Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu (net)
Isu menarik hari ini, KPK akan periksa geng pejabat kaya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. KPK juga akan mengklarifikasi harta kekayaan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Pejabat Bea Cukai tersebut sering pamer moge dan pesawat pribadi di media sosial. Di sisi lain, Kemenkeu akan mencopot jabatan Eko Darmanto sebagai Kepala Bea Cukai Yogyakarta. Isu menarik lainnya, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan pihaknya menemukan harta tak jelas milik 69 pegawai Kemenkeu sepanjang 2021. Pengusutan harta kekayaan Rafael tidak berjalan mulus, KPK temui banyak kendala. Terkait gagasan jam masuk sekolah pukul 05.00 WITA, Gubernur NTT Viktor Laiskodat mengaku telah mengalokasikan hampir 50 persen APBD-nya untuk Pendidikan, namun para siswanya sulit tembus UI, UGM, ITS. Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti berharap agar pilot Susi Air, Philips Marthens yang disandera KKB di Papua, bisa segera dibebaskan tanpa syarat. Pengamat politik bilang, bisa jadi AHY diangkat jadi Menpora oleh Presiden Jokowi. Berikut isu selengkapnya.
1. KPK menyatakan akan memeriksa geng pejabat kaya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kemenkeu, menyusul klarifikasi kekayaan fantastis mantan Kabag Umum Kanwil Pajak Jaksel II, Rafael Alun Trisambodo. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengaku pihaknya menerima informasi keberadaan geng tersebut. “Kita pastikan sesudah yang bersangkutan pasti ada lagi orang-orang lain yang akan kita denger juga. Ada gengnya tapi kita kan perlu tahu polanya,” kata Pahala dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Rabu (1/3). Menurut Pahala, memahami pola mereka bukan hal mudah. Sebab orang-orang yang bekerja di sektor keuangan sangat memahami cara-cara mengalirkan dana.
Pahala menjelaskan, geng pejabat kaya di DJP yang dimaksud bukan berarti komplotan sebagaimana anak-anak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan informasi yang diterima KPK, beberapa orang di Kementerian Keuangan saling berhubungan satu sama lain karena memiliki riwayat perjalanan karir atau pendidikan yang beririsan. “Jadi jangan dianggap geng dia berkomplot, enggak juga lah, tapi ada polanya. Oleh karena itu kita sangat penting untuk lihat gimana sih polanya itu,” ujar Pahala. Adapun pola yang akan disoroti KPK adalah bagaimana mereka menggunakan nama orang lain untuk melakukan transaksi, sebagaimana yang disebutkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Pakai nama lain atau PT (perusahaan) enggak tahu kita, karena baru ini juga kita masuk ke wajib lapor yang kasus pidananya belum ada,” ujar Pahala.
Terkait pernyataan Pahala Nainggolan tersebut, Wamenkeu Suahasil Nazara mengatakan, geng itu cuma soal hartanya. Suahasil tidak menjelaskan secara detil terkait keberadaan geng tersebut dan seperti apa hubungan antaranggotanya. “Geng-gengan saya dengar cuma hartanya,” kata Suahasil singkat dalam konferensi pers, Rabu (1/3).
2. Di sisi lain, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya akan mengklarifikasi harta kekayaan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Kata dia, kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK telah menjadwalkan klarifikasi terhadap Eko Darmanto. “Sudah (disorot), dan besok akan keluar surat tugas pemeriksaannya. Jadi pasti kita periksa,” ujar Pahala Nainggolan di kantornya, Rabu (1/3). Pahala belum menjelaskan secara detil kapan Eko Darmanto akan diklarifikasi harta kekayaannya. Dia hanya memastikan bakal mengklarifikasi harta kekayaan pejabat Bea Cukai tersebut. Bekalangan ini gaya hidup hedon Kepala Bea Cukai Jogja menjadi sorotan. Di medsos, Eko kerap memamerkan harta kekayaannya sebelum ada kasus Rafael Alun Trisambodo. Namun saat ini, postingan gaya hidup glamour Eko Darmanto di media sosial telah dihapus.
