Mantan Presiden SBY (net)
Isu menarik hari ini, mantan Presiden SBY mencium sesuatu yang janggal dan aneh di negeri ini, SBY berharap, jangan ada yang bermain api dan menabur angin di tahun politik. Isu menarik lainnya, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) hanyalah pion kecil dalam agenda menunda Pemilu 2024. Umum juga menilai, jalur yudisial (PN Jakpus, red) dijadikan alat untuk menunda pemilu ketika situasi politik nasional tidak memihak pada wacana menunda Pemilu 2024. Fahri Hamzah khawatir, apabila Pemilu 2024 banyak masuk uang haram, dapat dipastikan pemerintah mendatang akan disetir dari belakang layar oleh orang-orang yang selama kampanye menginvestasikan uang yang besar. Dari penelusuran KPK ternyata pemilik Rubicon yang dibeli Rafael Alun Trisambodo bernama Ahmad Saefudin yang bekerja sebagai cleaning service dan tinggal di Gang Jati, RT 01 RW 01 Kelurahan Mampang Prapatan, Jaksel. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening konsultan pajak yang diduga menjadi kepanjangan tangan eks pejabat Pajak Kanwil Jaksel II, Rafael Alun Trisambodo. Depo Pertamina Plumpang terbakar lagi pada Jumat (3/3) pukul 20.10 WIB. Kebakaran tersebut menyebabkan 15 orang, sebanyak 8 orang dilaporkan hilang. Korban luka berat sebanyak 49 orang dan luka sedang 2 orang. Berikut isu selengkapnya.
1.Mantan Presiden SBY menilai putusan PN Jakpus yang menghukum KPU tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024 keluar dari akal sehat. SBY mencium sesuatu yang janggal telah terjadi di negara ini. “Menyimak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin (tentang Pemilu), rasanya ada yang aneh di negeri ini. Banyak pikiran dan hal yang keluar dari akal sehat. Apa yang sesungguhnya terjadi? What is really going on (apa yang sebenarnya sedang terjadi)?” kata SBY yang diunggah dalam akun Twitter pribadinya @SBYudhoyono, Jumat (3/3). Terkait putusan PN Jakpus tersebut, SBY berharap sesuatu hal yang tidak diinginkan semua pihak terjadi pada Pemilu 2024. Lebih jauh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut mengatakan, bangsa ini memang sedang diuji dengan berbagai godaan. SBY berharap, tidak ada satu pun pihak yang seolah “bermain api” dengan mengganggu jalannya tahun politik di negeri ini. “Jangan ada yang bermain api, terbakar nanti. Jangan ada yang menabur angin, kena badai nanti,” pesan SBY.
2. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) hanyalah pion kecil dalam agenda menunda Pemilu 2024. “Dalam konteks ini, Partai Prima tampaknya hanya sekadar ‘pion kecil’ yang dipersiapkan untuk melancarkan agenda besar penundaan pemilu yang selama ini telah diorkestrasikan narasi dan pergerakannya,” kata Umam dalam keterangan tertulis, Jumat (3/3). Menurut Umam, dangkalnya argumen dalam amar putusan tersebut juga menunjukkan bahwa operasi untuk menunda pemilu masih berjalan. Umam menilai, jalur yudisial dijadikan jalan untuk menunda pemilu ketika situasi politik nasional tidak memihak pada wacana menunda Pemilu 2024.
“Modus operandinya semakin jelas, ketika perdebatan dan konfigurasi politik nasional tidak berpihak pada agenda kepentingan penundaan pemilu, maka cara paling mudah dan efektif adalah dengan memanfaatkan jalur penegakan hukum,” ujar Umam. Menurut dia, dengan kedok independensi kehakiman, pihak-pihak yang ingin menunda pemilu dapat memaksa aktor politik dan demokrasi untuk menuruti kepentingannya. Ia juga berpandangan, putusan PN Jakpus menunjukkan, operasi untuk menunda pemilu masih berjalan. Umam menilai, jalur yudisial dijadikan jalan untuk menunda pemilu ketika situasi politik nasional tidak memihak pada wacana menunda Pemilu 2024. “Modus operandinya semakin jelas, ketika perdebatan dan konfigurasi politik nasional tidak berpihak pada agenda kepentingan penundaan pemilu, maka cara paling mudah dan efektif adalah dengan memanfaatkan jalur penegakan hukum,” kata Umam lagi.
