Presiden Jokowi, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo saat panen raya di Kebumen, Jateng (net)
Isu menarik hari ini, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto merespon statemen Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo soal duet Prabowo-Ganjar. Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya mendorong kader internal untuk maju sebagai capres, bukan cawapres. Isu lainnya, Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, Ganjar mana mau jadi cawapres seperti yang diminta Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi ingin mendalami berbagai hal terhadap Menkominfo Jhonny G Plate, termasuk fasilitas yang dinikmati adiknya, Gregorius Alex Plate (GAP) dalam pemeriksaan, Rabu (15/3) besok. Presiden Jokowi telah menyetujui pengunduran diri Zainudin Amali sebagai Menpora dan menunjuk Menko PMK Muhadjir Effendi sebagat Plt Menpora. BNPT ungkap, ada partai politik baru yang terafiliasi dengan jaringan terorisme, namun partai tersebut tidak lolos sebagai parpol peserta Pemilu 2024. Wapres Ma’ruf Amin meminta parpol peserta pemilu tidak menghalalkan segala cara untuk menang pemilu, ia juga meminta parpol tidak memakai cara dan narasi kampanye yang dapat merusak keutuhan bangsa. Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra menepis anggapan dirinya diutus PDI-P untuk merayu partai politik lain agar mendukung sistem proporsional tertutup. Berikut isu selengkapnya.
1. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto merespon statemen Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo soal duet Prabowo-Ganjar. Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya mendorong kader internal untuk maju sebagai calon presiden (capres), bukan calon wakil presiden (cawapres). “Ya, kader dari PDI Perjuangan harus capres, bukan cawapres. Sebagai partai pemenang pemilu dengan kepercayaan rakyat dua kali berturut-turut tentu saja kami akan mengusung calon presiden,” kata Hasto di Sentul, Jawa Barat, Senin (13/3). Kendati demikian, Hasto menyatakan, PDI-P tidak akan sendirian menuju Pemilu 2024. Dia menilai, sebagai partai berideologi Pancasila, semangat gotong royong selalu dijunjung tinggi partainya. Maksudnya, PDI-P membangun kerja sama politik dengan partai politik lain dalam membangun bangsa dan negara. “Namun terkait dengan calon presiden sebagaimana amanat Ibu Megawati Soekarnoputri, pada saat hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-50, PDI Perjuangan akan mendorong kader internal untuk sebagai calon presiden,” tegasnya.
Hasto Kristiyanto mengungkapkan komunikasi antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi terkait calon presiden PDI-P, terus dilakukan intensif sekalipun komunikasi keduanya tidak dilakukan secara langsung. “Dialog antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi sudah berulang kali dilakukan,” kata Hasto ditemui di Sentul, Jawa Barat, Senin (13/3). “(Ada) jadwal yang rutin diagendakan antara Ibu Mega dan Pak Presiden Jokowi,” imbuhnya. Menurutnya, Megawati kerap menitipkan pesan untuk Jokowi melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang merupakan kader partai berlambang kepala banteng itu. “Komunikasi kan intens karena ada juga Mas Pramono Anung yang menyampaikan pesan-pesan dari Ibu Mega,” beber Hasto. Meski begitu, Hasto tak membeberkan pesan apa yang dititipkan Megawati kepada Pramono.
2. Ketua Umum Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer atau Noel mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo cocok menjadi pesaing Anies Baswedan pada Pilpres 2024. “Apalagi lawannya Mas Anies, beliau juga kandidat yang menurut pandangan kami berkualitas juga. Jadi harus dilawan dengan calon yang berkualitas (Prabowo-Ganjar),” ujar Noel, Senin (13/3). Menurutnya, Prabowo dan Ganjar bakal menjadi pasangan yang mumpuni karena sama-sama memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. “Pak Prabowo punya elektabilitas, dan punya partai. Mas Ganjar punya elektabilitas tapi kan enggak punya partai (pendukung),” kata dia. Noel mengaku tak mempersoalkan Ganjar jika maju sebagai cawapres Prabowo. “Sikap Mas Ganjar memang tidak nyapres, kedua sikap PDI-P memang belum mencapreskan siapa pun. Artinya yang mencapreskan Mas Ganjar kemarin kan kita, GP Mania selama dua tahun ternyata ya kalau bahasa anak gaulnya kanebo kering, ya sudahlah kita cari yang siap saja,” ujar Noel.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai wacana duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai capres dan cawapres 2024 sebagai pasangan ideal. Sebab, Prabowo dan Ganjar merupakan sosok yang memperoleh elektabilitas tinggi berdasarkan temuan sejumlah lembaga survei. “Saya melihat ideal, survei juga tinggi, kalau secara duet ideal. Kalau duet cocok karena keduanya selalu masuk tiga besar perolehan elektabilitas tertinggi sebagai capres bersama Anies Baswedan,” kata Ujang, Senin (13/3).