Di sisi lain Kemenkeu sedang lakukan pemeriksaan terhadap Eko Darmanto, Rabu (1/3). Eko diperiksa terkait harta kekayaannya yang tak wajar. Berdasarkan peneluran di situs LHKPN KPK, total harta kekayaan milik Eko Darmanto yang dilaporkan ke LHKPN tanggal 15 Februari 2022 periodik 2021 senilai Rp6,7 miliar.
Kemenkeu segera mencopot Eko Darmanto dari jabatan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta. Wamenkeu Suahasil Nazara mengatakan instruksi pencopotan itu sudah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu. “Saya menginstruksikan DJBC agar yang bersangkutan (Eko Darmanto) segera dibebastugaskan sesegera mungkin, pencopotan dari jabatan,” kata Suahasil dalam konferensi pers, Rabu (1/3). Pencopotan itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan harta dan utang di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan juga etika Eko yang sering pamer harta kekayaan di medsos.
Sebelumnya diberitakan, Kemenkeu ikut memeriksa Eko Darmanto yang terciduk netizen kerap memamerkan gaya hidup mewah di sosial media. Aksi pamer harta dan kemewahan tersebut ditunjukkan Eko melalui akun instagram miliknya @eko_darmanto_bc. Dari tangkapan layar yang tersebar di media sosial twitter, Eko kerap memamerkan hidup mewah dengan mengendarai motor gede (moge), hingga naik pesawat pribadi. Namun tayangan tersebut telah dihapus.
Pihak Kantor Bea Cukai Yogyakarta buka suara soal gaya hidup hedon pimpinannya, Eko Darmanto yang belakangan disorot publik. Plh. Kepala Bea Cukai Yogyakarta Turanto Sih Wardoyo mengatakan gaya hidup Eko yang pamer barang-barang mewah dan disorot publik merupakan ranah pribadi yang bersangkutan. Turanto menambahkan tak semua hal terkait kehidupan Eko, khususnya yang di luar urusan pekerjaan, diketahui oleh para pegawai Bea Cukai Yogyakarta. “Kalau menurut saya ini lebih ke pribadi ya. Memang sudah ada imbauan, tapi memang dari kami sendiri, kami semuanya komitmen kok untuk tetap menjaga perilaku kami sesuai dengan koridor yang ditetapkan,” kata Turanto di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, Sleman, Rabu (1/3). Turanto menyerahkan kepada publik untuk menilai sendiri gaya hidup para pegawai Bea Cukai Yogyakarta sebagaimana tercermin dari aktivitas media sosial maupun perkantoran.
3. Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan pihaknya menemukan harta tak jelas milik 69 pegawai Kemenkeu sepanjang 2021. Ia menuturkan berdasarkan hasil analitik, pihaknya melakukan cek formal dan material terkait anomali harta kekayaan pegawai Kemenkeu. Setelah ditemukan ketidakwajaran, Awan mengatakan pihaknya mengecek lagi, mulai dari harta yang tidak dilaporkan hingga transaksi mencurigakan. “Untuk LHK 2019 artinya yang dilaporkan 2020 itu ada 33 pegawai tidak clear. Untuk LHK 2020 atau pelaporan 2021 ada 36 pegawai tidak clear. Total ada 69 pegawai tidak clear. Selanjutnya akan kami panggil, klarifikasi, untuk dilakukan pemeriksaan,” ujar Awan dalam konferensi pers, Rabu (3/1).
Wamenkeu Suahasil Nazara mengancam, pejabat Kemenkeu yang tidak melaporkan LHKPN akan dikenakan tindakan disiplin. “Bagi pegawai yang tidak melapor LHKPN dan LHK dilakukan tindakan disipilin. dipanggil kepala kantornya, kalo enggak dipanggil unit kepatuhan internal, atau dipanggil Itjen,” kata Suahasil dalam konferensi pers, Rabu (1/3). Suahasil menjelaskan baik pegawai maupun pejabat keduanya wajib melaporkan hartanya maksimal 1 bulan sebelum tenggat yang ditetapkan oleh KPK. Artinya batas akhir pelaporan harta kekayaan bagi ASN Kemenkeu adalah Februari. “Untuk yang tidak masuk sebagai wajib pajak pejabat negara, yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaannya ke sistem internal Kemenkeu yaitu Alpha. Deadlinenya 28 Februari,” katanya. “Jadi LHKPN dan Alpha Kemenkeu deadlinenya sama, meskipun sistem LHKPN masih dimungkinkan satu bulan lagi sampai akhir Maret,” imbuhnya.