Menurut Umam, dengan kedok independensi kehakiman, pihak-pihak yang ingin menunda pemilu dapat memaksa aktor politik dan demokrasi untuk menuruti kepentingannya. Ia mengatakan, upaya tersebut tercermin dari beragam narasi yang muncul selama ini, mulai dari perpanjangan masa jabatan presiden, tiga periode jabatan presiden, memperpanjang masa jabatan kepala desa, hingga perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. “Semua itu diorkestrasi sedemikian rupa untuk menghadirkan ketidakpastian persiapan menuju Pemilu 2024 mendatang,” ujar Umam.
3. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menekankan pentingnya pemerintah mengatur mekanisme pemilihan umum (Pemilu) secara lebih sistematis. Hal itu untuk menghindari aktor-aktor lain dalam proses tahapan pemilu, termasuk pembiayaan pencalonan presiden. “Karena kalau tidak diatur mekanismenya, nanti kita tidak bisa menghindari aktor-aktor lain dalam politik,” ujar Fahri dalam acara GASPOL! Kompas.com, Jumat (3/3). Mantan Wakil Ketua DPR itu mencontohkan, koalisi yang terbentuk karena dipaksakan. “(Koalisi terbentuk) bukan karena tokoh dan gagasan, tetapi karena lebih ada sponsor yang menyepakati tokoh tersebut dan pasangan tokoh tersebut dalam pemilu,” kata Fahri. Sponsor inilah, lanjut Fahri, yang kemudian membayar tiket ke partai-partai dan mengatur pembiayaan kampanye.
Menurut dia, apabila demokrasi Indonesia banyak masuk uang haram, dapat dipastikan pemerintah selanjutnya sebagian besar dikelola dari belakang layar oleh orang-orang yang selama kampanye menginvestasikan uang yang besar. “Dapat kita pastikan pemerintah yang dalam masa datang itu sebagian besar dikelola dalam belakang layer. Padahal kita mau sebenarnya ruang publik ini terbuka. Kalau tidak, politik itu akan dibawa ke belakang layar, ‘eh kamu masih punya utang, ambil keputusan ini’. Nah itu tidak boleh,” kata Fahri lagi. Maka dari itu, Fahri berharap pemerintah atau penyelenggara pemilu bisa mengatur mekanisme setransparan mungkin. “Tidak perlu SK atau perjanjian jual beli di belakang layar, utang piutang dan sebagainya,” ucap Fahri. “Sumbangan sudah diatur, individu boleh nyumbang berapa, corporate bisa nyumbang berapa,” kata Fahri lagi.
4. Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Noory Okhtariza mencurigai putusan pn Jakpus terkait perintah pemilu ditunda merupakan rentetan dari isu-isu yang terjadi belakangan ini. Noory menyebut isu-isu yang dimaksud untuk membuat Pemilu 2024 ditunda adalah perpanjangan masa presiden jadi 3 periode, perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades), hingga penghapusan jabatan gubernur. “Isunya macam-macam. Misalnya isu soal amandemen konstitusi dan mengembalikan GBHN yang sering dianggap sebagai pintu masuk untuk melakukan perpanjangan masa jabatan presiden. Yang enggak pernah kita sangka-sangka, ribuan kepala desa seluruh Indonesia menginginkan perpanjangan masa jabatan datang ke Jakarta. Ada isu dilempar, penghapusan jabatan gubernur tidak lagi dipilih oleh rakyat, dipilih oleh DPRD,” ujar Noory dalam jumpa pers di Gedung Pakarti, Jakarta Pusat, Jumat (3/3).