Namun Ujang menyebut, perlu adanya putusan politik bersama perihal menduetkan Prabowo dan Ganjar sebagai capres dan cawapres. Sebaliknya, jika komposisi Ganjar capres dan Prabowo cawapres justru agak berat terwujud. Sebab, biar bagaimanapun Prabowo merupakan sosok berpengalaman dalam kancah politik nasional, sekalipun hasilnya kalah melawan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Menurutnya, potensi kemenangan besar apabila duet Prabowo dan Ganjar terwujud.
3. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi berpendapat, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lebih tepat jadi cawapres jika hendak berpasangan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia mengatakan sebagai tokoh politik yang lebih senior, Prabowo lebih cocok menjadi mentor untuk Ganjar. “Mengingat minat, dan aspirasi calon pemilih lebih menghendaki pemimpin muda,” ujar Ari, Senin (13/3). Dalam pandangannya, saat ini calon pemilih menganggap Ganjar sebagai figur pemimpin muda. Sementara Prabowo dianggap figur tua karena telah berulang kali mengikuti kontestasi pilpres. “Prabowo terkategorikan pemimpin masa lalu, mengingat dirinya gagal berkali-kali di laga pilpres,” ucapnya.
Ari menganggap wacana untuk memasangkan Prabowo sebagai capres, dan Ganjar sebagai cawapres bakal menemui sejumlah ganjalan. Pertama, PDI-P merupakan partai politik (parpol) dengan jumlah suara terbesar pada Pemilu 2019. Sehingga, sulit untuk meminta PDI-P mengajukan kadernya sebagai cawapres untuk Prabowo. “Demikian juga nama capres final dan mengikat dari PDI-P tak kunjung diumumkan hingga kini oleh Megawati Soekarnoputri, sehingga tidak ada yang bisa memastikan apakah nama Puan atau Ganjar yang keluar dari saku Megawati,” kata Ari. Ganjalan terakhir adalah posisi politik Gerindra yang telah membentuk koalisi bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurutnya, PKB akan bersikeras memperjuangkan Ketua Umum Muhaimin Iskandar untuk maju dalam Pilpres 2024.
Waketum PKB Jazilul Fawaid menyebut wacana duet Prabowo Subianto-Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 sebagai wacana yang spekulatif karena bisa mengganggu konsentrasi Koalisi Gerindra-PKB. Jazilul meyakini Ganjar pasti akan menolak wacana menjadi cawapres Prabowo. Pandangan itu merespons Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang mengatakan pihaknya membuka peluang mengusung Ganjar di Pilpres 2024, asalkan sebagai cawapres.
“Itu wacana spekulatif, dan dapat mengganggu fokus dan arah koalisi PKB-Gerindra. Coba tanya Pak Ganjar yang juga kader PDI-P, saya yakin akan menolak wacana duet itu,” ujar Jazilul, Senin (13/3). Jazilul berharap, seharusnya Gerindra saling menghormati dan menjaga komitmen bersama PKB. Menurut dia, sudah jelas bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang punya mandat untuk menentukan capres-cawapres dari koalisi. Jazilul menekankan Koalisi Gerindra-PKB saat ini makin mesra.
4. Kejagung angkat bicara soal kemungkinan Menkominfo Johnny G Plate jadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan, pihaknya masih terus melakukan pendalaman. “Terkait dengan kapasitas beliau apakah jadi tersangka atau tidak, kita masih mendalami,” kata Kuntadi saat konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (13/3). Kuntadi mengatakan, penyidik memutuskan untuk memeriksa Johnny G Plate kedua kalinya sebagai saksi pada Rabu (15/3). Sejumlah hal akan didalami dalam pemeriksaan kedua itu. “Hari Rabu besok untuk cari bukti, konfirmasi alat bukti yang lain yang kita kumpulkan,” ujar Kuntadi.