4. Kemenkeu menolak surat pengunduran diri pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jaksel II, Rafael Alun Trisambodo sebagai PNS Kemenkeu. Pasalnya, yang Rafael sedang diperiksa terkait harta kekayaannya yang mencapai Rp56,1 miliar. Minggu lalu, Menkeu Sri Mulyani mencopot Rafael dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II agar fokus dalam menjalani pemeriksaan. “Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017, kemudian Peraturan BKN Nomor 3 tahun 2020, maka pegawai yang sedang dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundukan diri. Maka pengajuan pengunduran diri saudara RAT ditolak,” kata Wamenkeu, Suahasil Nazara, Rabu (1/3).
5. Pengusutan harta kekayaan Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo tidak berjalan mulus. KPK pernah memeriksa Rafael lima tahun lalu mengenai harta kekayaan periode 2015 hingga 2018. “Dari laporan itu, menurut kami, kami punya keterbatasan untuk menjangkau dari mana asal semua harta yang dilaporkan,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (1/3). Untuk itu, Pahala menyatakan KPK akan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu. KPK, kata Pahala, sudah mengecek ke lapangan dan transaksi bank yang berkaitan dengan Rafael. “Tapi, kok kita merasa dengan angka kekayaan dan transaksi bank yang sangat aktif, kita merasa kayaknya ada yang enggak pas ya waktu itu 2019 kita datang. Oleh karena itu, hampir tidak ada tindak lanjut yang signifikan sesudah itu,” imbuhnya.
Mantan Kabag Umum Kanwil Pajak Jaksel II, Rafael Alun Trisambodo bungkam terhadap pers usai diperiksa KPK selama hampir 10 jam pada Rabu (1/3). Ia menyatakan sudah menyampaikan semua hal terkait harta kekayaannya kepada KPK. Rafael mengaku Lelah sehingga enggan menjawab pertanyaan awak media terkait pemeriksaannya. “Saya sudah sampaikan itu, sudah ya permisi, saya sudah lelah dari pagi sampai ini tolong kasihan saya ya saya sudah lelah,” ujar Rafael sambal berjalan menuju mobilnya.
Di sisi lain, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengaku telah mengonfirmasi banyak hal terhadap Rafael dalam proses klarifikasi yang digelar di Gedung KPK. Satu di antaranya mengenai aset Rafael yang berada di Minahasa Utara, Sulawesi Utara dan Yogyakarta. Pahala menyatakan proses pendalaman aset di Yogyakarta lebih sulit dibandingkan dengan Minahasa Utara. Untuk itu, dia berujar akan memanggil Rafael kembali. “Yang Yogyakarta sedang kita dalami LHKPN-nya dengan pola yang lain lagi. Jumlahnya enggak istimewa tapi utangnya istimewa, kita lagi dalami. Saya yakin dalam 1-2 hari ini kita keluarkan surat tugas pemeriksaan, karena dari Kementerian Keuangan sebenarnya sama juga ini gimana. Saya pikir kolaborasi dengan Itjen Kemenkeu akan mengefektifkan pemeriksaan,” kata Pahala.
6. Terkait gagasan jam masuk sekolah pukul 05.00 WITA, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat beralasan, pihaknya telah mengalokasikan hampir 50 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)-nya untuk pendidikan. Namun, para siswa di daerahnya masih kesulitan menembus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ternama seperti UI, UGM, dan ITS Surabaya. Viktor heran peserta didik di NTT masih belum bisa menembus perguruan tinggi negeri sekelas UI, UGM, hingga ITS. Menurutnya, masih ada perbedaan yang besar antara pendidikan dan sumber daya manusia di NTT dengan DKI Jakarta. “Mengapa uang begini banyak dilawan dengan sekolah swasta yang datang dari Jakarta yang saya tahu pasti mereka punya investasi sekitar tiga persen dibawa dari Provinsi Nusa Tenggara Timur punya investasi, kok tidak ada yang tembus UI 200 orang, UGM sekian orang, ITS,” katanya dalam akun Instagram @viktorbungtilulaiskodat, kemarin.
