Rafael Alun Trisambodo (net)
Isu menarik pagi ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, nilai transaksi pada rekening Rafael Alun Trisambodo (RAT) mencapai Rp 500 miliar. Menko Polhukam Mahfud MD telah melaporkan dugaan pencucian uang yang dilakukan 69 pegawai Kemenkeu kepada Menkeu Sri Mulyani. KPK mendalami sejumlah aset Rafael Alun Trisambodo (RAT) yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, penyidik KPK tengah menelusuri geng pejabat kaya seangkatan Rafael Alun Tisambodo di Ditjen Pajak. Isu menarik lainnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati telah menyetujui pemecatan Rafael Alun Trisambodo (RAT) dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ditjen Pajak, Kemenkeu. Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto dan isterinya telah menjalani pemeriksaan di KPK terkait unggahan pamer kekayaan di sosial media. Eko membantah punya pesawat Cessna. Komnas HAM mengatakan, putusan PN Jakpus yang memerintahkan penundaan tahapan pemilu berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik di Tanah Air. KPK temukan sejumlah permasalahan tata kelola penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Berikut isu selengkapnya.
1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, nilai transaksi pada rekening Rafael Alun Trisambodo (RAT) mencapai Rp 500 miliar. Transaksi itu berasal dari lebih 40 rekening pribadi Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya, dan pihak terkait lainnya sepanjang 2019-2023. “Nilai mutasi rekeningnya pada periode 2019-2023 mencapai sekitar Rp 500 miliar,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Selasa (7/3). Ivan mengatakan, PPATK telah memblokir 40 rekening tersebut. Pemblokiran itu sebagai buntut pemeriksaan terhadap transaksi mencurigakan yang terjadi pada rekening Rafael. Ivan menjelaskan, nilai transaksi Rp 500 miliar tersebut bukan nilai dana melainkan nilai mutasi rekening mulai 2019 sampai 2023. “Itu mutasi rekening pada rekening yang kami bekukan. Bukan nilai dana. Itu hanya terkait RAT dan pihak-pihak yang kami duga terkait (individu maupun badan hukum),” katanya.
2. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan telah mengirimkan laporan soal dugaan pencucian uang yang dilakukan 69 pegawai Kemenkeu kepada Menkeu Sri Mulyani. Mahfud yang juga menjabat Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), mengirimkan laporan tersebut berdasarkan data yang diperolehnya dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Saya kirim lagi ke Bu Sri Mulyani, ada 69 pegawai Kemenkeu yang sudah dilaporkan oleh PPATK karena diduga melakukan pencucian uang. Sebanyak 69 orang, dilaporkan oleh PPATK ke Menkeu pada bulan September 2019,” ujar Mahfud di Menara Kompas, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (7/3). “Oh iya, nanti saya periksa,” kata Mahfud menirukan omongan Sri Mulyani merespons laporan tersebut.
Berdasarkan hasil analisis sementara, para pegawai Kemenkeu itu melakukan transaksi dalam jumlah kecil, tetapi berulang kali. “Transaksinya kecil-kecil lah, Rp 10 juta-15 juta, tetapi bisa 50 kali,” ujar Mahfud MD. Ia menjelaskan, Sri Mulyani berkomitmen akan menindak para pegawainya itu apabila terbukti melakukan pencucian uang. “Nah ini kebetulan, mumpung Ibu lagi nangani itu, saya kasih,” katanya.
3. KPK mendalami sejumlah aset Rafael Alun Trisambodo (RAT) yang tidak tertuang dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya tidak hanya mendalami kekayaan Rp 56,1 miliar yang ada dalam LHKPN Rafael saja, tetapi juga harta yang tidak dilaporkan. Ali menyebut, kasus Rafael kini telah masuk dalam tahap penyelidikan. Adapun pemeriksaan harta kekayaan Rafael dilakukan Kedeputian Pencegahan dan Monitoring. Temuan dugaan pidana dari pemeriksaan sudah diserahkan kepada Direktorat Penyelidikan di bawah Kedeputian Penindakan dan Eksekusi. “Disepakati bahwa terkait pemeriksaan LHKPN RAT, telah ditingkatkan pada tahap penyelidikan,” ujar Ali. Ia menjelaskan, KPK sudah memiliki banyak pengalaman dalam mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Karena itu, modus-modus dalam TPPU menjadi titik awal untuk dilakukan pendalaman.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, setelah menaikkan status penyelidikan kasus Rafael Alun, penyidik KPK akan menelusuri geng pejabat kaya seangkatan Rafael Alun Tisambodo. Dijelaskan, ‘geng’ yang nantinya akan ditelusuri adalah teman-teman angkatan Rafael Alun. Namun, ia belum merinci pejabat lain yang akan ditelusuri kepemilikan harta kekayaannya. “Pejabat pajaknya angkatan dia (Rafael Alun) juga sama. Itu geng tuh ada, ada banget. Ini angkatan dia juga. Iya pejabat juga,” kata dia. Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan telah memblokir rekening Rafael Alun, istri dan rekening Mario Dandy Satriyo.
