Zainudin Amali (net)
Isu menarik hari ini, Zainudin Amali secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menpora. pada Kamis (9/3). Surat tersebut dia serahkan langsung kepada Mensesneg Pratikno di Kemenstneg, Jakarta Pusat, Kamis (9/3). Isu menarik lainnya, KPK menyebut, negara berisiko rugi Rp 4,5 triliun dalam pengelolaan jalan tol. Pemberian izin hak guna Usaha (HGU) selama 95 tahun dalam PP Nomor 12 nantinya berpotensi memperparah konflik agraria. Menkeu Sri Mulyani buka suara soal transaksi janggal Rp 300 triliun di lingkungan Kemenku. Sri Mulyani, menjelaskan, dalam lampiran surat berjumlah 36 halaman, tidak terdapat angka Rp 300 triliun sebagaimana yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana. Kepala PPATK Ivan Yustiavanadana mengatakan, pergerakan uang mencurigakan Rp 300 triliun di Kemenkeu menggunakan nominee. Adapun nominee merupakan pihak lain yang membuat rekening dan melakukan transaksi untuk menyamarkan harta kekayaannya. Kepala PPATK juga mengatakan, besaran transaksi mencurigakan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono salip menyalip dengan jumlah transaksi Rafael Alun Trisambodo. Praktik pegawai pajak yang merangkap jadi dukun atau konsultan bagi wajib pajak tertentu sudah berlangsung sejak lama. Berikut isu selengkapnya.
1. Zainudin Amali secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menpora. pada Kamis (9/3). Surat tersebut dia serahkan langsung kepada Mensesneg Pratikno di Kemenstneg, Jakarta Pusat, Kamis (9/3). “Pagi ini saya baru saja ketemu dengan Pak Mensesneg, saya mengantarkan surat permohonan pengunduran diri saya dari posisi sebagai Menpora,” ujar Zainudin Amali. Dia menjelaskan, pengunduran diri itu masih berupa surat sehingga nantinya dia harus bertemu langsung dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan pengunduran dirinya itu secara resmi.
Namun, karena Presiden Jokowi sedang melakukan kunjungan kerja ke daerah, maka Zainudin Amali dijadwalkan bertemu Kepala Negara pada Senin (13/3). “Memang saya harus akan ketemu dengan Pak Presiden. Ini kan sekarang karena beliau sedang tidak ada maka kemungkinan dijadwalkan hari Senin saya akan ketemu dengan Pak Presiden,” katanya. “Jadi teman-teman kan menanyakan kapan saya antar suratnya ya, hari ini, tanggal 9 Kamis saya sudah antarkan,” lanjut Amali. Setelah ini, dirinya menyerahkan perihal keputusan tindak lanjut surat pengunduran diri ke Presiden Jokowi. “Tinggal tunggu saja. Kan keputusan ada di Bapak Presiden, bukan di saya,” tegas Waketum PSSI itu.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengungkapkan, Zainudin Amali telah mengajukan permohonan mengundurkan diri secara informal. Zainudin Amali pun mengungkapkan alasannya memutuskan mundur dari jabatan menteri setelah terpilih sebagai Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Zainudin sebelumnya mengatakan, sebagai menteri yang membidangi olahraga, tidak adil bila ia hanya fokus menangani cabang olahraga (cabor) tertentu, yakni sepak bola. “Tentu tidak adil buat saya sebagai Menteri (Pemuda dan) Olahraga yang mengurusi banyak cabor kemudian untuk fokus dan konsentrasi ke (satu) olahraga,” kata Zainudin di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 22 Februari lalu.
2. KPK menyebut, negara berisiko rugi Rp 4,5 triliun dalam pengelolaan jalan tol. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, risiko kerugian itu muncul karena pihak pengelola jalan tol tidak kunjung mengembalikan uang Rp 4,5 triliun yang sebelumnya digunakan untuk keperluan pembebasan lahan pembangunan jalan tol. “Janjinya nanti kalau jalan tolnya jadi dibalikin itu uang. Ternyata tol sudah jadi Rp 4,5 triliunnya belum dipulangin dan belum jelas juga rencana pengembaliannya bagaimana,” ujar Pahala saat ditemui awak media di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (9/3). Karena itu, kata Pahala, KPK mendorong agar uang Rp 4,5 triliun itu dikembalikan. Sejumlah pihak pun telah dipanggil. Sebab, uang yang dikucurkan negara tersebut berjumlah besar. “Kan Rp 4,5 triliun kan besar uangnya,” ujar Pahala.