Viktor Laiskodat mengatakan kebijakan jam masuk sekolah pukul 05.00 WITA akan diterapkan setidaknya pada dua sekolah yang dinilai unggul di NTT. Menurut dia, kebijakan itu bertujuan untuk mencetak SDM dengan kedisiplinan dan etos kerja tinggi. Ia menyinggung filosofi seorang tokoh sejatinya harus ‘hidup’ sebelum matahari terbit. “Banyak orang mengatakan, ‘itu pagi buta’. Hei lihat baik-baik, matahari terbit di NTT itu pukul 05.48. Filosofi seorang tokoh yang mau disiapkan adalah sebelum matahari itu terbit, dia telah siap untuk hidup di dalam pembangunan aktivitas sehari-hari, itu filosofinya,” kata Viktor.
Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi mengatakan usulan jam masuk sekolah pukul 05.00 WITA bagi para siswa SMA dan sederajat di Kupang, NTT untuk mempersiapkan anak didik memiliki kompetensi dan daya juang yang tinggi. Namun usulan masuk sekolah pukul 05.00 WITA itu harus disesuaikan dengan kondisi dan realita di lapangan dari masing-masing sekolah. Sehingga saat ini masih dalam taraf uji coba bagi siswa kelas 12 di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 6 Kota Kupang. “Prinsipnya ide ini untuk mempersiapkan anak didik memiliki kompetensi dan memiliki daya juang yang tinggi. Istilah jam 5 itu harus disesuaikan dengan realita di lapangan, makanya sekarang diuji coba kelas 12,” kata Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, Rabu (1/3) siang.
7. Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan jam masuk pukul 05. WITA baru sebatas gagasan dari Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT). “Itu kan baru gagasan,” kata Muhadjir. Ia menilai, usulan Pemprov NTT soal jam masuk sekolah itu pasti disertai dengan pelbagai kajian mendalam. Termasuk dari sisi ekonomi, pendidikan dan psikologi belajar. Muhadjir percaya Gubernur NTT Viktor Laiskodat memiliki niat untuk melakukan revolusi mental di sektor pendidikan di wilayahnya. “Intinya kan Pak Gubernur ingin ada revolusi mental dari sektor pendidikan di provinsi NTT. Itu bagus, agar pendidikan di NTT tidak terjebak di zona nyaman dalam ketidakmajuan,” tegas Muhadjir.
Psikolog pendidikan Rizza Utami Purbasari mengatakan, gagasan Gubernur NTT soal jam masuk sekolah pukul 05.00 WITA adalah hal yang keliru. Menurutnya, semakin pagi anak beraktivitas, maka semakin terganggu fungsi kognitif dan perkembangan otak anak. “Ini keliru sekali. Risikonya apa? Itu bisa menurunkan perhatian anak dalam belajar,” kata Rizza, Rabu (1/3). Kata dia, dengan semakin paginya kegiatan yang harus dilakukan, anak harus terbangun dan bersiap beraktivitas lebih pagi dari biasanya, sehingga jam tidur dan istirahat anak akan terganggu. Padahal, jam tidur anak harus terpenuhi dengan maksimal. Pasalnya, kualitas tidur akan berpengaruh terhadap perkembangan otak dan fungsi kognitif anak.
8. Badan Pusat Statistik (BPS) mewanti-wanti masyarakat soal harga minyak goreng hingga daging ayam jelang Ramadan 2023. Pasalnya, pada momen tersebut harga komoditas itu cenderung melonjak sehingga berdampak pada inflasi. “Berdasarkan tren beberapa tahun terakhir, terlihat inflasi pada Ramadan perlu dikelola dengan mengendalikan harga-harga komoditas yang kemungkinan akan dominan mendorong inflasi, di antaranya bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, daging ayam ras, dan beberapa komoditas lainnya,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Rabu (1/3).