4. Menkeu Sri Mulyani Indrawati telah menyetujui pemecatan Rafael Alun Trisambodo (RAT) dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ditjen Pajak, Kemenkeu. Persetujuan tersebut, diungkapkan Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh. “Sudah (disetujui Sri Mulyani),” ujarnya, Selasa (7/3). Awan mengatakan, pihaknya telah merampungkan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Hasilnya, dia terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat. Hal itu yang menjadi dasar Itjen Kemenkeu merekomendasikan Rafael Alun Trisambodo dipecat dari statusnya sebagai ASN atas sanksi atas pelanggaran tersebut. “Audit investigasi oleh Itjen Kemenkeu sudah selesai. RAT terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat,” kata Awan. Kendati begitu, Awan belum dapat menjelaskan secara detail mengenai pelanggaran disiplin berat yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo.
Menkeu Sri Mulyani menyatakan, pihaknya telah memeriksa transaksi di enam perusahaan yang sahamnya dimiliki Rafael Alun Trisambodo. Sri Mulyani mengatakan, hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan ke KPK. “Semuanya sudah diperiksa, nanti Pak Itjen (Inspektorat Jenderal) menyampaikan,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/3). Ia melanjutkan, Kementerian Keuangan juga telah menginvestigasi harta kekayaan milik Rafael. “Nanti Pak Irjen dan direkturnya yang menyampaikan,” kata Sri Mulyani lagi.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB Jazilul Fawaid menyebut temuan aneh dan mencurigakan ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap DJP. “Jika fenomena ‘aneh-aneh’ ini terus muncul pastinya akan menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada pejabat pemerintah, utamanya di lingkungan pejabat pajak. Akan memicu ketidakpatuhan untuk bayar pajak,” kata Jazilul saat dihubungi, Selasa (7/3). Terkait hal itu, Waketum PKB ini lantas meminta PPATK segera memproses temuan tersebut secara transparan supaya tidak berujung pada rumor dan fitnah. “Sebaiknya PPATK segera memproses secara transparan agar dugaan itu tidak menyebar menjadi rumor dan fitnah. Kita dukung saja proses kordinasi PPATK dengan Itjen Kemenkeu dan KPK untuk memastikan dugaan transaksi janggal tersebut, benar dan salahnya,” pintanya.
5. Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto akhirnya memenuhi panggilan KPK, Selasa (7/3) terkait unggahan pamer harta kekayaan di sosial media. Eko Darmanto bersama isterinya, Ari Murniyati tiba di Gedung KPK, sekitar pukul 07.40 WIB. Usai pemeriksaan pukul 18.00 WIB, Eko mengaku dimintai klarifikasi terkait harta kekayaannya. Eko membantah punya pesawat Cessna. Menurut dia, persoalan pesawat Cessna tersebut menjadi salah satu satu yang paling sentral terkait pemberitaannya selama beberapa waktu lalu. “Yang terakhir, atas isu yang paling sentral, saya tidak punya pesawat,” kata Eko Darmanto.
Ia jelaskan, pesawat tersebut milik Federasi Aerosport Indonesia (Fasi). Ia juga menyebut persoalan tersebut telah dia jelaskan kepada penyidik KPK. “Itu merupakan milik Fasi dan sudah terklarifikasi dan terkonfirmasi,” ujarnya. Namun, Eko tak mau menjawab pertanyaan terkait asal usul sejumlah mobil antik tahun 1950-an yang diunggah di media sosialnya. Mobil antik itu juga tercatat dalam LHKPN KPK. Terakhir mantan bos BC Yogyakarta itu meminta maaf apabila tindakannya mengunggah sejumlah foto mobil antik di media sosial melukai hati masyarakat. Ia juga meminta maaf apabila unggahan foto-foto kendaraan mewah itu menciderai kepercayaan publik kepada pimpinannya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun Kemenkeu.