Disebutkan, KPK menyoroti risiko konflik kepentingan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Sebab, 5 orang pada lembaga tersebut diketahui merangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan jalan tol. Menurut Pahala, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah menyetujui pencopotan kelima orang tersebut dari jabatannya. “Kita bilang gimana gitu, Pak Menteri sudah setuju copot itu semua yang lima. Jangan tanya saya namanya. Saya lupa,” kilah Pahala.
3. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN) disusun dengan orientasi kemudahan berbisnis. Khususnya, memancing para investor agar tertarik menanamkan modal di proyek IKN. Ia menilai aturan pemberian izin hak guna Usaha (HGU) selama 95 tahun dalam PP Nomor 12 nantinya berpotensi memperparah konflik agraria. Dewi menjelaskan, dalam Undang-undang (UU) Pokok Agraria, diatur perpanjangan HGU selama selang waktu 25 tahun. Namun, aturan itu pun sudah menimbulkan potensi malaadministrasi.
“Dengan cycle yang 25 tahun perpanjangan saja menurut UU Pokok Agraria sudah terjadi banyak malaadministrasi tanah terkait HGU dan hak guna bangunan (HGB),” ujar Dewi, Kamis (9/3). Dewi mengingatkan, izin HGU menjadi penyebab konflik agraria tertinggi dalam 10 tahun terakhir. “Jadi kita bisa bayangkan kalau langsung diberikan jaminan (izin HGU) 95 tahun bahkan sudah ada cek kosong lagi diberikan jaminan 95 tahun siklus kedua. Artinya kalau ditotal kan 190 tahun,” tuturnya. “Dalam pandangan kami ini akan berdampak memperparah monopoli penguasaan tanah oleh korporasi sekala besar yang sebenarnya kalau ditelusuri ya kelompoknya itu-itu saja,” lanjut Dewi.
Dewi Kartika menegaskan, PP Nomor 12 Tahun 2023 berpotensi memperparah konflik agraria di IKN. Sebab, saat ini, di kawasan tersebut sudah ada berbagai macam perizinan penggunaan lahan, antara lain izin HGU sawit, izin tambang, izin industri kehutanan dan ada pula wilayah masyarakat adat. Dewi mempertanyakan mekanisme pembebasan lahan dengan berbagai status tersebut. Sebab, saat ini Perppu Cipta kerja semakin memudahkan para pebisnis. Sehingga ada dasar hukum atas berbagai kemudahan yang ada. “Sementara masyarakat sebagai kelompok terdampak itu semakin tidak punya kekuatan untuk menyatakan menolak, atau keberatan apabila tanahnya menjadi obyek pengadaan tanah untuk proyek IKN,” ujarnya.
4. Menkeu Sri Mulyani buka suara soal transaksi janggal Rp 300 triliun di lingkungan Kemenku. Sri Mulyani, menjelaskan, dalam lampiran surat berjumlah 36 halaman, tidak terdapat angka Rp 300 triliun sebagaimana yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana. “Saya belum melihat angkanya ya, mengenai Rp 300 triliun itu. Terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu, enggak ada angkanya. Jadi saya, dari mana angkanya. Kalau kembali lagi ke Jakarta saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Ivan, angkanya dari mana,” kata Menkeu usai mendampingi Presiden Jokowi melakukan peninjauan di KPP Pratama Solo, Kamis (9/3).
“Saya akan tanya kepada Pak Ivan, cara menghitungnya gimana, datanya seperti apa karena di dalam surat yang disampaikan ke saya, yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman enggak ada satupun angka. Jadi aku enggak bisa berkomentar mengenai itu dulu,” kata Sri Mulyani lagi. Ia mengaku baru menerima surat laporan soal adanya aliran dana mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai, Kemenkeu. “Saya terima tadi pagi tapi karena sedang terbang ke sini (Kota Solo). Jadi saya belum lihat suratnya, tapi saya sudah scan,” ujar Sri Mulyani.