9. Menko Polhukam Mahfud MD kembali menegaskan, pemerintah tidak akan menuruti kemauan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera pilot maskapai Susi Air, Philips Mark Methrtens (37). KKB pimpinan Egianus Kogoya meminta ganti uang dan senjata sebagai syarat pembebasan Philips. “Oh tidak mungkin, masak barter senjata kepada (dengan) pemberontak?” ucap Mahfud usai acara “Cangkrukan Menko Polhukam” di Surabaya, kemarin. Mahfud menambahkan, pemerintah dan aparat sedang mengatur taktik dan strategi untuk membebaskan Philips. “Tetapi tidak mungkin kita ngasih, satu kemerdekaan. Kedua, ngasih senjata dan sebagainya kepada penjahat itu,” kata Mahfud. Operasi pencarian terhadap Philips masih berlanjut hingga memasuki hari ke-22 pada Rabu (1/3).
Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti berharap agar pilot Susi Air, Philips Marthens yang disandera KKB di Papua, bisa segera dibebaskan tanpa syarat. “Kita semua prihatin berduka, kami tetap berharap dan berdoa bahwa pada akhirnya pilot kita saudara Philips Marthens ini bisa dibebaskan tanpa syarat, kalau bisa,” ujar Susi dalam jumpa pers di SA Residences, Jakarta Timur, Rabu (1/3). Susi mengaku sangat kaget dan sedih ketika mendengar kabar Philips Marthens disandera oleh KKB, bahkan pesawatnya dibakar. “Apa yang terjadi ini adalah hal yang sangat, sangat, sangat tidak kita harapkan, dan kami tidak habis pikir,” tuturnya.
Susi mengingatkan, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk merampas kemerdekaan orang lain. Menurutnya, apabila seseorang ingin mengambil kemerdekaan, maka seharusnya dilakukan dengan baik, bukan merampas kemerdekaan orang lain. Mantan Menteri KKP ini meyakinkan, Philips Marks bukan pendukung teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) ataupun kelompok Operasi Papua Merdeka (OPM). Susi mengaku tahu persis sosok Philips. Bagi Susi, Philips merupakan pilot terbaik yang Susi Air pernah miliki.
Susi Pudjiastuti mengungkapkan, pesawat Susi Air kini tidak melayani penerbangan di pegunungan Papua buntut kejadian penyanderaan Kapten Philips Marthens. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya kepercayaan diri para pilot Susi Air akibat peristiwa pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot di sana. “Jadi kami mohon maaf, saya sebagai pemilik dan perintis Susi Air, pada 2006 kami masuk Papua, sekarang ini tidak bisa melayani lagi. Tentu banyak sebabnya, bukan cuma satu armada berkurang dengan dibakarnya pesawat kami. Tahun lalu kami kehilangan satu, sekarang satu,” ujar Susi.
10. Ketua DPP PKS Bidang Politik dan Hukum Almuzammil Yusuf mengungkap tiga sosok yang masuk dalam bursa calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Yakni, Ketua Umum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. “AHY, Khofifah, Aher dan beberapa nama lainnya. Mudah-mudahan tidak ada perdebatan yang serius atau alot,” ucap Almuzammil, Rabu (1/3).
Wakil Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dipertimbangkan secara sungguh-sungguh jadi calon pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurutnya, Khofifah memiliki modal yang cukup baik dari gender, rekam jejak, latar belakang organisasi, hingga cara pandangnya. “Khofifah salah seorang yang dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh baik dari sisi gender, track record maupun latar belakang organisasi dan sifat moderasi yang ia miliki,” kata Hermawi, kemarin.