6. Komnas HAM menilai putusan PN Jakpus yang memerintahkan penundaan tahapan pemilu 2024 berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik. Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, isu tersebut akan memberikan dampak tidak hanya pada situasi politik, tapi juga keamanan di Indonesia. “Ini isu jadi isu yang penting bahwa dengan adanya penundaan pemilu maka berpotensi ini situasinya menjadi tidak stabil, menimbulkan instabilitas politik dan keamanan,” ujar Pramono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/3). Pramono mengingatkan, ketidakstabilan politik dan keamanan ini akan mengganggu jalannya pemerintahan. Selain itu bisa memicu kerusuhan massal dan pergolakan di tingkat daerah. Putusan itu, lanjut Pramono, juga berpotensi melanggar hak konstitusi negara. Sebab, putusan tersebut mengubah regulasi pemilu 5 tahun sekali yang disebut dalam konstitusi.
7. Perludem mempertanyakan alasan KPU tidak menghadirkan saksi/ahli dalam menghadapi gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) di PN Jakpus sehingga akhirnya kalah. Ketua KPU Hasyim Asy’ari berkilah, langkah itu ditempuh karena KPU menganggap bukan yurisdiksi PN Jakpus untuk mengadili perkara itu. Argumen itu, menurut Hasyim, disampaikan pula dalam eksepsi KPU yang belakangan ditolak oleh majelis hakim PN Jakpus. Terkait jawaban itu, Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini menilai, seharusnya KPU berupaya maksimal setelah eksepsinya ditolak, bukan justru tidak menghadirkan saksi atau ahli. “Ini memang yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, mengingat pada 20 Januari 2023 PN Jakpus telah mengeluarkan putusan sela yang membantah eksepsi KPU soal kompetensi absolut PN Jakpus dalam menangani gugatan Prima,” kata Titi, Selasa (7/3). “Mestinya ada upaya luar biasa dari KPU untuk mengantisipasi putusan sela tersebut. Justru langkah KPU adalah tetap tidak mengajukan saksi/ahli,” ujarnya lagi.
8. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengadukan para pimpinan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (7/3) kemarin. KAMMI menilai, pimpinan KPU meremehkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang disidangkan gedung PN Jakpus sehingga mereka kalah dalam persidangan. Alhasil, PN Jakpus mengabulkan seluruh gugatan PRIMA, termasuk menghukum KPU mengulang seluruh tahapan pemilu yang otomatis berimbas pada tertundanya Pemilu 2024.
“KPU sendiri meremehkan seolah-olah ini partai yang tidak lolos verifikasi bakal ditolak di PN. Sejak awal dia sudah punya stigma tidak baik terhadap proses penegakan hukum,” kata Kepala Bidang Polhukam PP KAMMI, Rizki Agus Saputra usai menyerahkan surat pengaduan ke Sekretariat DKPP. KAMMI menduga, pimpinan KPU melanggar kode etik Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Aturan itu berbunyi “dalam melaksanakan prinsip profesionalitas. penyelenggara bersikap dan bertindak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga.” “Kami laporkan bahwa mereka menganggap remeh dan implikasinya terganggunya kehormatan KPU,” ujar Rizki.
Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) meminta Menko Polhukam Mahfud MD membuktikan ucapannya soal ada permainan di balik putusan PN Jakpus yang berimbas penundaan Pemilu 2024. Wakil Ketua Umum Partai Prima, Alief Kamal mendorong Mahfud membuka siapa saja pihak yang bermain dalam putusan tersebut. “Soal dituduh kami ada permainan, presiden pun mengatakan, justru yang kelabakan itu ada beberapa ketua umum partai, ada Pak Mahfud yang menuduh kiri kanan,” kata Kamal, Selasa (7/3). “Ya sudah kalau kemudian ada tuduhan-tuduhan seperti itu, buktikan dong, dibuka siapa yang bermain dalam putusan-putusan ini,” ujar Kamal.