Secara terpisah, KPK tidak mengetahui soal aliran dana Rp300 triliun yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan data mengenai aliran dana tersebut belum diperoleh pihaknya. “300 T? Belum tahu. Data belum ada di KPK,” ujar Pahala saat dihubungi, Kamis (9/3). Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mendapatkan laporan soal adanya pergerakan uang mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kemenkeu. Pergerakan uang tersebut sebagian besar di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, itu yang hari ini,” katanya di Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (8/3). Mahfud sebagai Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengaku sudah menyerahkan laporan soal transaksi janggal di Kemenkeu, di luar kasus Rafael Alun Trisambodo.
5. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan, pihaknya sudah menyerahkan 200 berkas laporan terkait transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun ke Kemenkeu. Hal tersebut disampaikan Ivan merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengaku tak tahu soal temuan janggal ratusan triliun yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. “Itu ada 200 berkas individual, diserahkan 200 kali sepanjang 2009-2023,” kata Ivan saat dihubungi, Kamis (9/3). Ivan mengatakan tak merinci kapan mengirimkan laporan-laporan itu ke Kemenkeu. Ia hanya memastikan pihaknya telah menyampaikan laporan analisis ini bertahap.
Ivan mengatakan, pergerakan uang mencurigakan Rp 300 triliun menggunakan nominee. Adapun nominee merupakan pihak lain yang membuat rekening dan melakukan transaksi untuk menyamarkan harta kekayaannya. “Iya, modusnya disembunyikan di beberapa nominee, gate keeper, perantara, professional money launderer,” ujar Ivan, Kamis, (9/3). Ivan mengatakan, pihaknya belum bisa menyampaikan terkait dugaan konsultan pajak yang menjadi nominee dalam transaksi tersebut. Saat ini, pihaknya masih terus menganalisa lebih lanjut terkait dugaan nominee pada transaksi mencurigakan sebesar 300 T. “Ya masih (dianalisa),” tambahnya.
6. Kepala PPATK Ivan Yustiavanadana mengatakan, besaran transaksi mencurigakan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono cukup besar. Ivan bahkan menyebut nilai transkasi Andhi salip menyalip dengan jumlah transaksi Rafael Alun Trisambodo. Ia mengibaratkan transaksi keuangan keduanya seperti bus antar kota antar provinsi (AKAP) yang salip-menyalip. “Besar lah. Seperti bis AKAP, saling salip,” ujar Ivan, Kamis (9/3). Namun, ia enggan menyebutkan besaran nilai transaksi keuangan mencurigakan Andhi. Transaksi besar itu, kata Ivan, terdiri dari berbagai aktivitas, mulai dari setoran tunai dengan jumlah besar hingga pembelian barang-barang mahal. “Ya setoran tunai jumlah besar, dari perusahaan-perusahaan, pembelian barang-barang mahal, dan lain-lain,” ucapnya. PPATK telah melaporkan transaksi mencurigakan Andhi Pramono kepada KPK.
7. Praktik pegawai pajak yang merangkap jadi dukun atau konsultan bagi wajib pajak tertentu sudah berlangsung sejak lama. Itu merupakan salah satu pelanggaran yang kerap terjadi di Ditjen Pajak Kemenkeu. Menurut mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, praktik pegawai pajak yang menjadi konsultan bagi wajib pajak, sudah pernah dikeluhkan sebelumnya. “Dulu zaman Pak Fuad Rahmany (Dirjen Pajak 2011-2024) mengeluh, ini mereka banyak yang menjadi dukun,” kata Yunus, Kamis (9/3). “Dukun dipelihara oleh wajib pajak sebenarnya. Mereka jadi konsultan. Bisa juga dia kasih tax planning, bisa juga dia kasih kemudahan-kemudahan untuk perpajakan,” lanjut Yunus. Menurut Yunus, praktik pegawai pajak yang merangkap menjadi konsultan sudah berlangsung lama. Akan tetapi, lambat laun jumlahnya berkurang karena penegakan hukum. “Jadi Pak Fuad dulu pernah ngeluh. Dia tanya ke mereka, ‘Wajib pajak ini masih jadi warga binaan enggak?’ Ternyata masih ada yang mau ngaku. tapi sedikit, tidak banyak,” ujar Yunus.
8. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menegaskan, pemeriksa pajak di Ditjen Pajak Kemenkeu tidak boleh merangkap jadi konsultan pajak. Seperti diberitakan, belakangan PPATK menyebut dua mantan pegawai pajak bekerja pada konsultan pajak yang menjadi nominee Rafael Alun Trisambodo (RAT). Rafael merupakan eks pejabat Ditjen Pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menggunakan nominee. “Kalau masih aktif, itu jelas enggak boleh,” tegas Pahala Nainggolan dalam keterangannya, Kamis (9/3). Pahala memastikan, dua pemeriksa pajak yang bekerja pada konsultan terduga nominee Rafael bukan lagi pegawai Ditjen Pajak. Meski demikian, informasi yang dimiliki KPK mengenai dua orang tersebut masih terbatas. Lembaga antirasuah masih terus bertukar informasi dengan PPATK.
KPK, kata Pahala, fokus mencari perusahaan konsultan pajak yang sahamnya dimiliki pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu. Baru-baru ini, KPK mengungkap, 134 pegawai Ditjen Pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan. Sebanyak dua dari 280 perusahaan itu merupakan konsultan pajak. “Kita fokus mana yang perusahaan konsultan (pajak). Paling bahaya itu soalnya,” ujarnya di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (9/3). Pahala mengatakan, kerja-kerja pegawai Ditjen Pajak berhubungan dengan wajib pajak. Oleh karena itu, mereka rawan terlibat korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi.
Pahala mengatakan, pihaknya akan menyerahkan data profil 134 pegawai Ditjen Pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan ke Kemenkeu. Ia mengaku sudah membicarakan hal tersebut dengan Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi saat bertemu di Gedung Bappenas, Kamis, (9/3). “Tadi sudah bisik-bisik dengan Pak Sekjen Kemenkeu. Dikasihnya? Mungkin besok,” ujar Pahala. Dijelaskan, KPK telah menganalisa LHKPN ratusan ASN di Ditjen Pajak. Pahala mengatakan, ratusan pegawai di Ditjen Pajak bukan dilarang memiliki saham di sebuah perusahaan. Hanya saja, peraturan terhadap kepemilihan saham terhadap ASN tidak jelas.
9. Presiden Jokowi sidak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (9/3). Sidak Jokowi kali ini bertujuan mengecek secara langsung kegiatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2022 oleh masyarakat. “Saya kaget, yang antre masih banyak padahal kan kita bisa e-Filing dari rumah, online dari rumah,” ujar Jokowi sebagaimana dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, kemarin. “Ternyata memang wajib pajak ingin memastikan yang diisi itu betul, kadang-kadang kurang yakin kemudian ke sini ditanyakan, baru dibayar,” katanya lagi. Presiden mengungkapkan, hingga 9 Maret 2023, sebanyak 6,6 juta wajib pajak telah menyampaikan SPT. Menurut Jokowi, angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 5,4 juta dalam periode waktu yang sama. “Lalu, ini sudah 6,6 (juta). Artinya ada kenaikan masyarakat yang menyampaikan SPT lebih awal, masyarakat semangat semuanya untuk menyampaikan SPT. Ini yang saya senang,” ujar Jokowi seraya menambahkan, “Saya sendiri juga sudah menyampaikan SPT lewat e-Filing hari Senin yang lalu,” kata mantan Wali Kota Solo ini.
10. Mendagri Tito Karnavian mengakui, tak mudah membangun pemerintahan yang transparan. Dibutuhkan komitmen dan konsistensi para pemegang kuasa, tak terkecuali jajaran kepala daerah, untuk mewujudkan hal ini. “Sistem untuk membuat open government ini tidak gampang. Yang nomor satu adalah sekali lagi political wish, apakah para leader, para kepala daerah, para pemegang kekuasaan mau membuka, mau membuat sistemnya transparan,” kata Tito dalam acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (9/3). “Nggak gampang. Karena kalau sistemnya transparan nggak bisa main-main lagi. Justru dibikin nggak transparan supaya bisa main-main,” tutur Tito. Menurut Tito, salah satu yang paling penting ialah membangun sistem laporan keuangan terbuka di setiap pemerintah daerah (pemda).
