Politisi Gerindra Hashim Djojohadikusumo (net)
Isu menarik pagi ini, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, peluang Gubernur Jateng Ganjar Pranowo duet dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 terbuka. Asal, Ganjar mau jadi cawapresnya Prabowo. Sebab, bagi Gerindra, Prabowo jadi capres itu harga mati. Tak mungkin Prabowo jadi cawapres Ganjar karena Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua, dan pengalamannya berbeda. Isu menarik lainnya, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bertemu dalam acara pernikahan putra Ulama Kharismatik dan tokoh NU Jatim, KH Agoes Ali Masyhuri di Ponpes Bumi Sholawat Sidoarjo, Jatim, keduanya didoakan maju berpasangan pada Pilpres 2024. Cak Imin mengaku tidak mempermasalahkan kedekatan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Joman resmi mendeklarasikan diri sebagai Relawan Prabowo Mania 08 mendukung Prabowo Subianto, sebagai capres 2024. Menkumham Yasonna Laoly beri perlindungan pada Richard Eliezer. Di hadapan Menko Polhukam Mahfud MD, Menkeu Sri Mulyani Indrawati kembali meminta PPATK buka-bukaan terkait data transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di lingkungan Kemenkeu. Berikut isu selengkapnya.
1. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, peluang Gubernur Jateng Ganjar Pranowo duet dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 terbuka. Asal, Ganjar mau jadi cawapresnya Prabowo. Sebab, bagi Gerindra, Prabowo jadi capres itu harga mati. “Saya kira sudah tidak mungkin kalau Pak Prabowo calon wakil presiden. Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua pengalamannya berbeda kan,” kata Hashim usai menghadiri deklarasi relawan Prabowo Mania 08 di Gedung Joang’ 45, Jakarta, Minggu (12/3). Hashim kembali menegaskan, peluang Ganjar diusung Gerindra terbuka, bila kader PDI-P itu bersedia jadi cawapres Prabowo. ‘’Jadi, dukungan itu akan diberikan bila Ganjar bersedia menjadi cawapresnya Prabowo. Sebab, Prabowo lebih berpengalaman dari Ganjar,’’ ujarnya.
Kendati bersedia memberikan dukungan pada Ganjar, kata Hashim, namun keputusan soal siapa yang akan mendampingi Prabowo, harus diputuskan bersama dengan PKB. Pasalnya, Gerindra telah membangun koalisi dengan PKB menghadapi Pemilu 2024. “Dukungan itu terbuka kalau Pak Ganjar mau jadi cawapres, namun itupun harus disetujui oleh PKB. Kan begitu, harus disetujui PKB, kami terbuka lah,” kata Hashim yang dinobatkan jadi Ketua Dewan Penasihat Prabowo Mania 08 itu.
Hashim Djojohadikusumo optimistis Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres 2024. Menurut dia, Prabowo merupakan sosok yang bisa diterima oleh semua pihak, termasuk dalam hal ini pihak yang digadang-gadang sebagai kandidat capres di Pilpres 2024 mendatang. “Saya kira, dia bisa diterima pendukung Pak Ganjar dan Pak Anies,” kata Hashim. Ia yakin, Prabowo merupakan sosok pemersatu yang bisa menjadikan Pemilu 2024 terbebas dari konflik. Apalagi, jika Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan turut maju dalam Pilpres mendatang. “Pak Prabowo posisinya di tengah. Bebas konflik lah,” imbuhnya. Terkait peluang menduetkan Prabowo dan Ganjar sebagai pasangan capres-cawapres 2024, Ketua Dewan Penasihat Prabowo Mania 08 itu mengaku belum bisa memastikannya. Hanya saja, ia menyebut peluang itu masih terbuka dalam koalisi Gerindra-PKB.
2. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo yang adik kandung Prabowo Subianto yakin Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tak bakal ngotot untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Hashim mengaku telah menangkap sinyal Cak Imin bakal legowo untuk tidak maju sebagai cawapres. “Kami menangkap tidak perlu sampai 100 persen harus Pak Muhaimin. Kalau harus Pak Muhaimin kan, sudah deklarasi bulan Agustus tahun lalu,” kata Hashim di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/3). Dia meyakini PKB masih akan terbuka terhadap nama capres lain di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Gerindra. Hal itu telah diperkuat dalam pembicaraan langsung dengan Cak Imin. Menurut dia, Cak Imin hanya sosok yang didorong PKB untuk maju.
3. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bertemu dalam acara pernikahan putra Ulama Kharismatik dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur, KH Agoes Ali Masyhuri di Ponpes Bumi Sholawat Sidoarjo, Minggu (12/3). Keduanya didoakan Gus Ali untuk maju berpasangan pada Pilpres 2024. “Ya, Alhamdulillah, Gus Ali mendoakan pasangan kita supaya sukses,” kata Cak Imin dalam keterangan video, kemarin. Menjawab awak media, Cak Imin berharap dirinya dan Prabowo betul-betul berpasangan dalam Pilpres 2024 mendatang. Pasangan ini diharapkan maju dari koalisi PKB-Gerindra. “Moga, moga (jadi diusung),” ujar Wakil Ketua DPR ini berharap. Sementara itu, Prabowo menyatakan, dirinya masih menjaga hubungan yang baik dengan Cak Imin. Dari pertemuan ini, dia berharap bersama Cak Imin mampu mewujudkan situasi negara tetap sejuk dan damai menjelang pemilu. Prabowo mengaku bersyukur hubungannya dengan Cak Imin semakin baik. “Alhamdulillah kita melihat perkembangan, kita bersyukur, kita bertekad untuk selalu kerja sama dengan baik,” ujar Prabowo.
4. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku tak mempermasalahkan kedekatan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kedekatan ini mencuat setelah Presiden Jokowi mengajak foto bersama keduanya dalam kegiatan panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. “Ya nggak ada masalah, semua proses komunikasi politik biasa saja. Finalnya nanti kita bicarakan lagi. Biasa saja, komunikasi politik, penting sekali,” kata Muhaimin kepada wartawan, Minggu (12/3). Seperti diketahui, PKB dan Gerindra sudah sepakat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya untuk Pemilu 2024. Namun, kedekatan Ganjar dan Prabowo dianggap membuka peluang duet keduanya sebagai capres-cawapres, membuat kans Muhaimin ikut kontestasi semakin tipis.
5. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bisa menggaet Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden 2024, kantong suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa dikuasai. “Jika menggandeng Ganjar Pranowo sebagai bakal cawapres, Prabowo Subianto juga akan bisa menutup celah elektoral di Jawa Tengah,” kata Bawono saat dihubungi Minggu (12/3). Menurut Bawono, Prabowo tidak dapat mendulang suara maksimal di Jawa Timur dan Jawa Tengah pada dua pemilihan umum sebelumnya. Bawono mengatakan, jika Prabowo bisa mewujudkan wacana menggandeng Ganjar yang merupakan kader PDI-P sebagai cawapres, maka kans dia meraup suara maksimal di Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam pemilihan presiden 2024 mendatang kemungkinan bisa tercapai. “Mengingat PDI Perjuangan sebagai basis politik Ganjar Pranowo kuat di dua provinsi itu,” ucap Bawono.
Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai wacana memasangkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo sebagai capres dan cawapres 2024, tergantung dari kesediaan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Sebab Gerindra dan PKB sudah sepakat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Selain itu, Partai Gerindra secara bulat menyatakan akan mengusung Prabowo sebagai bakal calon presiden 2024, dan PKB berharap Cak Imin menjadi bakal calon wakil presiden. “Efek wacana duet Prabowo-Ganjar ini akan menguji soliditas Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang digalang Gerindra dengan PKB. Karena pertanyaan mendasarnya akan mengemuka, apakah Cak Imin rela tak menjadi cawapres?” kata Agung, Minggu (12/3). Agung memprediksi, jika Cak Imin rela menyerahkan posisi cawapres ke Ganjar. maka dampaknya sangat dahsyat. Jika wacana pasangan capres-cawapres Prabowo-Ganjar terwujud maka bakal melejit dan kemungkinan bisa sangat diunggulkan. “Bisa menjadi dwitunggal yang menjanjikan karena solid dari beragam sisi dan dimensi politik karena mampu merangkum kalangan nasionalis-agamis karena ditopang oleh PKB,” ujar Agung.
6. Jokowi Mania (Joman) secara resmi mendeklarasikan diri sebagai Relawan Prabowo Mania 08 mendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai capres 2024. Deklarasi itu dilakukan di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/3). “Kami pengurus DPP Jokowi Mania Nusantara (Joman) mendeklarasikan Prabowo Mania 08 untuk mensukseskan pencalonan Bapak Letjen (Purn) H. Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia 2024,” ucap Ketua DPP Prabowo Mania 08, Penta Peturun. Ia mengatakan, pihaknya siap memenangkan Prabowo Subianto menjadi Presiden pada Pemilu 2024. Prabowo Mania 08 meyakini, Prabowo adalah sosok yang bisa melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Dalam deklarasi tersebut, Hashim Djojohadikusumo dinobatkan sebagai Ketua Dewan Penasihat sementara Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai Ketua Umum Prabowo Mania 08, dan Sekjennya Ahmad Gozali.