11. Anies Baswedan dijadwalkan kembali bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (2/3) hari ini. Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, dalam pertemuan nanti, Anies dan AHY akan menyampaikan gagasan soal perubahan dan perbaikan yang mereka tawarkan kepada masyarakat. “Rencananya besok Mas Anies, dan AHY akan menyampaikan gagasan-gagasan perubahan, dan perbaikan yang ditawarkan Demokrat kepada masyarakat,” ujar Herzaky, Rabu (1/3). “Harapannya bisa menggali lebih dalam soal perubahan, dan perbaikan dari Koalisi Perubahan, kali ini, tentunya dari Demokrat dulu,” ujarnya. Herzaky menampik anggapan bahwa pertemuan itu berkaitan dengan langkah Demokrat untuk menyodorkan AHY sebagai calon wakil presiden pendamping Anies. “Oh enggak, enggak. Kita fokus pada gagasan, ide-ide besar seperti apa programnya, kan masyarakat banyak yang ingin tahu banget seperti apa sih tawaran-tawaran perubahan, dan perbaikan,” ungkap dia. Herzaky meminta tak ada pihak yang terus menyudutkan Demokrat, seolah-olah terus mendorong AHY sebagai harga mati bakal Koalisi Perubahan.
12. Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo memprediksi kursi Menpora yang kini kosong, besar kemungkinan akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Prediksi tersebut, bisa terjadi jika Jokowi tidak memilih kader Golkar untuk mengisi kursi Menpora. “Tapi posisi Menpora rasanya tetap menjadi jatah Golkar. Atau saya menduga-duga ada kemungkinan juga, ini saya masih menggantung isu-isu sebelumnya, isu Menpora pernah ditawarkan Partai Demokrat sama Mas AHY,” ujar Ari dalam diskusi publik bertajuk “Maret: Bulan Reshuffle dan Koalisi Menuju Laga Pilpres” di kantor PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu (1/3). Ari mengatakan, dugaan tawaran kursi Menpora kepada AHY itu lantaran hingga kini Demokrat belum melakukan deklarasi Anies Baswedan sebagai capres dalam forum resmi. Belum adanya deklarasi tersebut juga mengesankan posisi Demokrat di Koalisi Perubahan yang masih menggantung. Kondisi ini membuka peluang AHY akan mengisi kursi Menpora semakin terlihat.
13. Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana I Dewa Gede Palguna menyebut UU No 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru bisa diuji materi setelah berlaku pada 2026. Palguna menyampaikan ini dalam konteks Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menolak uji materi KUHP. “Kan UUD mengatakan, pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi, UU yang dimaksud itu kan UU yang sudah berlaku,” ujar Palguna di kompleks MK, Rabu (1/3). Terkait legal standing, Palguna juga mengacu pada pasal 51 UU MK yang memiliki kedudukan hukum menggugat ialah yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU.
14. Terdakwa kasus peredaran narkoba yang menyeret mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa, Linda Pujiastuti alias Anita mengungkapkan pengakuan yang menggegerkan ruang sidang Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (1/3). Linda mengaku sebagai istri siri mantan Kapolda Sumatra Barat tersebut. Linda juga mengklaim kerap tidur bersama Teddy di kapal saat misi penangkapan pengedar narkoba di Laut Cina Selatan. “Saya itu istri sirinya Pak Teddy Minahasa biar pun beliau tidak mengakuinya,” kata Linda. Dia mengatakan misi penangkapan pengedar narkoba yang dipimpin langsung Teddy itu gagal. Atas hal tersebut, Linda kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada jenderal bintang dua itu. Linda merasa saat itu hubungan dia dengan Teddy baik-baik saja, tak ada pertengkaran antara keduanya. “Kami tiap hari di kapal tidur bersama dan saya sempat meminta maaf. Beliau jawabnya ‘tidak apa-apa, lain kali kalau ada proyek lagi kita kerjakan, cari yang gampang saja’,” ujar Linda mencoba menirukan ucapan Teddy saat itu di hadapan hakim PN Jakbar.
Mendengar pernyataan tersebut, Teddy langsung membantah dan menyebut bahwa pengakuan Linda adalah bohong. “Saya bantah semua itu bohong yang mulia,” kata Teddy. Ia menyatakan tetap pada keterangannya yang menyebut tak memiliki hubungan spesial dengan Linda. Teddy mengaku heran dengan perbuatan Linda yang menyeret dirinya ke dalam kasus tersebut, jika memang benar mereka terikat dalam pernikahan siri. “Kalau saudari Linda mengaku istri saya, ini pertanyaannya bisa panjang, simpelnya adalah ‘kok suaminya diseret dalam kasus ini?’… ,” kata Teddy. Seperti diberitakan, Teddy Minahasa didakwa memperjualbelikan barang bukti sabu hasil sitaan Polres Bukittinggi sebanyak lima kilogram (kg).