Kuntadi menjelaskan, pihaknya ingin mendalami berbagai hal terhadap Menkominfo Jhonny G Plate, termasuk fasilitas yang dinikmati adiknya, Gregorius Alex Plate (GAP). “Kita juga ingin tahu fasilitas yang telah dinikmati oleh saudara GAP adik yang bersangkutan, apakah itu terkait dengan jabatan yang bersangkutan atau tidak,” ujarnya. Selain memeriksa soal keterkaitan dan peran adiknya dalam perkara BTS 4G BAKTI Kominfo, penyidik juga akan menggali peran Jhonny selaku pengawas dan pengguna anggaran di Kementerian Kominfo. “Kita ingin tahu sejauh mana pengawasan dan pertanggungjawaban selaku pengguna anggaran, di mana kita tahu, di dalam perkara ini, terdapat kemahalan dan kemahalan tersebut berasal dari hasil permufakatan jahat. Jadi kita ingin tahu sejauh mana sih fungsi-fungsi pengawasan itu dilaksanakan,” ujarnya.
Kuntadi menyebut, adik dari Menkominfo Johnny G Plate, yaitu Gregorius Alex Plate (GAP) telah mengembalikan fasilitas yang diterimanya dalam bentuk uang Rp 534 juta. Adapun uang tersebut merupakan fasilitas yang diterima Gregorius Alex terkait pengadaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo. “Yang jelas sampai saat ini, fasilitas yang ia terima telah dikembalikan sejumlah 534 juta itu sudah dikembalikan,” tegasnya. Kuntadi mengatakan, Gregorius Alex menyerahkan uang ratusan juta itu secara sukarela ke penyidik Jampidsus.
Menurut Kuntadi, perihal fasilitas yang diterima oleh Gregorius Alex akan menjadi salah satu materi yang ditanyakan dalam pemeriksaan Johnny G Plate pada Rabu (15/3) besok. Kuntadi juga menyebut, dalam perkara dugaan korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo, penyidik telah menerima pengembalian uang senilai sekitar Rp 10 miliar atau Rp 10.149.363.250. Menurut Kuntadi, jumlah uang tersebut di luar dari sejumlah barang berupa kendaraan, sepeda motor, serta rumah yang telah disita dari kasus itu. “Untuk yang lain, telah dikembalikan dari beberapa tempat yang kita minta untuk dikembalikan ada total Rp 10.149.363.250 miliar,” ujar dia.
5. Dirdik Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan jejak-jejak soal TPPU dalam kasus korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4 dan 5 BAKTI Kominfo sudah mulai ditemukan. “Memang ada yang disisipkan ke money changers, ada juga yang di perusahan-perusahaan yang berafiliasi,” ujar Kuntadi dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (13/3). Namun, Kuntadi masih belum mau merinci soal perusahaan dan money changer yang dimaksud dalam kasus itu. Sebab, hal itu masih terus didalami penyidik. “Apa dan bagaimananya nanti kita lihat, tapi benang merahnya sudah terlihat,” ucap Kuntadi.
Kapuspen Kejagung Ketut Sumedana menyebutkan, pihaknya telah menyita sejumlah kendaraan mewah dan uang Rp 10 miliar dari para saksi yang terkait dengan lima tersangka dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo. “Dalam rangka pemulihan keuangan negara, tim penyidik melakukan penyitaan terhadap aset berupa kendaraan dan uang,” katanya, Senin (13/3). Dijelaskan, ada empat kendaraan mobil dan tiga kendaraan motor yang disita. Empat mobil yang disita yaitu satu unit Mobil BMW X5, satu unit Mobil Toyota Innova Venturer, satu unit Mobil Lexus RX 300, satu unit Mobil Honda HRV. “Satu unit Motor Triumph, satu unit Motor Ducati, satu unit Motor BMW R 1250 GSA,” imbuh Ketut. Selain itu, ada juga uang dalam bentuk mata uang asing yang disita dari saksi berinisial N. Total uang yang disita senilai 6.400 dollar Amerika Serikat, 110.234 dollar Singapura, 3.720 euro, dan 11 ringgit Malaysia (RM). “Uang lain dalam mata uang rupiah sebesar Rp 10.149.363.205,” ujarnya.