7. Menkumham Yasonna Laoly mengatakan akan menjamin memberi perlindungan terhadap terpidana kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E), setelah LPSK mencabut proteksi. “Kita sangat siap. Bukan hanya sekelas Eliezer yang kita lindungi di lembaga pemasyarakatan. Yang berat-berat pun lebih dari situ. Apalagi ini kan tinggal sedikit lagi dia menjalani hukuman,” kata Yasonna di sela-sela Peringatan ke-59 Hari Bakti Pemasyarakatan di Jakarta, Minggu (12/3). Yasonna menilai tidak ada kekeliruan yang dilakukan Eliezer saat melakukan wawancara khusus di televisi. Yasonna menilai, wawancara itu justru sebagai sebuah peluang bagi Eliezer untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa berdarah itu. “Kami lebih dari siap untuk membina Eliezer,” ucap Yasonna.
Yasonna Laoly berharap tidak ada ego sectoral dalam kaitan LPSK mencabut perlindungan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu. “Saya kira tidak perlu ada ego sektoral yang berlebihan dalam soal ini,” pintanya. Menurut Yasonna, dalam persoalan Eliezer itu dia menyatakan menerima informasi, wawancara itu sudah seizin Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, penasihat hukum, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Eliezer. Akan tetapi, LPSK tetap menyatakan Eliezer melanggar kesepakatan dan memutuskanuntuk mencabut perlindungan. “Nah, itulah sebetulnya perlunya koordinasi. Jadi tidak merasa ada arogansi sektoral,” ucap Yasonna.
8. Polri menyatakan tetap memberikan pengamanan kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu setelah LPSK memutuskan mencabut perlindungan terhadapnya. “Dari penyidikan awal, penuntutan sampai dengan persidangan kan sudah diamankan oleh Polri, dan sampai dengan saat ini,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Sabtu (11/3). Dedi mengatakan, belum bisa memastikan apakah Richard bakal dipindahkan ke LP Kelas IIA Salemba atau tetap menjalani masa hukuman di Rutan Bareskrim Polri. Sebab sebelumnya LPSK meminta dan jaksa penuntut umum sepakat untuk tidak menempatkan Richard di Lapas Salemba dengan alasan sudah melampaui kapasitas dan tidak memenuhi standar perlindungan. Alhasil, Richard yang sempat dibawa ke Lapas Salemba hanya meneken surat administrasi dan kembali ditempatkan di Rutan Bareskrim.
Terpidana kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) sebaiknya menyadari statusnya sebagai pelanggar hukum, dan tak berpikir memanfaatkan popularitas seperti selebritas. Keputusan Richard dengan melakukan wawancara khusus justru membuat LPSK mencabut perlindungan terhadapnya. “Dengan status dan kondisi sedemikian rupa, seyogianya RE melihat dunia dengan kacamata narapidana sekaligus pendosa. Bukan mindset selebritas apalagi polisi pahlawan,” kata Anggota Pusat Kajian Pemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP), Reza Indragiri Amriel, Minggu (12/3). Reza menilai Richard bukan sosok polisi ideal. Karena melakukan kejahatan berat dengan menembak Yosua yang merupakan rekan sesama ajudan mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo. Selain itu, dia belum memperlihatkan prestasi sebagai polisi yang patut menjadi inspirasi.
9. Menkeu Sri Mulyani Indrawati Kembali meminta PPATK buka-bukaan terkait data transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di lingkungan Kemenkeu. Sri Mulyani mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait transaksi mencurigakan itu, tetapi laporan tersebut tak berisi satu angka pun terkait detail transaksi mencurigakan Rp 300 triliun. Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengaku belum mengetahui asal usul transaksi tersebut. “Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi mengenai Rp 300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (11/3). “Di surat yang Pak Ivan (Kepala PPATK) sampaikan kepada saya pada Kamis, surat tersebut hanya menyangkut jumlah surat yang disampaikan PPATK kepada kami dan list dari kasusnya, tidak ada angka rupiahnya,” lanjut Sri Mulyani. Oleh sebab itu, ia meminta PPATK untuk membuka data transaksi tersebut secara detail, mulai dari nilai per transaksi, sumber transaksi, hingga siapa saja yang terlibat. Menurut Sri, Kemenkeu sangat terbuka jika memang data dari transaksi mencurigakan itu bisa menjadi bukti hukum untuk mempermudah penindakannya.