Untuk tuntutan para kades, Noory meyakini ada yang menggerakkan ribuan kades itu supaya bergerak ke Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa. Pasalnya, para kades berada di level desa, yang tidak mungkin terkoneksi ke seluruh Indonesia. Apalagi, mereka membutuhkan dana untuk berangkat ke Jakarta dan berkumpul bersama. Sementara, untuk wacana penghapusan jabatan gubernur, Noory mengatakan isu itu dilempar hanya untuk membuat gaduh dan kontroversi. “Sudah muncul wacana, nanti dibawa tuh proposalnya, diajukan kepada yang punya kepentingan. Apalagi sekarang menjelang tahun politik, isu-isu seperti itu akan semakin banyak,” kata Noory. Misalnya, Partai Prima. Partai ini tak dikenal tapi bisa bikin gaduh se-Indonesia. Noory lalu menyoroti Partai Prima yang membuat gaduh di tingkat nasional karena gugatannya dikabulkan oleh PN Jakpus, sehingga berujung pada perintah untuk menunda tahapan Pemilu 2024. Noory mengaku tidak tahu sama sekali ada yang namanya Partai Prima.
Noory baru tahu ada Partai Prima ketika membaca berita mengenai mereka menang gugatan. ‘’Sebelum ada berita ini, jujur, saya tidak tahu Partai Prima. Belakangan saya cek di Google ternyata pendirinya adalah mantan Ketua Umum PRD. Ini partai yang relatif tidak dikenal, kita enggak tahu siapa basis massanya,” jelasnya. Menurut Noory, segala hal mengenai Partai Prima tidak jelas, mulai dari kapan mereka membuat musyawarah nasional, di mana mereka menyebar balihonya, hingga visi misi partainya. Noory mengatakan Partai Prima baru berdiri pada tahun 2021, tapi sudah bisa bikin gaduh. “Jadi partai baru didirikan tahun 2021 dengan distingsi yang menurut saya tidak terlalu beda dengan partai-partai yang sudah ada. Tapi bisa menciptakan kegaduhan di tingkat nasional seperti sekarang,” tukas Noory.
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari menilai putusan PN Jakpus yang memerintahkan penundaan Pemilu 2024 merupakan ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Sebab, putusan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Saya melihat ini memang ancaman bagi kita semua. Demokrasi kita bisa terganggu kalau ada pengadilan negeri atau pengadilan bisa melanggar ketentuan Undang-undang Dasar,” ujar Feri, Jumat (3/3). Feri mengungkapkan, pengadilan negeri tidak diperkenankan atau tidak memiliki kewenangan memutuskan untuk menunda pemilu. Ia juga mengutip salah satu bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 e ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemilu itu dilangsungkan berkala lima tahun sekali. “Karena itu bukan yurisdiksi dan kewenangannya (PN). Tidak dimungkinkan untuk itu,” ujarnya. Lebih lanjut, Feri menilai putusan itu juga bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Pemilu. Menurutnya, dalam UU Pemilu hanya dikenal penundaan itu dalam bentuk susulan dan lanjutan. Hal ini berarti tidak boleh ada penundaan nasional.
5. Menko Polhumkam Mahfud MD menyebutkan keputusan PN Jakpus yang memerintahkan Pemilu 2024 ditunda adalah kesalahan besar. “Pasti semua ahli hukum, semua orang tahu hukum itu terutama yang tahu taksonomi ilmu hukum itu menyatakan salah besar, karena kamarnya beda,” ungkap Mahfud MD saat menghadiri pemberian gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa dari Universitas Brawijaya kepada Erick Thohir di Malang, Jumat (3/3). Mahfud menjelaskan, persoalan Pemilu bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Sehingga keputusan itu dianggap terlalu dipaksakan. “Urusan Pemilu itu pengadilannya bukan di Pengadilan Negeri tapi ada MK kalau sudah hasil Pemilu, kalau proses awal itu PTUN atau Bawaslu, itu sudah bunyi UU,” ujarnya. Mahfud MD mendorong KPU melawan putusan PN Jakpus yang mengabulkan penundaan Pemilu 2024 dengan mengajukan banding.