9. Presiden Jokowi perintahkan percepatan investasi hilirisasi batu bara coal ke dimethyl ether (DME) low calorie. Hal itu disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia selepas rapat terbatas membahas hilirisasi batu bara bersama Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/3). “Sejak tadi kami melakukan rapat dengan Presiden khususnya yang pertama kami membahas tentang percepatan investasi di bidang hilirisasi dalam konteks DME low calorie sebagai subtitusi (pengganti) impor dari LPG,” ujar Bahlil. “Bapak Presiden memerintahkan kami untuk melakukan percepatan ini (hilirisasi batu bara ke DME) adalah bagian dari mengoptimalkan batu bara low calorie untuk pergantian DME kita,” tambahnya. Menurut Bahlil, hingga saat ini Indonesia masih mengimpor LPG sebanyak 6-7 juta ton per tahun. Oleh karena itu, pemerintah secara perlahan ingin mengurangi impor tersebut.
10. Partai Golkar tetap bersikeras ingin mengusung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024, meskipun PPP khawatir Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengalami kebuntuan karena tak kunjung ada penetapan capres-cawapres. Waketum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan, Golkar tetap berpegang pada hasil Munas Golkar 2019 silam. “Golkar masih tetap berpegang hasil keputusan Munas 2019, yaitu Airlangga sebagai capres,” ujar Melchias saat dimintai konfirmasi, Selasa (7/3). Ia memastikan Golkar dan KIB akan bersikap pada waktu yang tepat. “Belanda masih jauh. Ingat, politik itu dinamis dalam segala aspek. Jadi, pada saat yang tepat, Golkar dan KIB akan bersikap,” kata Melchias. Jubir Partai Golkar Tantowi Yahya juga ngotot, keputusan menetapkan Airlangga sebagai Capres 2024 harus dipatuhi. Menurutnya, jika ingin mengubah keputusan tersebut, maka diperlukan sebuah forum untuk menciptakan keputusan baru. “Calon Golkar tetap Airlangga Hartarto. Itu keputusan Munas yang harus dipatuhi. Untuk merubahnya diperlukan keputusan baru yang diambil pada forum setingkat. Itulah tertib organisasi, tertib berpartai,” kata Tantowi.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy alias Romi khawatir, KIB mengalami kebuntuan terkait penentuan capres-cawapres 2024. Apalagi, hingga saat ini, koalisi bentukan Partai Golkar, PPP, dan PAN itu belum menentukan capres-cawapres pilihan mereka. “Betul (berpotensi tidak mencapai titik temu). Makanya saat ini partai-partai KIB juga membuka komunikasi dengan parpol-parpol lain,” ujar Romahurmuziy yang pernah masuk bui itu, Selasa (7/3). Menurut Romi, masing-masing partai di KIB memiliki aspirasi masing-masing terkait pasangan capres dan cawapres. Misalnya seperti PAN yang mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Erick Thohir untuk maju Pilpres 2024. Pilihan PAN tentu berbeda dengan PPP dan Golkar, di mana PPP baru menentukan cawapres, yakni antara Sandiaga Uno atau Erick, sementara Golkar baru menentukan Airlangga Hartarto sebagai capres. “Bisa saja KIB nanti berbeda aspirasi ujungnya soal capres dan cawapres,” ucapnya.
11. Tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya sudah memeriksa 24 orang saksi kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, yang menewaskan belasan orang.
Karo Penmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan jumlah saksi bertambah usai kepolisian kembali memeriksa 10 orang. Mereka yang diperiksa terdiri dari sembilan warga Tanah Merah yang tinggal di area sekitar Depo Pertamina Plumpang. Sementara satu saksi lainnya berasal dari pegawai Depo Pertamina Plumpang yang bertugas pada saat kejadian. “Dengan rincian operator dan supervisor sebanyak 8 orang, dan sekuriti 2 orang. Artinya dari pihak Pertamina 10 orang kemudian 14 orangnya saksi-saksi dari masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (7/3).