‘’Saya juga seizin Pak Mahfud, saya tanyakan kepada Pak Ivan, ‘Pak Ivan, Rp 300 triliun seperti apa?’ Mbok ya disampein saja secara jelas kepada media, siapa-siapa yang terlibat, pohon transaksinya seperti apa, dan apakah informasi itu bisa di-share ke publik,” ucap bendahara negara itu. Sri Mulyani mengaku, saat ini dirinya sudah menugaskan Wakil Menteri Keuangan, Irjen Kemenkeu, Dirjen Pajak, serta Dirjen Bea dan Cukai untuk melakukan tindak lanjut jika ada data baru terkait transaksi di Kemenkeu. “Jadi info Rp 300 triliun sampai siang hari ini saya tidak bisa jelaskan karena saya belum melihat angkanya, datanya, sumbernya transaksi apa saja yang dihitung siapa yang terlibat. Nanti kami tindak lanjuti dengan Pak Ivan,” tutur Sri Mulyani.
10. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu akan membahas langkah lebih lanjut terkait dokumen transaksi keuangan Kemenkeu. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang pernah diserahkan PPATK kepada Kemenkeu. “PPATK dan Itjen Kemenkeu akan mendiskusikan langkah-langkah tepat dan efektif terkait dengan dokumen-dokumen yang telah diserahkan PPATK kepada Kemenkeu,” kata Ivan, Sabtu (11/3) kemarin. “PPATK dan Itjen Kemenkeu akan melakukan langkah-langkah kolaboratif yang efektif untuk penanganan seluruh data yang ada,” tegasnya. Menurut Ivan, hal itu akan semakin memperkuat kerja sama antara PPATK dengan Kemenkeu sebagaimana yang telah dilakukan selama ini.
11. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkit kasus pencucian uang yang dilakukan eks bendahara parpol yang hingga kini tak diusut lebih lanjut. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers bersama Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (11/3). “Saudara masih ingat seorang koruptor besar itu dihukum, lalu pengadilan menyebut masih ada 62 kasus yang disampaikan oleh KPK. Yang itu bendahara sebuah partai itu,” ujar Mahfud. “Itu kan tindak pidana pencucian uang (TPPU), sampai sekarang tidak ada lanjutannya. Itu yang akan kita gebrak. Karena untuk apa kita buat Undang-undang (UU) TPPU kalau yang begitu tidak selesai,” kata Mahfud lagi. Mahfud mengungkapkan, bendahara parpol yang dimaksud dihukum enam tahun penjara karena menerima suap senilai milaran rupiah. Mahfud mengaku merasa heran karena kasus itu dibiarkan begitu saja. “Orang dihukum enam tahun karena katanya menerima suap sekian miliar, ini uangnya yang masih ratusan miliar ini kok dibiarin? Lalu, timbul kecurigaan jangan-jangan dibagi-bagi. Kan begitu kalau ilmunya hakim,” katanya. “Kalau begitu mulai dari kecurigaan ini. Kenapa ini kok dibiarin, padahal sudah muncul di pengadilan, sudah muncul di pertimbangan hakim, masih dibiarin sampai sekarang,” ujar Mahfud melanjutkan.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pencucian uang marak terjadi di kementerian. Kalau hal itu tidak bisa ditertibkan oleh menteri selaku pimpinan kementerian, maka aparat penegak hukum yang akan menindak. “Saya ingatkan kepada kementerian/lembaga dari sekarang, di kementeriannya itu yang seperti ini (pencucian uang) itu banyak. Orang beli proyek, orang ini, seakan tidak ada apa-apa, malah dia bikin perusahaan cangkang di situ. Istrinya bikin ini, itu (berbagai usaha) yang tidak jelas juga siapa pelanggannya. Uangnya bertumpuk di situ. Kalau itu memang ya, menteri tidak sanggup menjangkau sampai ke situ makanya ada aparat penegak hukum. Nanti kita kerjain ini,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (11/3). Mantan Ketua MK ini mengungkapkan, pemerintah sebenarnya punya banyak data mengenai pencucian uang di berbagai kementerian. Oleh karena itu, ia mengingatkan jajaran kementerian untuk tidak merasa bahwa mereka tidak tahu.