Putusan PN Jakpus yang memenangkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dan memerintahkan penundaan tahapan Pemilihan Umum (2024) dinilai bisa membahayakan negara dan kontra reformasi. “Keputusan itu bisa membuat kelangsungan pemerintahan terancam ya. Karena menunda Pemilu sama juga membahayakan suksesi dan keberlangsungan pemerintahan. Secara filosofis putusan ini membahayakan negara,” kata Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, Jumat (3/3). Kaka mengatakan, selain melampaui kewenangan, putusan majelis hakim pada PN Jakarta Pusat itu juga melawan perintah Undang-Undang Dasar 1945 dan membahayakan kelangsungan praktik demokrasi. “Putusan ini juga kontra reformasi menurut saya. Ini cukup berbahaya. Makanya jangan main-main lagi dengan hal ini,” ucap Kaka. Kaka mengatakan dasar hukum pelaksanaan Pemilu tercantum dalam Pasal 22E UUD 1945.
6. Wapres Ma’ruf Amin menegaskan, pemerintah tetap melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 meskipun PN Jakpus menyatakan tahapan Pemilu 2024 mesti ditunda. Ma’ruf mengatakan, persiapan terus berlanjut karena putusan PN Jakarta Pusat tersebut belum berkekuatan hukum tetap. “Persiapan tentu berlanjut, semua (tahapan) yang (dilakukan) berlanjut, ini kan baru ada putusan yang belum tentu nanti itu memperoleh legitimasi kan putusan itu,” kata Ma’ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (3/3). Ma’ruf menuturkan, pemerintah juga akan menunggu proses hukum yang berjalan karena KPU sudah ajukan banding atas putusan tersebut. “Itu nanti akan ada proses, kita tunggu saja, pemerintah juga nanti bersikap,” kata Wapres. Lebih lanjut, Ma’ruf Amin akui putusan PN Jakpus mengundang perdebatan sehingga pemerintah juga akan mengkajinya. “Karena memang masalah ini kan bukan masalah mudah ya, apakah ada kewenangan PN untuk menetapkan penundaan pemilu itu? Ini yang sedang dilakukan pengkajian,” kata Ma’ruf.
Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani meminta semua pihak tidak terprovokasi dengan adanya putusan PN Jakpus soal penundaan Pemilu 2024. Jaleswari meminta masyarakat percaya bahwa KPU akan mengambil langkah terbaik. “Jangan terprovokasi dengan informasi atau gerakan yang memperkeruh suasana. Percayakan kepada KPU untuk mengambil langkah terbaik,” ujar Jaleswari dalam keterangan tertulis, Jumat (3/3). “KPU untuk terus bekerja sebaik-baiknya, bekerja secara mandiri, profesional, dan berintegritas, tetap melanjutkan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang telah dimulai sebelumnya,” lanjutnya. Jaleswari menjelaskan, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan telah menekankan dukungannya untuk pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal dan dilaksanakan secara konstitusional. “Sampai dengan saat ini, pemerintah tetap berkomitmen mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU,” tegasnya.
7. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Gautama Wiranegara mengatakan, Pemilu 2024 lebih baik ditunda ketimbang dilanjutkan secara tidak profesional. Hal itu disampaikan kepada wartawan selepas jumpa pers di kantor DPP Prima, Jakarta Pusat, Jumat (3/3). “Ya, kalau ini pemilu dilanjutkan terus dengan perangkatnya yang penuh dengan taktik dan strategi yang enggak benar, demi kelompok tertentu, bukan demi rakyat lebih baik ditunda. Perbaikilah dari awal. Kita tahu berapa partai yang lolos tapi sebetulnya enggak lolos, yang lolos diminta loloskan,” ujar Gautama. Sebelumnya, Prima sudah dua kali dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 oleh KPU, sehingga tidak dapat ikut dalam kontestasi pada 14 Februari 2024 mendatang. Salah satu penyebabnya adalah Prima dianggap KPU tidak memenuhi syarat keanggotaan di Tanah Papua. “Ironis. Papua basis kami. Prima itu basisnya di Papua. Satu-satunya bendera partai politik di puncak gunung itu hanya Prima. Jadi sangat tidak beralasan justru Prima gagal di Papua, aneh,” ujar Gautama.
