Menko Polhukam Mahfud MD (net)
Isu menarik hari ini, urusan Rafael belum selesai, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap kasus yang lebih besar. Yakni, temuan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu, sebagian besar di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Isu menarik lainnya, Inspektorat Jenderal Kemenkeu tengah memeriksa Kepala Bea Cukai Makassar Andhi terkait kepemilikan harta kekayaan fantastis senilai Rp13,7 miliar. Rafael Alun Trisambodo dipecat dari PNS karena terbukti memiliki banyak harta dan kekayaan yang tidak dilaporkan secara jujur dalam LHKPN. Ia sembunyikan hartanya dengan mengatasnamakan orang tua, anak, teman hingga kerabat, serta terbukti tidak taat membayar pajak. Ditjen Pajak Kemenkeu tengah memeriksa enam perusahaan dan satu konsultan pajak yang terkait dengan Rafael Alun Trisambodo. KPK temukan 134 pegawai pajak memiliki saham di 280 perusahaan. PPATK benarkan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal 69 pegawai Kemenkeu yang diduga lakukan pencucian uang. Percakapan WA Antara terdakwa Linda Pujiastuti dengan mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa soal ‘iki ono barang 5 Kg golekno lawan terungkap dalam persidangan di PN Jakbar, Rabu (8/3). Berikut isu selengkapnya.
1. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap temuan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu. Mahfud mengatakan transaksi janggal ini berbeda dengan transaksi dari rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya sebesar Rp500 miliar. “Saya dapat laporan pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai,” ujar Mahfud MD di Kampus UGM, Sleman. Yogyakarta, Rabu (8/3). Mahfud mengatakan transaksi janggal ini berbeda dengan transaksi dari rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya sebesar Rp500 miliar. Mahfud mengaku sudah menyerahkan informasi itu kepada Menkeu Sri Mulyani serta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. “Kemarin ada 69 orang (pegawai Kemenkeu berharta tak wajar) dengan nilai hanya enggak sampai triliunan. Hanya ratusan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira 300 T, harus dilacak,” ujarnnya.
Saat di kampus UII Yogyakarta, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pegawai Kemenkeu yang terlibat transaksi janggal senilai Rp300 triliun sekitar 460 orang. Menurutnya, temuan itu berdasarkan 160 laporan dalam kurun waktu 2009 hingga 2023. “Ada 160 laporan lebih sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasinya,” kata Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Rabu (8/3). “Sesudah diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp300 triliun, tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak di-update, tidak diberi informasi respons,” sambungnya.
Mahfud mengatakan laporan kejanggalan sesekali ditindaklanjuti usai terendus oleh publik, seperti kasus pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo dan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji yang terseret kasus suap pajak. Mantan Ketua MK itu mensinyalir laporan yang tak ditindaklanjuti itu adalah buntut kesibukan di kementerian tersebut. Kendati demikian, Mahfud mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani atas upayanya mengusut laporan transaksi janggal hingga triliunan rupiah, saat Kemenkeu empat kali berganti pucuk pimpinan sejak 2009.
2. Inspektorat Jenderal Kemenkeu mengaku belum mengetahui soal transaksi mencurigakan Rp300 triliun diinstansinya yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD. “Soal transaksi janggal Rp300 T itu sampai saat ini kami, khususnya Inspektorat Jenderal, kami belum menerima informasinya seperti apa,” ujarnya Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (8/3). Kendati demikian, Awan memastikan pihaknya akan mengecek laporan yang ia ketahui dari pemberitaan itu. “Masalah (transaksi) ini kami tahu dari pemberitaan, akan kami cek,” ujarnya.
3. KPK akan panggil Kepala Bea Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan harta kekayaannya yang mencurigakan. Hal itu diungkapkan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyikapi viralnya kabar soal dugaan kekayaan Andhi dan laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Hari ini kita juga dapat informasi bahwa ada di media sosial, [Kepala] Bea Cukai Makassar, saudara APR. Kita klarifikasi terhadap Saudara Andhi Pramono, mungkin minggu depan kita undang,” ujar Pahala kepada wartawan di Kantor KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/3). Sebelumnya PPATK telah menyampaikan hasil analisis kekayaan janggal Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono kepada KPK. “Ya kami sudah kirim HA [hasil analisis] ke KPK sejak awal 2022 atas nama yang bersangkutan [Andhi Pramono],” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Rabu (8/3).
4. Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono tengah diperiksa Inspektorat Jenderal Kemenkeu terkait kepemilikan harta fantastis senilai Rp13,7 miliar. Nama Andhi viral di media sosial usai sebuah postingan di Twitter memperlihatkan sebuah rumah mewah di kawasan Cibubur yang diduga miliknya. “Iya sudah dipanggil ke pusat untuk melakukan klarifikasi,” kata Kepala Bea Cukai Sulbagsel Nugroho, Rabu (8/3). Menurut Nugroho selama Andhi Pramono bertugas di Makassar sebagai Kepala Bea Cukai Makassar kinerjanya sangat bagus. Namun, dirinya mengaku masih menunggu hasil klarifikasi tersebut. “Hasilnya ada di pusat bukan di kanwil. Kinerja Andhi ini sangat baik,” ujarnya.
5. Kemenkeu memutuskan untuk memecat Rafael Alun Trisambodo dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), setelah sebelumnya dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Umum Kanwil Pajak Jaksel II sebagai imbas kasus penganiayaan anaknya dan pamer harta kekayaan. Keputusan itu disampaikan langsung oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh sebagai hasil audit investigasi terhadap Rafael. “Irjen merekomendasikan untuk memecat RAT. Usulan sudah disampaikan dan Bu Menteri (Sri Mulyani) sudah menyetujuinya,” ujar Awan dalam konferensi pers di Ruang Mezzanine, Gedung Djuanda I Kemenkeu, Rabu (8/3).
Dijelaskan, pemecatan dilakukan karena Rafael terbukti memiliki banyak harta dan kekayaan baik berupa uang tunai maupun aset yang tidak dilaporkan secara jujur dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Rafael juga sembunyikan hartanya dengan mengatasnamakan orang tua, anak, teman hingga kerabat. Rafael juga terbukti tidak taat membayar pajak, padahal sebelumnya ia adalah eselon III di Direktorat Jenderal Pajak.
Selain itu, ujar Awan, Kemenkeu juga memutuskan untuk mencopot Edi Darmanto dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta. Hal ini lantaran Eko mengakui tidak melaporkan harta kekayaannya sepenuhnya dalam LHKPN. “DJBC (Direktorat Jenderal Bea Cukai) telah melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan dengan hasil yang bersangkutan mengakui tidak melaporkan sepenuhnya harta kekayaannya. Atas klarifikasi tersebut ED (Eko Darmanto) dicopot dari jabatannya,” imbuh Awan.
6. Inspektorat Jenderal Kemenkeu melaporkan, harta mantan Kabag Umum Kanil Pajak Jaksel II, Rafael Alun Trisambodo banyak yang diatasnamakan pihak lain dan tak dilaporkan. “Tidak sepenuhnya melaporkan harta uang tunai dan bangunan, sebagian aset di atas namakan pihak terafiliasi, seperti orang tua, kakak, adik, teman, seperti itu,” ujar Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh dalam konferensi pers, Rabu (8/3). Terkait dengan hasil audit investigasi tindakan fraud, hasilnya Rafael terbukti tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap dan perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Selain itu, Rafael sebagai pejabat pajak terbukti tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. “Benar, tidak patuh dalam membayar pajak, bergaya hidup tidak sesuai asas kepatuhan ASN,” ujarnya.
7. Ditjen Pajak Kemenkeu tengah memeriksa enam perusahaan dan satu konsultan pajak yang terkait dengan Rafael Alun Trisambodo. Berdasarkan penyelidikan KPK, Rafael diketahui memiliki saham di enam perusahaan tersebut, tetapi tidak pernah dilaporkan atau diungkapkan. “Bahwa terhadap perusahaan yang memiliki atau berhubungan dengan RAT, kami sedang melakukan pemeriksaan pajak, ini untuk menguji kepatuhan pajak perusahaan tersebut,” ujar Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam konferensi pers, Rabu (8/3).