12. Mahfud MD menjelaskan kronologi ditemukannya uang yang diduga hasil suap sebesar Rp 37 miliar milik Rafael Alun Trisambodo yang disimpan di safe deposit box atau kotak penyimpanan harta di bank. Mahfud mengungkapkan, sebelumnya Rafael sudah bolak-balik ke sejumlah deposit box miliknya. Pada suatu hari, Rafael datang ke bank untuk membuka kotak penyimpanan harta tersebut. Saat itulah PPATK langsung memblokir deposit box milik Rafael. “Langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukumnya. Kalau sudah diblokir, deposit box ini boleh enggak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada UU-nya, tidak boleh sembarangan,” ujarnya. Mahfud mengungkapkan, uang yang diduga hasil suap di deposit box Rafael itu tak diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Mahfud, temuan itu merupakan bukti adanya tindakan pencucian uang dalam kasus Rafael. “Itu bukti pencucian uang. Seperti itu. Menteri bisa tidak tahu bahwa ada uang seperti itu dan memang di luar kuasa menteri. Kan orang menyimpang ratusan (miliar) di safe deposit box, itu kan menteri juga tidak tahu,” tutur Mahfud.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, temuan uang sebesar Rp 37 miliar milik Rafael Alun Trisambodo yang tersimpan dalam safe deposit box belum bisa menjadi bukti hukum. Menurutnya, temuan itu harus dikonstruksikan dulu untuk jadi bukti hukum. “Intelijen keuangan menemukan cara itu. Memang itu bukan bukti hukum, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana ini, dari mana tadinya, itu bisa dilacak. Sudah ada ilmunya,” ujar Mahfud. “Misalnya, kok itu istrinya punya lima perusahaan, kok ini anaknya punya sekian rekening, itu semua kan bisa dilacak. Dan itu belum bukti hukum,” katanya lagi. Mahfud menegaskan, temuan uang Rp 37 miliar merupakan bukti adanya tindakan pencucian uang dalam kasus Rafael Alun Trisambodo. Temuan seperti itu tak bisa diketahui oleh menteri atau kementerian yang bersangkutan.
13. Politisi Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyampaikan, partainya mendukung penuh pengusutan dugaan pencucian uang yang terungkap dari transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu. Ia berharap, Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkeu Sri Mulyani menyelesaikan kasus tersebut secara tuntas. “Saya kira apa yang disampaikan Pak Mahfud sangat tepat, harus diusut tuntas,” kata Hashim di Gedung Joang 45, Jakarta, Minggu (12/3). Hashim menambahkan, para pihak yang diduga terlibat dalam perkara aliran dana mencurigakan di lingkungan Kemenkeu harus dapat menjelaskan asal usul aliran dana tersebut. Sebab, ia khawatir, uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi maupun pencucian uang. “Dari mana uang itu, jangan-jangan uang haram. Uang korupsi,” duga Hashim. Oleh karena itu, Hashim meminta Mahfud dan Sri Mulyani fokus menyelesaikan kasus ini hingga menjadi jelas asal-muasal transaksi mencurigakan tersebut.
Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati sepakat untuk membenahi transaksi keuangan di Kemenkeu. Menurut Mahfud, pembenahan yang dilakukan Sri Mulyani saat ini sudah berjalan. “Saya dengan Bu Sri Mulyani, kami akan tegakkan ini, sudah tadi berkomitmen, mari kita cari jalan ke depan yang ini kita tegakkan, yang sudah jalan pembenahan-pembenahan di Kemenkeu tadi sudah benar, itu sudah dilakukan semua,” kata Mahfud disaksikan Menkeu Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (11/3). “Saya sudah baca datanya satu per satu, jumlah orang yang ditindak begini segini, ditindak begini segini, itu bedanya hanya sedikitlah,” lanjut Mahfud. Ia lalu menyinggung soal penyelesaian sejumlah laporan transaksi mencurigakan yang dilaporkan PPATK kepada Kemenkeu.
14. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny K. Harman, tak masalah apabila Anies Baswedan kelak berduet dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada Pilpres 2024. Ia menyinggung, partai-partai politik pendukung Anies menyerahkan tiket cawapres ke mantan Gubernur DKI Jakarta itu. “Calon wakil presiden diserahkan kepada calon presiden, Pak Anies, untuk menentukannya,” tegas Benny di sela-sela acara Rekonstruksi Indonesia yang digelar relawan BroNies di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (12/3). “Itu (Khofifah) terserah Pak Anies,” katanya menambahkan. Benny menegaskan, satu-satunya hal yang sudah final terkait dukungan untuk Anies maju di Pilpres 2024 adalah dukungan partainya bersama PKS dan Nasdem. Ia juga merasa tak perlu menanggapi pandangan miring terkait kemampuan logistik Anies jika dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. (HPS)