6. Presiden Jokowi menerangkan, dirinya sudah ketemu Zainudin Amali pada Senin (13/3). Dalam pertemuan itu, dirinya menyetujui pengunduran diri Zainudin Amali sebagai Menpora. ‘’Tadi pagi Menpora sudah bertemu saya. Surat pengunduran dirinya sudah disampaikan di Sekretariat Negara dan saya tadi sudah menyetujui pengunduran dirinya,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Bali, sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden. Terkait hal itu, Presiden meminta publik menunggu siapa sosok yang akan menggantikan posisi Zainudin. “Penggantinya ditunggu saja. Nanti segera kita putuskan,” kata Presiden Jokowi. Untuk saat ini, kata Jokowi, posisi Menpora untuk sementara digantikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy. “Sekarang (Menpora) sudah di Plt-kan, Plt-nya Pak Menko PMK,” tambahnya.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto meminta publik menunggu keputusan Presiden Jokowi terkait pengganti Zainudin Amali yang mengundurkan diri dari jabatan Menpora. “Ya tergantung, kita tunggu saja dari Pak Presiden,” ujar Airlangga saat ditanya awak media kapan pengganti Zainudin diputuskan, di Kantor DPP Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (13/3). Airlangga mengaku, lakukan komunikasi secara intens dengan Jokowi terkait nama pengganti Zainudin. “Komunikasi setiap hari,” kata Airlangga. Di tempat yang sama, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, partainya telah mengajukan tiga nama ke Jokowi. Lodewijk mengatakan, pemilihan dan pengangkatan Menpora yang baru merupakan prerogatif presiden. “Itu kan ketum (Golkar) langsung karena beliau kan Menko (Bidang Perekonomian) ya, cuma kita tunggu. Pertanyaannya apakah aka nada reshuffle? Kita enggak tahu,” ujar Lodewijk saat ditanya soal pergantian kursi kabinet selain Menpora. “Kan banyak isu reshuffle, sudah ramai banget tuh. Nah kita enggak tahu apakah masih ada yang lain,” kata Lodewijk.
7. Zainudin Amali menyatakan dirinya resmi sudah berhenti dari jabatan Menpora per Senin (13/3). Ia menyampaikan, permohonannya mundur dari jabatan Menpora sudah disetujui Presiden Jokowi. “Hari Kamis yang lalu saya mengajukan surat pengunduran diri dan tadi pagi sekitar pukul 10.30 waktu Bali, saya sudah diterima oleh Pak Presiden dan Bapak Presiden sudah mengizinkan saya untuk mundur sebagai Menpora,” kata Zainudin Amali di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, kemarin sore. Meski sudah tidak menjadi Menpora, Zainudin Amali berjanji tetap akan berkontribusi untuk kegiatan keolahragaan, termasuk Piala Dunia U20 2023 yang dijadwalkan berlangsung Mei mendatang. Wakil Ketua PSSI itu mengaku, olahraga telah menjadi passion dalam hidupnya. “Saya akan tetap membantu itu, komitmen saya pada presiden, saya akan membantu FIFA U20 World Cup dan juga kegiatan-kegiatan olahraga lainnya,” ujar Zainudin Amali. “Saya tetap akan ada di lingkungan olahraga karena passion saya di situ,” tuturnya.
8. Pihak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan, ada partai politik baru yang terafiliasi dengan jaringan terorisme. ‘’Itu ada. Sudah ada perubahan strategi dari bullet ke ballot, dari peluru ke kotak suara. Ini adalah satu siasat jaringan jaringan yang terafiliasi, termasuk kelompok intoleran, untuk bisa menjadi bagian dari pesta demokrasi, untuk masuk ke dalam sistem demokrasi kita,” kata Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dalam Dialog Kebangsaan yang digelar bersama KPU dan Bawaslu RI di hotel St Regis, Jakarta, Senin (13/3). “Makanya dalam verifikasi dan sebagainya, kami juga diminta klarifikasi dari masyarakat, ada partai-partai baru tertentu yang diindikasikan bahwa calon-calon pengurusnya ada afiliasi dengan jaringan teroris,” kata Boy Rafli.
Boy menegaskan, partai politik yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar 24 partai politik yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Sebelum penetapan peserta pemilu, partai politik yang mendaftarkan diri harus melalui tahapan verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU RI. “Tidak lolos verifikasi. Karena kita sudah dapat informasi dari awal. Kami katakan, ada indikasi (terafiliasi dengan jaringan terorisme global),” ujar Boy. Ia menyampaikan, partai politik yang diindikasikan ini hanya satu. Namun, ia tidak dapat mengungkap nama maupun inisial partai politik tersebut.
9. Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta parpol peserta pemilu tidak menghalalkan segala cara untuk menang Pemilu 2024. Ma’ruf juga meminta partai politik tidak memakai cara dan narasi kampanye yang dapat merusak keutuhan bangsa. “Tidak menghalalkan semua cara untuk memperoleh kemenangan. Memang pemilu itu mencari kemenangan, tetapi jangan dengan menghalalkan segala cara,” ujar Ma’ruf di Hotel The St Regis Jakarta, Senin (13/3).
Ma’ruf juga meminta penyelenggara pemilu bertindak sesuai aturan, berlaku adil, dan jujur. Ia mendorong aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan penindakan apabila ada peserta yang melanggar aturan pemilu. “Masyarakat sendiri supaya tidak terprovokasi oleh isu-isu yang kemungkinan muncul, isu hoaks, isu fitnah, isu yang memecah belah bangsa,” ujarnya.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga menilai gejala polarisasi jelang Pemilu 2024 telah mulai muncul di tengah masyarakat saat ini. Wapres meminta penyelenggara pemilu, penegak hukum, serta masyarakat bersama-sama menyukseskan pemilu. “Saya kira sudah ada (gejala polarisasi), sudah pernah dilihat. Misalnya pernah ada menggunakan masjid sebagai tempat kampanye, itu salah satu indikasi yang kalau itu tidak segera dicegah, nanti tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan, menjadikan tempat kampanye, kemudian pesantren-pesantren jadi tempat kampanye,” ujar Ma’ruf. Ma’ruf mengatakan pembelahan di masyarakat dapat terjadi di pelbagai tempat. Mulai dari di masyarakat, tempat ibadah hingga pesantren.
10. Hakim Tunggal PN Jaksel Samuel Ginting memerintahkan juru sita untuk memanggil pimpinan KPK dan Dewas KPK disertai dengan peringatan. Pemanggilan tersebut dilayangkan lantaran perwakilan kedua lembaga itu tidak menghadiri sidang gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) terkait penghentian penyidikan kasus yang melibatkan mantan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. Baik KPK maupun Dewas KPK merupakan termohon dalam kasus ini. Sedianya, sidang perdana gugatan dengan nomor perkara 16/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL dilakukan Senin (13/3). Namun, sidang itu ditunda lantaran kedua termohon tidak hadir. “Kita akan penggil sekali lagi, panggil dengan peringatan apabila tidak hadir maka akan ditinggalkan dianggap tidak menggunakan haknya,” kata hakim Samuel. “Perkara nomor 16 kita tunda sampai 27 Maret pukul 09.00 WIB. Juru sita akan menanggil termohon I dan termohon II dengan peringatan, demikian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup,” kata hakim seraya mengetuk palu sidang.
11. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menepis anggapan dirinya diutus PDI-P untuk merayu partai politik lain agar mendukung sistem proporsional tertutup. Yusril mengatakan, gugatan terhadap sistem proporsional terbuka sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga dukungan dari partai sudah tidak berarti lagi. “Sebenarnya ini sudah bukan bicara dukung-mendukung, ini kan sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi, jadi argumentasi partai-partai di DPR yang setuju sistem terbuka itu sudah disampaikan. Begitu juga PBB yang menyampaikan sistem proporsional tertutup juga sudah disampaikan,” ujar Yusril saat ditemui di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2023). Yusril mengungkapkan, saat ini belum ada keputusan dari MK apakah Pemilu 2024 akan tetap menerapkan sistem proporsional terbuka, atau diubah menjadi tertutup.
12. Pengacara Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni, Andi Bashar berharap, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mundur dari jabatannya. Hal itu ia sampaikan selepas sidang pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Hasyim, Senin (13/3). Hasyim menjadi teradu dalam dua perkara etik dan asusila yang berkaitan dengan Hasnaeni, tersangka kasus suap PT Waskita Beton Precast berjuluk “Wanita Emas”. “Kalau saya sih berharap Pak Hasyim Asy’ari bisa secara gentle mundur gitu loh, mencontoh (pejabat publik) dari negara-negara luar. Kalau sudah ada isu pelecehan seksual, ya pemimpinnya yang mundur,” kata Andi kepada wartawan Ia berharap, DKPP jatuhkan sanksi pemberhentian jika Hasyim tak mundur dari jabatannya. Andi menilai, persidangan telah menampilkan sejumlah barang bukti berupa percakapan WhatsApp yang dianggap menguatkan dugaan pelecehan seksual tersebut.