Menurut Suryo, surat perintah pemeriksaan juga sudah diterbitkan terhadap enam perusahaan tersebut. Dengan demikian, maka akan segera dilakukan pemeriksaan. “Dalam hal terhadap potensi pajak yang harus dibayar atas perusahaan-perusahaan tersebut akan kita terbitkan nanti produk hukum sesuai ketentuan,” jelasnya. Selain itu, konsultan pajak yang digunakan oleh perusahaan tersebut juga akan ikut diperiksa. “Surat perintah pemeriksaan sudah kami terbitkan terhadap enam perusahaan yang disampaikan, plus satu konsultan pajak yang diduga terkait dengan saudara RAT,” kata Suryo Utomo.
8. Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro mendadak menjadi sorotan karena bakal dipanggil KPK terkait kasus harta jumbo Rafael Alun Trisambodo. Hal ini lantaran istri Wahono memiliki saham pada perusahaan istri dari mantan pegawai pajak, Rafael Alun Trisambodo. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2021, Wahono melaporkan harta bersih sebesar Rp14,3 miliar. Angka itu berasal dari harta Rp15,83 miliar kurangi utang Rp1,51 miliar. Beberapa harta kekayaannya yaitu dua tanah dan bangunan di Jakarta Selatan masing-masing senilai Rp2,6 miliar dan Rp2,7 miliar. Kemudian tanah di Surakarta senilai Rp1,3 miliar dan tanah di Kulon Progo senilai Rp1,1 miliar.
9. KPK temukan 134 pegawai pajak memiliki saham di 280 perusahaan. KPK sedang mendalami apakah di antara perusahaan itu merupakan jenis perusahaan konsultan pajak. “Tercatat bahwa 134 pegawai pajak itu ternyata punya saham di 280 perusahaan. Khusus data ini, kita dalami 280 perusahaan ini yang berisiko kalau perusahaannya konsultan pajak. Pekerjaan saya pegawai pajak tapi saya punya saham di konsultan pajak. Itu yang kita dalami,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam update klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (8/3).
Pahala mengatakan berdasarkan analisis database LHKPN, wajib lapor yang mempunyai saham di perusahaaan, hanya mencantumkan nilai sahamnya saja. Padahal, kata dia, perusahaan tempat wajib pajak menaruh saham bisa memiliki aset besar, penghasilan besar, dan utang besar. Namun, hal itu tidak tercatat di LHKPN. KPK akan menyampaikan temuan tersebut kepada Kemenkeu. KPK juga akan memeriksa profil dan kekayaan para pegawai pajak tersebut.
10. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membenarkan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal 69 pegawai Kemenkeu yang diduga melakukan pencucian uang. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, jumlah uang yang dimiliki oknum pegawai Kemenkeu itu bernilai luar biasa. “Iya, nilai sangat significant,” kata Ivan, Rabu (8/3) pagi. Kendati demikian, Ivan tidak dapat menyampaikan secara lebih terperinci jumlah harta yang diduga dimiliki oleh oknum pegawai Kemenkeu tersebut. “Tidak bisa saya sampaikan ya,” pinta Kepala PPATK itu.
Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan telah mengirimkan laporan dugaan pencucian uang yang dilakukan 69 pegawai Kemenkeu kepada Menkeu Sri Mulyani. Mahfud, yang juga berstatus sebagai Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), mengirimkan laporan tersebut berdasarkan data yang diperolehnya dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Saya kirim lagi ke Bu Sri Mulyani, ada 69 pegawai Kemenkeu yang sudah dilaporkan oleh PPATK diduga melakukan pencucian uang. Sebanyak 69 orang, dilaporkan oleh PPATK ke Menteri Keuangan pada bulan September 2019,” ujar Mahfud di Menara Kompas, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (7/3).
11. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani meminta adanya audit investigatif dan forensik terhadap jajaran pejabat Kemenkeu terkait harta kekayaan. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk mengungkap dugaan 69 pegawai Kemenkeu yang terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU). ‘’Tentu apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam secara hukum masih merupakan dugaan,” kata Arsul, Rabu (8/3). “Nah agar dugaan tersebut bisa dijawab apa memang benar ada praktek-praktek korupsi dan TPPU di sana, maka kami di Komisi 3 berharap agar Itjen Kemenkeu dengan dukungan PPATK, BPK atau BPKP dan KPK atau Kejaksaan Agung untuk melakukan audit investigatif dan forensik terhadap jajaran pejabat Kemenkeu khususnya yang satuan kerjanya terkait dengan penerimaan negara seperti DJP, Bea Cukai dan sebagainya,” ujarnya lagi.
Anggota Komisi III DPR Benny K Harman khawatir, aliran dana dari oknum pegawai pajak tersebut digunakan untuk kepentingan licik, salah satunya untuk kepentingan politik kelompok tertentu yang ditengarai ingin menggagalkan Pemilu 2024. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini terus menyoroti apa yang disampaikan Mahfud MD terkait laporan 69 pegawai pajak diduga terlibat pencucian uang. Benny berpendapat, dari pernyataan Mahfud MD, hal itu memperjelas banyaknya mafia dalam tubuh Kementerian Keuangan. Ia berharap negara bisa memberantas mafia di segala sisi, termasuk di pemerintahan. “Mestinya makin berkurang (mafia), bukan makin bertambah. Reformasi birokrasi harus segera dijalankan di Kemenkeu,” ujarnya. Benny mengatakan, laporan soal 69 pegawai pajak yang diduga lakukan pencucian uang itu harus ditindaklanjuti dengan pengusutan kasus oleh aparat penegak hukum. “Pertama, harus diusut tuntas. Jangan hanya diumumkan, harus lebih dari itu, APH (aparat penegak hukum) segera mengusut asal usul dana tersebut,” katanya lagi.
12. Presiden Jokowi memberikan insentif berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) Badan sebesar 100 persen bagi perusahaan di bidang infrastruktur dan layanan umum yang beroperasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. “Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diberikan sebesar 100 persen dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang,” tulis Pasal 29 PP yang diteken Jokowi, Senin (6/3) lalu.
13. Kuasa hukum Linda Pujiastuti alias Anita, Adriel Viari Purba menyebut kliennya menikah siri dengan mantan Kapolda Sumatra Barat Irjen Teddy Minahasa di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu merespons kuasa hukum Teddy, Anthony Djono yang menantang Linda menunjukkan foto pernikahan keduanya pada beberapa hari lalu. Menurut Adriel, suatu hal yang tidak bisa dibuktikan bukan berarti peristiwanya tidak terjadi. “Beliau menyampaikan ‘Saya kan di dalam (tahanan) gimana cara saya untuk memanggil saksi Ustad yang namanya Herman,'” ujar Adriel usai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (9/3).
Percakapan WA antara terdakwa Linda Pujiastuti dengan mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa soal ‘iki ono barang 5 Kg golekno lawan terungkap dalam persidangan di PN Jakbar, Rabu (8/3). Percakapan tersebut dibeberkan ahli digital forensik Rujit Kuswinoto saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan. Rujit menampilkan percakapan Linda dan Teddy melalui layar di ruang sidang. Rujit mengatakan percakapan itu didapat dari barang bukti Samsung Galaxy S21 milik Linda yang disita. Jaksa penuntut umum (JPU) meminta Rujit menampilkan percakapan antara Linda dan Teddy pada 23 Juni 2022.
Rujit pun membacakan isi percakapan yang dikirim akun WA My Jendral kepada Linda pada pukul 12.52.00. “Akun My Jendral mengirimkan pesan kepada Linda isi pesannya, ‘Iki ono barang 5 Kg, golekno lawan (Ini ada barang 5 kg, carikan lawan). Posisi barang di Riau.’ Posisi pesannya sendiri sudah dihapus namun berhasil kita recover,” ujar Rujit. Jaksa kemudian bertanya siapa pemilik nama akun My Jendral yang disebut dalam percakapan itu. Nomor akun itu, kata Rujit, disita dari Teddy Minahasa. Tak berhenti di situ, jaksa juga meminta Rujit menampilkan percakapan Linda dan Teddy pada 1 September 2022. Rujit mengatakan percakapan pada tanggal tersebut sudah dihapus, tetapi berhasil dipulihkan. (HPS)