Mendagri Tito Karnavian menyayangkan adanya sejumlah kepala daerah yang sengaja menempatkan orang-orang bermasalah di Inspektorat Pemda sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Padahal, APIP berperan penting mengawasi jalannya pemerintahan daerah. “Sayangnya beberapa teman-teman kepala daerah justru di Inspektorat ini ditaruh orang-orang yang bermasalah, dianggap tempat buangan. Ya makin kacau nanti,” katanya. Tito bilang, APIP bertugas menginventarisasi potensi masalah atau moral hazard potensi korupsi di jajaran pemerintah daerah, termasuk melakukan langkah-langkah pencegahan. APIP merupakan filter pertama internal pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Sebab, ada ruang-ruang di internal pemerintahan yang tak bisa tersentuh oleh aparat penegak hukum (APH). “Filternya nggak jalan. Kalau filternya awalnya udah nggak jalan, nanti kena APH,” ujar Tito.
Mendagri Tito Karnavian perintahkan Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dan Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw memeriksa kepatuhan pejabat di lingkungan Kemendagri mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). “Itu sudah saya perintahkan Pak Sekjen dan Pak Irjen. Malah Pak Irjen saya minta untuk mengecek satu persatu,” kata Tito saat ditanya soal masih rendahnya ketaatan pejabat Kemendagri menyerahkan LHKPN di Gedung Bappenas, Kamis (9/3).
11. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, apabila Koalisi Perubahan ingin mulus di Pilpres 2024, capres pilihan mereka, yakni Anies Baswedan harus menggandeng Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketimbang Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Hanta menyebut, AHY lebih realistis dan rasional jika melihat data survei sebagai cawapres 2024. Menurut dia, penentuan cawapres di dalam Koalisi Perubahan bakal menantang. Apalagi, ketiga partai dalam koalisi, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat sepakat untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. “Capres di Koalisi Perubahan hingga saat ini sudah ada Anies Baswedan, dan ketiga partai sudah sepakat. Posisi cawapres memang akan menjadi tantangan tersendiri bagi Koalisi Perubahan,” ujar Hanta, Kamis (9/3).
Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menilai, pengaruh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY mestinya turut diperhitungkan dalam memilih kandidat cawapres pendamping Anies Baswedan. Menurut dia, Ketum Partai Demokrat AHY harusnya leebih dipertimbangkan ketimbang kandidat lain seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. “Jangan lupa masih ada jejak SBY di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Bahkan di Indonesia Timur, dan Sumatera ini yang harus dihitung sebagai kekuatan,” ujar Andi, Kamis (9/3). “Walaupun Pak SBY mungkin hanya menjadi pandito saat ini, tapi jejaknya masih ada, dan masih kuat,” sebut dia. Selain itu, ia mengklaim, AHY punya sejumlah kelebihan dibandingkan Khofifah.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa lebih cocok untuk mendampingi Anies Baswedan dibandingkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sebab, Khofifah memiliki rekam jejak yang baik ketika menjabat gubernur. Terlebih, Anies juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun. Oleh karenanya, Agung mengatakan, pasangan Anies-Khofifah lebih unggul ketimbang Anies-AHY. “Dari sisi kapasitas, harus diakui Anies-Khofifah lebih unggul, karena keduanya punya rekam jejak yang baik sebagai gubernur,” ujar Agung, Kamis (9/3). Agung mengungkapkan, AHY belum memiliki pengalaman menjadi pejabat publik yang memadai.
12. Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menyebut, putusan PN Jakpus Nomor 757/Pdt.G/2022 yang salah satunya memerintahkan penundaan Pemilu 2024 baru bisa berlaku secara serta-merta jika disetujui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Petitum bahwa putusan itu berlaku serta-merta terdapat pada poin keenam amar putusan yang mengabulkan seluruh gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap KPU. Yusril menyampaikan, putusan itu pada dasarnya memang harus dilaksanakan meskipun terdapat upaya hukum lanjutan seperti banding maupun kasasi. “Namun dalam prosedurnya, putusan serta-merta itu baru bisa dijalankan oleh juru sita pengadilan, apabila mendapat persetujuan atau penetapan dari ketua pengadilan tinggi,” kata Yusril ketika diundang selaku pakar dalam focus group discussion yang diselenggarakan KPU, Kamis (9/3). “Kalau pengadilan tinggi menyetujuinya, eksekusi dijalankan. Kalau ketua pengadilan tinggi tidak menyetujuinya, eksekusi tidak bisa dijalankan,” ujar Yusril.
Yusril Ihza Mahendra menyebut, kecil kemungkinannya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyetujui penundaan Pemilu 2024 secara serta-merta, sebagaimana amar putusan PN Jakpus Nomor 757/Pdt.G/2022. Mekanisme soal persetujuan dari PT DKI Jakarta ini tidak tergantung pada ada tidaknya upaya banding yang ditempuh oleh KPU selaku tergugat. “Dugaan saya sih kemungkinan pengadilan tinggi tidak akan mengabulkan, melihat begitu kerasnya penolakan, begitu juga pendapat-pendapat akademisi,” kata Yusril. “Walaupun barang tentu hakim tidak boleh terpengaruh oleh apa kritik di masyarakat maupun juga pendapat akademisi,” ujarnya lagi.
Yusril Ihza Mahendra mengatakan, partai-partai politik peserta Pemilu 2024 bisa mengajukan perlawanan atau “verzet”, seandainya PN Jakpus mengeksekusi seluruh tahapan Pemilu 2024. Verzet (perlawanan) adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat ketika dijatuhkan putusan verstek yang tidak didahului oleh upaya hukum banding penggugat. Apabila penggugat terlebih dahulu melakukan upaya hukum banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan verzet, tetapi tergugat diperbolehkan untuk mengajukan banding. Yusril menegaskan, gugatan perdata seharusnya hanya berlaku untuk 2 pihak yang berperkara dan tidak berdampak umum.
13. Politisi senior PDI-P TB Hasanuddin mengaku tak melihat sinyal dukungan dari Presiden Jokowi terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju Pilpres 2024. Hal ini merespons keakraban Jokowi dengan Ganjar ketika meninjau panen raya di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3). Dalam panen raya itu, terlihat pula sosok Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ganjar dan Prabowo memang digadang-gadang maju dalam Pilpres 2024. “Begini ya, sampai saat ini saya tidak bisa melihat sinyal-sinyal itu, ya. Karena ya, Pak Jokowi kadang-kadang Pak Jokowi melemparkan jokes,” kata TB Hasanuddin, kemarin. Ia menganggap apa yang disampaikan Jokowi terkait capres dalam beberapa kesempatan hanya candaan politik. Menurutnya, pernyataan Jokowi tak bisa dilihat sebagai bentuk dukungan terhadap Ganjar maupun Prabowo. “Ya, misalnya contohnya saja yang rambutnya putih, ya kemudian yang mukanya keriput dan lain sebagainya begitu ya, karena mikir negara,” ujar TB Hasanuddin.
14. Bareskrim Polri tengah menyelidiki laporan PT Bank OCBC soal dugaan tindak pidana pemalsuan surat, penipuan, dan pencucian uang untuk mendapatkan fasilitas kredit yang menyangkut direksi dan komisaris PT Hair Star Indonesia (HSI). Dalam perkara itu, nama salah satu petinggi PT Gudang Garam Tbk Susilo Wonowidjojo (SW) juga ikut terseret. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan laporan PT Bank OCBS itu tercatat dengan nomor LP/B/0011/I/2023/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 9 Januari 2023. “Laporan itu telah direspons oleh Polri dalam hal ini Bareskrim dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Telah dilakukan langkah-langkah dengan melakukan interview terhadap pelapor yaitu Bank OCBC,” kata Ramadhan kepada wartawan, Kamis (9/3). (HPS)