Surat izin mendirikan bangunan (IMB) kawasan tahun 2021 yang diberikan Anies Baswedan kini jadi senjata warga Tanah Merah, Plumpang untuk mempertahankan kawasan itu. IMB tersebut dianggap sebagai bukti sah atas pengelolaan lahan permukiman di sekitar Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Atas dasar keyakinan itu, sebagian besar warga Tanah Merah menolak wacana relokasi dari kawasan tersebut pasca musibah kebakaran yang menimpa Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) milik PT Pertamina (Persero) pada Jumat (3/3) lalu. Penerbitan IMB kawasan itu kini menjadi polemik di masyarakat karena izin tersebut tidak dibarengi dengan legalitas kepemilikan lahan serta permukiman yang berada di kawasan berbahaya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko menjelaskan, penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) kawasan di sekitar Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, untuk memenuhi kebutuhan warga yang bertempat tinggal di sekitar area tersebut. Seperti diketahui, IMB kawasan itu diterbitkan Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI pada 2021. “Untuk IMB yang pernah diberikan, itu kan sebenarnya hanya semata dukungan supaya kebutuhan layanan dasar di sana (sekitar Depo Pertamina Plumpang) itu bisa terpenuhi,” ujar Sarjoko kepada awak media, Selasa (7/3). Sarjoko mencontohkan sejumlah kebutuhan layanan dasar ini seperti akses terhadap jalan serta air bersih.
12. KPK temukan sejumlah permasalahan tata kelola penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Mulai dari proses persiapan, pelelangan, pendanaan, konstruksi, operasi pemeliharaan, hingga pengambilalihan konsesi. Setidaknya terdapat 12 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) belum mengembalikan dana Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp4,2 triliun, delapan di antaranya belum menyelesaikan pembayaran pada 2024. Kemudian, belum ada informasi terkait pembayaran terhadap nilai tambah bunga dana bergulir sebesar Rp394 miliar yang merupakan pendapatan negara. “Sejak tahun 2016, pembangunan jalan tol mencapai 2.923 KM, nilai investasi Rp593,2 T. KPK menemukan titik rawan korupsi yaitu lemahnya akuntabilitas lelang, benturan kepentingan dan BUJT tidak melaksanakan kewajiban, menimbulkan potensi kerugian keuangan negara Rp4,5 T,” tulis KPK dalam akun Twitter @KPK_RI, Selasa (7/3).
Berikut masalah tata kelola jalan tol era Jokowi yang disorot KPK. Pertama, proses perencanaan.
KPK menemukan masalah pengaturan pengelolaan jalan tol yang masih menggunakan aturan lama. Akibatnya, rencana pembangunan tidak mempertimbangkan perspektif baru seperti kompetensi ruas tol dan alokasi dana pengadaan tanah. Kedua, proses lelang. KPK menemukan dokumen lelang tidak memuat informasi yang cukup atas kondisi teknis dari ruas tol. Akibatnya, pemenang lelang harus melakukan penyesuaian yang mengakibatkan tertundanya pembangunan. Ketiga, proses pengawasan. KPK menyoroti belum ada mitigasi permasalahan yang berulang terkait pemenuhan kewajiban BUJT. Akibatnya, pelaksanaan kewajiban BUJT tidak terpantau secara maksimal.
Kempat, potensi benturan kepentingan. KPK juga menyoroti investor pembangunan dalam hal ini didominasi oleh 61,9 persen kontraktor pembangunan yakni BUMN Karya (Pemerintah). Akibatnya, terjadi benturan kepentingan dalam proses pengadaan jasa konstruksi. Kelima, tidak ada aturan lanjutan. KPK menilai belum ada aturan tentang penyerahan pengelola jalan tol yang lebih lanjut. Akibatnya, mekanisme pasca pelimpahan hak konsesi dari BUJT ke pemerintah menjadi rancu. Keenam, potensi kerugian negara. Lemahnya pengawasan mengakibatkan sejumlah BUJT tidak membayarkan kewajiban mereka hingga berpotensi menimbulkan kerugian negara mencapai Rp4,5 triliun.
Ketujuh, rekomendasi KPK. Lebih lanjut KPK mengaku telah menyampaikan evaluasi dan rekomendasi atas temuan mereka kepada PUPR. Hal itu bertujuan untuk memperbaiki tata kelola jalan tol Indonesia dan menutup titik rawan korupsi yang dicurigai KPK. Rekomendasi KPK itu di antaranya yakni pemerintah mampu menyusun kebijakan perencanaan jalan tol secara lengkap dan menetapkannya melalui keputusan Menteri PUPR. Menerapkan detail engineering design (DED) sebagai acuan lelang pengusahaan jalan tol. Kemudian mengevaluasi pemenuhan kewajiban BUJT serta meningkat kepatuhan pelaksanaan ke depan. Mengevaluasi peraturan Menteri PUPR agar dapat menjaring lebih banyak investor yang berkualitas. (HPS)