Seperti diketahui, DKPP akan memeriksa Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari sidang tertutup, Senin (13/3). Sekretaris DKPP Yudia Ramli menyebutkan, Hasyim diperiksa dalam 2 perkara berbeda, yakni perkara nomor 35-PKE-DKPP/II/2023 dan 39-PKE-DKPP/II/2023. “Pada perkara 35-PKE-DKPP/II/2023, Hasyim Asy’ari didalilkan melakukan pertemuan dan perjalanan ke Yogyakarta bersama Ketua Partai Republik Satu (Hasnaeni atau “Wanita Emas”, red.),” kata Yudia dalam keterangannya, kemarin. Perkara 35-PKE-DKPP/II/2023 diadukan Dendi Budiman dan perkara 39-PKE-DKPP/II/2023 diadukan oleh Hasnaeni sendiri. “Sedangkan pada perkara 39-PKE-DKPP/II/2023, Hasyim Asy’ari didalilkan melakukan pelecehan seksual disertai ancaman kepada pengadu yang menjabat sebagai Ketua Partai Republik Satu,” tambahnya. Ia mengatakan, agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan pengadu dan teradu serta saksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan. “Sidang kode etik DKPP bersifat tertutup karena berkaitan dengan asusila,” ujar Yudia.
13. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali telah menetapkan Rektor Universitas Udayana I Nyoman Gede Antara sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018 sampai 2020 yang merugikan negara sebesar Rp443 miliar. Dalam pengusutan kasus tersebut, Kejati Bali akan mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang. Mereka juga telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendapatkan dugaan transaksi janggal dalam kasus ini. Selain itu, untuk beberapa barang bukti berupa dokumen dan lainnya sudah disita pihak Kejati Bali.
“Barang bukti penyidikan sudah kita sita, banyak dokumen dan alat bukti elektronik. Ini juga digital forensiknya juga sudah. Tidak tertutup kemungkinan Pasal 5, Pasal 11 juga ada di situ. Karena ada beberapa banyak TPPU nanti coba kita dalami. Kita sudah koordinasi ke PPATK,” ujar Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali Agus Eko Purnomo, Senin (13/3). Rektor Universitas Udayana (Unud) Bali Prof. I Nyoman Gde Antara buka suara merespons penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi sumbangan pengembangan institusi (SPI) seleksi mandiri mahasiswa baru. Gde Antara menyatakan dirinya akan tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan. “Pada prinsipnya, kami Universitas Udayana menghormati proses hukum dan kewenangan penyidik. Saya pelajari dulu status saya,” ucap Gde Antara usai keluar dari ruangan penyidik Pidana Khusus Kejati Bali, di Denpasar, Senin (13/3).
14. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali menyerahkan dokumen informasi hasil analisis dan jumlah nominal transaksi keuangan yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Rekapitulasi yang kami sampaikan kepada Kemenkeu hari ini merupakan daftar seluruh dokumen Informasi Hasil Analisis beserta jumlah nilai nominal yang terindikasi terkait dengan TPPU sebagaimana tertuang dalam data individual masing-masing kasus yang telah kami sampaikan sepanjang kurun waktu 2009-2023,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam keterangan tertulis, Senin (13/3).
Ivan mengatakan penanganan data serta pemenuhan permintaan informasi dari Kemenkeu senantiasa diprioritaskan oleh PPATK, khususnya untuk membantu penerimaan negara serta mendukung Kemenkeu memperkuat akuntabilitas kinerja. “Secara rutin PPATK dan Kemenkeu selalu berkoordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing, tidak terbatas hanya pada isu tertentu saja,” kata Ivan.
15. Jubir Anies Baswedan, Hendri Satrio mengatakan Koalisi Perubahan bakal dideklarasikan sebelum memasuki bulan Ramadan. Ia menyebut tak ada gesekan berarti di antara tiga parpol soal pemilihan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies. “(Menunggu) waktu aja sih kelihatannya. Juga ketersediaan waktu para ketua umum dan Presiden PKS, terus kesediaan waktunya capres. Menurut saya sih enggak dalam waktu lama lagi…Komunikasi yang terakhir itu sebelum puasa,” kata Hendri Satrio di Hotel The St. Regis Jakarta, Senin (13/3).
Hensat menjelaskan deklarasi ketiga parpol tersebut juga akan mengumumkan bacawapres. Namun, kemungkinan tidak dalam kesempatan yang sama. “(Deklarasi) satu paket. Jadi flow-nya itu yang pertama adalah deklarasi bersama partai politik. Kemudian deklarasisi cawapresnya. (Dalam kesempatan) mungkin berbeda,” jelas dia. (HPS)
