13 ribu pegawai Kementerian Keuangan melaporkan harta kekayaannya paling lambat 31 Maret 2023. Pelaporan LHKPN merupakan kewajiban setiap penyelenggara negara. “Batas waktu pelaporan LHKPN periodik adalah 31 Maret tahun berjalan dengan posisi harta per 31 Desember tahun sebelumnya, sehingga 13.800 pegawai Kemenkeu masih memiliki waktu untuk melaporkan harta kekayaannya sampai dengan tanggal 31 Maret 2023,” ujar Plt. Jubir KPK, Ipi Maryati Kuding melalui pesan tertulis, Jumat (24/2).
3. Ketum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mendukung sistem pemilu proporsional terbuka dan mengancam akan mengerahkan setidaknya 5.000 orang untuk demo tiap hari jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan sistem pemilu proporsional tertutup atau hanya coblos partai. Ancaman itu diucapkan Zulkas saat menyambangi kediaman Din Syamsuddin di Jakarta Selatan. “[PAN dukung] Terbuka. Pemerintah usul terbuka, DPR terbuka, apalagi parpol 8 usulkan terbuka. Kalau sampai MK beda, 5.000 orang demo setiap hari nanti tentunya. Pokoknya kalau itu sampai… saya akan demo tiap hari. Lima ribu tiap hari,” ujar Zulhas.
Relawan Pro Jokowi (Projo) khawatir Pemilu 2024 ditunda jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk merubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup (coblos logo partai). Saat ini, MK masih menyidangkan gugatan tentang sistem proporsional terbuka. “Keputusan yang akan diambil MK mengenai gugatan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka bisa memunculkan alasan mengubah regulasi pemilu, sehingga kami khawatir jadwal Pemilu 2024 diundur,” kata Sekjen Projo, Handoko, Jumat (24/2). Handoko mengingatkan agar MK tidak membuat keputusan yang berpotensi membuat Pemilu 2024 jadi ditunda. ‘’Itu bisa terjadi jika MK mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup (coblos partai),’’ ujarnya.
Dikatakan, saat ini tahapan pemilu sudah berjalan. Jika MK mengubah jadi sistem proporsional tertutup, maka penyelenggara pemilu butuh waktu lagi untuk mempersiapkan segalanya dari awal. Ia berharap MK tidak mengubah sistem pemungutan suara dalam pemilu. “Kami tidak memiliki kepentingan khusus dengan gugatan uji material yang sedang berlangsung di MK. Namun, kami prihatin jika MK tidak mempertimbangkan amanat konstitusi,” ucapnya.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut pemerintah mendukung sistem proporsional terbuka atau coblos caleg dalam pemilu. Ia mengatakan, pemerintah akan menjalankan sistem yang selama ini berlaku. Menurutnya, keputusan pemerintah juga sejalan dengan pendapat mayoritas partai di DPR. “Saya kira sudah oleh menteri hukum, saya kira sudah ada bahwa pemerintah juga mendukung kembali yang terbuka. Kemudian partai-partai, delapan partai, juga minta terbuka,” kata Ma’ruf di Mamuju, Jumat (24/2). Ma’ruf mengatakan penentuan sistem pemilu kini ada di tangan Mahkamah Konstitusi (MK). MK akan membuat putusan mengenai hal itu dalam waktu dekat. Dia mengatakan semua pihak, termasuk pemerintah, dalam posisi menunggu. “Andai kata MK memutuskan lain, kan semua putusan MK harus tunduk, final and binding,” ujarnya.
4. Jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) Februari 2023 menunjukkan elektabilitas calon presiden (capres) tertinggi ditempati Anies Baswedan. Anies memperoleh tingkat elektoral sebesar 22,3 persen. Peringkat kedua diraih Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan capaian 16,4 persen. Peringkat ketiga dan keempat adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Keduanya memiliki raihan elektoral yang seimbang di angka 12,8 persen. Peringkat kelima adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan elektabilitas 6,6 persen. Peringkat enam hingga sepuluh adalah Puan Maharani 3,1 persen, Erick Thohir 1,7 persen, Airlangga Hartarto 1,7 persen, Sandiaga Uno 1,4 persen, dan Andika Perkasa 0,1 persen. Sementara itu, hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2023 menunjukkan Prabowo Subianto mengungguli Anies Baswedan bila pemilihan presiden hanya diikuti dua calon atau head to head. “Dalam skema Anies melawan Prabowo, survei saat ini menunjukkan Prabowo unggul dengan selisih 14,6 persen dari Anies. Prabowo akan mendapatkan 57,3 persen, sementara Anies 42,7 persen,” tulis Litbang Kompas, Kamis (23/2).
Jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga menunjukkan elektabilitas figur cawapres tertinggi ditempati Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, dan Erick Thohir. Elektabilitas AHY di urutan pertama dengan raihan 27,2 persen. Disusul Ketua DPP PDI-P Puan Maharani 19,4 persen dan Erick Thohir sebesar 9,7 persen. Peringkat keempat dan seterusnya Sandiaga Uno 6,5 persen, Ridwan Kamil 4,6 persen, Airlangga Hartarto 3,9 persen, Muhaimin Iskandar 2,8 persen, Gatot Nurmantyo 1,6 persen, Khofifah Indar Parawansa 0,8 persen, Andika Perkasa 0,4 persen.
5. Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengklaim ada dua partai yang memintanya untuk jadi bakal cawapres mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Namun ia enggan menyebut dua partai dimaksud termasuk apakah kedua partai itu berasal dari koalisi pengusung Anies Baswedan atau bukan. “Partai sudah ada yang menghubungi. Ada dua (partai). Tidak bisa disebutkan,” kata Gatot saat ditemui di Kawasan Jakarta Pusat, Jumat (24/2). Gatot mengaku tidak menerima tawaran atau usulan itu. Dia mengaku tidak berminat untuk maju di Pemilu 2024, baik sebagai capres maupun cawapres. “Saya saat ini belum, belum untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Saya masih ingin menyatukan umat seluruh RI untuk menyadarkan semuanya untuk tidak terpancing keributan,” kata Nurmantyo.
6. Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Agus Supriatna menjelaskan pihak yang berwenang membatalkan pengadaan Helikopter Agusta Westland (AW)-101 adalah Menhan yang kala itu dijabat Ryamizard Ryacudu. Pernyataan ini disampaikan Agus merespons majelis hakim yang menyebut dirinya mengabaikan surat Panglima TNI yang ingin pengadaan helikopter AW-101 dibatalkan. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Agus menegaskan, dirinya tidak bisa membatalkan pengadaan tersebut. Dia justru mempertanyakan mengapa Panglima TNI saat itu yakni Gatot Nurmantyo tidak bersurat kepada Menhan. “Saya tidak bersedia membatalkan karena Panglima TNI dengan Kepala Staf Angkatan itu sama-sama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga hanya Pengguna Anggaran yang berhak membatalkan yaitu Menhan,” kata Agus melalui pesan tertulis. “Jadi, lucu, sama-sama KPA kok tidak langsung ke Menhan karena KPA itu tanpa ada Surat Keputusan Otorisasi Menteri (SKOM) tidak bisa mengadakan apa-apa, apalagi pesawat,” imbuhnya.
7. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, deklarasi Koalisi Perubahan masih menunggu sikap resmi dari Partai Demokrat. Sebab, ia merasa Demokrat belum mendeklarasikan Anies Baswedan secara resmi hingga saat ini. “Kalau itu sudah dilaksanakan keseluruhan, maka kemudian koalisi itu pasti akan segera diumumkan atau dibentuk dalam suatu kesapakatan,” ujar Ahmad Ali, Jumat (24/2). Seperti diberitakan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuturkan Demokrat secara resmi telah mendeklarasikan Anies sebagai capres. Kata AHY, keputusan secara resmi telah disampaikan dalam pernyataan pada 23 Januari 2023 yang disebarkan ke awak media pada 26 Januari 2023.
Namun, Ahmad Ali tak sependapat. Ia menilai pernyataan AHY bukan deklarasi resmi. “Keputusan partai berbeda dengan pernyataan. Kalau keputusan itu kan diambil dalam forum resmi kepartaian. Entah itu rapat kerja nasional, entah itu rapat majelis tinggi. Sehingga pencalonan itu ditetapkan bukan dengan rilis tapi dengan satu putusan,” katanya lagi. Ia menyatakan, hal itu mesti dilakukan untuk menghindari adanya gugatan dari pihak lain yang tak sepakat dengan pengusungan Anies sebagai capres. “Yang kita hindari adalah ketika kemudian hari ada orang atau kader yang tidak setuju tentang putusan tersebut bisa menggugat, karena tidak diambil lewat keputusan resmi,” kata Ahmad Ali lagi.
8. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, partainya tak perlu menyampaikan deklarasi secara formal untuk mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) 2024. Penegasan ini menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang meminta Demokrat mendeklarasikan Anies secara formal, bukan lisan. “Lho kan sudah, sudah kami sampaikan bahwa sikap Partai Demokrat sudah sangat jelas,” kata AHY usai menghadiri acara Haul ke-12 KH Zainuddin MZ, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/2) malam. AHY juga menyebut, Demokrat sudah menyampaikan sikap dukungan untuk Anies saat menerima kunjungan DPP Partai Nasdem. Menurut AHY, partainya tinggal menunggu Koalisi Perubahan bisa segera terwujud. “Kami juga mengutarakan apa yang menjadi sikap dan posisi Partai Demokrat terkait dengan bagaimana Koalisi Perubahan ini bisa segera terwujud, segera terealisasi,” ujarnya.
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, saat ini pekerjaan rumahnya tinggal menyisakan deklarasi Koalisi Perubahan. Sebab, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah resmi mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres). “Untuk deklarasi bersama tiga partai politik Koalisi Perubahan, Demokrat sudah siap. Tinggal menunggu kesepakatan bersama kami bertiga mengenai timing yang tepat,” ujar Herzaky, Jumat (24/2). Ia mengatakan, mekanisme di internal Partai Demokrat soal pengusungan Anies Baswedan sudah selesai. Demokrat, menurutnya, sudah deklarasikan Anies sebagai capres sesuai dengan adanya pernyataan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 23 Januari 2023. Herzaky juga mengungkapkan, Demokrat telah menentukan sikap soal penentuan figur calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies. “Seperti yang disampaikan oleh ketum kami, Mas AHY, (penentuan cawapres) dipercayakan sepenuhnya kepada bacapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan untuk menentukannya,” katanya.
9. Bakal capres Anies Baswedan mengaku dirinya menjadi layaknya ‘tahanan kota’ ketika masih bertugas selama 5 tahun di DKI Jakarta. Sebab, ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak bisa pergi ke mana-mana. Hal itu ia sampaikan ketika memberi sambutan dalam Rakernas PKS di Sultan Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (24/2). “Empat bulan terakhir ini, setelah selesai tugas di Jakarta, kami banyak berkeliling. Tugas di Jakarta itu secara resmi gubernur, prakteknya tahanan kota, karena tidak bisa pergi ke mana-mana,” ujar Anies. Setelah tidak menjabat gubernur, Anies mengaku telah berkeliling ke banyak daerah di Indonesia dan mendengar banyak masyarakat yang menginginkan adanya perbaikan di Indonesia. “Setelah ini, banyak berjalan. Dan dalam perjalanan, kami merasakan artikulasi aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya terus-menerus perbaikan,” tuturnya.
10. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengklaim tak pernah mencatat biaya pengusungan capres sebagai hutang. Ia mengatakan, PDI-P mestinya memahami sikap politik Nasdem itu karena telah bekerja sama untuk memenangkan Presiden Jokowi. “Nasdem itu tidak punya riwayat mengusung paslon, ketika ada pembiayaan dalam proses pencalonan tersebut kemudian mencatat sebagai utang yang harus dikembalikan,” papar Ali, Jumat (24/2). “Saya pikir teman-teman PDI-P sudah merasakan betul bagaimana berkoalisi dengan Nasdem selama dua kali pencalonan Pak Jokowi,” sambungnya. Ia menyampaikan, Nasdem tak pernah melihat figur capres dari kemampuan materinya, termasuk saat mengusung Anies. “Termasuk juga Pak Anies, selama ini berkeliling bersama Nasdem, tentu Nasdem menyadari itu ada konsekuensi logis dari proses pencalonan Pak Anies,” katanya. Ali mengungkapkan Anies juga tak punya cukup biaya untuk melakukan sosialisasi politik ke berbagai wilayah, meskipun dia mantan Gubernur DKI Jakarta. (HPS)