15. Jubir Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan Golkar menghormati aspirasi PAN yang mendukung Ganjar Pranowo-Erick Thohir maju sebagai Capres-Cawapres 2024. Tantowi menjelaskan, partai Golkar juga akan menghargai PPP yang putuskan mengenai pasangan capres-cawapres. “Kami mengapresiasi aspirasi dari internal PAN yang memunculkan duet Ganjar-Erick sebagai capres dan cawapres mereka. Begitu juga yang akan terjadi di PPP nantinya. Kami menghargai dan menghormati itu,” ujar Tantowi, Kamis (2/3). Namun, tegas Tantowi, Golkar tetap kukuh dengan amanat Munas Golkar perihal capres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Adapun amanat munas adalah mendukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai capres 2024. “Golkar sendiri sesuai amanat Munas terus mendorong Airlangga Hartarto sebagai capres,” ucapnya.
Dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Ganjar Pranowo maju sebagai capres 2024 dinilai sarat kepentingan politik. Lewat manuver itu, PAN dianggap tengah berupaya meningkatkan elektabilitas internal partai. “Dengan mengumumkan nama Ganjar Pranowo akan diusung sebagai bakal capres tentu mereka berharap bisa merengkuh suara dukungan dari para simpatisan Ganjar,” kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, Rabu (1/3). Tak bisa dimungkiri, sosok Ganjar memang banyak disorot publik beberapa waktu terakhir. Namanya menjuarai survei elektabilitas capres dari berbagai Lembaga survei. Boleh jadi, dengan menyatakan dukungan buat Ganjar, PAN berharap menjadi perbincangan publik secara terus menerus selama beberapa bulan ke depan menuju pendaftaran pasangan capres dan cawapres. Syukur-syukur, upaya tersebut mampu meningkatkan elektoral partai berlambang matahari putih tersebut yang belum optimal.
16. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendorong jajarannya berani menolak perintah atasan yang salah. Hal ini disampaikannya pasca kejadian mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yang menyuruh ajudannya untuk menembak sesama ajudan, yaitu Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat. “Di perpol itu kan jelas-jelas mengatur bahwa anggota kan boleh menolak perintah kalau perintah tersebut dianggap salah, dan saya kira, ini saya ingatkan ke seluruh anggota untuk memahami hal-hal seperti ini, sehingga kemudian berani menolak,” kata Sigit, Rabu (1/3) malam. Perihal menolak perintah atasan yang salah sudah diatur dalam Pasal 7 ayat 3 bagian C Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dalam ayat 3 disebutkan setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan.
Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan, instansinya memiliki prosedur dan sistem keamanan tersendiri dalam melakukan pengamanan terhadap Bharada E atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Adapun Richard merupakan terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berstatus justice collaborator atau saksi pelaku. “Prinsipnya polri tentunya akan mengamankan sesuai dengan tugas pokok kita dan komitmen kita,” ujar Sigit. Kapolri menjamin keselamatan Richard Eliezer di Rutan Bareskrim Polri.
Menurut Sigit, salah satu alasan Polri mempertahankan Richard Elizier karena dinilai sebagai prajurit yang memiliki keberanian, kejujuran serta integritas. “Dia seorang prajurit kelas bawah tapi kita hargai bahwa dia berani mempertahankan kejujurannya walaupun sebenernya terlambat sehingga mau tidak mau terhadap apa yang dia lakukan dia mendapatkan sanksi,” kata Kapolri. Sigit menyampaikan, integritas Richard dalam menyampaikan kejujuran yang pada akhirnya mengungkap kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua harus dihargai. Ia juga berharap Richard bisa menularkan nilai-nilai kejujuran dan integritas kepada anggota polisi lainnya. (HPS)
