Mendagri Tito Karnavian (net)
Salah satu isu menarik pagi ini, statemen Mendagri Tito Karnavian yang mengingatkan, jika Komisi II DPR menolak rancangan Perppu Pemilu, pemerintah bisa saja mengeluarkan aturan baru yang berakibat pemilu bisa ditunda. Isu lainnya, Wapres Ma’ruf Amin meminta para pejabat berhati-hati agar tidak tersandung masalah hukum. Hal itu merespons diperiksanya Menkominfo Johnny G Plate oleh Kejagung dan dilaporkannya Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso siap hadapi laporan Yogi Ari Rukmana, Aspri Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiarej terhadap dirinya. Dirdik Jampidsus Kejagung Kuntadi akan lakukan gelar perkara kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo untuk menentukan posisi Johnny G Plate dalam perkara tersebut. Presiden Jokowi meminta Kemenhan dan Polri untuk membeli seragam dan senjata buatan dalam negeri, tidak perlu impor. Adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman terpilih lagi menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028, sedangkan Saldi Isra terpilih jadi Wakil Ketua MK. Berikut isu selengkapnya.
1. Mendagri Tito Karnavian mengingatkan, jika Komisi II DPR menolak rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka penundaan Pemilu 2024 bisa menjadi konsekwensinya. Sebab, pemerintah bisa saja mengeluarkan aturan baru untuk mencabut perppu tersebut. “Akibatnya berarti tidak ada peserta pemilu, kalau peserta pemilu tidak ada, berarti pemilunya ditunda,” tegasnya dalam raker dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakpus, Rabu (15/3).
Namun Mendagri bersyukur fraksi-fraksi di Komisi II DPR menyepakati rancangan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan pemerintah. Menurutnya, keputusan itu menegaskan bahwa Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai rencana. “Semua fraksi yang telah menyatakan menyetujui, dengan demikian kami kira sangat penting dan sangat strategis dan memang kami kira dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 22 bahwa Perppu itu hanya dua opsinya, yaitu disetujui atau ditolak,” kata Tito. ‘’Sehingga dengan dinyatakan disetujui, diterima Perppu ini, maka artinya tahapan pemilu ini tetap berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah diatur oleh KPU,” sambung Mendagri.
Seperti diketahui, semua fraksi di Komisi II DPR menyetujui rancangan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diserahkan pemerintah. “Dari 9 fraksi yang ada di DPR menyetujui dan menerima rancangan UU tentang Perppu ini untuk kemudian selanjutnya dibahas untuk pengambilan keputusan di tingkat I pada hari ini, setuju ya?” tanya Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia saat memimpin raker dengan Mendagri Tito Karnavian di Gedung DPR, Rabu (15/3). “Setuju,” jawab para peserta rapat. Setelah mendapat persetujuan di tingkat komisi, rancangan Perppu Pemilu akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk meminta persetujuan kepada seluruh anggota DPR.
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, tidak gampang bagi Indonesia untuk mencapai pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal yang ditentukan, yakni 14 Februari 2024. Saan menyebut, banyak upaya untuk menghambat pelaksanaan Pemilu 2024. Hal tersebut Saan sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/3). “Untuk sampai ke 14 Februari 2024 yang akan datang, ini nampaknya tidak gampang. Kenapa saya katakan begitu, karena upaya untuk menghambat proses pemilu sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan itu terus ada,” ujar Saan.
Dijelaskan, salah satu upaya yang menghambat proses Pemilu 2024, adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memenangkan gugatan Partai Prima. Dalam putusan itu, PN Jakpus memerintahkan agar tahapan Pemilu 2024 ditunda. Menurut Saan, putusan ini memberikan ketidakpastian soal pelaksanaan Pemilu 2024. “Ada yang tanya, ‘Pemilu ini jadi atau enggak?’ Belum selesai terkait sistem pemilu di MK, sistem pemilu digugat di MK dan itu memberikan ketidakpastian juga,” tutur Saan Mustopa.
Dalam RDP tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang kecewa terhadap KPU karena terlalu menganggap enteng gugatan-gugatan yang dilayangkan Partai Prima sehingga akhirnya kalah di PN Jakpus. “Saya tentu kecewa dengan KPU. Karena hasil pengamatan, penulusuran, dan mencermati kerja-kerja KPU dalam rangka untuk menyikapi gugatan-gugatan ini, saya melihat terlalu anggap enteng,” ujar Junimart.
2. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan para pejabat untuk berhati-hati agar tidak tersandung masalah hukum. Hal itu merespons pemeriksaan Menkominfo Johnny G Plate oleh Kejaksaan Agung dan dilaporkannya Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej ke KPK. “Ya supaya semua pejabat-pejabat hati-hatilah ya, sebab sekarang mulai ada pemeriksaan-pemeriksaan, saya kira itu,” kata Ma’ruf dalam keterangan pers di Jombang, Rabu (15/3). Ma’ruf tak mau mengomentari kasus hukum yang melibatkan Plate dan Edward. Ia pun mempersilakan aparat penegak hukum untuk memprosesnya. Ia menegaskan, bila dua anggota kabinet itu bersih, tidak perlu ada hal yang dipersoalkan. “Yang penting kalau dia clean tentu tidak akan menjadi persoalan, kecuali memang ada tersangkut itu, itu saya kira proses yang biasa berjalan,” kata Ma’ruf.
3. Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso siap menghadapi laporan asisten pribadi (Aspri) Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiarej, Yogi Ari Rukmana, terhadap dirinya. Seperti diketahui Yogi melaporkan Sugeng ke Bareskrim Polri atas pencemaran nama baik. Laporan itu dibuat sebagai imbas pengaduan Sugeng ke KPK terkait dugaan gratifikasi Wamenkumham. “Siap menghadapinya karena itu adalah risiko yang harus dihadapi sebagai seorang penegak hukum,” kata Sugeng dalam keterangannya, Rabu (15/3).
Sugeng mengapresiasi langkah Polri yang tidak terburu-buru menerima laporan Yogi. Laporan itu diterima penyidik dalam bentuk pengaduan masyarakat karena diterima dengan registrasi Nomor STTL/092/III/2023/Bareskrim Polri. “Menurut saya pelaporan laki-laki Yogi Ari Rukmana tersebut belum memenuhi syarat pelaporan peristiwa pidana sehingga hanya diterima sebagai pengaduan masyarakat yang akan ditelaah Bareskrim,” ujarnya.
4. Menkumham Yasonna H. Laoly telah memanggil Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej setelah dilaporkan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso ke KPK. Yasonna mengaku meminta Eddy menjelaskan masalah yang membelitnya hingga dilaporkan ke KPK. “Saya sudah panggil, wamen sudah saya panggil kemarin sore dan saya minta klarifikasi,” kata Yasonna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/3). Kata Yasonna, Eddy memberi penjelasan persis seperti yang disampaikan pada jumpa pers. Menurutnya, Eddy menampik dirinya menerima gratifikasi. Dalam pertemuan itu, masih kata Yasonna, Eddy menjelaskan persoalan gratifikasi itu urusan dua asisten pribadinya. Para asisten pribadi Eddy pun telah melaporkan balik IPW ke Bareskrim Polri. “Ya itu karena ini ranah apa… biar di situ aja (polisi),” ujarnya.
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fichar meminta KPK bersikap responsif menindaklanjuti laporan dugaan gratifikasi Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej. Fichar mendorong KPK segera menindaklanjuti dugaan korupsi gratifikasi pejabat negara tersebut. Fickar meyakini pengaduan yang dilakukan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) turut menyertakan sejumlah alat bukti terkait dugaan gratifikasi itu. “Saya kira apa yang sudah diadukan kepada KPK, pasti sudah ada bukti yang kuat, saya yakin KPK akan memprosesnya. KPK harus responsif dan memanggil pihak-pihak yang dilaporkan,” ujarnya dalam kepada wartawan, Rabu (15/3).
5. Dirdik Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan, pihaknya akan lakukan gelar perkara kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo 2020-2022, untuk menentukan posisi Menkominfo Johnny G Plate dalam perkara tersebut. “Untuk gelar perkara tentunya gelar perkara untuk perkara keseluruhan tapi tentunya sekaligus di dalamnya, termasuk juga terkait posisi JP (Johnny Plate),” kata Kuntadi. Ia mengatakan gelar perkara itu dilakukan usai penyidik melakukan dua kali pemeriksaan terhadap Johnny Plate. Kuntadi menjelaskan, pemeriksaan Johnny yang kedua ini berlangsung sekitar 6 jam. Dia mengatakan, pemeriksaan terhadap Johnny sudah cukup.
Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, gelar perkara akan digelar satu minggu ke depan. “Ini gelar perkara itu tadi mengevaluasi hasil pemeriksaan. Semua dievaluasi, dari satu minggu ke depan ini biasa kita melakukan gelar perkara apa yang didapat dari hasil pemeriksaan,” ujar nya seraya menambahkan, Gregorius Alex Plate akan kembali diperiksa sebagai saksi terkait pengembalian fasilitas uang yang diterimanya sejumlah Rp 534 juta.
Kuntadi mengatakan, pihaknya telah mengirim tim ke beberapa wilayah terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo 2020-2022. Tim tersebut lakukan pemeriksaan atas rencana dan realisasi pengadaan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo. “Perlu kami sampaikan, beberapa saat lalu kami telah mengirimkan tim ke beberapa wilayah untuk cek ke lokasi,” kata Kuntadi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (15/3). Kuntadi menambahkan, timnya juga menemukan sejumlah laporan rencana dan realisasi yang tidak sesuai dengan laporan resmi kepada tim penyidik atas dugaan kasus korupsi tersebut.
Kuntadi menjelaskan uang ratusan juta yang diterima adik Menkominfo Johnny G Plate merupakan dana dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo. Disebutkan, adik Menkominfo, yakni Gregorius Alex Plate telah mengembalikan uang yang diterimanya terkait proyek BTS 4G BAKTI Kominfo sebanyak Rp534 juta. “Tapi yang jelas itu dana dari BAKTI. Apakah terkait proyek ini atau tidak? Yang kami tahu itu diambil dari anggaran BAKTI,” kata Kuntadi. Namun, Kuntadi belum menjelaskan soal aliran dana BAKTI terhadap adik Johnny Plate itu. Sebab, hal itu masih menjadi materi penyidikan. Kuntadi mengaku masih mendalami posisi serta keterkaitan Gregorius Alex Plate dalam proyek BAKTI. Menurutnya, ada kemungkinan Gregorius berkaitan dengan jabatan kakaknya atau Menkominfo.
6. Presiden Jokowi meminta Kemenhan dan Polri untuk membeli seragam dan senjata buatan dalam negeri. Menurut Jokowi, pengadaan seragam dan senjata bagi aparat TNI dan Polri tidak perlu melalui impor, karena industri dalam negeri sudah mampu menyediakannya, bahkan mengekspornya. “Saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer. Kita ini sudah bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar, sepatu, senjata, kita bisa bikin lho,” kata Jokowi kata Jokowi dalam pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3). Jokowi mengatakan, sah-sah saja bila alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang canggih seperti pesawat tempur dibeli dari luar negeri. “Tapi kalau senjata, peluru, kita sudah bisa. Apalagi sepatu, kenapa harus beli dari luar?” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi menceritakan soal curhat Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengenai produsen penyedia makanan bagi prajurit TNI sejak dulu hingga sekarang hanya satu perusahaan saja. “Soal makanan prajurit, saya dapat cerita, dibisiki Pak Jenderal Luhut Binsar Pandjaitan. Pak Presiden, saya sejak jadi tentara sampai pensiun dan sekarang jadi menteri, penyedia barangnya kok masih sama? Mestinya semakin banyak penyedia (makanan prajurit) akan semakin baik karena harganya pasti akan kompetitif. Nanti akan saya cek, bener endak,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Business Matching Produk Dalam Negeri yang digelar di Istora GBK, Jakarta, Rabu (15/3). Terkait hal itu Jokowi mengajak semua pihak untuk membeli produk dalam negeri.
Presiden Jokowi memerintahkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyiapkan sanksi bagi kementerian, lembaga, BUMN, hingga pemda yang membeli produk impor. Menurut Jokowi tindakan itu merugikan karena menggunakan dana dari APBN. “Kalau BUMN, BUMD, Pemprov, Pemkab/kota, kementerian, lembaga masih coba-coba untuk beli produk impor dari uang APBN, APBD, BUMN, dah sanksi saja. Sanksinya ini akan dirumuskan nanti oleh Pak Menko Marves,” katanya.
Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf menilai, KPK perlu dilibatkan untuk mengawasi pengadaan persenjataan TNI-Polri karena nilai transaksinya besar. “DPR juga harus menjalankan fungsi pengawasannya dengan benar dalam sektor pertahanan. DPR jangan diam, harus aktif mengawasi sektor pertahanan khususnya dalam pengadaan Alutsista,” ujar Al Araf. Menurut Al Araf, terdapat faktor benturan kepentingan buat menguntungkan kelompok tertentu di balik kebijakan impor senjata TNI-Polri. “Kondisi semacam ini disebabkan oleh dugaan kuatnya permainan kepentingan dalam pengadaan alutsista atau barang jada lainya disektor pertahanan yang menguntungkan segelintir orang atau kelompok,” ucap Al Araf. Ia mengatakan, sudah seharusnya TNI dan Polri mendahulukan produsen dalam negeri dalam pengadaan senjata hingga seragam buat membangun kemandirian industri lokal.
7. Adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman terpilih lagi menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028. Hal ini berdasarkan pemungutan suara pada Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK, pada Rabu (15/3) yang dihadiri seluruh hakim konstitusi. Anwar menang atas Arief Hidayat dengan perolehan 5 berbanding 3 suara. “Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028,” ujar Anwar yang memimpin rapat. Pemungutan suara untuk memilih Ketua MK berlangsung 2 putaran, sebab Anwar Usman dan Arief Hidayat berbagi 4 suara di putaran pertama. Pada putaran kedua, Anwar kembali berbagi 4 suara dengan Arief, karena 1 suara di putaran kedua juga tidak sah karena terdapat 2 nama kandidat yang dilingkari. Sedangkan pemungutan suara untuk menetapkan Wakil Ketua MK periode 2023-2028, Saldi Isra memperoleh 5 suara, unggul atas Daniel Yusmic Foekh yang beroleh 3 suara. “Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor Saldi Isra terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028,” kata Anwar disusul ketukan palu.
8. Mendag Zulkifli Hasan mengeklaim program Minyakita yang digagasnya sukses. Di hadapan Komisi VI DPR, Rabu (15/3), Zulhas menyebut program tersebut bahkan terlalu sukses dalam upaya stabilisasi harga minyak goreng yang sempat meroket beberapa waktu lalu. “Sesuai arahan presiden serta sebagai langkah antisipatif periode puasa dan Lebaran, Kemendag telah meningkatkan target penyediaan domestic market obligation,” kata Zulkifli dalam raker dengan Komisi VI DPR, Rabu (15/3). “Jadi, Minyakita ini saya beri judul terlalu sukses. Semua orang minta Minyakita,” selorohnya.
Di sisi lain, Mendag menjelaskan bahaya kesehatan bila masyarakat menggunakan pakaian bekas. Salah satu risikonya adalah penularan penyakit kulit pada pemakainya. “Tentu masyarakat dirugikan karena (pakaian) bekas itu bahaya. Bisa jamur, bisa bawa penyakit,” ujar Zulkifli Hasan. Menurutnya, bisnis baju bekas bisa menghancurkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal. Ia mencontohkan, di Mojokerto, Jawa Timur, kerugian akibat adanya bisnis baju bekas ini mencapai lebih dari Rp 10 miliar. Ia mengakui Indonesia masih lemah dalam menindak bisnis pakaian bekas. “Kita ini memang kelemahannya ada jalan tikusnya banyak, perlu kerja sama dengan Satgas agar bisa dideteksi. Cuma yang penting itu laporan dari masyarakat,” tambahnya.