8. Berdasarkan penelusuran KPK ternyata pemilik mobil Rubicon yang dibeli mantan pejabat Pajak Kanwil Jaksel II, Rafael Alun Trisambodo bernama Ahmad Saefudin yang bekerja sebagai cleaning service dan tinggal di Gang Jati, RT 01 RW 01 Kelurahan Mampang Prapatan, Jaksel. “Waktu timku terjun ke lapangan fakta ini sudah kami dapatkan,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, Jumat (3/3). Menurut Pahala, patut menjadi pertanyaan bila seorang cleaning service bisa memiliki mobil senilai miliaran rupiah yang kemudian dibeli Rafael. Dijelaskan, saat KPK mengklarifikasi kepemilikan Rubicon, Rafael berkilah bahwa mobil tersebut bukan atas namanya dan setelah dibeli, Rubicon tersebut dijual ke kakaknya. Kemudian, oleh kakaknya mobil tersebut diberikan kepada anaknya, Mario Dandy Satrio. Mobil mewah tersebut dipamerkan Mario di akun media sosialnya dan menjadi barang bukti penganiayaan anak pengurus GP Ansor.
Ketua RT 01 RW 01, Kamso Badrudin menyebut Ahmad Saefudin bekerja di bagian Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Mabes Polri. “Terakhir saya dapat info dia (Saefudin) kerja di Inafis di Mabes,” tutur Kamso. “Itu pengakuan dia sendiri. Saya tanya, ‘Sekarang kerja di mana?’. Dia bilang ‘Inafis pak RT’. Itu aja terakhir,” tambah Kamso. Namun, Kamso menegaskan, Saefudin bukan anggota Polri meski bekerja di Inafis. Berdasarkan data yang dimiliki Kamso, profesi Saefudin adalah karyawan honorer. “Bukan anggota Polri juga. Mungkin dia bagian bantu-bantu apa gitu lah,” ungkap Kamso.
9. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening konsultan pajak yang diduga menjadi kepanjangan tangan eks pejabat Pajak Kanwil Jaksel II, Rafael Alun Trisambodo. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, konsultan pajak tersebut diduga berperan sebagai nominee atau orang yang digunakan Rafael dalam melakukan transaksi. “Iya ada pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nominee,” kata Ivan saat dihubungi, Jumat (3/3). Selain konsultan pajak, PPATK juga memblokir sejumlah rekening pihak lain yang diduga terkait dengan perkara ini. PPATK menduga terdapat orang yang bertindak sebagai professional money launderer (PML) atau pencuci uang profesional terkait Rafael Alun Trisambodo. “Selama ini bertindak untuk kepentingan RAT (Rafael Alun Trisambodo),” ujar Ivan. Meski demikian, Ivan belum membeberkan jumlah rekening yang diblokir terkait Rafael Alun Trisambodo.
PPATK menyebut jumlah transaksi keuangan yang dilakukan terduga nominee eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo bernilai signifikan. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya masih terus mendalami indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rafael. Adapun nominee dimaksud merupakan konsultan pajak. Ia diduga menjadi tangan panjang Rafael dalam menyamarkan uang. “Signifikan dan terus kami dalami,” kata Ivan saat dikonfirmasi, Jumat (3/3). Ivan menyatakan, pihaknya belum bisa menyampaikan secara persis berapa jumlah transaksi tersebut. Ia hanya mengatakan, transaksi itu dilakukan secara intens dan jumlahnya besar. “Ya besar,” ujar Ivan.
10. KPK bakal mengklarifikasi Kepala Kantor Bea Cukai nonaktif Yogyakarta Eko Darmanto terkait harta kekayaan pada Senin, (6/3). “Tim ke sana klarifikasi hari Senin (6 Maret),” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan, Jumat (3/3). Pahala mengatakan tim KPK yang diterjunkan ke Yogyakarta juga akan mengecek fisik aset milik Eko. Ia menambahkan, klarifikasi terhadap Eko rencananya dilakukan di kantor Bea dan Cukai Yogyakarta, di Jalan Raya Solo – Yogyakarta. Pahala menyatakan, pihaknya tidak hanya akan mengulik laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Eko Darmanto, KPK juga akan mengklarifikasi hasil penelusuran elektronik KPK. Menurut dia, KPK punya jaringan dengan berbagai lembaga yang memiliki otoritas di sejumlah aspek. “Lah kan kita punya jaringan pertukaran data dengan seluruh perbankan, asuransi, dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk properti, bursa efek untuk pemilikan saham dan lain-lain,” katanya. Pahala enggan membeberkan lebih lanjut mengenai isi temuan hasil penelusuran digital KPK. Ia hanya menuturkan bahwa selain mengacu pada LHKPN Eko, KPK juga mencari data pendukung.