9. Jubir Anies Baswedan, Hendri Satrio alias Hensat menyerahkan keputusan waktu deklarasi Koalisi Perubahan pada partai politik (parpol) pengusung, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. “Kalau kemudian banyak yang mengharapkan itu terjadi sebelum Puasa, tanggal pastinya ya parpol yang paham, karena itu kan mereka yang deklarasikan Mas Anies,” ujar Hensat di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (15/3). Ia mengaku belum mendapatkan informasi dari Anies soal rencana waktu deklarasi. Hensat menyatakan, semua keputusan dikembalikan kepada Nasdem, PKS, dan Demokrat. “Jadi parpol dapat tanggal, lalu kemudian menyampaikan ke Mas Anies begitu,” ucap Hensat. Di sisi lain, Koordinator Jubir Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, tak ada hambatan dalam proses menuju deklarasi Koalisi Perubahan. Ia mengatakan, momentum deklarasi koalisi harus dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi pemenangan Pemilu 2024. “Perubahan dan perbaikan akan segera hadir di negeri ini. Ditunggu saja ya. Bagian dari strategi,” ujarnya.
10. Menparekraf mengaku mendapat wejangan dari Presiden Jokowi saat bertemu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/3). Sandiaga yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menuturkan, wejangan tersebut diberikan Jokowi dalam rangka menjelang Pemilihan Presiden 2024. “Beliau memberikan pandangan-pandangan kepada saya, tapi tentunya sifatnya tertutup dan ini menjadi pegangan buat saya untuk melangkah ke depan,” kata Sandiaga usai bertemu Jokowi. Sandiaga menyebutkan beberapa pandangan Jokowi yang dibagikan kepadanya, misalnya agar kontestasi lima tahunan tersebut dijaga agar tetap sejuk. Kontestasi Pilpres 2024, kata Sandiaga menirukan Jokowi, juga diharapkan dapat menjaga keberlanjutan ekonomi serta fokus pada apa yang dibutuhkan masyarakat. “Saya juga sebagai alumni dari kontestasi 2019 juga sepakat bahwa kita bicara mengenai progres kemajuan reformasi struktural yang telah dan akan terus kita percepat ini harus menjadi agenda penting,” ujar mantan cawapresnya Prabowo itu.
11. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku heran dengan fenomena oknum pejabat Kemenkeu yang memiliki harta berlimpah. Kata dia, hal itu bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Sebagai contoh, ketika Komisi II meminta anggaran lebih untuk persiapan Pemilu 2024, Kemenkeu selalu tidak mengindahkannya. “Nah, ini kan ironi. Rakyat-rakyat kecil ini semua jadi korban, sementara di lingkungan Menteri Keuangan yang enggak mau ngurusin uang, itu berlimpah uang,” kata Doli di Gedung DPR, Rabu (15/3). Doli menceriterakan, Komisi II DPR beberapa kali mengusulkan adanya pengajuan anggaran kepada Kemenkeu, namun pengajuan itu selalu ditolak. Alasannya selalu negara lagi kesulitan ekonomi dan seterusnya. Doli melanjutkan, Kemenkeu tidak mengindahkan soal permintaan Komisi II tentang uang kehormatan penyelenggara Pemilu. Kata dia, uang itu bahkan sejak Pemilu 2014 sampai saat ini tidak diberikan. “Padahal perintah undang-undang. Negara tidak mengindahkan perintah undang-undang karena alasan tidak punya uang,” ujarnya.
12. Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Pusat Zudan Arif Fakrulloh mengusulkan gaji guru dinaikkan setara dengan pegawai pajak. Menurutnya, sistem penggajian ASN kini masih timpang hingga menimbulkan kecemburuan. “Guru itu risikonya tinggi. Kalau guru gagal mengajar, bangsa kita ini, generasi besok akan rusak. Jangan hanya materialistik lah sifatnya. Lihatlah masa depan bangsa ini tergantung guru, salah satunya ya. Kalau gurunya enggak sejahtera, mau ngajar susah, pasti mikir mencukupi hidupnya dulu. Kalau duitnya Indonesia itu cukup, gajinya (pegawai) pajak sudah tinggi, ya ini dinaikkan saja. Yang risikonya dianggap sama, disetarakan,” kata Zudan kepada wartawan, Rabu (15/3). “Atau kalau Kemenkeu tetap, kemudian negara tidak punya duit, yang risikonya tinggi, guru, perawat, dokter, bidan, TNI, Polri, yang risikonya menyabung nyawa ini, guru risikonya kalau enggak bagus ngajarnya masa depan bangsa akan terganggu karena kualitas pengajaran akan jadi rendah. Dosen guru kalau ngajarnya seadanya ya bangsa kita jadi seadanya,” lanjut Zudan. (HPS)