11. Depo Pertamina Plumpang terbakar lagi pada Jumat (3/3) pukul 20.10 WIB. Pantauan di Posko PMI, Jakarta Utara, Sabtu (4/3), pukul 08.36 WIB, papan tulis di posko PMI mencatat korban tewas menjadi 15 orang, sebanyak 8 orang dilaporkan hilang. Korban luka berat sebanyak 49 orang dan luka sedang 2 orang. Sementara itu, warga yang mengungsi di Posko PMI sebanyak 342 orang, rinciannya 171 orang dewasa, 113 anak-anak, 26 lansia, dan 39 balita. Sebelumnya diberitakan, polisi mulai mengidentifikasi korban-korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Kondisi jenazah yang diidentifikasi bervariasi, ada yang utuh namun ada pula yang terbakar total. “Lagi proses sekarang, karena kondisi korban ini kan ada yang utuh, ada yang mengalami luka bakar sampai 100%,” kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran.
Proses identifikasi jenazah dilakukan di Rumah Sakit R Said Soekanto atau RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Proses akan dilakukan dengan cepat dan cermat agar jenazah segera bisa dikembalikan ke keluarga. Untuk memudahkan identifikasi, polisi perlu data posmortem dan antemortem. Di Koramil 01/Koja ini, posko didirikan. Keluarga yang kehilangan anggotanya bisa lapor ke posko ini. “Jadi ini posko tujuannya besok bagi yang kehilangan keluarga kita akan ambil identifikasi primernya, sidik jari kalau punya data sidik jari. Kemudian sidik gigi kalau punya kondisi giginya. Kalaupun itu tidak punya, paling terakhir adalah (pakai) DNA,” kata Fadil.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov DKI akan menanggung semua biaya perawatan hingga obat-obatan para korban kebakaran. “Tentunya kalau semua biaya (untuk korban kebakaran) kami tanggung, pemerintah tanggung,” ujar Heru Budi, Jumat (3/3) malam. Sementara itu Menteri BUMN Erick Thohir perintahkan Pertamina mengusut peristiwa terbakarnya Depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara. “Saya memerintahkan Pertamina segera mengusut tuntas kasus ini serta fokus dan cepat selamatkan masyarakat,” ujarnya, Jumat (3/3). Erick juga meminta BUMN minyak dan gas tersebut melakukan evaluasi operasional agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. “Saya akan turut mengawal ini (evaluasi operasional),” kata Ketum PSSI ini. Selain itu, Erick menyampaikan duka cita dan belasungkawa kepada keluarga korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara..
12. Mantan politisi PKS yang kini Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki kans besar menang Pilpres 2024. Fahri mengatakan Prabowo memiliki kesempatan paling besar menjadi presiden jika dibandingkan nama-nama lain. “Saya berpikir, beliau termasuk orang yang memiliki kesempatan paling besar,” kata Fahri, Jumat (3/3). Fahri menyamakan jalan politik Prabowo dengan Anwar Ibrahim yang kini menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dalam perjalanannya menuju pucuk pimpinan di Malaysia sebagai perdana menteri, Anwar dijegal dengan dua tuduhan sodomi. Ia kemudian dihukum penjara selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad, yang pernah menjadi mentornya. Sementara Prabowo telah mencalonkan sebagai capres atau cawapres sebanyak tiga kali dalam pemilu, tetapi selalu gagal. Kini, Menhan di ambang pencalonan presiden yang keempat kalinya. “Jika rute ini kita baca secara konsisten, saya memberi contoh Anwar Ibrahim kan, orang yang konsisten dalam politik. Nanti ujungnya dia yang jadi. Nah Pak Prabowo saya kira rutenya seperti itu,” ujarnya lagi. (HPS)
